Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannyamenegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikankepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;Secara faktual PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dariTERMOHON sampai dengan tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidakdihormati karena jangka waktu diterbitkan SPDP hingga saat ini tidakpernah diterima oleh PEMOHON.

Kepala Balai PPHLHK Wilayan Maluku Papua Cq.Kepala Seksi Wilayah Manokwari selaku Penyidikmenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor SPDP. O7/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 28 September 2020 dengan tersangkamasih dalam penyidikan;c.

Laporan menjadi dasar penerbitansprindik, kKemudian meningkat ke Berita Acara; bahwa Sprindik dan SPDP seolaholah dua hal yang berbedatetapi itu juga rangkaian dari peradilan pidana. Dan dua hal tersebuttidak dapat dipisahkan. Sebab penerbitan SPDP juga didasari olehprinsipprinsip persamaan di hadapan hukum.

Penerbitan SPDP danSprindik selalu dapat di kKembalikan kepada due process of law; bahwa jangka waktu penyampaian atau pemberitahuan Sprindikdan SPDP kepada Tersangka dan/atau Keluarga Semula dalamKUHAP ini tidak disebutkan dengan tegas, kemudian berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUUXIII/2015 menegaskanbahwa surat perintah penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan olehPenyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian

Perihal Pemberitahuan Tentang SPDP Sesuai PutusanMahkamah Konstitusi RI (Bukti P.5);6.

Telah ditegaskan bahwa adalahkewajiban bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.

Tentang penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)Nomor : 8209/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2017 yang dikatakan olehPemohon baru dikeluarkan oleh Termohon 6 (enam) bulan setelah keluarnyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal11 Mei 2017, agar Pemohon tidak membuat penafsiran sendiri denganmendalilkan bahwa SPDP dibuat untuk merespons surat Pemohon kepadaTermohon.

Bahwa SPDP dibuat berdasarkan mekanisme yang sudah adabukan karena merespons surat dari Pemohon;5. Dalil Pemohon dalam angka 10 halaman 4 yang berbuny! :10.

Bukti Bertanda P4, adalah Bukti Surat Nomor : 072/SK/KHAYCW/X1I/2017, tanggal 10 November 2017, Perihal Pemberitahuan SPDP SesualPutusan Mahkamah Konstitusi RI, dari Pemohon Praperadilan melalui KuasanyakepadaTermohon Praperadilan.

Cacat Formil Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)4.1.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).MENGENAI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)9. Bahwa PEMOHON tidak cermat dalam permohonannya memahami SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).10.

Bahwa terkait dengan SPDP yang menurut PEMOHON diperluasdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 adalah sangatkeliru dan menyesatkan.14.

Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUUXII/2014 tersebut, SPDP bukan merupakan objek praperadilansehingga terkait dengan SPDP tidak dapat dimohonkan praperadilan.17. Bahwa demikian pun dengan SPDP yang tidak mencantumkan identitasdiri PEMOHON yang menurut PEMOHON hal tersebut melanggar Pasal 25 ayat(2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana adalah sangat keliru.18.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor12/SPDP/BPOM/PNS/X/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 selanjutnya diberi tandaT.129;30. Hasil cetak Dokumentasi/Foto pada saat Petugas/PPNS Balai POMmelakuka tindakan pemeriksaan dan penyidikan di sarana PEMOHON yangmenjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection yangberalamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendariselanjutnya diberi tanda T.I30;31.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/02/III/YAN.3.4./2024/Satlantas tanggal 8 Maret 2024 dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/01/IV/YAN.3.4./2024/LL tanggal 5 April 2024 dinyatakan tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana sesuai

) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.

) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, jelaslah bahwa gugatanPENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona).

Alasannya karenayang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah perihal terbitnyaLaporan Polisi Nomor LP/422/VII/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKT tanggal14 November 2019 dan juga telah diterbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019. Perlu TERGUGAT Iltegaskan bahwa TERGUGAT Il tidak memiliki kompetensi dankewenangan untuk menerbitkan surat aquo.

) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 25November 2019.13.Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang melakukanperampasan kunci mobil menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI IItidak bisa membawa mobil beserta gandengan dan container di atasnyadengan nomor MRTU 20224845 dan MRTU 2151984 tersebut, telahmenimbulkan kerugian nyata materil dan immaterial bagi PENGGUGAT REKONVESI.14.

) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019.

) tidak bolehdicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya sajaadalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya bagaimanamungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat prosespenyidikan baru dimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah;Bahwa seseorang ditetapbkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masihdalam taraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masihberada pada tahap

disini adaTersangka;Bahwa SPDP itu adalah administrasi yang menerangkan bahwa akandimulainya penyidikan, sementara KUHAP menegaskan bahwa prosespenyidikan itulah yang menemukan siapa yang menjadi Tersangka, didalamteori sebenarnya tidak relevan antara bukti administrasi SPDP denganpenegasan bukti didalam KUHAP, tetapi didalam praktek memang itulahinstrument yang lahir didalam praktek, jadi istilah SPDP itu dibanyak kasuskorupsi SPDP itu dikirim kemudian setelah ada Tersangka, tetapi saya kiraitu

) tidak bolehdicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalahSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya bagaimana mungkinseseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses penyidikan barudimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah; Bahwa seseorang ditetapbkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masih dalamtaraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masih berada padatahap

) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal30 September 2015 yang langsung disebutkan nama tersangkanya yaitu Pemohonbertentangan dengan arti penyidikan itu sendiri, sedangkan dalam proses ini daribuki surat P.3/T.26 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2015 termohontelah lebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada saat dimulainyapenyidikan;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakahdalam

,Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan namaHalaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalah Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan, artinya bagaimana mungkin seseorang ditetapkansebagai tersangka pada saat proses penyidikan baru dimulai, itu artinyamelanggar asas praduga tak bersalah, dan sesungguhnya proses SPDP tersebutmasih berada pada tahap setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak SahBerdasarkan putusan MK No.130 tahun 2015 tentang penyidik wajibmenyerahkan surat dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor dalam batas waktu paling lama 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan, adapun konsekuensi nya apabilapenyidik dalam batas waktu 7 hari belum menyampaikan ataupunmenyerahkan SPDP tersebut kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapormaka keterlambatan tersebut dijadikan dasar

Bahwa dalam posita point 9 pemohon menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang diserahkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmenyampaikan SPDP tersebut (vide bukti T2);8.

) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang dititipkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmembantu menyampaikan SPDP tersebut (bukti T2);Bahwa dalam penyidikan perkara tersangka atas nama PemohonPraperadilan sdr USMAN Bin NURDIN telah dinyatakan selesai (P21) sesuaidengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor2247/N.6.17/Epp.1/2018. dan

Bahwa Surat SPDP yang diterima Pemohon sebagaimana Poin 18 diatasadalah SPDP kedua setelah berkas SPDP Pertama tahun 2015 Atas PerkaraPemohon dan Chandiran Govindasamy dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggijambi dan surat perintah penyidikan kedua dengan NomorSurat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April2017 .sementara tanggal surat diberikan SPDP kepada Pemohon tertanggal 13September 2017 (lebih dari 7 hari setelah perintah penyidikan keluar) sehinggamenyalahi

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV /2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .menjadi Rancuh jika ada 2 (dua) SPDP dalam perkara Pemohondan menjadi Pertanyaan SPDP Mana yang dipakai oleh Termohonuntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah SuratPerintah Penyidikan Nomor : SPSidik/ 302.a/ X/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015 atau Surat PerintahPenyidikan Nomor : SPSidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum,tanggal 12 April 2017 atau bahkan Kedua SPDP tersebut danterhadap

berkas Penyidikan Pemohon yang dinyatakan Lengkapatas SPDP Yang mana.??

Faktafakta pada angka 16yang pada intinya menyebutkan bahwa Surat SPDP yang diterimaPemohon adalah SPDP kedua setelah berkas SPDP pertama tahun2015 atas perkara Pemohon dan Chandiran Govindasamydikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.

