sebagai berikut :Hal 7 dari 484 hal Putusan No.01/PID.SUS/TPK/2015/PN.AmbBahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAPmemerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAYuntuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPDKecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakanmekanisme pengajuan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS,selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPD KecamatanSaparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaranpada Satker SIMDA

Saksi melakukaninput RKA Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga.Setelah saksi mendapatkan username dan password Sistem InformasiManajemen Daerah (SiMDA) dari staf Bagian Keuangan Setda KotaDumai yaitu Sdr. NALD; Halaman 95 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.PorBahwa untuk Sekretariat Dinas PU usernamenya: dinaspu password:apuu. Untuk Bidang Bina Marga usernamenya: dinaspu Password:dpubm.

Setelah selesai input saksi melapor kepada Sdri.JUNI SARJANI, ST;Bahwa saksi yang melakukan input RKA Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tertanggal 23 Januari2014 senilai Rp. 138.162.432.855, (seratus tiga pulun delapan milyarseratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapanratus lima puluh lima rupiah) ke dalam SiMDA Kota Dumai. Saksimelakukan input tersebut karena saksi melaksanakan perintah dariKasubag Program dan Evaluasi yaitu kepada Sdri.

Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

; Bahwa selanjutnya pada saat penginputan, Kasi Perencanamelakukan input data di SIMDA yang ada di Bagian KeuanganSetdako Dumai, namun demikian dalam praktek di lapangan padaDinas PU Kota Dumai, biasanya Kasi Perencana Bidang Bina Margamemerintahkan Sdr.

JONI AMDANI selaku Pengguna Anggaran; Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan input RKA Bidang BinaMarga Tahun Anggaran 2014 ke SIMDA Kota Dumai adalah Sdr.

Talitakum kepada Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenManokwari, Saksi Fredy Senga, S.Hut selaku Pegawai Honorer pada StafPengelolaan Operator SIMDA Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenManokwari membuat dokumendokumen yang diperlukan untuk pembayarankepada CV.

., di bagian SIMDA Dinas PPKAD dan kalaudisetujui laporkan kepada saksi H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, MSi.,selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol; Bahwa saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., yang mengajukan dokumen pencairanhonorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga AdministrasiDaerah untuk triwulan III pada tanggal 1 Juli 2011; =nBahwa saksi UDIN K.

pengesahan dan pengendalian anggaran; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Buol; Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran kegiatan dari SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) diawali dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuatdaftar pengajuan kemudian daftar pengajuan didaftarkan ke bagian pendaftaranSeksi Pengendalian untuk diteliti apakah kegiatan yang diajukan ada di APBD23(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (melalui Sistem Keuangan Daerah(SIMDA

=== === === === === === === == === === Bahwa dalam APBD amen Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak adapenjabaran kapan s dicairkan honor Guru Kontrak Daerah dan PegawaiHonorer Tenag nistrasi Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga abu Buol baik diawal, pertengahan maupun di akhir triwulan; Bahwa doken pengajuan pencairan anggaran yang dibawa ke Bendahara aerah (BUD) berupa SPP dan SPM yang terlebih dahulu harusQo wa dalam pengajuan pencairan anggaran, pemberkasan di BUD menggunakansistem SIMDA

BADANG, i bagian SIMDA DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daca Gor D) dan kalau disetujuilaporkan kepada saksi H. ABDILLAH I panna , MSi., selaku Kepala Dinas1, dn, gan demikian saksi UDIN K. Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupateDOMUT, S.IP.,lah yang memiliki inisiat a kali untuk mengajukan pencairanpembayaran honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasitahun 2011. Dan menurut pengak aksi UDIN K.

