Ditemukan 25334 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penegakan
penetapan
pemerasan
pencegahan
penerapan
penugasan
penegakkan
Penelusuran terkait :
Penegasan nama
Penegasan nama
Permohonan penegasan nama
Permohonan penegasan akta lahir
Register : 20-03-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 44/Pid.B/2012/PN.TL Tanggal 2 Mei 2012 — SUPRIONO Bin JULIANTO
30 — 8
30 — 8
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 19April 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2012 No. 41/Pen.Pid/2012/PN.TL;w Telah mendengar penegasan Terdakwa bahwa ia tidak mengunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; w PENGADILAN NEGERI tersebut;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Maret 2012 No. 44/Pen.Pid/2012/PN.TL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2.
Register : 04-05-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 10-11-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 2 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Pasal 133 dan Pasal136 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dimuka persidanganPenggugat telah menjelaskan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat telah memenuhi unsur Fundamentum Petendi yaitu pertama adanyadasar hukum (Rechteliike Grond) yang memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; dan keduaadanya
Putus : 29-02-2008 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 K/PDT/2004 Tanggal 29 Februari 2008 — RETANG WOHANGARA ; vs. KWE HONG TJUAN
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, dalam pertimbanganakan bukti T.6 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bukti T.6 tidakmenunjukkan adanya perjanjian jual beli karena pada pokok surat tertulisSurat Pernyataan, (halaman 27 baris pertama Putusan Pengadilan NegeriWaingapu), bahwa bukti T.2 dan 1.6 tersebut adalah merupakan satukesatuan yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karenabukti T.6 adalah merupakan kelanjutan dari bukti T.2 dan atau bukti T.6merupakan pernyataan penegasan
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1121/Pid.Sus/2016/PN.Plg Tanggal 19 September 2016 — YOGI CHANDRA Bin HERU LISMONO
29 — 2
29 — 2
No.1121/Pid.Sus/2016/PN.Plg tgl 16 Agustus 2016, Sejak tgl. 26 Agustus 2016 s/d tgl.24 Oktober 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1121/Pid.Sus/2016/PN.Plgtanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara int;Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut;Telah mendengar:Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang No.Reg.Perk.PDM575/Ep.2/07/2016 tanggal 26 Juli 2016;Penegasan
Register : 17-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 12
9 — 12
PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri denganTergugat, namun tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Register : 07-10-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 186/Pid.B/2014/PN Rkb Tanggal 25 Nopember 2014 — SUPARMAN Alias HENDRIK Als JALU Bin JAMRA
58 — 5
58 — 5
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 06November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwaTerdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh PenasehatHukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpadidampingi olen Penasehat Hukum;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor186/Pen.Pid/B/2014/PN.Rkb tentang penunujukan Majelis
Register : 17-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 24 Mei 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
11 — 12
11 — 12
PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepadaPenggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suamiisteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Register : 11-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0954/Pdt.G/2021/PA.Pas Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 2
37 — 2
Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan olehkarena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamemberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalamrumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan
Register : 08-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA KLATEN Nomor 0268/Pdt.P/2020/PA.Klt Tanggal 5 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
balik nama ataupun jual beli mengharuskan orang tuaditetapkan sebagai wali sedangkan hal tersebut telah dinyatakan bertentangandengan peraturan perundangaundangan terkait kKekuasaan orang tua, MajelisHakim pada dasarnya melihat bahwa proses pengurusan sertipikat seperti baliknama ataupun jual beli oleh instansi dan pihakpihak terkait bukan karena inginmemindahkan terminologi kekuasaan orang tua kepada perwalian, namunHalaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2020/PA.KItlebin kepada penegasan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MOH. KISMAN PANGERAN vs LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
(LPJKN),
89 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagai bukti penegasan status seperti dinyatakan pada butir 1,Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Nomor223/KPTS/M/2011 bertanggal 9 Agustus 2011 tentang PenetapanOrganisasi dan Pengurus LPJUKN Periode 20112015.IV. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN :1.
