masyarakat ;Bahwa tambak garapan Pemohon Keberatan terkena dampak pembangunanbandara secara langsung ;Bahwa Saksi pernah menjadi pendamping saat dilakukan pendataan olehSatgas B ;Bahwa tambak udang garapan Pemohon Keberatan masuk Daftar Nominatifyang dibuat oleh Satgas B ;Bahwa pada saat dilaksanakan konsultasi publik pada tanggal 21 Juni 2015dikatakan bahwa semua yang ada di atas maupun di dalam tanah terdampaklangsung akan mendapat ganti rugi ;Bahwa tambak udang garapan Pemohon Keberatan oleh Tim Aprasial

secara terobuka dalam RUUPS,kemudian direksi meninggal dan kemudian muncul adanya aset atasnama direksi, jadi harus ditelusuri bagaimana kepemilikan tanah tersebut,Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Smntetapi perlu diingat bahwa kepemilikan sertifikat merupakan alat bukti yangsah; Bahwa Dalam praktek pihak ke tiga ini terkait dengan perbuatan melaw anhukum biasanya akuntan, jika teroukti ada penyalahgunaan direksi makabisa dituntut dan jika ada sengketa aset juga bisa ditunjuk aprasial

Sagared yangada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untukkepentingan pelelangan dan pada saat turun ke lokasi Tim PPAbersama Aprasial didampingi saksi Djami Rotu Lede, S.H. selaku pihakdari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;Bahwa pada tahun 2012 terhadap asset PT.

LIM TJOEN FOE sudah habis terpakai oleh Terdakwa sendiri danuntuk untuk pembayaran notarial dan aprasial ; Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa menawarkan KerjaSama Pembangunan Water Park kepada sdr. LIM TJOEN FOE, lokasi tanahyang akan dijadikan lokasi Pembangunan Water Park di JI. KH.

penggarap PAG yang akan terkenadampak pembangunan bandara di Kulon Progo akan mendapat gantirugi baik yang ada di dalam maupun di atas tanah tersebut;Bahwa landasannya adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PerpresNomor 71 Tahun 2012 serta Peraturean BPN Nomor 5 Tahun 2012;Bahwa ada dilakukan identifikasi selanjutnya diverifikasi yang dilakukanoleh Satgas B yang terdiri dari BPN, Pemda, Perangkat Desa sertapenggarap,Bahwa hasil dari verifikasi dituangkan dalam Daftar Nominatif,selanjutnya dinilai oleh Aprasial

No. 455/Pdt/2021/PT SMG.sebagai tim penilai/aprasial pengadaan tanah untuk PembangunanBendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Turut Tergugat i sebagaiinstansi terkait Pembangunan Bendungan Bener di KabupatenPurworejo dan Turut Tergugat Il sebagai instansi terkait yangmembutuhkan lahan dan atau tanah untuk Pembangunan BendunganBener di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan ketentuan Pasal 49Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengadaan TanahBagi Kepentingan Umum menyebutkan:1.

Penggugat KURANG PIHAK dansepatutnya tidak dapat diterima.bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan/atau Turut Tergugat tersebut,Para Penggugat menanggapinya dalam replik sebagai berikut:Bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait hak Para Penggugatmengajukan Gugatan Melawan Hukum dengan alasan terkait prosespengadaan tanah pembangunan bendungan Bener di KabupatenPurworejo oleh Tergugat sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Tergugat IIsebagai tim penilai/aprasial

Rp 975.000.000, (Sembilan ratustujun puluh lima juta rupiah) dengan plafon Rp 1.000.000.000, (satumilyar rupiah) dan yang satunya bunga didebet Rp 65.000.000, (enampuluh juta rupiah) dan saldo debetnya Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan plafon Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp 406.000.000, (empat ratus enam juta rupiah);Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui karena belum melakukananalisa namun untuk Bangunjiwo saat ini nilainya jauh berkembang;Bahwa aprasial

Bahwa yang membuat aprasial taksasi jaminan SHM Nomor : 12147atas nama Drs. HARMEN dan SHM Nomor : 3025 atas namaWAGYO UTOMO adalah sdri. AIRIN dan aprasial taksaksi jaminanSHM Nomor : 0486 atas nama Ny. Hj.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16Desember 2014.13.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor591.45152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatanPerencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki limaHalaman 7 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badgeks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TahunAnggaran 2014 tanggal 24 November 2014.