BADANG, i bagian SIMDA DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daca Gor D) dan kalau disetujuilaporkan kepada saksi H. ABDILLAH I panna , MSi., selaku Kepala Dinas1, dn, gan demikian saksi UDIN K. Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupateDOMUT, S.IP.,lah yang memiliki inisiat a kali untuk mengajukan pencairanpembayaran honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasitahun 2011. Dan menurut pengakuan saksi UDIN K.

anggaran senilai Rp.1.022.000.000, (Satu milyar dua puluh dua juta rupiah) ; Bahwa, kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dalam Pengadaan ELearning (tik) Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn diKabupaten Aceh Barat Daya pada Dinas Pendidikan Kabupaten AcehBarat Daya berasal dari APBK TA 2015 dengan anggaran senilai Rp.1.022.000.000, (Satu milyar dua puluh dua juta rupiah) ; Bahwa anggaran tersebut telah direalisasikan semua dan Saksimengetahuinya dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah(SIMDA

) yang dikelola Saksi, semua anggaran yang direalisasikan danyang belum direalisasikan ada tercantum di dalam SIMDA semua, karenasemua data mengenai penyerapan anggaran ada terdapat di SIMDAselain di SIMDA ;Hal 28 dari 118 hal Putusan No. 44/PID.SUSTPK/2018/PN.

Aceh Barat Daya ; Bahwa, perubahan terjadi pada saat dilakukan pembahasan dan penginputan program kegiatan ke SIMDA (Sistem Iformasi Manajement Daerah)yang dilaksanakan di Dinas Keuangan, karena peng inputan kegiatantersebut dilaksanakan oleh Bidang Anggaran Dinas Keuangan denganDinas Teknis terkait dan SIMDA itu merupakan sarana untuk mempermudahpeng inputan program dan kegiatan yang diusulkan oleh seluruh SKPKterkait berdasarkan MOU antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dayadengan BPKP sehingga

Bnaterkait hal tersebut baru dikeluarkanPrioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan (PPASP) Tahun 2015, setelan PPAS diserahkan oleh DPRDmaka BAPEDA membagikan rincian keuangan PPAS tersebut ke masingmasing SKPK salah satunya Dinas Pendidikan untuk membuat RencanaKerja Anggaran (RKA), dari RKA tersebut pihak Dinas memberikanSoftcopy kepada Bidang Anggaran Dina Keuangan untuk import data kedalam Aplikasi kKeuangan/ Simda, setelah itu diajukan ke DPRD untukpembahasan APBD, kemudian setelah pengesahan

BnaAnggaran Dina Keuangan untuk import data ke dalam Aplikasi keuangan/Simda, setelah itu diajukan ke DPRD untuk pembahasan APBD, kemudiansetelah pengesahan APBD tersebut barulah dibuatkan DPPA untuk pencairan10. Bahwa, barang pekerjaan ELearning (TIK) Kegiatan Peningkatan Sarana SD/Mi/ SMP/ MTsn di Abdya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat DayaTahun Anggaran 2015 diserahkan oleh seluruh pimpinan penyedia kepadaPPTK dan Tim PHO pada tanggal 20 Desember 2015 di Kantor DinasPendidikan Kab.

SIMDA BMD sebagai pelaporan hasil kegiatan dari BiroPemerintahan sebab Saksi belum menerima dokumen yang berkaitandengan kepemilikan tanah yaitu Pelepasan Tanah Adat dan SertifikatTanah yang menyatakan bahwa hasil kegiatan pengadaan tanahtersebut menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga Saksimenyatakan bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Sirkuit motor Prix padaBiro Pemerintahan Provinsi Papua Barat T.A. 2016 tersebut belum sahdan belum menjadi hak milik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat

selaku Kepala Bidang Aset Daerah untuk melihat atau mengecekpengadaan tanah tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui dimanaletak tanah yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Papua Baratmelalui Terdakwa Sroer Elisa, S.Sos. selaku Kepala BiroPemerintahan Provinsi Papua Barat, dan Saksi baru mengetahuinyasetelah ada di dalam sistim Aplikasi SIMDA BMD tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada Panitia PemeriksaBarang dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk KegiatanPengadaan