(SPDP) Nomor: SPDP/ 82/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 13 September2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dandiberi tanda bukti P 11;Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Namun demikian Pemohon tidak pernah diberikan atauditembuskan SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) oleh Termohonsehingga Pemohon tidak mengetahui kapan perkara ini naik ke prosespenyidikan.

penyidikan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyidik dalam hal iniTermohon wajid memberikan SPDP kepada Pemohon paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwadengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan)kepada Pemohon, maka penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/62/X/2017; Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan dalam Permohonannya tidakpernah merasa menerima SPDP yang dimasud, Pemohon hanya menerimaSurat Panggilan agar menghadap penyidik untuk diperiksa sebagaitersangka, sedangkan menurut Termohon SPDP yang dimaksud sudahdikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi; Bahwa menurut keterangan Ahli dari Pemohon yaitu Gunawan Jatmiko SH,MH.

Untuk menyampaikan SPDP dari penyidik kepada calon Tersangka wajibdiserahkan kepada tersangka dengan cara diserahkan langsung olehpenyidik kepada tersangka, atau keluarganya atau kepada pamongSetempat, dan mengenai berkas SPDP yang dikirimkan kepada tersangkamelalui jalur ekspedisi, menurut ahli diperbolehkan dan sah apabila berkasyang dikirimkan yakin sampai kepada Tersangka, dalam arti tidak adaketentuan yang mengatur tidak diperbolehkannya penyerahan SPDP kepadatersangka melalu jalur ekspedisi

PolLP/B/12/II/2021/Jateng/Resta.Ska/Sek.Laweyan, tentangdugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajamatau pemukul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)UU Darurat No.12 tahun 1951.Bahwa Termohon melengkapi administrasi penyidikan danmelakukan tindakan penyidikan yaitu:Surat Perintah tugas;Surat Perintah Penyidikan;SPDP;Melakukan pemeriksaan sSaksiSsaksi;Menetapkan Tersangka;Melakukan pemeriksaan Tersangka;Melakukan Penangkapan dengan Surat PerintahPenangkapan;Melakukan Penahanan dengan

Dik / 133.B/ II / 2021 / Reskrim tanggal24 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T5 ;6) Fotokopi, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /37, 38 , 39 /II/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2021, diberitanda bukti T6 ;7) Fotokopi, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.

83 Undang Undang No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diajukan oleh Termohon,diantaranya: bukti T1 : Foto kopi Surat Pelimpahan Perkara PemeriksaanBiasa dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B1338/M.3.11/Eku.2/04/2021;bukti T2 : Fotokopi Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan NegeriSurakarta Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 28 April 2021; bukti T6:Foto kopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama tersangkaYhumas Reno Satrio Nomor : SPDP

/37/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/38/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/39/II/Res 1.6/2021/Reskrim tanggal 21Februari 2021; bukti T7 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor :Halaman 9 dari 11, Putusan No.15/Pid.Pra/2021/PN SktSp.Kap/26/II/2021/Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, bukti T8 : Foto kopiBerita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Yhumas Reno Satrio padahari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan Berita Acara PemeriksaanTambahan

Termohon tidak pernah memberitahukan/ menyerahkan suratperintah dimaulainya penyidikan (SPDP) kepada pemohon.

Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakanbahwa : penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,, karena sejakdikeluarkan surat Perintah Penyidikan NomorSPRIN.195/P.1.12.8/Fd/1/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentangPenyidikan tindak pidana

korupsi atas penyimpangan penggunaan danadesa dalam pengadaan alat dan mesin pertanian serta alat dan mesinPerikanan pada Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten MolaangMongondow Selatan Tahun anggaran 2018. sampai dengan PermohonanPraperadilan ini diajukan Pemohon dan/atau keluarga pemohon belummenerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernahmenyerahkan/memberitahukan surat perintah dimulainya penyidikankepada pemohon (SPDP) sebagaimana diamanatkan dalam putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015,makasudah nyata dan jelas rangkaian Penyidikan termasuk penetapan tersangkayang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah.2. Penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada pemohontidak ada bukti permulaan.

atas pemberian SPDP.3.

Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;2.

sebagai dasaruntuk keberatan atas pemberian SPDP..

Selain itu Termohon dalamJawabannya juga menyatakan belum mengirimkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada Pemohon dengan alasan bahwa proses penyidikanbelum selesai dan pada saat dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan padatanggal 23 Oktober 2021, Pemohon masih berstatus sebagai saksi sehinggatidak mungkin diberikan SPDP;Menimbang, bahwa SPDP adalah bentuk check and balances dalammenjalankan kewenangan penyidikan.

Penetapan tersangka dengan terbitnya SPDP adalahdua hal yang berbeda.

Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP)1) Proses hukum terhadap perkara a quo tanpa melalui prosesprapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP);2) Bahwa proses pemeriksaan penyidikan perkara a quo tanpaSPDP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukumsebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwaHalaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Olmpenyampaian

Terlapor dengan bentuk Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP).11.

hal tersebutdibuktikan dalam buku Expedisi Polsek Kupang Tengah, suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor :SPDP /19/ VI / 2021 / Sek Kuteng tanggal 10 Juni 2021 .Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa tindakan yang dilakukanoleh TERMOHON' kepada PEMOHON dengan menetapkanPEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkantanpa prosedur yang benar.

berpendapat bahwa tujuan pengiriman SPDP harus diserahkankepada pelapor maupun terlapor ataukah dapat diserahkan kepada keluargaataukah kepada orang terdekat yang mempunyai hubungan dengan pelapormaupun terlapor atau disampaikan kepada pemerintahan setempat dan harusditujukan bisa ke alamat tempat tinggal ataukah alamat tempat kerja denganmaksud agar SPDP tersebut bisa segera sampai kepada yang bersangkutanmengingat waktu yang dibatasi oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti

Surat yang diajukanTermohon yakni bukti Surat T12 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikankepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: SPDP/19/V1/2021/SekKuteng, tanggal 10 Juni 2021 dan bukti surat T71 Buku ekspedisi surat (buktitersangka menerima SPDP), Hakim berpendapat bahwa benar terdapat SPDPyang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang terkait dengandimulainya penyidikan tindak pidana pembunuhan atas nama korban AserDeplis Mapada dan sejak diterbitkannya SPDP tanggal 10 Juni

diaturdalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALILdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang /tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat pulun satu koma lima) Sak.halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir BinAbdul JalilDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

:SP.Sidik/237/111/2016/Ditreskrimum (Sselanjutnya disebut SprindikI), dan selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2017 Termohon telahmenerbitkan dan menyampaikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor: B/74/III/2017/DitReskrimum dan diterima pada tanggal 20 Nopember 2017 olehJaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali (Selanjutnya disebut SPDP 1);Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 Termohon kembalimenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1079.a/I/2018/2018/Ditreskrimum (Selanjutnya disebutSprindik

Terlebihn denganHal 15 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsditerbitkannya Sprindik Il oleh Termohon juga tidak disertaidengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)baik kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali selaku penuntutumum, maupun kepada Pemohon selaku Terlapor dalam LaporanPolisi tersebut;Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1)Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan, yang menyatakan: SPDP sebagaimana dimaksuddalam

Diberi tanda bukti P8 ;Fotocopy Surat Pengembalian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atasnama Tersangka YULIANA, Nomor : B1033/P.1.4/Ep.1/03/2018, tanggal 28 Maret 2018, diberitanda bukti P9Fotocopy surat DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO/O8/IV/2018/Ditreskrimum,tanggal 18 April 2018, An. YULIANA, diberi tanda bukti P10 ;Fotocopy Salinan Akta Nomor 8, tanggal 21 April 2004, Hal : AKTAPENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

tadi bahwa dalamkurun jangka waktu tersebut, setelah diberitahukan kepada Jaksa maka jaksHal 41 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsa akan mengembalikan lagi SPDP tersebut dan kalau tidak ada tambahan apaapa maka Jaksa akan mencoret atau menghentikan penyidikan tersebut dan memang tidak ada ketentuan yang pasti tapi itu kKewenangan dari jaksa ketika dia menerima SPDP dan tidak ada tanggapan dari perkembangan SPDP tersebut maka SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Jaksa atau

memang setiap SPDP itu harus diberitahukan kepada jaksa, dan terkait dengan pertanyaan pemohon tadi memang tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatur secara tegas hal ini ;Bahwa memang didalam intern kepolisian tentunya ada mutasi dari satu tempat ke tempat lain (ini persoalannya) sebaiknya diberitahukan ke Ka.

) Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari2019 tetapi Pemohon sampai saat ini belum pernah diberi oleh Termohon ;Bahwa dalam SPDP harus disebutkan siapa nama tersangkanya dan tindakpidana apa yang dilakukan ;Bahwa sesuai dengan putusan MK No.130/PUUXIII/2015 tersebut, makaapabila suami Pemohon sebagai Tersangka, maka seharusnya Termohonmemberi SPDP kepada suami Pemohon.

Karena sampai saat ini SuamiPemohon belum diberi SPDP, yang menjadi pertanyaan adalah apa benarSPDP tersebut dengan menyebutkan suami Pemohon sebagai Tersangka.Sebab didalam SPDP harus disebutkan nama Tersangkanya, kalau dalamSPDP tidak disebutkan nama Tersangkanya berarti SPDP tersebut tidaksah menurut hukum ;Bahwa karena tidak ada minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan suami Pemohonkorupsi dalam pengadaan tanah untuk SMPN 1 Mantingan

Gas/16.a/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019 dilanjutkan dengan mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala KejaksaanNegeri Ngawi Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi selaku terlapor ;Tentang penerbitan SPDP sebagaimana diatur dalam Putusan MKRI Nomor: 130/PUUXIII/2015, SPDP diterbitkan hanya sekali paling lambat 7 harisetelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan.

Sidik/16a/I/2019/Satreskrim sebagai dasar penyidikan dugaantindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN Mantingan Kabupaten Ngawi diterbitkan tanggal 18 Januari 2019,selanjutnya SPDP Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim diterbitkan padatanggal 18 Januari 2019 dengan demikian SPDP tersebut adalah sah ;Penetapan suami Pemohon (Sadr.

Suprianto, S.H., M.H) tidak diberikan SPDP Justru sangatkeliru dan tidak sah jika SPDP diterbitkan setelan suami Pemohon (Sadr.Suprianto, S.H., M.H) ditetapbkan sebagai tersangka dan diserahkan jugakepada suami Pemohon (Sdr. Suprianto, SH., M.H).

Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/71/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaBezisochi Gea alias Ama Wira, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T4 ;. Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/72/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaFatizawato Gea alias Fati, dkk, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T5 ;.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksapenuntut Umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejakdimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalahberada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauanHalaman 69 dari 76 Putusan No. 2/Pid.Pra/2017/PN Gstterlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam halpemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelahpenyidikan berlangsung lama.

Adanya alasan bahwatertundanyapenyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutMahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas dueprocces of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak kostitusional terlapordan korban/pelapor.

bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikanatas laporannya.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalilpemohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalahberalasan menurut hukum.

Nias Utara bukan melaluiKetua RT 003, serta seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut diserahkan secara langsung kepada pihaknya dan tersendirikepada para Pemohon ataupun langsung kepada keluarga para Pemohondikarenakan alamat penerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut berbedabeda serta seharusnya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut disampaikan kepada masingmasingpara Pemohon bukan digabungkan dalam 1 (satu) surat ;Menimbang, bahwa

CHAIRIL ANWAR, SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan DimulinyaPenyidikan (SPDP), diberi tanda T60;61.

Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari WILIANTO kepada AKYANTO tanggal 11Agustus 2020, diberi tanda T61;62.Fotokopi Buku ekspedisi pengiriman SPDP Nomor : SPDP/102/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020, dikirim tanggal 23122020,diberi tanda T62;63.Fotokopi Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/1256/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 18 Agustus 2017 diberi tanda T63;64. Fotokopi Ekspedisi Pemberitahuan ke Pemohon Ir. CHAIRIL ANWAR, diberitanda T64;65.

Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jambi;d.

Chairil Anwar sebagai tersangka padatanggal 5 April 2021 lalu pada tanggal 6 April 2021 Termohon mengirimkan suratpanggilan kepada Pemohon dengan melampirkan surat PemberitahuanPenetapan Tersangka serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) melalui Pos dan menyampaikan langsung ke alamat PT.

pertimbangan tersebut maka dengan telahdikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) olehTermohon kepada Pemohon, alasan Pemohon ini menjadi tidak terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalammenetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah dapat menunjukkandi persidangan telah memiliki 2 (dua) atau lebih alat bukti, telah memeriksaPemohon sebagai saksi dan telah mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon. dan berdasarkanpertimbangan

Bahwa dalam kaitan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, Termohontidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan kepada Pemohon selaku Terlapor, Penuntut Umum danKorban/Pelapor, sehingga kewajiban Termohon dalam hal penerbitanSurat Perintah Penyidikan tidak dilakukan sebagaimana hukumnya,akibatnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri Pemohonsecara nyata dilanggar oleh Termohon;4.

Bahwasanya terkait Penyidikan, Termohon semestinya mendasarkanpada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap 14/2012), dimana dasar dilakukannya suatu penyidikanadalah harus memenuhi halhal sebagai berikut secara komulatif,yaitu:laporan polisi/pengaduan;Surat perintah tugas;laporan hasil penyelidikan (LHP);Surat perintah penyidikan; danao fF wn Prsurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)..

Bahwasanya terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),Termohon sebelum melakukan penyidikan pada suatu peristiwa tindakpidana, maka Termohon wajib memberitahukan dan menyerahkanSurat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenunututUmum, Terlapor, dan Korban/Pelapor, dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tindak pidanayang disangkakan Termohon pada Pemohon dalam melarikanHalaman 4 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Bywperempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tidakdidukung dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalampasal 184 KUHAP;10.Bahwa berdasarkan itu Ssemuanya, Penyidikan yang dilakukan olehTermohon tidak ada SPDP kepada Pemohon, Penuntut Umum danKorban/Pelapor sebagaimana kewajibannya Termohon, penetapanTersangka tidak mendasarkan

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa menindaklanjuti hasil Gelar perkara hari Jumat tanggal 15 Mei 2020tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SPSidik/245/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 18 Mei 2020 danmenerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor: SPDP/266/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 20 Mei 2020ke Kajari Labuhanbatu.

Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tersebut dapat mengakibatkan kekacauan hukum, sebabbagaimana mungkin terhadap perkara pencurian dengan kekerasan(curas) yang dikenal juga dengan istilan Perampok, terhadappelakunya disampaikan SPDP sebelumpelakunyatertangkap,tentunya pelaku akan mengucapkan terimakasih kepada petugas yangmemberikan/menyerahkan SPDP tersebut dan kemudian pelakumelarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi putusanMahkamah Konsitusi tersebut, Termohon selaku penyidikmensiasatinya dengan memberikan tembusan SPDP apabilapelakunya telah ditangkap dan jika pelakunya dipanggil seperti ParaPemohon, maka tembusan SPDP tersebut diserahkan apabilatersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

pelakunya disampaikan SPDPsebelum pelakunya tertangkap, tentunya pelaku akan mengucapkanterimakasih kepada petugas yang menyerahkan SPDP tersebut dan kemudianpelaku melarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi Putusan MahkamahKonsitusi tersebut, Termohon selaku penyidik mensiasatinya denganmemberikan tembusan SPDP apabila pelakunya telah ditangkap dan jikapelakunya dipanggil seperti Para Pemohon, maka tembusan SPDP diserahkanapabila tersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.