Ditemukan 84 data
220 — 91
yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 TentangOmbudsman Republik Indonesia, Penyelenggara Negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 TentangPenghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis, Penyelenggara Negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangandiperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, surat bukti yangada dalam berkas perkara, barang bukti bahwa ke 2 (dua) Terdakwa ELIDETUAGE, SKM. dan Terdakwa NINGSI S GILINTALI
223 — 94
pemalsuan surat danpenggelapan barang tidak bergerak (stellionaat).19) Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utaradalam perkara pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan tarif cukaidan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan.20) Polres Malang dalam perkara penggelapan.21) Polda Kalimantan Timur dalam perkara Penipuan dan/atau penggelapandan/atau pemalsuan surat.22) Polres Gresik dalam perkara Tipikor.23) Polres Nganjuk dalam perkara Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis.24) Polres Pulau Morotai Polda Maluku Utara dalam perkara pemalsuansurat dan penipuan, Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang PeraturanHukum Pidana;25) Polda Maluku Utara dalam perkara pemalsuan surat, penipuan,penodaan agama, dan UU Perlindungan anak.26) Polres Manokwari Papua Barat dalam perkara Tindak Pidana Pemilu.Halaman 62 dar 125 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN TteMasih banyak lagi yang tidak Saksi sebutkan satu persatu..
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
516 — 278
Jakarta Selatan.Yang di bawah janji menurut agamanya, telan memberikan pendapatyang pada pokoknya sebagai berikut :eecnncnens Bahwa, Komnas HAM memiliki kewenangan berdasarkan empat undangundang, yaitu UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, danUndangUndang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
523 — 366
Indonesia terutama dari Hukum HAM Internasional kitasudah banyak sekali meratifikasi berbagai konvensi Internasional HakAsasi Manusia selain Covenant Internasional Hakhak sipil dan Politik kitajuga meratifikasi Konvensi Internasional mengenai larangan pemeriksaanyang kita ratifikasi melalui Undangundang No. 18 Tahun 1999 kemudiankita meratifikasi Covenant Internasional mengenai anti diskriminasiterhadap perempuan juga kita meratifikasi Covenant Internasionalmengenai larangan Diskriminasi untuk Ras
dan Etnis dan lainlainsebagainya ini semua harus sejalan harus terjadi harmonisasi terhadapperaturan yang bersinggungan dengan Konvensikonvensi tersebut;Bahwa tentang suatu Mahkamah yang memiliki Kedudukan yang sangattinggi didalam tatanan kenegaraan kita oleh karena itu sangat tidak tepatkalau ada yang tidak menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusiapalagi Mahkamah Konstitusi memang didesain sebagai pembuatUndangundang secara negatif artinya membatalkan satu norma yangsudah dirumuskan oleh Pembuat