Sirkuit motor Prix tersebut yang dikerjakan olehTerdakwa Sroer Elisa, S.Sos. selaku Kepala Biro PemerintahanProvinsi Papua Barat tersebut; Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut karenaSaksi belum melihat atau menyimpan sertifikat tanah dari hasilKegiatan Pengadaan Tanah Sirkuit motor Prix tersebut yang dikerjakanoleh Terdakwa Sroer Elisa, S.Sos. selaku Kepala Biro PemerintahanProvinsi Papua Barat sedangkan letaknya di SP 7 Masni setelah Saksimelihat ada di Sistim Aplikasi SIMDA

BMD (Sistem InformasiManajemen Daerah Barang Milik Daerah) Provinsi Papua Barat,sedangkan untuk mencatat ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB),Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl) dan Buku IndukInventaris (BIl) adalah di Bidang Aset Daerah pada BPKAD ProvinsiPapua Barat, dan Data dari Kegiatan Pengadaan Tanah Sirkuit MotorPrix pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat T.A 2016yang Saksi input ke Aplikasi SIMDA BMD Provinsi Papua Barat tersebutadalah hanya salinan Dokumen

Kepala Biro Pemerintahan SetdaProvinsi Papua Barat maupun dari Pejabat Pemerintah Provinsi PapuaBarat, kalau ada pasti ada dokumennya dan dapat Saksi input untuklaporan di SIMDA BMD; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa IItidak keberatan;10.Saksi Drs. Isak L.

berupa 1 (Satu) buah tas ranselwarna hitam, 1 (Satu) buah laptop merek Toshiba warna coklat tuabeserta charge warna hitam, 1 (Satu) buah handphone merek Xiomi M5warna hitam dan selebihnya belum diketemukan;Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah);Bahwa tindakan pertama kali yang Saksi lakukan setelah mengetahuibarangbarang milik Saksi sudah dicuri adalah Saksi pergi ke kantortempat Saksi bekerja untuk melakukan pemblokiran datadatakeuangan berupa aplikasi SIMDA

mengetahui kalau orangHalaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PNMmeorang yang mencuri barang milik Korban adalah Para Terdakwa danseorang temannya karena diberitahu oleh Penyidik Kepolisian ResorSikka ketika Saksi memberikan keterangan pada tanggal 24 Juni 2018;e Bahwa tindakan pertama kali Korban lakukan setelahn mengetahuibarangbarang miliknya sudah dicuri adalah Korban langsung pergi kekantor tempat Korban bekerja untuk melakukan pemblokiran datadatakeuangan pada server berupa aplikasi SIMDA

Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (ReadyMix) 500 x 5 m, masuk dalam RKA tanggal 07 Februari 2014 dan tanggal 17 April2014 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh jutarupiah), meskipun tanpa dokumen pendukung usulan seperti proposal, hasil surveyataupun dokumen lain, dimana Saksi Ibnu Ridho Wibowo, S.Kom, selaku TenagaHonorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan Input RKASKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ke Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA

Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan(Ready Mix) 500 x 5 m, masuk dalam RKA tanggal 07 Februari 2014 dan tanggal17 April 2014 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus limapuluh juta rupiah), meskipun tanpa dokumen pendukung usulan seperti proposal,hasil survey ataupun dokumen lain, dimana Saksi Ibnu Ridho Wibowo, S.Kom,selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telahmelakukan Input RKASKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ke SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA

Langkat denganmenggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 5801 RAK; Bahwasetelah sampai di kantor BPKAD saksi memarkirkan sepeda motorsaksi ditempat parkir selanjutnya saksi bersama Amar Lubis masuk kedalam kantor BPKAD tepatnya di ruangan Simda dan tidak berapa lamasaat saksi keluar dan sampai ditempat parkir saksi melinat sepeda motorsaya sudah tidak ada lagi di tempat parkir selanjutnya saksi menghubungiWarda Kesuma dan menceritakan kejadian tersebut ; Bahwa beberapa lama kemudian saksi

