menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan1;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :Pasal 7:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan

menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar ataumenyerahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :Pasal 7 :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

Hal.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :Primer : Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX); Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider :Apabila Pengadilan berpendapatlain, mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datangmenghadap sendiri di perdangan

PENETAPANNomor 2449/Pdt.P/2019/PA.SrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;MAD SUMINTA BIN SAWIRI, umur 49 tahun, pendidikan SD, agama Islam,pekerjaan Perdangan, bertempat tinggal di Kp.

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

FATHOR RAHMAN, Lahir di Pamekasan tanggal 31121968, Jenis kelaminLakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, Tempat tinggal JI.Kowel Raya Rt.003, Rw.004, Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluargayaitu sebagai Paman pemohon ; Bahwa Pemohon dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 20 Pebruari 1988,Pemohon oleh orang tua diberinama lengkap MUFTIRAH ULFAH ; Bahwa pada beberapa dokumen

NORLAILA, Lahir di Pamekasan tanggal 08031984, Jenis kelamin Perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, Tempat tinggal Dsn.

Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, TempatKediaman di Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah Teman Kerja Penggugat dan saksi tahu Penggugat danTergugat adalah suami isteri;Putusan Cerai Gugat, nomor 1267/Pdt.G/2021/PA.TA Halaman 5 dari 12Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulamula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudiantinggal

Bahwa hubungan hukum kerjasama perdangan bahan bangunan tersebutdibuktikan sendiri oleh Penggugat dipersidangan dengan menghadirkan 2orang saksi, yakni saksi Yufrizal dan saksi Harifo Sunanda yang padapokoknya menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah hubungan dalam kerja sama usaha perdangan bahanbahan bangunan dan bukan hubungan hukum hutang piutang sebagaimanaSurat Perjanjian Hutang tertanggal 14 November 2011 tersebut;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan diatas

Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/MDag/Per/6/2013 TentangRegulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnianminimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui BursaKomoditas dan Derivatif Indonesia (BKD));Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan CukalKhusus Kepualauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai padapangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun)Masduki, Pangkat/Golongan : Penata

Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungunsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: i tanggal 14Nopember 2013, sesaat setelah agqad nikah Tergugat mengucapkansighat taklik talak sebagaima tertera dalam Akta Nikah tersebut;Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasa A,KelurahaPerdagangan Ill selam i tahun 2 bulan, kemudian pindahkerumah kontrakan di Perdangan

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

sebagai petugas pengawasbarang dan atau jasa;Bahwa ahwa untuk minuman yang mengandung alkohol diatur dalam :UU NO. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan MenteriPerdangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian danHalaman 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/20 18/PN.Kngpengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minumanberalkohol serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol;Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdangan

Kuningan menjabat sebagai staf seksiKefarmasian dan Alat kesehatan yang didalamnya mempunyai tugaspokok melakukan pengawasan peredaran makanan dan minumandiwilayah Kabupaten Kuningan;Bahwa aturan memperdagangkan minuman yang mengandung alkoholdiatur dalam peraturan : UU NO. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan,Peraturan Menteri Perdangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentangpengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran danpenjualan minuman beralkohol, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor

menurut hukum Pembanding/Penggugat adalahManager PPI Kalianda Lampung Selatan Masa Bakti 20112013,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan No:800/068/III.2/2011 tanggal 22 Februari 2011;Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Khusus Koperasi MinaDermaga PPI Kalianda Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011 danBerita Acara Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga PPIKalianda Lampung Selatan yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian, Perdangan

PENETAPANNomor 228/Pdt.P/2020/ PN Jbg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :SYAFIUDIN NIK : 3517092703760003, Tempat lahir : Jombang 27 Maret 1976,Jenis Kelamin : Laki laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,Pekerjaan : Perdangan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :Jalan Kemuning, Rt.002, Rw.002, Desa

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%;bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Perdangan selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan tergugat berpindahpindahtempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan di Kelurahan Perdagangan selama 4 tahun;. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 orang anak bernama;a. EE. perempuan, umur 15 tahun;b.

Tata niaga impor bawang merah yang diatur dalam PeraturanMneteri Perdangan Republik Indonesia Nomor71/M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentangketentuan Impor produk Hortikultura.5.

PUTUSANNomor 457/Pdt.G/2017/PA.Tba~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkanputusan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat ,tempat tanggal lahir: Perdangan 15 Juli 1970 (47 tahun), agamaIslam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MelawanTergugat

Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi diKelurahan Perdangan selama 1 tahun 10 bulan;3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul),namun belum dikaruniai keturunan;4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019, antaraHal. 2 dari 30 hal.

dalildalil permohonan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantahsebagian lainnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1.Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon Konvensidengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar,Kabupaten Simalungun;Bahwa benar setelah akad nikah tersebut Pemohon Konvensi denganTermohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua PemohonKonvensi di Kelurahan Perdangan