BogorNomor 900/KK.13Bappeda 2014/910/391DPRD tanggal 30 September2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 (PPASP TA 2014) , memuatusulan Plafon anggaran sementara sebesar Rp. 200.000.000, untuk pembinaan PKL dan asongan antara lain berupa :Halaman 140 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badg Kajian untuk relokasi PKL ke Gedung Muria Apprasial pengadaan lahan relokasi PKL eks Gedung Muria Kajian untuk relokasi PKL ke warung jambu aprasial

(HIDAYAT YUDHA PRIYATNA, SH.)Sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45152.2 Tahun 2014tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah /Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi danUMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014, sebagaipenaggungjawabnya adalah Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecilmenengah Kota Bogor.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16Desember 2014.13.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor591.45152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatanPerencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki limaeks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TahunAnggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)1)9)1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK ApraisalRelokasiPKL Eks. Jl. MA.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16Desember 2014.13.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor591.45152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatanPerencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki limaeks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TahunAnggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAKApraisalRelokasi PKL Eks. Jl. MA.

Bahwa atas ke2 SHM tersebut tidak pernah dilakukan penilaianoleh Tim Aprasial yang harus dilaksanakan oleh PT.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16Desember 2014.13.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor591.45152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatanPerencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki limaeks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TahunAnggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)13.1.1 (Satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAKApraisalRelokasi PKL Eks. Jl. MA.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16Desember 2014.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor591.45152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatanPerencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki limaeks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TahunAnggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)13.1. 1 (Satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAKApraisalRelokasi PKL Eks. Jl. MA.

buruk kembali mengingkari pembayarandengan alasan belum menerima pembayaran dari rekan bisnisnya, halini sudah kesekian kalinya Penggugat mengingkari dan wanprestasikepada Tergugat;Bahwa Tergugat kembali mengajukan permohonan Eksekusi LelangHak Tanggungan kepada KPKNL Surabaya melalui suratnyatertanggal 02 Nopember 2018 (Vide Bukti T53), dan dikeluarkantanggal lelang oleh KPKNL Surabaya melalui Suratnya (Vide BuktiT54), Tergugat dalam melaksanakan lelang dan menetapkan hargalimit juga menggunakan aprasial

Tini Prihartini selaku Pemimpin Cabang yang pada pokoknyarekomendasi dimaksud sebagai berikut : Kenaikan plafon dapat dipertimbangkan dengan dasar kondisiminimum agnan memenuhi ketentuan yang belaku dan dilakukanaddendum PK dan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yangberlakudi Bank bjb, dengan agunan seluruh biaya menjadi bebandebitur.Bahwa yang membuat aprasial taksasi jaminan SHM Nomor : 12147 atasnama Drs. HARMEN dan SHM Nomor : 3025 atas nama WAGYOUTOMO adalah sdri.

AIRIN dan aprasial taksaksi jaminan SHM Nomor :0486 atas nama Ny. Hj. Yuyun Nuriah adalah sdri. Irene.Bahwa berdasakan keterangan sdr.Andika Eka Pratama pada tanggal,bulan tidak diingat lagi tahun 2018 bahwa CV.Masa Jembar tidak dapatHal. 64 dari 172 hal. Putusan Nomor 12/Pid. SusTPK/2021/PN.Bdgmembayar kewajibannya sebagai debitur kepada Bank BJB CabangBuah Batu Bandung dikarenakan pekerjaan tidak adaAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidakkeberatan;.