Register : 02-04-2014 — Putus : 23-05-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTA MEDAN Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Mdn Tanggal 23 Mei 2014 — PEMBANDING V TERBANDING
53 — 29
53 — 29
Dan penegasan UndangUndang bahwa semua harta yang diperoleh perkawinan jatuh menjadi harta bersama,dan suami isteri samasama mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpamempersoalkan kesalahan salah satu pihak atau secara timbalbalik (vide pasal 31 ayat(1) UndangUndang nomor tahun 1974);Menimbang, bukti P3 masih ada hubungannya dengan bukti T2 dan keduaalat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat/ Terbanding, makatidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan
Register : 09-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA PANDAN Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Pdn Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 15
31 — 15
mengacu pada substansi permohonan Pemohontersebut dan kesesuaiannya dengan norma perundangundangan yang berlakuserta adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memberikewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuaiketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulanmengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu BainShugra Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 119ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa penegasan
Register : 13-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Batg Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 11
17 — 11
Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2013, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugatsering minumminuman keras, sering cemburu, sering berkata kasar, seringmemukul dan sering mengancam Penggugat dengan badik, yangmenyebabkan pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Terggugat pisahtempat
Register : 19-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl Tanggal 10 Desember 2021 — Penggugat:
CHRISTEL LASMANA
Tergugat:
YULIANSYAH
142 — 42
CHRISTEL LASMANA
Tergugat:
YULIANSYAH
142 — 42
dengan patult,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil denganpatut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dangugatan ini diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan = olehPenggugat dengan penegasan
Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/PID.SUS/2011 Tanggal 12 Juni 2012 —
12 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding, asal mau sajamembaca Pledoi (Nota Pembelaan), maka dapat dipastikan bahwa kebenaranakan terungkap dengan bermuara kepada Pembebasan Pemohon Kasasi darisegala dakwaan dan tuntutan hukum ;Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepadaMajelis Hakim Agung agar sekaligus menerima Memori Banding dari kamiselaku Penasehat Hukum Terdakwa, dan dengan ini kami tegaskan bahwaMemori Banding dalam perkara ini kami nyatakan sebagai satu kesatuandengan Memori Kasasi ini ;Bahwa dengan adanya penegasan
Register : 31-07-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 112/PID/2017/PT KPG Tanggal 6 September 2017 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI ALIAS BENI
72 — 29
72 — 29
, lalu korban menjawabpapak, saya akan isi dengan jujur dan iklas tapi saya harus isi di rumah,setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata Nana, jikakau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah, laludijawab oleh korban saya jamin, dengan demikian untuk membuktikankesalahan Terdakwa mengenai perbuatan pidana yang didakwakankepadanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 183 jopasal 184 ayat (1) KUHAP
Register : 17-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2015/PTUN.MTR Tanggal 31 Maret 2016 — SRI MARJUNI GAETA dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA dan SANGKA SUCI, S.H.
97 — 44
97 — 44
atausetelah dilakukan jual beli atau balik nama obyek berupa SHM tersebuttelah dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sampai sekarang, bahkanPenggugat 6 (Alimuddin) telah menjaminkan Sertipikat hak miliknya tersebutkepada Perbankan dan tentunya Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSumbawa mengetahui hal tersebut sesuai dengan prosedur perbankan,dan selama itu tidak ada gangguan dari manapun, disamping itu juga paraPenggugat mempunyai SPPT untuk menguasai tanah/obyek SHM tersebut,kemudian untuk memperoleh penegasan
Register : 27-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 15 Nopember 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
13 — 12
13 — 12
154 RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteridengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Putus : 13-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pid/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULKIFLI alias PIPI bin Abdul Hasan
932 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
932 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1)KUHAP, terdiri dari:a apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkansebagaimana mestinya;b apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang;c apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa penegasan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM
Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi
MILITER/2/SEMA 10 2020 3135 — 1377
- Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.