digunakan atauHal 37 dari 87 Hal (Putusan Nomor : 89/ Pat.G/ 2015 / PN= Amb)tidak dipakai oleh bekas pemegang hak maka tanah tersebut telahmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 1september tahun 1962 (pada saat peraturan ini diberlakukan) ; Bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada Surat Keterangan KepalaKantor Pertanahan Kota Ambon No. 99/Sket81.71/IV2012 tanggal 02Februari 2012 Berdasarkan Hasil Gelar Mediasi Tertanggal 21 Juli 2010yang dilaksanakn oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahn

aslinya);13 P :/Perhitungan ganti rugi tanah oleh panitia pengadaan tanah kotamadya TK.II Palembang13 jtanggal 24121996 (fotokopi dari fotokopi); 14 P :/1 (satu) berkas fotokopi permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan kota14 Palembang untuk penerbitan SHM atas nama Yanto Ho (Penggugat) (fotokopi darifotokopi); 15 P :Fhoto copy surat No.21/Ad/Y/VII/2011 perihal permohonan penjelasan permohonan Halaman 31 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUNPLG 15 pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahn

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan kesalahan dalampenerbitan sertifikat sertifikat yang menjadi objeksengketa, karena permohonan sertifikatsertifikat aquo tidak memenuhipersyaratan administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3)Peraturan Kepala Badan Pertanahn Nasional Republik Indonesia Nomor : tahun2010, sehingga sudah seharusnya penerbitan tersebut dinyatakan cacatadministrative dan batal; e.

T 18 Fotokopi sesuai asli Surat Edaran Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahn Nasional Republik IndonesiaNomor : 1855/15.1/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal PetunjukPelaksanaan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah ;Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi fakta maupun saksi abhiwalaupun telah diberikan kesempatan dalam persidangan perkara ini;Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telahmenyampaikan alat bukti Surat berupa Fotokopi, yang telah dibubuhi meteraicukup

Pinang sebagai berikut :a. menerima berkas permohonan pengukuran tanah dari loketpendaftaran hak;b. mengagendakan surat masuk dan surat keluar yang ada si SeksiPengukuran kantor Pertanahn Kota Tg Pinang;mencetak surat tugas pengukuran;mendistribusikan balangko Surat Ukur;membuat lampiran dan nota dinas permohonan blangko sertifikat;oo 20menerima blangko sertifikat dari bagian tata usaha.Dan saksi betanggung jawab kepada Kepala Subseksi PengukuranKantor Pertanahan Kota Tg Pinang.

Peraturan Mnteri Negara Agraria/Kepal Badan Pertanahn Nasional Nomor :37 Tahun 1997 97 berbunyi :Ayat (1) Sebelum melaksanakan pembuatn akta mengenai pemindahan ataupembebanan hak atas tanah atu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPATwajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahanmengenai kesesuaian sertipikat ha katas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun yang bersangkutan dengan daftar daftar yang ada di KantorPertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.Ayat

putusan sementara yang mendahuliputusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara, sedangkan yangdimohonkan oleh Penggugat adalah penghentian pelaksanaanpembangunan jalan tol CiawiSukabumi karena merasa tanah obyekperkara yang diklaim sebagai milik Penggugat belum dibayarkan gantikerugiannya kepada Penggugat padahal faktanya tanah obyek sengketatersebut telah dibayarkan ganti kerugiannya kepada Satia M Marpaungberdasarkan dokumen kepemilikan tanah Satia M Marpaung yang telahdiverifikasi oleh Kantor Pertanahn

menerbitkan bukti hakyang baru, jika demikian dimana dasar hukumnya sedangkan menututPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuanpelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentangpendataran tanah pasal 131 ayat (3) huruf a, angka 1, 2, 3 huruf b, huruf c,Permen BPN tersebut dinyatakan:Pasal 131 ayat (3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut olehpemegangnya dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahn

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat setoran Pajak daerah Bea Perolehan Hak AtasTanah dan bangunan (SSPDBPHTB) dari Juhani tanggal20 Februari 2019. ( Fotojkopi sesuai dengan Aslinya);Surat dari kepala Kantor Pertanahn Kota BanjarbaruKepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahannasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 407/30063.72/1X/2020 tanggal 17 September 2020 (Fotokopisesuai dengan Aslinya);Analisis Pembatalan Sertipikat Nomor Reg.Kasus : 95/BA/MP.01.03/1X/2020 Tanggal O9 November 2020.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanHalaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 564/Padt.G/2021/PN DpsPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.7.

Yuntsserta menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya data pertanahn(Buku C) dan data perpajakan (DHKP) yang mengindikasikan bahwahak kepemilikan atas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.3/Desa Jampanga.n Ny. Haerita selaku Wajib Pajak (WP) dan/atau adanya dokumenyang menerangkan adanya mutatismutandis yang menyangkutpembuatan hukum atas bidang tanah seluas 29.185 M* dari pihakpertama pada Ny. Haerita (in casu Tergugat !)

pelaksanaan tersebut adalah merujuk dengan pasal 61Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007dengan alasan :Proses tersebut dilakukan secara langsung antara sdr.YUDI HARTONO dansdr.SUPADI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan ;Didalam dokumen tersebut tidak menyebutkan hasil ukur oleh satgas yang sudahdibentuk sehingga prosesnya adalah langsung Apabila dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah merujuk pasal 14 ayat 3 huruf iPeraturan kepala Badan Pertanahn

Desa tapi meliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengahyang luas lahan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah 6.364,5Ha, berdasarkan Peraturan Pemerintah. 10 Tahun 1961 Juncto PeraturanPemerintah 24 Tahun 1997 Jo PMNA/Ka Badan Pertanahn Nasional No 3/Tahun 1997, maka untuk nomor Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diambildari salah satu Desa yang paling luas Wilayahnya masuk dalam arealSertipikat Hak Guna Usaha tersebut dalam hal ini Desa Simangambat Jae, lagipula pada saat penyerahan

Desa tapi meliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengahyang luas lahan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah 6.364,5Ha, berdasarkan Peraturan Pemerintah. 10 Tahun 1961 Juncto PeraturanPemerintah 24 Tahun 1997 Jo PMNA/Ka Badan Pertanahn Nasional No 3/Tahun 1997, maka untuk nomor Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diambildari salah satu Desa yang paling luas Wilayahnya masuk dalam arealSertipikat Hak Guna Usaha tersebut dalam hal ini Desa Simangambat Jae, lagipula pada saat penyerahan

Ukur dan Buku Tanah hakyang bersangkutan;Ayat (2) Dalam hal diatas suatu bidang tanah sudah terbitkan Sertipikatsecara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata benarmenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atastanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabiladalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat danKepala Kantor Pertanahn

Peradilan Tata Usaha Negara , menyatakan :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentinganhukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi ataurehabilitasi.Bahwa karena Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya SertifikatHak Guna Bangunan Oleh Tergugat IV in casu Badan Pertanahn

Dalam melaksanakan tugasnyaPanitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertamamelakukan proses perpanjangan HGU yang bersih darituntutan/garapan dan telah diterbikan HGU nya berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahn Nasional No. 51/HGU/BPN/2000tanggal 12 Oktober 2000, No. 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000,No. 57 /HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/HGU/BPN/2000 tanggal6 desember 2000.

NegeriNomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan wewenang Hak = AtasTanah (fotokopi sesuai denganfotokopinya) ;Undang Undang No. 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (fotokopi sesuaidengan fotokopinya) ;Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 #2Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah135 dari 239 hal Putusan No. 09/G/2011/PTUN.Smg.17 Bukti1718 Bukti1819 Bukti1920 Bukti2021 Bukti21136(fotokopi sesuai denganfotokopinya) ;Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2006Tentang Badan Pertanahn

Terbitnya Surat Edaran a quo dari BPN Cq.Kantor Pertanahn Kabupaten Berau, karena ternyata dalam faktanyaseringkali ditemui Camat melanggar aturan terhadap Larangan Jual BellAntara Suami Isteri dengan alasan klasik dan naif, bahwa hal ini disebabkankelalaian dari tingkat Rukun Tetangga/RT dan tingkat Kelurahan.

PAKUAN SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan gugatantidak dapat diterima namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasionaltelah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan ke 9 (Sembilan) SHGB milikTERGUGAT II INTERVENSI karena secara subtansi mengandung cacad yuridiskarena ketidak berwenangan dari segi subtansi materi (onbevoegdheid rationemateriae), karena telah diterbitkan melampaui kewenangan yang dibatasi.Amar putusan Perkara 61/