tanah untuk Pembangunan Pos SAR di KantorBASARNAS belum dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 2tahun 2012 ;Bahwa tanah yang dibutuhkan untuk POS SAR seluas 6.000 m2sehingga termasuk pengadaan tanah dalam skala kecil /kurangdari 5 hektar dan pengadaan tanahnya dilakukan secaralangsung.Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umumdalam skala kecil adalah sebagai berikut :o Adanya ijin Penetapan Lokasi dari Gubernur ;o Penilaian oleh aprasial

Saksi tidak lagi melakukanpengecekan ulang terhadap kebenaran dokumen yang saksi terima daricabang pengusul karena tidak ada kewajiban melakukan verifikasi dokumendokumen tersebut, disamping itu. bahwa dokumendokumen tersebutdikeluarkan oleh bagian yang berwenang membuat dokumen tersebutmisalnya opini legal oleh bagian legal, BI Checking oleh bagian SID (sisteminformasi debitur), aprasial oleh bagian internal apprasial atau eksternalapprasial.

Bahwa Tergugat sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Jalan TolCimanggisCibitung telah melalui tahapantahapan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012sedangkan pengesahan' serta penetapan besarnya nilai gantikewajaran/ganti rugi atas dasar perhitungan/aprasial Tergugat VI telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah memenuhi rasa keadilan;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia MajelisHakim

kepentinganUmum yang mengacu pada UU nomor 2 tahun 2012 ;Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan POS SAR dikantor BASARNAS belum dilaksanakan sesuai dengan UUNomor 2 tahun 2012 ;Bahwa tanah yang dibutuhkan untuk POS SAR seluas 6.000 m2sehingga termasuk pengadaan tanah dalam skala kecil /kurangdari 5 hektar dan pengadaan tanahnya dilakukan secaralangsung.Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umumdalam skala kecil adalah sebagai berikut :o Adanya ijin Penetapan Lokasi dari Gubernur ;o Penilaian oleh aprasial

: Bahwa sepengetahuan saksi nilai Aprasial keluar tahun 2018 dan nilai appraisalselalu menggunakan bulan yang sama, meskipun dikeluarkan di bulan yangberbedaB ahwa sepengetahuan saksi penilaian penggantian lahan yang terkenapembebasan lahan proyek pembangunan LRT Jabodebek dilakukan sebanyak3 (tiga) kali akan tetapi tanggalnya selalu mundur, padahal dinilai pada tanggalyang berbeda;B ahwa bangunan saksi dinilai pada tahun 2018 yang mana penilaian terhadapbangunan milik saksi dinilai sebanyak 3 (tiga

Peraturan BPN RI No. 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPerpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Saksi menerangkan caranya Dinas Perhubungan dan Informatika menentukanbesarnya nilai ganti rugi tanah yaitu pertama dilakukan perhitungan nilai penggantiwajar oleh Penilai Publik/ Aprasial

Nadzir bagi tanah wakaf.Hal ini diatur pada pasal 43 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.om >eYang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman,bangunan adalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah setelah dilakukanpenilaian oleh Penilai / Aprasial.

(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Yang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman,bangunan adalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (bukan Pihakketiga) setelah dilakukan penilaian oleh Penilai / Aprasial.(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Instansi pemerintah kepada pihakyang berkah, maka harus ditempuh dengan tahapan :a.

Seladalah ide dan persetujuan dari: sdr Timmy Juwono , Kevin dan Davidwira dengan Tujuan agar perubahan akta tersebut bisa dipakai untukmembalik nama sertifikat HGB NO 1541/ Melawai ke atas nama AndrewDarwis , alasanya karena agar bisa diagungkan ke bank UOB atas namaAndrew Darwis , karena penawaran kredit sudah turun dan telahdilakukan aprasial dan sudah keluar hasil Aprasialnya pada tanggal 7Nopember 2018 dan tidak bisa diganti dengan asset lainya .