PengujianKendaraan Bermotor Kepada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun2014.105) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 54 / AKPB / DPPKA/2014tanggal 8 Desember 2014 perihal Mohon Booking Nomor SuratKeputusan Walikota Bengkulu tentang Tim Penyusunan Raperdapokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah.106) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 59 / AKPB / DPPKA/2014tanggal 1 Desember 2014 perihal Mohon PersetujuanMelaksanakan Lembur Diluar Jam Kerja dalam Rangka KoreksiPenerimaan dan Posting Jurnal Kegiatan Implementasi Simda

ETTY MAHDIATI melaluiaplikasi SIMDA, dicetak dari aplikasi tersebut SPP dan SPMselanjutnya diterbitkan oleh Sdri. ETTY juga daftar penerima honorBK, selanjutnya diserahkan ke bendahara pengeluaran untukdilengkapi SPPSPM apabila lengkap Saksi disurun memintatandatangan dari bendahara pengeluaran, PPK Sdri. ELMIYATI,Pengguna Anggaran, setelah berkas SPPSPM ditandatangan Saksiserahkan ke loket SP2D untuk diterbitkan SP2Dnya, dan selanjutnyadana honor BK dapat dicairkan di Bank.

Bengkulu.Bahwasaksi ada membuat SP2D Penambahan Beban Kerja (BK) diDPPKA kota Bengkulu.Bahwamekanisme terbitnya SP2D tersebut adalah; BendaharaPengeluaran saudar Yulian Firdaus mengajukan ke Loket SP2D(Perben) dengan kelengkapan SPP, SPM, SPD, karena TambahanPenghasilan Berdasarkan Beban Kerja sistenya pembayaran adalahdengan LS juga dilengkapi dengan daftar nama Penerima, kemudianjuga harus ada Perwal yang ditanda tangani Oleh Walikota Bengkulu,selanjutnya syarat syarat tersebut masuk ke Opretaor SIMDA

sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus riburupiah) selma 2 bulan dan akan Saksi kembalikan uang sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).Bahwa saksi tidak tahu dana BK yang dipotong tersebut untuk apa.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkanya15. saksi MARLINA :Bahwa saksi adalah tenaga Honorer di DPPKA kota Bengkuu.Bahwa sebagai tenaga Honorer di DPPKA kota Bengkuu Saksiditugaskan dibagian Kas Daerah , yang menjadi tugas Saksi adalahmengimput ke Sistem Simda

Kemudian menerima rencana kegiatananggaran dari SKPD sesuai PPAS lalu diperiksa kesesuaian rekeningbelanja dan kegiatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), kemudianmemastikan RKA dientri kesistim SIMDA (sisten informasi keuangandaerah), lalu diposting dan memperisapkan rencana perubahanPutusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl = Halaman 58 dari 140 Halaman18.APBD, ditindak lanjuti dengan mencetak RAPBD lalu diperbanyakdan dijadikan bahan untuk Legislatif.

saat saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumbabersamasama dengan terdakwa, saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km,dan saksi Dyna Rahmadani Futri mengajukan SPPTU pencairananggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumbatidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkanperkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapatpada aplikasi SIMDA

13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 211 Ayat (2)yangmenerangkan dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 210 Ayat (2)dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah,pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkanSPMHal 20 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mkse Bahwa pada saat pengajuan SPP TU tahap Il sampai dengan SPP TUtahap V saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara BOK dansaksi Dyna Rahmadhani Futri selaku operator SIMDA

saat saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumbabersamasama dengan terdakwa, saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km, dansaksi Dyna Rahmadani Futri mengajukan SPPTU pencairan anggarandana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidakberdasarkan jumlahn SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkanperkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapatpada aplikasi SIMDA

sesuai dan bertentangandengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 211 Ayat (2)yangmenerangkan dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 210 Ayat (2)dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah,pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkanSPM Bahwa pada saat pengajuan SPP TU tahap II sampai dengan SPP TUtahap V saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara BOK dansaksi Dyna Rahmadhani Futri selaku operator SIMDA

yang termuat dalam SPP danSPM dana BOK Dinkes TA.2019 yang di lakukanoleh saksi ERNAWATI,S.KM.M.Kes tidak berdasarkepada tagihan dari 20 Puskesmas dan 4 bidang diDinas Kesehatan sebagaimana yang termuat dalamSurat Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ), hanyaberdasar atas perkiraan sendiri dengan melihatnilai realisasi anggaran yang tersedia, hal inidilakukan oleh saksi ERNAWATI dengan memintakepada Saksi DYNA RAHMADANI FUTRI, S.KMHal 115 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mksselaku Operator Simda

koperasi kantor Setdakab Aceh Barat Karenapada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya bersama dengankeluarga akan tetapi kebakaran tersebut bukan diakibatkan oleh aruspendek listrik Karena pada bangunan tersebut sudah tidak ada aliraanlistrik PLN;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid .B/2018/PN Mbo Bahwa Saksi tidak mengetahui bangunan tersebut digunakakanuntuk apa, Berdasarkan informasi dari Bagian Umum Pada saat inibangunan tersebut sudah tidak dipakai lagi; Bahwa Setelah saksi cek di Admin Simda

RKA akan di entri kedalam SIMDA sesuai jadwal perencanaan pemerintahKabupaten Bekasi, proses entry RKA dilakukan oleh masingmasingpengusul dengan di pandu oleh seksi pengembangan.6. RKA yang telah di entri akan di asistensi oleh tim anggaran Pemkab sesuaijadwal dan dilakukan oleh masingmasing pengusul kegiatan.7. Proses pembahasan hingga penetapan RAPBD mengikuti jadwal yangsudah di tetapkan oleh Bapeda, di monitor oleh seksi pengembangan.8.

(SistemInformasi Managemen Keuangan Daerah);Setelah RKA selesai di buat dan di input ke SIMDA kemudian dilakukanverifikasi oleh tim asistensi RKA dan setelah selesai di vefifikasi kKemudiandi tanda tangani oleh tim anggaran serta Direktur RSUD;Setelah selesai pembuatan DPA kemudian di bawa untuk di lakukan rapatparipurna dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk di buatkan sebagaiPeraturan Daerah (Perda) tentang APBD;Setelah Perda tentang APBD telah di sah kan kemudian Bupati membuatPeraturan Bupati Bekasi

tentang penjabaran APBD;Setelah Perda dan Peraturan Bupati dibuat maka masingmasing SKPDmembuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan proses sepertipembuatan RKA, yaitu di input kKedalam SIMDA kemudian di lakukanverifikasi oleh tim verifikasi dan ditanda tangani oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah kemudian di sah kan atau ditanda tangani oleh Setda;Setelah DPA disahkan maka kegiatan dapat dilaksanakan.Bahwa mekanisme usulan kegiatan untuk anggaran perubahan mekanismesama seperti dengan anggaran

KHARISMA dimana input data tersebut dilakukan di bagianaplikasi SIMDA Kabupaten Bekasi, karena jaringan SIMDA yang ada di RSUDsedang tidak terkoneksi .Berdasaran dokumen yang ada bahwa RKAP dan DPPA kegiatan pengadaanalat kedokteran radiologi dan kedokteran umum tahun 2013 telah dilakukanasistensi dan verifikasi, tetapi kapan dan siapa yang melakukan asistensi danverifikasi tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendapatkaninformasi dari staff saksi bahwa yang meminta tanda tangan pejabat

kegiatan kemudian dibuatkan nota dinasusulan kegiatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.Setelah usulan di setujui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasikemudian bagian perencanaan memberitahukan kegiatan yang di setujulkepada masingmasing seksi untuk kemudian di buatkan RKA (RencanaKerja Anggaran).RKA tersebut dibuat secara manual untuk di teliti oleh kepala seksi dankepala bidang, setelah di setujui kemudian di beritahukan oleh bagianperencanaan RKA dapat di lakukan input data pada SIMDA

Nomor 29/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan Input RKASKPD DinasPekerjaan Umum Kota Dumai ke Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA) termasuk di antaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk PauhUjung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m;Bahwa selanjutnya berdasarkan RKASKPD Dinas Pekerjaan Umum TA 2014tersebut, terbit DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014tertanggal 21 April 2014, dimana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan TelukPauh Ujung Pembetonan (Ready Mix

Pembangunan Jalan Teluk Pauh UjungPembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m, masuk dalam RKA tanggal 07 Februari2014 dan tanggal 17 April 2014 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah), meskipun tanpadokumen pendukung usulan seperti proposal, hasil survey ataupun dokumenlain, dimana Saksi lbnu Ridho Wibowo, S.Kom, selaku Tenaga Honorer padaDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan Input RKASKPD DinasPekerjaan Umum Kota Dumai ke Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA

PaserKaltim.Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yangdialami oleh pihak rumah sakit lama berawal dari saksi bersama bagian asetPemda akan melakukan pengecekan ulang kembali barangbarang yangditinggal di rumah sakit lama dan sesampainya di rumah sakit saksi melihatpintu sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi melakukan pengecekanternyata ada barang yang hilang.Bahwa cara saksi sehingga dapat mengetahui bahwa ada barang yang hilangdengan cara mengecek data simda barang

(delapan ribu tiga ratus limameter persegi), Surat Ukur Nomor 463/Silaberanti/2018 tanggal14 Mei 2019 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dasar kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatanterhadap obyek sengketa tersebut diperoleh melalui proses gantirugi proyek reklamasi sekira dari kurun tahun 1990 s/d 1996,kemudian tercatat dalam KIB A SIMDA BPKAD selaku PengelolaBarang dengan pencatatan : 1) Nama Barang : Tanah KosongLainnya, 2) Nomor Kode Barang

yang telah diganti rugi oleh PanitiaPembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang (videjawaban Tergugat II Intervensi halaman 3 poin 3 = bukti T II Int05);Menimbang, bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut termasukdalam proyek reklamasi Jakabaring sekitar tahun 1990 sampai dengan1996, yang selanjutnya tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang(KIB) A SIMDA BPKAD selaku pengelola barang;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Penggugat (Rohati),perihal Permohonan Rekomendasi Tanah

Kepala BPKAD Provinsi Sumseltanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakantanah yang termasuk dalam objek sengketa tidak dalam suatusengketa dengan pihak manapun di pengadilan.Bahwa secara substansi tanah yang dimaksud dalam objeksengketa merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumsel yangtercatat dalam KIB SIMDA, apabila Para Penggugat mendalilkantanah tersebut miliknya harus terlebih dahulu membuktikannya diPengadilan Negeri Palembang.Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLGIII.2.2.2.3

Yang Baik Dapatlah Tergugat li Intervensi Sampaikan SebagaiBerikut :3.1.aesDalam penerbitan objek sengketa Pemerintah Provinsi Sumsel telahmelengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KepalaBPN Nomor 9 Tahun 1999 dan tidak ada sanggahan dari pihak lainsampai dengan diajukannya gugatan perkara a quo, dengan demikianpenerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat olehTergugat.Tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah milik PemerintahProvinsi Sumsel yang tercatat dalam KIB SIMDA

