Ditemukan 131 data
63 — 13
Menghukum Tergugat atau sipapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat seketika tanpa suatu syarat apapun ;----------------------------------------------------------------7.
51 — 7
sertakewenangan penyidik yang diatur dalam KUHAP dan jika ternyata perkara yangditangani tidak terdapat cukup bukti terus harus diapakan perkara tersebutselanjutnya oleh penyidik, sebaiknya Pemohon tidak menjadi bingung terus.Bahwa menanggapi dalil posita butir 16, Pemohon ini aneh membuat LaporanPolisi sendiri ditanda tangani sendiri namun mendalil mengatakan di belokbelokkan, jangan lupa Laporan Polisi adalah alat bukti yang tak terbantahkandan sebaiknya tidak menyalahnyalahkan pihak lain atau sipapun
CESILIA HALE BONE
Tergugat:
1.DOMINGGUS HALE
2.STEFANUS S. HALE
3.ROSALINDA A. HALE
4.MARSELA J. HALE
5.ADRIANA HALE
89 — 0
Menyatakan hukum semua bukti-bukti surat yang mengklaim tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat atau sipapun harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.045.000,00.- ( dua juta empat puluh lima ribu rupiah );
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
SUYANTO alias CHAN
27 — 15
Setiap Orang;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalahsama padanannya dengan kata barang siapa atau siapa saja yang menunjukpada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab ataspembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapaorangnya yang harus dijadikan terdakwa anak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa undangundang tidak mensyaratkan adanya sifattertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barang siapaberlaku terhadap sipapun
18 — 2
RatmanAdapun latar belakang alasan Penggugat, menggugat sebidang tanahdimaksud, menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :Bahwa sudah kurang lebih 17 tahun (dari tahun 1993) sebidang tanahtersebut diolah, dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat tanpa adanyahambatan atau klaim dari sipapun, namun terakhir ini meresahkan penggugatdan pemilik tanah disekitarnya, karena secara perlahanlahan oleh pemilik SHMNo.
Dra. Andi Arsiah, M. Pd
Tergugat:
1.Masdewi
2.Rahmatia
3.Nurdiana Amiruddin
4.Darma
5.Amriana
6.Amelia
7.Ilham A
8.Dedi Yuliandi
9.Bakri
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene
159 — 51
adalah tidakbenar sebab obyek sengketa tidak pernah digadai oleh siapapun dan selaludalam peguasaan keluarga Tergugat sampai dengan VIII secara terusmenerus;Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) adalah tidak benar sebabjalan yang dimaksudkan adalah jalan lama yang menghubungkan antaraPalipi dengan Kampung Ratte, adapun tahun 1990 adalah perbaikan danpelebaran bukan pembukaan jalan;Bahwa obyek sengketa bukanlah bagian milik Andi Asia dan tidak pernahdimiliki ataupun disertifikatkan oleh sipapun
124 — 61
LALU SATRIADI Bin LALU RAMDAN Alias MAMIQ DIRAYAT(anak lakilaki) mendapatkan 7/36 bagian;Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi putusantersebut;Menghukum Para Tergugat atau sipapun yang menguasai obyeksengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada ParaPenggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai bagianmasingmasing bila perlu dengan bantuan Polisi/ Alat Negara;Menolak selain dan selebihnya;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp
19 — 1
RatmanAdapun latar belakang alasan Penggugat, menggugat sebidang tanahdimaksud, menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :Bahwa sudah kurang lebih 17 tahun (dari tahun 1993) sebidang tanahtersebut diolah, dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat tanpa adanyahambatan atau klaim dari sipapun, namun terakhir ini meresahkan penggugatdan pemilik tanah disekitarnya, karena secara perlahanlahan oleh pemilik SHMNo.
22 — 15
Surung Sembiring (Ayah Tergugat ) tidak pernahmeminjam uang dari sipapun apalagi meminjam uang dari Hj.Hanipah Hanum;Bahwa jika seandainya betul Ayah Penggugat (ic. SurungSembiring) telah meminjam uang dari Hj. Hanipah Hanum denganmenjaminkan SKT sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugatdan kemudian memang benar telah ditebus oleh Ayah Penggugat(ic.
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, tanah dan bangunan tersebut pada point diatas, belum pernahdioveralinkan/dijual ataupun dihibahkan kepada sipapun dimana sejakTahun 1989 secara defacto dilapangan yang menguasai secara sah tanahdan bangunan rumah tersebut Para Penggugat yang setempat dikenalKomp. Sarijadi Blok 25 Nomor 83 RT. 05/01, Kelurahan SukawarnaKecamatan Sukajadi Kota Bandung, Komp. Sarijadi Blok 25 Nomor 83 RT.Halaman 3 dari 30 halaman.
56 — 29
Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);Bahwa oleh karena peralihan dan penguasaan tanah obyek sengketatelah dilakukan atas dasar dan/atau dengan cara tidak sah dan MelawanHukum oleh Para Tergugat atau oleh orang orang yang tidakmempunyai hak dan kapasitas untuk itu tanpa seizin dan/ataupersetujuan Penggugat selaku pihak yang berhak maka, segala suratsurat yang timbul baik itu surat jual beli, kwitansi dan/atau suratsuratlainnya yang terkait tanah obyek sengketa yang dimiliki Para Tergugatatau sipapun
45 — 5
Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau sipapun juga yangmendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perumahan/obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepadaPenggugat tanpa sarat dan beban apapun juga jika perlu denganbantuan polisi;6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan menitaatiapa yang menjadi putusan dalam perkara ini;7.
347 — 128
Said Achmad Bin Tahir Bin Abdulgadir Alhabsji dengan SURATJUAL BELI Nomor 01/DB/1950 pada tanggal 25 Februari 1950.Bahwa Tergugat tegaskan kembali, tidak pernah menerima surattertangal 27 September 2005 dari sipapun juga, hal ini membuktikankalau Penggugat mengadaada dengan membuat Gugatan ini.9.
74 — 13
Bahwa menanggapi jawaban Para Tergugatpoin 5 DALAM KONVENSI adalah sebagaiberikut: Penggugat tidak pernah menjual tanah obyekwarisan angka 4.1 kepada sipapun sebagaimana dalamdalil jawaban Para Tergugat, obyek warisan sampaidengan saat ini masih utuh dan belum pernah dijualdan/ atau dibagikan kepada Para Ahli Warisataupun orang lain, sehingga mohon kepada MajelisHakim untuk membebankan pembuktian kepada ParaTergugat mengenai jual beli antara Penggugatdengan orang lain sebagaimana didalilkan ParaTergugat
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
48 — 34
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il (PT.MAKMUR PERSADAINDONESIA) atau sipapun juga yang memperoleh hak atau kuasadaripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah) setiapharinya jika ia lalai memenuhi segala isi putusan ini yang dapatditagih dari hari kehari sampai dipenuhinya isi putusan ini olehpara Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak ataukuasa daripadanya.8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan tersebut;9.
35 — 18
Surung Sembiring (AyahTergugat ) tidak pernah meminjam uang dari sipapun apalagi meminjamuang dari Hj. Hanipah Hanum;14) Bahwa jika seandainya betul Ayah Penggugat (ic. Surung Sembiring)telah meminjam uang dari Hj. Hanipah Hanum dengan menjaminkan SKTsebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dan kemudian memangbenar telah ditebus oleh Ayah Penggugat (ic.
55 — 20
Bahwa, tanah dan bangunan tersebut pada point diatas,belum pernah diover alihkan/dijual ataupun dihibahkankepada sipapun dimana sejak Tahun 1989 secara defactodilapangan yang menguaSai secara sah tanah danbangunan rumah tersebut Para Penggugat yang setempatdikenal Komp. Sarijadi Blok 25 Nomor 83 RT. 05/01,Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,Komp.
1129 — 686
Bahwa Undangundang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harusdimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barang siapa atau setiap orangberlaku terhadap sipapun dalam arti unsur barang siapa yang meliputisubjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukanperbuatan yang diancam pidana dan undangundang yang dilakukansesoarang yang dapat dipertanggung jawabkan (toerekenings vaanbaarhaeid).
73 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di akhir pertemuan tersebut T VI pernah menyatakandengan kalimat bahwa: Kita Otonomi Daerah tidak ada yang dapatdiintervensi oleh sipapun. T VI telah memberikan jawaban klarifikasi berupaSurat Pengantar Nomor 800/1742dispend/2010 kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara melalui Deputi SDM Aparatur tertanggal14 Oktober 2010 dengan melampirkan diantaranya Akta Nikah an. AlliSusanto dengan Budi Purwati. T VI terkesan tidak dapat bekerja secaraprofesioanal, tidak teliti atau tidak cermat.
Pembanding/Penggugat II : Ny. Wahyoe Hidayatin
Pembanding/Penggugat III : Pramono Priyo Hutomo
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Republik Indonesia C.q Menteri Pertahanan Republik Indonesia C.q Pnglima Tentara Nasional Indonesia C.q Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KSAD C.q Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kepala Agraria dan Tara Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Indonesia C.q Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tara Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Indonesia DKI Jakarta C.q Kepala Kantor ATR dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV
103 — 137
KodamJaya/Jayakarta;Bahwa faktanya, para Penggugat atau orang tuanya berada diobyek sengketa yaitu didasarkan pada SIP dari KodamJaya/Jayakarta, sehingga sipapun yang ditempatkanberdasarkan SIP tidak mempunyai titel kepemilikan serta harustunduk pada aturan internal TNI AD c.q.