Ditemukan 14794 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor11 nomor01 nomor.c nomor29 nomor12 nomor13 nomor38 nomor32 nomor30
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 34
  • Adanya bukti Surat Keterangan ahli waris dari Bakhtiar Yahyadari Lurah Kedung Sari dan camat Sukajadi Kota Pekanbaru nomor31/SKETAW/XI1/2017, tanggal 01 November 2017;3. Adanya bukti Kartu Keluarga dari pewaris Bakhtiar Yahya danNurhayati;4. Adanya bukti Surat Penyataan ahli waris;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 PK/Pdt/2013
Tanggal 11 Desember 2014 —
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 528 PK/Padt/2013Dalam Gugatan Intervensi:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi dari para Tergugat Intervensi;Dalam Pokok Perkara Intervensi: Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaara); Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara Intervensiini sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor31/PDT/2010/PT PDG, tanggal 22 April 2010 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 2/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : INDRA DILLI MULYAWAN, S.Pd Bin IKHWAN
115 — 82
  • Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 03-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PID-TIPIKOR/2016/PTBNA
Tanggal 3 Oktober 2016 — Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin
32 — 14
  • Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PTBNASubsidair :eso Bahwa Terdakwa Ir. MULYADINSYAH Bin Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1705 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI), ; PT PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH),
163 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama pada halaman 97yang menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit Termohon Kasasi tidakdilaksanakan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor31/159/KEP/1998 Tahun 1998 tentang Restrukturisasi Kredit adalah samasekali keliru karena:4.1.4.2.4.3.Bahwa Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan DireksiBank Indonesia Nomor 31/159/KEP/1998 Tahun 1998 tentangRestrukturisasi Kredit, pada dasarnya berupa: Penurunan Suku Bunga Kredit; Pengurangan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD YUSAK SUYUDI, SH.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUNI Binti MISRADI
97 — 76
  • Menyatakan terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 37 dari61 halaman Putusan No.15/PIDTPK/2017/PT.SMRperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor31 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa JAWAWI, S.T. bin SAMAN
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturanhukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,dikarenakan tidak memuat dan tidak mempertimbangkan faktafakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu yang membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ksn
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SISKA YULIANITA, S.H.
Terdakwa:
ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH
41 — 25
  • Parman, Komplek Pertokoan No.B7RT.02 RW.17 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 April 2021, Nomor04/Pid/2021/SK/PN.KSN.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8April
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Ny. ERNAWATI
2.Tn. RONI
Tergugat:
PT BANK PAN INDONESIA TBK PT BANK PANIN TBKYANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA DALAM HAL INI MELALUI CABANGNYA DI SOLO
74 — 11
  • Grosse akta pengakuan hutang yang nilaihutangnya tidak pasti, berakibat menjadi non eksekutabel10.Bahwa merujuk halhal yang diuraikan di atas maka Tergugat sebagaiKreditur yang telah menolak permohonan Para Penggugat sebagaiDebitur tersebut jelas telah melakukan pelanggaran terhadap KetentuanBank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasisesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yangdilakukan Bank dalam usaha perkreditan
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 21-08-2014 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 6/PID.TPK/2014/PT MND
Tanggal 6 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SISCA TINNEKE DENGAH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Pinkan Gerungan,SH
110 — 255
  • IX Kekeliruan Penafsiran Unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh JudexFactie Tingkat I.49A.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 25-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 —
214 — 69
  • Frilly Aulia Komara telah kembali ke Dumai ikutdengan orang tuanya, maka dengan persetujuanTerdakwa dan Oditur Militer serta mendasari ketentuanpasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keteranganSaksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakanoleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yangdibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi7 :Nama lengkap : Frilly Aulia Komara.Pekerjaan : lbu Rumah Tangga.Tempat/tanggal
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 24 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. BURHANUDDIN, S.SI Diwakili Oleh : JAMALUDDIN DJAFAR,SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI MULIA FITRI, SH
108 — 34
  • Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, Nomor: 003/PUUIV/2006, dalam amarnya padapokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisepanjang Frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan secaramelawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukumdalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 03-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 105-K/PM.I-02/AD/VIII/2018
Tanggal 23 Oktober 2018 — Oditur:
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Albertus Lagabelo
70 — 110
  • harus dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan iniTerdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakimperlu menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanandihubungkan dengan lamanya penahanan sementara yangtelah dijalani dengan pidana penjara yang akan dijatuhkandalam putusan ini.Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) UndangUndang RI Nomor31
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 29-09-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 21/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 27 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa : MARTEN TIBE ALS MARTEN
Terbanding/Penuntut Umum : I NYOMAN PURYA, SH
115 — 47
  • setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor38/Pid.SusTPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017, berpendapat bahwapertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanprimair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
91 — 18
  • Bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor31/PUUX/2012 pada halaman 53 paragraf kedua disebutkan bahwa"Oleh sebab itu. menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi denganInsansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP danBPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau meminta bahanInspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang samadengan itu dari
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 5Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : M. REZA PAHLEPI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK.
161 — 73
  • Jonas Semuel Kalumata, Aj.Ak tersebut, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam Dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KE1KUHPidana dan Dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Januari 2013 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
199 — 104
  • Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiridari 22 (dua puluh dua) lembar ; 1301 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASAPEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATYSETYOSO,S.H.
    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanMemperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dandenda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Hal 423 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby424Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT
Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
84 — 12
  • DEWAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana; SUBSIDAIR:Bahwa mereka Terdakwa 1. NASTION, SE BIN M.
    padanyakarena jabatan atau kedudukan, dalam kedudukannya sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta sebagaiKoordinator Transportasi dan Akomodasi pada Kegiatan TemuKerja Kepariwisataan tersebut, dan bukannya secara melawan138hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapatdengan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidananya(Requisitor), yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Oktober 2017 — MOHAMMAD MAKU, S.Sos.;DKK
129 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepentingan Umumdan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah, beserta Lampirannya, tidak ditemui pasalpasal yangmenyebutkan dalam hal pembebasan lahan yang akandilaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum terdapatbangunan, pondasi bangunan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, maka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunankepentingan umum tersebut tidak dapat dilaksanakanpembebasannya (vide hal 357 paragraf 4 Putusan Nomor31
    tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto. tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara biaya pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
160 — 96
  • LMS padaPT BRI (Persero) Tok KCP BPJS TK Gatsu Tahun 2017/2018 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKIJakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : SR 454/PW09/5.2/2020 tanggal 21Oktober 2020.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat(1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor31 Tahun 1999
    KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikanfakta hukum yang mendasari alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang menyatakan bahwa Terdakwa Prayudha Zarkasih, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang diaturdalam Pasal 2 Ayat (1), jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor31