,(T1);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal22 Juni 2018, (T2);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T3);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA, Nomor002/B/DPP/MAJELISTINGGI/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T4);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T5);Surat berkop Majelis Tinggi PARTA BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/

Kolom nomor urut calon, seharusnya diisi nomor urut calonterpilin, akan tetapi terisi nomor urut partal;2. Kolom suara sah calon yang seharusnya diisi Suara sah calonterpilin, akan tetapi terisi Suara sah partal;3. Peringkat suara sah calon seharusnya diisi peringkat Suara sahcalon, akan tetapi terisi suara sah partal;18.

plenotersebut; Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno kedua tanggal 20 Agustus 2019,tidak ada yang keberatan semua lancarlancar saja; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Suhirmanto samasama penguruspartai; Bahwa saksi menyatakan saat pleno Suhirmanto ikut hadir juga; Bahwa saksi menyatakan saat pleno kedua yang dirubah dari pleno pertamaadalah mengenai perolehan suara dapil pada saat pleno pertama hanya suaracalon digabung dengan suara partai sedangkan pada saat pleno kedua suaracalon dipisah dengan suara partal

dilanjutkan dengan ajudikasi;wroeeecceee Saksi Suryana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi menyatakan bekerja di Sekretariat KPU Bangka Selatansebagai operator situng; Bahwa saksi menyatakan fungsi dan wewenang saksi adalah menyiapkanberita situng serta ikut terlibat menyiapkan rancangan penetapan yangdikeluarkan KPU; Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam pembuatan lampiran berita acarapada rancangan penetapan dan berita acara penetapan calon terpilin danperoleh kursi partal

olehkarenanya gugatan Penggugat merupakan sengketa administrasi pemerintahan,bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalamketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negaradisebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

ramai untuk menyampaikan aspirasi dansekitar pukul 13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban didepan kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhenti karenamasyarakat makan siang;Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib saudara Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mick atau pengeras suara mengatakan ini negara demokrasi, bukannegara partal

kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Titkemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTberalamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng,Jakarta Pusat, yang pada mulanya didirikan pada 15Januari 1999 di Jakarta dengan nama PARTAIKEADILAN DAN PERSATUAN ~ (PKP) lalubermetamorfosa menjadi PARTAl KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan kali perubahan Anggaran.Tangga (AD/ART) lemimpinan, dalam hal inidiwakili oleh Pr. AM Hendropriyono, S.T.,S.H.

anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu ;e Menyalahgunakan wewenang tugas , hak dan kewajibanya ;e Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /ataugolongan tertentu ; 2222 202202222 2e Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN. kai.e Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukanya; Menjadi pen Qurus Partal

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur jika ada keberatan di tubuh partal. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Sdr. Eliyanti mengajukan gugatan keMahkamah partai dan DPP. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan di Mahkamah PartaidemokratSaksi FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Sdr. Anas sebagai teman sekampung. Bahwa Sdr. Anas ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dapil IV, caleg dari partaidemokrat.

Bahwa dalam AD ART ada diatur tentang pemecatan anggota partal. Bahwa jika ada keberatan atas hasil keputusan KPU bisa melapor ke Bawaslu. Bahwa Mahkamah partai bisa saja memutus tanpa mengindahkan putusan bawaslu,tidak ada norma yang jelas mengatur hal tersebut, namun harus ada alasanalasannya dan mahkamah partai sebagai penjaga etik seharusnyamempertimbangkan putusan bawaslu sebelum mengambil keputusan.

Bahwa prosedur penyelesaian di Mahkamah Partai sudah diatur dalam SK DK nomor2 tahun 2019, ada tahapannya tidak langsung ke Mahkamah partal. Bahwa dalam memeriksa dan memutus, Mahkamah partai mengikuti kewajibanprinsip negara hukum. Bahwa jika terkait laporan pelanggaran hukum maka mahkamah partai harusmenunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam penanganan perselisihan internal partai berdasarkan kode etik makamahkamah partai harus tunduk pada UU dan AD ART partai.

Bahwa atas 2 surat suara yang dicoblos 2 kali tersebut saksi tanya pada panwas(Umar) dikatakan oleh panwas untuk suara partai, maka saksi masukkan sebagaiSuara partal. Bahwa Saksi tidak tau apakah Sdr. Anas membawa massa dan saksi tidak tahu siapasaja yang hadir di KPU, karena saksi tidak datang di KPU.hal. 38 dari 63Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl HK HA. HA.Paraf I Bahwa uintuk suara tertinggi partai demokrat di Dapil IV dimiliki oleh Sdr.

