Ditemukan 1076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptnh ptd ptun pada putih ptmh pth psdh ptph ptih ptkh
Penelusuran terkait : Kepegawaian Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 137/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUL ANWAR SINAGA, SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
120 — 61
  • knususnya Pasal 57 dan Pasal58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan KeputusanPTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan,sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
179 — 134
  • P30 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/116/DPRD/2018, tanggal18 Desember 2018 Perihal Penundaan PTDH ( PemberhentianTidak Dengan Hormat) terhadap ASN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung ( sesuai dengan fotokopinya );31.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 18 Mei 2017 — YAZIAR, S.T VS WALIKOTA PAGAR ALAM
80 — 27
  • (vide bukti T.3);Halaman 48 dari 66 halaman Putusan No: 14/G/2017/PTUNPLG;Bahwa kemudian Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam pada rapat tanggal 14September 2016, menyepakati bahwa untuk PTDH 9 (Sembilan) orang PNStermasuk diantaranya Penggugat, merupakan kewenangan Tergugat, akandiproses, karena berkas sudah lengkap.
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Smg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 9
  • Smg.terkait putusan PTDH Pemohon, bermeterai cukup dan setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanda T7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 15 September2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;9.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
56 — 34
  • kewajibanuntuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya pada diktum kesatubagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikandengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakud dalam Pasal 57Halaman 66Putusan No.156/G/2019/PTUNMDNUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrsi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 42/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor S(1014)/PTDH/Corfin/07.13 tanggal 26 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut ini:Pemenuhan Ketentuan FormalBahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai denganketentuan perundangundangan perpajakan sebagai berikut:1.Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 103/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
M.IRMAN SUHERLAN, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
98 — 41
  • Tenggang waktu) mengajukan gugatan telah kadaluarsa Bahwa dengan mengambil alin kembali dalil atas pertimbangankami pada angka 1 diatas, penjatuhan disiplin pemberhentian tidakdengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah Keputusan TataUsaha Negara bidang Kepegawaian termasuk dalam klasifikasi hukumandisiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yangberbunyi : Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
89 — 42
  • Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di BKN ;Bahwa SKB ini bukan dasar hukum sepanjang di konsideran dalam SKtidak mencantumkan, maka tidak menjadi dasar hukum karena harusdilihat dari subtansi SK tersebut adalah pasalpasal atau norma yangberlaku ; Bahwa dalam ketentuan peraturan perundangundangan baik yangsebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 atausesudahnya, telah memuat hal yang sama, bahwa apabila PNS melakukantindak pidana maka harus dijatuhi hukuman PTDH
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
169 — 75
  • Kasubbag Tata UsahaNomor: 880/62/B.EKO/2019 tentang serah terima SK PTDH atas nama Penggugatyang menerangkan pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat menerima objek sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratifsesuai dengan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepadaTergugat pada tanggal 12 Maret 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 13Maret 2019 dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
208 — 127
  • (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotocopy sesuaiprint out);UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
175 — 59
  • (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 HalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.Putusan Nomor: 20/G/2019/PTUN.PDGHalaman 37 dari 74 HalamanA. Bukti T 45 Bukti T 56. Bukti T 67. Bukti T 78 Bukti T 89. Bukti T 910. Bukti T 1011. BuktiT 1112.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 20-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019
Tanggal 14 Nopember 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUSANTO
122 — 33
  • kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yangseringanringannya kepada Terdakwa.Atas keterangan Saksi3 tersebut di atas, Terdakwamenyangkal sebagian yaitu tentang HP merk Opo milikTerdakwa sering dipegang oleh Saksi3.Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi3membenarkan.Bahwa Saksi4 (Praka Mar Dedy Basyirul Komsin) telahdipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer, namun Saksi4 tersebut tidak hadir dipersidangan, karena sudah dilakukan PTDH
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
158 — 82
  • nne nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn cn cnn cnn enceBahwa Saksi pensiun pada Agustus 2018 ; Bahwa jabatan Saksi sebelum pensiun adalah Kepala Dinas Pendidikan ; Bahwa Penggugat belum di PTDH pada saat Saksi menjabat sebagai KepalaDinas Pendidikan, karenanya proses Penggugat untuk pensiun Saksi yangMENQUSUIKAN j 222222 nn nn nn nn nen n nn nen enn nn nen nn nner ne nen en enon nn eeenenee Bahwa Penggugat pernah mengurus berkas pensiun kepada Saksi, danalasan mengapa diusulkan untuk pensiun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 199/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
129 — 57
  • Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan HukumTOTAD.. 2. eee cece e cece eect teeter eee a eee esate ee eaa ee eeeaaeeeesaeeeeeeaaeeeeeaees10.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
98 — 32
  • Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telahmelakukan sidang kasus 3 PNS, dalam Berita Acara Sidang Kasus Nomor :800/2706/2015, dan hasil sidang Tim Majelis Kode Etik merekomendasikankepada Bupati Banjarnegara agar Wahyudiono, S.STP NIP.19810202 1999121 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (II//d) Unit Organisasi KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara, yangbersangkutan direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS (PTDH
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
109 — 63
  • sampai dengan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat PerancanganPeraturan Perundang undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan danHalaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUNKPGPenilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2018 sampai denganDe OaBahwa penjelasan Ahli, untuk perkara ini ada 12 (dua belas) pegawai yangdikenakan pemberhentian tidak dengan hormat karena adanya putusan tipikor.Mengapa banyak PNS yang akhirakhir ini diberhentikan dengan alasanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2019 — Muhammad Yamin, S. Sos. Melawan Walikota Tanjungpinang
202 — 477
  • Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor K.2630/V.1001/99 Tanggal 26 Desember 2018 Perihal Tindaklanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negen, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, yang isinyaagar PPK segera memproses dan menetapkan Surat keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, dan menyampaikan laporan beserta SK PTDH kepada BKN.j.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AU/I/2018
Tanggal 22 Februari 2018 — - Terdakwa : Kamri Hadi , Sertu NRP 523285 - Oditur Militer : Kemis, S.H., Letkol Chk NRP 548855
81 — 127
  • tuntutan Oditur melampaui SuratTelegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009,Majelis Hakim Mengemukakan pendapatnya bahwa Surat TelegramPanglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 poin CCCtertulis : KPD PRAJURIT YANG TERLIBAT KASUS LAHGUNNARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZATADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUTHUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU KMA KHUSUS KPDPENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YANG BERULANGKALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT(PTDH
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
219 — 93
  • Panitia Pemilinan Kades, perkara sengketa penerbitansertifikat, perkara sengketa ljin pengelolaan perguruan tinggi UndarJombang, perkara sengketa SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) anggota Polri, perkara sengketa SK Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) PNS Tuban, Sengketa Pemilu, dll.22) PTUN Jakarta dalam perkara sengketa Kep. Dirjen AHU Kemkumham RI.23) PN.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 34/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
1.Rr. Setyowati Hari Sakti, SH
2.Drs. Jamaluddin, M.Pd
3.Syahrudin Lahadja, S.Sos
4.Nurdin Basri, SE
5.Sunandar, SE
6.Roi Monang, ST
7.Wilson, S.Sos
8.Drs. Mohammad Sabran, M.Si
9.Pramudi
10.Ridwan Husain, S.Pd, M.Si
11.Efraim, SP
Tergugat:
1.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Cq Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian
2.BUPATI TOLITOLI
125 — 79
  • ParaPenggugat mendapatkan putusan inkracht, perlakuan terhadap PNS yangtelah terbukti dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapHalaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PL(inkracht) baik pada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian maupun dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada perbedaan dalam penerapanhukumannya yaitu dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH