Ditemukan 1045 data
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
Haji AGUS
479 — 184
Agus (Poso Pesisir) tim tidak menemukan tunggul dan potensi kayuebony pada lokasi sertifikat atas nama Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos.Bahwa tim diperlihatkan tonggak kayu hitam (ebony) oleh Saksi Hendra, tetapi itusudah di luar sertifikat atas nama Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos.Sedangkan dari keterangan Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos sendiridiketahul jika Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos tidak pernah mengetahuibahwa lokasi sertifikatnya dijadikan lokasi
79 — 51
Malin Marajo suku Koto dan istrinya Noerijasuku Melayu, yaitu sebanyak 6 piring sawah besar kecil dan sebidangpeparakan 1 buah rumah tonggak kayu dinding palupuh atap rumbia,sebatang kelapa, sebatang asam, 60 batang pinang. Dengan batassepadan tanah yang digadaikan adalah : sebelah Timur dan Selatandengan sawah pusaka Maudin ; Barat dengan kawan sawah yangtergadai ini ; Utara dengan sawah pusaka H.
397 — 184
Sebagaiasas atau prinsip, makapenggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga persmerupakan tonggak yang tidak dapat dilangkahiataudilewati, melainkan harus ditempuh sebelum memasuki upayalain, yang Jjika tidak dilakukan maka hal itu akan meniadakanprinsip keseimbangan antara kewajiban menjamin danmelindungi kebebasan pers dan kewajiban melindungi hakindividu atau kelompok. c. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Sebagai suatu asas atau prinsip, makapenggunaan hak jawab merupakan suatu tonggak yang tidakPutusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 120dapat dilangkahi atau dilewati, melainkan harus ditempuhsebelum memulai upaya hukum lain.ii.
445 — 605
Dimana adanya titikapi telah terdeteksi jauh hari sebelum terjadinya kebakaran di lahanTERGUGAT tanggal 22 Juli 2015, dan titik api atau hotspot tersebutterus bergerak ke utarabarat mendekat dan kemudian masuk kelahan TERGUGAT pada tanggal 22 Juli 2015Bahwa demikian pula berdasarkan kajian ilmiiah yang dilakukan AhliKebakaran/Guru Besar di Fakultas Kehutanan Institut PertanianBogor (IPB), diperoleh data ilmiah berdasarkan pengamatan dankajian lapangan atas jelaga pada tonggak/kayu yang terbakar,bahwa
1.MOHAMMAD IRFAN
2.HJ. FAUZIAH M.M
3.HJ. TJEKE ALI
4.HJ. HERIYAH ALi, BA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Toraja Utara
2.Pimpinan Kantor Telokom Rantepao
3.kepala Badan Pertanahan ATR Tana Toraja
647 — 4079
Tonggak sejarah dimulainya hukum pertanahan;** Dengan diberlakukannya UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 tepat tanggal 24 Sptember 1960 merupakan tahundiberlakukannya aturan hubungan hukum antara orang dengantanah termasuk di dalamnya putusnya hubungan hukum subyekdengan tanahnya, terutama dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi :a. mengatur dan menyelenggaran peruntukan, penggunaan,persediaan dan pemeliharaan, bumi, air dan
278 — 358
Sebagai upaya memulihkankeadaan maka pada tanggal 18 Juni 1812 salah satu kerabat KesultananYogyakarta yang bemama Pangeran Nata Kusuma diangkat sebagai penguasamandiri yang tidak tunduk kepada Kesultanan Yogyakarta dengan gelar GustiPangeran Adipati Paku Alam .Selanjunya pada tanggal 17 Maret 1813ditandatangani Perjanjian Politik (Politik Contract) antara pemerintah KerajaanInggris yang diwakili oleh Crawfurd dengan Pangeran Adipati Paku Alam.Perjanjian Politik tersebut menjadi tonggak berdirinya
173 — 81
., Kepala Seksi PenyelesaianSengketa Pertanahan Kanwil BPN Sulut, menguraikan, bahwa setelahmasa penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda selama 350 tahun,maka Proklamasi kemerdekaan RI merupakan tonggak bagipendobrakan hukum kolonial menuju hukum nasional yang akanmengakhiri berlakunya hukum Barat atas tanah. Hal ini dilakukanantara lain dengan penghapusan beberapa tanah hak Barat yangdianggap bertentangan dengan nilainilai keadilan dan semangatproklamasi, yaitu :b.
106 — 33
Xxxxxxx sehingga dapat menjadi tonggak persaudaraanyang abadi antara anak cucu cicit buyut alm Xxxxxxx/Pewaris sangpembuat replik;5. Bahwa berkenaan dengan posita gugatan nomor 3 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:a. Benar Tergugat isteri kedua Pewaris;b. Bahwa pernikahan Pewaris dan Tergugat terjadi pada tahun1954;c.
155 — 110
adanya permasalahan lahan setelah saya dilapangan;Bahwa Pada saat saksi turun kelapngan pekerjaan fisik belum ada yangdikerjakan;Bahwa saksi tahu ada pembuatan gudang;Bahwa Mobilisasi 1 (satu) unit Escapator, saya tahu;Bahwa Besi didatangkan untuk pembuatan kolam saya tahu, termasukmendatangkan peralatan lainya;Bahwa semua itu termasuk pekerjaan awal;Bahwa Permasalahan lahan itu ada sebelum semua pekerjaan awal itu dimulai;Bahwa Kalau untuk memasukan bahan kelokasi tidak ada masalah;Bahwa Mengenai tonggak
adanya permasalahan lahan setelah saya dilapangan;Bahwa Pada saat saya turun kelapngan pekerjaan fisik belum ada yangdikerjakan;Bahwa Saya tahu ada pembuatan gudang;Bahwa Mobilisasi 1 (satu) unit Escapator, saya tahu;Bahwa Besi didatangkan untuk pembuatan kolam saya tahu, termasukmendatangkan peralatan lainya;Bahwa Semua itu termasuk pekerjaan awal;Bahwa Permasalahan lahan itu ada sebelum semua pekerjaan awal itu dimulai;Bahwa Kalau untuk memasukan bahan kelokasi tidak ada masalah;Bahwa Mengenai tonggak
165 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula pidato Presiden RI pada peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia pada tahun 2014, antara lain menyampaikan : "Saudarasaudara sebangsa, seperjuangan, dan seawanawan, Mari jadikan hariAntikorupsi sedunia ini sebagai alat introspeksi diri, sebagai momentumatau tonggak perjuangan bangsa ini melawan tikustikus kantor, baik tikuskecil maupun kucing garong.
4517 — 2763 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si, ke tingkat selanjutnya Kepala Seksi Pengurangan danKeberatan . kemudian ke Kepala Sub Dit Pengurangan Keberatan laluke Direktur Keberatan dan Banding sampai tingkat yang teratas yaituDirektur Jendral Pajak yang merupakan tonggak tertinggi dalamjenjang tanggung jawab pekerjaan pemeriksaan dan penelitianterhadap permohonan keberatan pajak dari PT.
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
306 — 455
memfasilitasi tim dari Dinas Kehutananketika hendak turun kelokasi;Bahwa sebelumya PT.Inhutani Il Unit Semamu tidak pernah dikenakan sanksiadministratif;Bahwa kalau PT.Inhutani unit Sei Tubu pernah juga dikenakan sanksiadministratif;Bahwa waktu penerapan sanksi kepada PT.Inhutani unit Sei Tubu timmelakukan pengukuran batang perbatang bersamasama dengan PT.Inhutanisehingga hasil pengukuran dituangkan dalam BAP;Bahwa waktu pemeriksaan tim menemukan tunggul kayu di kawasan lindunglembuton sebanyak 5 tonggak
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
222 — 124
Bahwa pelepasan adat dijadikan sebagai tonggak awal atau pondasisebelum prosesproses hukum lanjutannya, sudah clear pelepasandengan masyarakat adat; Bahwa setelah pelepasan lalu ada panitia pembebasan tanah dariBPN, PU, Kecamatan, Pertanian, ada Kabag pemerintahan, desa danadat jadi prosedurnya sudah dilakukan sesuai aturan pada Saat itu; Bahwa Peta keliling ini sebelum terbit Sertipikat Hak Pengelolaanharus ada namanya Peta keliling sebagai lampiran dari proses untukpengajuan sertipikat hak pengelolaan
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kerangka Reforma Agraria Kehutanan,putusan MK 35 menjadi tonggak penting sekaligus ujian, sampai dimana kita mampu membuka dan menjawab tuntutan pengakuan hakHMA di kawasan hutan khususnya dan masyarakat lokal padaumumnya. Dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun1999, pasca reformasi dan dipertegas lagi dengan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006.
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
279 — 188
Denganterbuktinya perkara A quo merupakan tonggak penegakan hukumberkaitan dengan banyaknya permasalahan Asset Negara yang belumdisertifikat dan dengan terbuktinya perkara A Quo merupakan pintu masukdalam rangka penanggulangan suatu kejahatan Tindak Pidana Korupsiyang sama.Berdasarkan alasan diatas, Penuntut Umum mohon supaya PengadilanTindak Pidana Koropsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerimapermohonan Banding dari Penutut Umum dan memutuskan :1.
252 — 58
guna pengurusan danmeminjam modal pada bank dikarenakan PA SARI JAYA membutuhkanmodal.Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebutsangatlah mengadaada dan dipaksakan dikarenakan peminjamanpada BANK dilakukan sekitaran tahun 1989 guna menutupi kekurangpembelian rumah yang terletak di Kalijaga berdasarkan SHM No.350/Penggambiran atas nama MULJONO.21.Bahwa pasca peninggalan orang tua lakilaki kami yaitu Alm.MULJONO, dikarenakan saya dianggap oleh Ibu Kami yaituRUSTIAWATI telah menjadi tonggak
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Inti dari pengertian due processof law yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negaradengan standar yang reasonable ness yang sesuai dengan konstitusinegara, dan hal itu merupakan tonggak utama SPP dalam negara hukum.Isu sentral masalah penegakan hukum pidana di Indonesia sejak jamanpenjajahan, baik semasa berlakunya IR hingga HIR hingga masa sesudahkemerdekaan yang masih memberlakukan HIR sebagai peraturan hukum acarapidana adalah kurang baiknya hukum acara pidana mengatur pemberianjaminan
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
156 — 63
Dalam penyelenggaraan pemerintahandesa yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Kepala Desa adalah tonggak pimpinan yang bertugas untuk menyelenggarakanpemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaankemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
M. RIKZAN NUARI, S.H.
Terdakwa:
MAIFIRNANDA panggilan NANDA
125 — 53
di Panduang tepatnya di depan Hotel Sumpur,Saksi melihat warga Malalo ramai berdiri, sehingga Saksi tidak bisa lewat,lalu Saksi turun dari mobil dan Saksi bertemu dengan Saksi Putra, Candan Fredi, kKemudian Saksi berjalan ke dekat jembatan untuk memantauSituasi apakah mobil Terdakwa bisa lewat, setelah dilihat ternyata adasekitar 200 (dua ratus) Sampai 300 (tiga ratus) massa Malalo di tengahjalan, ada beberapa motor yang parkir di tepi jalan, lalu Saksi terusberjalan ke arah Sumpur Saksi melihat tonggak
56 — 21
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan;Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Bahwa Lahan yang berada didalam Kawasan Hutan Produksidikuasai oleh Negara dan benar merupakan Kekayaan Negara,akan tetapi Negara juga menghormati hakhak masyarakatsepanjang dapat ditunjukkan buktibukti fisik bahwa lahandimaksud pernah dikolola oleh masyarakat seperti Tanah adat,bukti fisik dapat berupa tanaman budidaya, tunggul kayu tanamanbudidaya atau bekas tonggak