Bahwa AD ART mengatur masalah perselisihan internal partal. Bahwa pemberian sanksi diatur dalam ADART pasal 6 ayat 2 tentang mekanismesanksi. Bahwa secara resmi putusan mahkamah partai diberikan pada para pihak pemohondan termohon serta DPP. Bahwa tujuan salinan putusan diberikan pada pihak jika tidak terima / keberatan atasputusan mahkamah partai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang menyebutkan : "(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.b.melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; dihukumpenjara ataukurungan berdasarkanputusan pengadilanyang telah memilikikekuatan hukumtetapkarenamelakukantindakpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanq ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah.Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal yang harusdiselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (kontentiosa);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan

Itu pun dengan syarat, jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partal yangharus diputus secara contentious.

Surabaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindahdirumah sendiri di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dantelah dikaruniai anak 3 (tiga) orang; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukundan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahselama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar; Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena maasalah ekonomiTergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat seringkeluar rumah ikut partal

Apalagi sengketa pemilu aquoyang terjadi adalah sesama calon dari anggota partai PDI Perjuangan, DPPPDI Perjuangan sebagai Tergugat dan Tergugat Il mengambil keputusantersebut agar semua anggota dapat duduk bersama dalam penyelesaian diinternal partal. serta Penggugat saat itu sebagai tertapor tidak pernahHalaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nbakeberatan Ketika persoalan penyelesaian di proses di Mahkamah Partai danPenggugat selalu hadir saat dipanggil secara patut dan

:132/KPTS/DPP/VIII/2021;2) Bahwa Pimpinan Partai mengeluarkan surat tentang pemecatananggota adalah suatu logika hukum yang benar karena diatur dalamAD/ART Partai, artinya Ketika DPP PDI Perjuangan mengeluarkan SuratPutusan Nomor : 132/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan KristianOktavianus Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangantanggal 11 Agustus 2021 sudah sesuai AD/ART Partai mengenai sanksitegas kepada seorang anggota partai yang tidak tunduk dan tidak disiplinsebagai anggota partal

tanggal 01 November 2021; Bahwa saat itu Penggugat sedang menengkok kayu; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat adalah kader PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan; Bahwa setahu Saksi Penggugat menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah tapi tidak tahu sudah berapa lama menjabatnya; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah anggota DPRDberdasarkan pemilu 2019; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dipecat dari anggotapartai; Bahwa saksi hanya simpatisan partai, bukan pengurus partal

:Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba Bahwa tidak ada permohonan baik secara tertulis maupun lisan terhadapSK Pemecatan dari Penggugat; Bahwa yang menyerahkan Surat Pemecatan tersebut kepada Penggugatadalah Saksi sendiri bersama dua orang pengurus DPD, DPC danSekretariat; Bahwa saksi menjadi kader PDIP sudah sejak 2003; Bahwa Kader partai harus tegak lurus terhadap perintah/ instruksi partal; Bahwa sebetulnya sebelum ada instruksi sudan ada Keputusan dariMahkamah

Objek surat keputusan tersebut yangmenjadi pokok sengketa merupakan gugatan yang ditujukan terhadappejabat/fungsionaris dalam tubuh partal, berkaitan dengan surat keputusanpartai politik yang diterbitkan dalam lingkup internal partal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat termasukdalam perselisinan internal partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (1) Undangundang Partai Politik yaitu berkenaan dengan

Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019tanggal 04 Aguatus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagailembaga peradilan internal partai yang dibentuk oleh partai politik ditingkat pusat dan bertugas untuk memeriksa dan memutus sertamenyelesaikan perkaraperkara atau sengketa internal yang ada diGolkar serta melaporkan hasilhasil kerjanya kepada Dewan PimpinanPusat Partai Golkar yang tidak dijadikan sebagai Tergugat yangsecara legal standing yang bertanggung jawab secara organisasioperasional partal

Partai Golkar Provinsi Riau Nomor :KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentangPengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak MasaBakti 20182021 lahir dari MUSDALUB tanggal 7 November 2018 adalahMUSDALUB yang tidak sah, karena telah lewat waktu (Vide Pasal 7 ayat (3)Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor =: PO08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu) dantidak adanya persetujuan DPP Partai Golkar (Vide Pasal 21 ayat 2Peraturan Organisasi DPP Partal

Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019 tanggal 04 Aguatus 2020 yang dikeluarkan olehTergugat II sebagai lembaga peradilan internal partai yang dibentuk olehpartai politik di tingkat pusat dan bertugas untuk memeriksa danmemutus serta menyelesaikan perkaraperkara atau sengketa internalyang ada di Golkar serta melaporkan hasilhasil kerjanya kepada DewanPimpinan Pusat Partai Golkar yang tidak dijadikan sebagai Tergugatyang secara legal standing yang bertanggung jawab secara organisasioperasional partal

P6), sedangkanP7 berupa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksiHalaman 19 dari 29 halamanPerkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2013/PNSgi.20Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Indipenden Rakyat Aceh)Nomor : 4 tanggal 10 Mei 2012, bukti ini membuktikan bahwa Partai SIRAadalah perubahan dari Partal

KHAIDIR, S.H. adalah Bakal Calon Legislatif DPRKPidie pada Pemilu 2014 yang diusung oleh Partai PNA Wilayah Pidie, hal ini adalahmasalah lain yang harus dikesampingkan;Menimbang bahwa, memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh TergugatI, berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Indipenden RakyatAceh) Nomor : 4 tanggal 10 Mei 2012 (Tanda T.11) bukti ini membuktikan bahwaPartai SIRA adalah perubahan dari Partal SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEHHalaman 25 dari 29 halamanPerkara Perdata

AzasiManusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKehakiman dan Hak Azasi Manusia ;MEMUTUSKAN :MenetapkanPertama : Menolak untuk mengesahkan sebagai Badan Hukumpartai politik sebagaimana termaktub dalamLampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan HAMini ;Kedua : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapbkan dan berlaku surutsejak tanggal 4 Oktober 2003 ;Ditetapbkan : di Jakarta ;Pada tanggal 30 oktober 2003 ;Pada Lampiran 1 No.38 tertulis PARTAl

Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pengakuan Penggugattersebut diatas,membuktikan:2n 0 nnn nn nn nnn nnn nn nnnsa.bahwa....a. bahwa telah jelas dan tegas substansi pokok surat gugatPenggugat tentang pemecatan atau pemberhentian keanggotaanpartai merupakan masalah internal Partai Amanat NasionalSebagal partal Politi kjassseseq ener neers eneb. bahwa yang mempunyai kewenangan mengurus dan mengaturtentang pembuatan dan penerbitan surat atau kebijakan partai danmengangkat serta memberhentikan

DADITAMA.Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga denganpemohon;Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak saksi1(Ssatu) partal di Partai AmanatNasional (PAN) dengan pemohon;Bahwa pemohon setahu saksi bernama Muhammad Fikri;Bahwa saksi tahu nama pemohon dari keterangan domisili pemohon;Bahwa setahu saksipemohon tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP);Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak punya Kartu Tanda Penduduk(KTP

kain yang bertuliskanExpedition yang berisikan 1 (satu) kemasan/paket plastik beningukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang masihberlcentuk batu dan 130 (seratus tiga puluh) kemasan/paket plastikbening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.e 1 (satu) Kemasan/paket Plastik bening ukuran kecil yang didugaberisikan narkotika jenis Shabu.e 1(satu) buah alat isab shabu (bong)e 1(satu) buah kore api merk LVe 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang bertuliskan partal

Makmur Tamani dan PilipsHalatu adalah sangat bertentangan dengan peraturan KPU No. 13.Tahun 2010 Pasal 7 ayat :1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapatmengusulkan 1 (Satu) bakal pasangan calon.2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyang telah diusulkan oleh partal politik atau gabungan partalpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bolehdicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partal politiklainnya.Hal. 9 dari 46 halaman Putusan No.11/G/2012

PartaiPatriot ,66812.Partal Kasih DemokrasiIndonesia ,/9913.Partai IndonesiaSejahtera 93314.Partai Serikat Indonesia ,508w Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratanadministrasi bakal pasangan calon pada Pemiihan Umum Bupati dan WakilBupati Pemilu Maluku Tengah 2012 terhadap Partai Politik yang mencalonkanPara Penggugat ternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkanpasangan lain, sesuai tanda terima berkas pasangan calon Pemilihan Bupati /wakil Bupati Maluku Tengah

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.