.= Bukti setoran tersebut dimasukan kedalam SIMDA keuangan , dibukukan dinaikanke Kasubag keuangan, sekretaris dan Kepala Dinas.= Surat Pertanggungjawaban keuangan berikut Laporannya diserahkan ke DPKAbagian PAD Pemerintah Kota Lubuklinggau.e Bahwa benar sebagai Bendahara Penerimaan PAD Dinas Perhubungankomunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau Tahun 2011 s/d 2013 sebagaiBendahara Penerimaan retribusi dengan perincian sebagai berikut:= Retribusi 5 Terminal yaitu Terminal Watas, Muara, Petanang

=>=>Bahwa benar Prosedur penyetoran KIR yaituBahwa Yogi Lesmana menyetorkan uang retribusi KIR dengan Blangko/BKUdua rangkap yang disetorkan pada Bendahara penerimaan keesokan harinya;Menerima uang setoran dan langsung menyetorkan ke Bank Sumsel cabang kotalubuklinggau;Bukti setoran tersebut dimasukan kedalam SIMDA keuangan , dibukukandinaikan ke Kasubag keuangan, sekretaris dan Kepala Dinas;Surat Pertanggungjawaban keuangan berikut Laporannya diserahkan ke DPKAbagian PAD Pemerintah Kota Lubuklinggau

dari bagian ijin trayek berupa blangko dan diserahkan kepadaBendahara penerimaan dan dibukukan berupa BKU (Buku Kas Umum), selanjutnyadan disetorkan ke Kas daerah melalui Bank SumselBabel.e Bahwa benar prosedur penyetoran KIR yaitu := Bahwa Staf KIR menyetorkan uang retribusi KIR dengan Blangko/BKU duarangkap yang disetorkan pada Bendahara penerimaan keesokan harinya;= Menerima uang setoran dan langsung menyetorkan ke Bank Sumsel cabang kotalubuklinggau;= Bukti setoran tersebut dimasukan kedalam SIMDA

ijin trayek berupa blangko dan diserahkan kepadaBendahara penerimaan dan dibukukan berupa BKU (Buku Kas Umum), selanjutnyadan disetorkan ke Kas daerah melalui Bank SumselBabel.e Bahwa benar prosedur penyetoran KIR yaitu := Bahwa saksi Yogi Lesmana menyetorkan uang retribusi KIR dengan Blangko/BKU dua rangkap yang disetorkan pada Bendahara penerimaan keesokanharinya;= Menerima uang setoran dan langsung menyetorkan ke Bank Sumsel cabang kotalubuklinggau;= Bukti setoran tersebut dimasukan kedalam SIMDA

=>=>Bahwa benar prosedur penyetoran KIR yaitu :Bahwa Yogi Lesmana menyetorkan uang retribusi KIR dengan Blangko/BKUdua rangkap yang disetorkan pada Bendahara penerimaan keesokan harinya;Menerima uang setoran dan langsung menyetorkan ke Bank Sumsel cabang kotalubuklinggau;Bukti setoran tersebut dimasukan kedalam SIMDA keuangan , dibukukandinaikan ke Kasubag keuangan, sekretaris dan ditandatangani Kepala Dinas;Surat Pertanggungjawaban keuangan berikut Laporannya diserahkan ke DPKAbagian PAD Pemerintah

Setelan diverifikasi dan dinyatakan lengkap, makadiserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selanjunya PPTK/Pendamping menyerahkan uangtiket pesawat kepada terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, makadiserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selanjunya PPTK/Pendamping menyerahkan uangtiket pesawat kepada terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek.

Sidoyoso II3/33 RT. 004 RW. 014 Kelurahan SimokertoKecamatan Simokerto Surabaya ;Agama : Kristen ;+Pekerjaan : Swasta j enn n ne nnn eeePendidikan SIMDA, (tema) Gee cee eeeTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1 Penyidik tanggal 09 Desember 2013 No.Pol.: SprinHan/83/XI/2013/Reskrim. sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 20132 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. 528/ 0.5.42.3/Euh.1/12/ 2013, sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal