Ditemukan 148 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — I. H. DRS. TRIBASKORO, Bc. TT., II. H. SOEHARTO, SH VS I. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NIN BANK I., II. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA., II. KETUA UMUM PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM;
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri; sertad. Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;Bahwa faktorfaktor yang berkaitan dengan Para Penggugat sendiritersebut di atas merupakan faktor kumulatif, artinya Para Penggugatseharusnya bisa membuktikan kepentingan langsung yang mana yangada kaitannya antara Para Penggugat dengan surat keputusan objeksengketa;Halaman 12 dari 31 halaman.
Register : 03-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 173/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 8 Juni 2017 — SRI UTAMI NICSIH >< SHABRINA NARASATI CS
582 — 459
582 — 459
permohonan menetapkan yang diajukan olehPenggugat dalam angka 2, 3 dan 4 Petitum adalahpermohonanagar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quomenguatkan atau) menegaskan kembali atas suatukeadaan hukum semata (in casu bersifat gugatanvoluntair).Bahwa merujuk kepada Gugatan Penggugat yang padapokoknya masih terdapat sengketa/perselisihan mengenai:a. sah atau tidaknya status ahli waris;b. sah atau tidaknya boedel waris pewaris;c. sengketa peralihan hak kepemilikan boedel waris pewariskepada ahli waris; sertad
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 157/PDT/2016/PT.BTN Tanggal 23 Februari 2017 —
42 — 0
42 — 0
Pekerjaan Schematic Development, sejumlah Rp. 341.000.000, (tigaratus empat puluh satu juta Rupiah); sertad. Variasi Pekerjaan (VO) Perubahan Arsitektur Design + Detailed,sejumlah Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta Rupiah); danHal 23 dari 45 Hal Put. 157/PDT/2016/PT.BTN10.e.
Register : 19-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Plk Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
ALFON, SH., MH
Tergugat:
1.RUSITA MURNIASI, S.Sos., M.Si
2.ANUGRAH INDANTO BERKU, S.STP
3.ALBERTO HERU PONATO, S.IK
134 — 34
ALFON, SH., MH
Tergugat:
1.RUSITA MURNIASI, S.Sos., M.Si
2.ANUGRAH INDANTO BERKU, S.STP
3.ALBERTO HERU PONATO, S.IK
134 — 34
Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) ;Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338ayat (1) KUHPer, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepadapara pihak untuk:a. membuat atau tidak membuat perjanjian;b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;Cc. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,sertad. menentukan bentuk perjanjiannya
Register : 14-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn Tanggal 5 Desember 2016 — - Ir. Rudy Yanto Sirait (PENGGUGAT)
- PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (TERGUGAT)
61 — 17
61 — 17
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya :a. perselisihan mengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.5.
Register : 22-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan DILMILTAMA Nomor 4-K/PMU/BDG/AD/II/2021 Tanggal 31 Maret 2021 —
299 — 130
299 — 130
Saksi alami sendiri; Sertad.
Register : 19-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.PARIAN
2.SUWARNO
Tergugat:
PT. Tor Ganda
69 — 20
1.PARIAN
2.SUWARNO
Tergugat:
PT. Tor Ganda
69 — 20
Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja sertad. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatuperusahaanf. Bahwa benar pasal 2 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakan bahwa Jenisperselisihan hubungan industrial meliputi:g. a. Perselisihan hak;b. Perselisihan kepentingan;a.
Putus : 04-11-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2364 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Nopember 2015 — MEILIA
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
CENTRA ALTO PRIMAdan disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, sertad. Dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. CITRA BUANATEKNINDO dan disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Koja.Akibat perbuatan saksi MARTINUS MASSORA Alias MUHAMMAD RIDWANAlias HASAN Alias GUSTIAN Alias TINO PRAWIRA yaitu menyampaikan SPTMasa PPN atas nama PT. CENTRA ALTO PRIMA ke KPP Pratama JakartaCakung Dua masa pajak September 2010 sampai dengan September 2013 danSPT Masa PPN atas nama PT.
Register : 11-05-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 468/Pdt.G/2018/PN Dps Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
I Gusti Nyoman Badru
Tergugat:
1.I Gusti Lanang Pustika
2.I Gusti Ayu Warniti
3.I Gusti Ngurah Ardika
4.I Gusti Kadek Rai Astina
72 — 39
I Gusti Nyoman Badru
Tergugat:
1.I Gusti Lanang Pustika
2.I Gusti Ayu Warniti
3.I Gusti Ngurah Ardika
4.I Gusti Kadek Rai Astina
72 — 39
terkaitdengan laporan di Polres Badung sampai saat ini tidak adaperkembangan lebih lanjut dan tidak ada putusan pengadilan yangmenyatakan silsilah dari Para Tergugat adalah salah atau cacat hokum;Terbukti Bahwa Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan MelawanHukum Apapun Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPer;Berdasarkan uraianuraian di atas, olen karena Para Penggugat TIDAKdapat membuktikan dalam dalildalilnya adanya:a. perbuatan melawan hukum;b. kesalahan;C. kerugian yang diderita Penggugat; sertad
Register : 26-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.TRIONO
2.JULIANTO
Tergugat:
PT. TORGANDA
85 — 17
1.TRIONO
2.JULIANTO
Tergugat:
PT. TORGANDA
85 — 17
Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja sertad. Perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatuperusahaanf. Bahwa benar pasal 2 UndangUndang Nomor 2 tahun 2004tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakanbahwa;Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:a. Perselisinan hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat burun hanya dalam satuperusahaan.g.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 28-12-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 305/Pid.B/2012/PN.STB. Tanggal 3 Desember 2012 — Pidana
- EDI MUSTAFA Bin MARYUDI
135 — 43
135 — 43
Uraian tindak pidana yang didakwakantersebut dilakukan secara sistematik dan kronologik sertaD:1.menggunakan bahasa yang sederhana.
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
73 — 42
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
73 — 42
Data instansi; sertad.
Data instansi;sertad.
Register : 08-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 678/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 15 Januari 2018 — PT.PUNJ LLOYD INDONESIA >< PT.DESTINI MARINE SAFETY
117 — 84
117 — 84
Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yangdiperkarakan; sertad. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;(garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat )Bahwa syaratsyarat formil suatu surat kuasa dimaksud haruslah dipenuhisecara keseluruhan atau bersifat kumulatif yang apabila tidak terpenuhisalah satunya menyebebkan surat kuasa tidak sah karena mengandungcacat formil, sebagaimana sejalan dengan pendapat Ahli Hukum PerdataM.
Register : 28-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 512/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 2 Nopember 2017 — NY.BONAR MANALU >< VERA SIMON CS
61 — 43
61 — 43
SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo.SEMA No.6tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijkemachtiging), harus dengan jelas menyebutkan :a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengankompentensi relatif;b) Identitas para pihak yang berperkara;c) Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yangdiperkarakan; sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Semua
Register : 15-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SAMPANG Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Spg Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
H. Jatim
Tergugat:
1.H. Moh. Hairul Saleh
2.Ir. Syamsul Muarief
58 — 9
H. Jatim
Tergugat:
1.H. Moh. Hairul Saleh
2.Ir. Syamsul Muarief
58 — 9
Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan; sertad. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.2. Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalamhal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkaratersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan denganperkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap.3.
Register : 28-08-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdg Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT. HOTEL MINANG MANDIRI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
72 — 16
PT. HOTEL MINANG MANDIRI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
72 — 16
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek yangdiperkarakan ; sertad. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa ;Syarat tersebut diatas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidakterpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidaksah.2. Bahwa dalam perkara a guo surat kuasa khusus yang dicantumkanPENGGUGAT tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang sah sesuaidengan ketentuan yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01Tahun 1971 jo.
Register : 21-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kdi Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
1.JEFFRY LOA
2.LO JOHAN
3.IRFAN WIJAYA
4.Ir. EDY PANDEAN
Tergugat:
PT. SAMUDRA RAYA INDO LINES
241 — 142
1.JEFFRY LOA
2.LO JOHAN
3.IRFAN WIJAYA
4.Ir. EDY PANDEAN
Tergugat:
PT. SAMUDRA RAYA INDO LINES
241 — 142
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara danobyek yang diperkarakan, sertad. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Bahwa sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan MA No. 1712K/Pdt/1984 menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihakatau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syaratyang digariskan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan Sema No. 01Tahun 1971 jo.
Register : 20-07-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Mnd Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
EFRAIN KANSIL
Tergugat:
1.PT. PLN atau PERUSAHAN LISTRIK NEGARA Persero Unit Induk Wilayah atau UIW SULUTTENGGO
2.PT. PLN Persero Kantor Pusat
3.KEMENTERIAN BUMN
42 — 9
EFRAIN KANSIL
Tergugat:
1.PT. PLN atau PERUSAHAN LISTRIK NEGARA Persero Unit Induk Wilayah atau UIW SULUTTENGGO
2.PT. PLN Persero Kantor Pusat
3.KEMENTERIAN BUMN
42 — 9
Melanggar kaidah tata susilah; sertad. Bertentangan dengan asasasas kepatutan, ketelitian dankehatihatian yang terdapat dalam masyarakat;Bahwa berdasar pada uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulanbahwa tidak terdapat satu pun unsur dari perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh TERGUGAT II;2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslahditolak karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak memilik dasar samasekali.
Register : 27-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn Tanggal 8 Desember 2016 — - EFI SUHENDRA (PENGGUGAT I)
- ABDUL FAJAR (PENGGUGAT II)
- PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (TERGUGAT)
320 — 150
320 — 150
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya :a. perselisihanmengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.Bahwa benar Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihanhubungan industrial menyatakan bahwa :Jenis
Register : 30-07-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
51 — 19
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
51 — 19
Perselisihnan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya :a. perselisihan mengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danHalaman 10Putusan Nomor 240/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdnc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.Bahwa benar Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaianPerselisinan