Ditemukan 1076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptnh ptd ptun pada putih ptmh pth psdh ptph ptih ptdi
Penelusuran terkait : Kepegawaian Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
121 — 220
  • Bukti T7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS~ yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tertanggal 28 Februari 2019 (fotocopysesuai dengan fotocopy);8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
74 — 82
  • Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Putusan Nomor : 140/G/2019/PTUNMDN Halaman 53Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan KeputusanPTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan,sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
84 — 37
  • selayaknya kepada Tergugatdibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quokhususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunyakeputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapbkannya keputusansebagaimana dimakud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
128 — 112
  • Bukti T13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;14.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 15-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA PEKANBARU Nomor 826/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat Vs Tergugat
41 — 19
  • dan menyetorkannyakembali pada tabungan tersebut;Bahwa dalil Penggugat poin 7 adalah dalil yang penuh dengan kebohongan sebab,berdasarkan laporan Tri Utami (istri dari Pria Idaman Lain Penggugat) makaTergugat selaku suami dari Penggugat juga dipanggil dan dilakukan pemeriksaan.Dan atas pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan informasi yang Tergugatdapatkan telah diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa Penggugat direkomendasikanuntuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
MUGIARSIH, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
102 — 32
  • dilakukan tiga kali yaitumunculnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada temanteman tersebut; maka saksi secara pribadi menghadap kepada PakGunawan, yang disampaikan oleh pak Gunawan bahwa dalam rapattersebut sebenarnya tidak sampai muncul pemberhentian dengan tidak hormat;Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan daripada temanteman ini setelah adanya Putusan Tipikor ;Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan Inspektorat setelah adanya Putusan Tipikor;Bahwa saksi pernah membaca Keputusan PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
69 — 38
  • dibebankankewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya padadiktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harusdisesuaikan dengan tanggal ditetapbkannya keputusan sebagaimana dimakudHal. 54 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUNMDNdalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 248/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2018 — MELI HARGUITA, S.Pd : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
57 — 37
  • .; Bahwa setelah diperiksa oleh Inspektorat itu biasanya di sarankan ke PPKtetap dengan alternatif kalau memang dengan hukuman disiplin beratsalah satunya adalah penurunan pangkat 3 tahun dan PTDH.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 18-04-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
YULINAZRA,SP.,MT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA BARAT
151 — 61
  • Majelis Pertimbangan Pegawai ProvinsiSumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pts
Tanggal 11 Mei 2021 — Perdata - dr. Ismawan Adrianto (Penggugat) - Bupati Kapuas Hulu Cq. Sekda Kapuas Hulu (Tergugat I) - Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu (Tergugat II) - Kepala Puskesmas Bika (Tergugat III)
174 — 86
  • Penurunan Pangkat SetingkatLebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun.Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka wajar dan patut jika Penggugatmendapatkan sanksi sebagaimana dijelaskan diatas, maka patutdipertanyakan dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan olehPenggugat tersebut, dengan meminta ganti rugi dan menganggap telahmengalami kerugian, dengan akumulasi ketidakhadiran Penggugat selama181 (seratus delapan puluh satu) hari tersebut diatas seharusnyaPenggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
Daniel Rianto, ST. MT.
Tergugat:
Walikota Medan
62 — 30
  • ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas, PemerintahRepublik Indonesia juga saat ini menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDHsebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan, sebagaimanadiamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ROSEHARD L. TOBING, S.Pi
Tergugat:
Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
53 — 29
  • selayaknya kepada Tergugat dibebankankewajiban untuk memperbaiki keputusan Objek Sengketa a quo khususnyapada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yangharus disesuaikan dengan tanggal ditetapbkannya keputusan sebagaimanadimakud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 206/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
NOVEN SIUS DAMAI SEJAHTERA DUHA
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
142 — 61
  • Hormat sebagai PNS,karena melakukan Tipikor ;Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor =;800/16912/E/BKD/2017, Tanggal 30 Agustus 2017, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS/ASN yang TelahMenjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan Jabatan,Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan HukumTetap ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Medan, BadanKepegawaian Negara Medan, Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, Tanggal20 Maret 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
dr. RICHARD ANTHONI KAMARULLAH
Tergugat:
1.BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR MALUKU Cq KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
2.KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL BKN
3.BUPATI MALUKU TENGAH
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PT. TASPEN CABANG AMBON
48 — 31
  • IIl makanama baik PENGGUGAT telah tercemar dalam masyarakat seakanakanbahwa PENGGUGAT mendapat sangksi berat sehingga tidak diberikan gajidan hakhak kepegawaian PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) telah diberhentikan sangksi tidak dengan hormat (PTDH) serta tidakmendapat hak pensiun, dan oleh karena tindakan TERGUGAT. danTERGUGAT. II serta TERGUGAT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 147/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
PARLAUNGAN SIMARMATA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
51 — 23
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya padadiktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harusdisesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakuddalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
183 — 64
  • Pasal 87 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (incasu Bupati Kepulauan Aru), bersifat konkret mengenai Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai (PNS), bersifat individual karenaditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukanlagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat berupa pemberhentian
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 08-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 30 Mei 2017 — dr. EDDY KENEDY, SpB.FISA vs WALIKOTA PAGAR ALAM
81 — 39
  • Tergugat kembali menerbitkan Keputusan Walikota Pagar AlamNomor 75/VI/BKD/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padatanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tugas dari Tim dimaksuddiantaranya adalah menginventarisir namanama PNS/CPNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin PNS (vide bukti T.10);Bahwa kemudian Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam pada rapat tanggal 24 Oktober2016, memutuskan untuk PTDH
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 6/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 —
94 — 139
  • upaya administratif;Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratifberupa upaya Keberatan pada tanggal 1 April 2019, dan Tergugat tidakHalaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.TPImenyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja,maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa a quo (BuktiP1 = Bukti T24) tertanggal 28 Desember 2018, Surat Keterangan Nomor870/240/BP2RD/2019 Tentang serah terima SK PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
63 — 28
  • selayaknya kepada Tergugatdibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quokhususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunyakeputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapbkannya keputusansebagaimana dimakud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 23 Mei 2017 — FIRDAUS OBRINI VS WALIKOTA PAGAR ALAM
94 — 37
  • kembali menerbitkan Keputusan Walikota Pagar AlamNomor 75/VI/BKD/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal04 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tugas dari Tim dimaksuddiantaranya adalah menginventarisir namanama PNS/CPNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin PNS (vide bukti T.10); Bahwa kemudian Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam pada rapat tanggal 14 September2016, menyepakati bahwa untuk PTDH