Ditemukan 1070 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptnh ptd ptun pada putih ptmh pth psdh ptph ptih pdth
Penelusuran terkait : Pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh)
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Smg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 9
  • Smg.terkait putusan PTDH Pemohon, bermeterai cukup dan setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanda T7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 15 September2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;9.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
92 — 43
  • Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di BKN ;Bahwa SKB ini bukan dasar hukum sepanjang di konsideran dalam SKtidak mencantumkan, maka tidak menjadi dasar hukum karena harusdilihat dari subtansi SK tersebut adalah pasalpasal atau norma yangberlaku ; Bahwa dalam ketentuan peraturan perundangundangan baik yangsebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 atausesudahnya, telah memuat hal yang sama, bahwa apabila PNS melakukantindak pidana maka harus dijatuhi hukuman PTDH
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
212 — 133
  • (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotocopy sesuaiprint out);UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
186 — 83
  • Kasubbag Tata UsahaNomor: 880/62/B.EKO/2019 tentang serah terima SK PTDH atas nama Penggugatyang menerangkan pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat menerima objek sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratifsesuai dengan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepadaTergugat pada tanggal 12 Maret 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 13Maret 2019 dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
60 — 41
  • kewajibanuntuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya pada diktum kesatubagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikandengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakud dalam Pasal 57Halaman 66Putusan No.156/G/2019/PTUNMDNUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrsi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 20-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019
Tanggal 14 Nopember 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUSANTO
128 — 42
  • kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yangseringanringannya kepada Terdakwa.Atas keterangan Saksi3 tersebut di atas, Terdakwamenyangkal sebagian yaitu tentang HP merk Opo milikTerdakwa sering dipegang oleh Saksi3.Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi3membenarkan.Bahwa Saksi4 (Praka Mar Dedy Basyirul Komsin) telahdipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer, namun Saksi4 tersebut tidak hadir dipersidangan, karena sudah dilakukan PTDH
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
182 — 63
  • (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 HalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.Putusan Nomor: 20/G/2019/PTUN.PDGHalaman 37 dari 74 HalamanA. Bukti T 45 Bukti T 56. Bukti T 67. Bukti T 78 Bukti T 89. Bukti T 910. Bukti T 1011. BuktiT 1112.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
167 — 89
  • nne nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn cn cnn cnn enceBahwa Saksi pensiun pada Agustus 2018 ; Bahwa jabatan Saksi sebelum pensiun adalah Kepala Dinas Pendidikan ; Bahwa Penggugat belum di PTDH pada saat Saksi menjabat sebagai KepalaDinas Pendidikan, karenanya proses Penggugat untuk pensiun Saksi yangMENQUSUIKAN j 222222 nn nn nn nn nen n nn nen enn nn nen nn nner ne nen en enon nn eeenenee Bahwa Penggugat pernah mengurus berkas pensiun kepada Saksi, danalasan mengapa diusulkan untuk pensiun
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
113 — 68
  • sampai dengan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat PerancanganPeraturan Perundang undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan danHalaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUNKPGPenilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2018 sampai denganDe OaBahwa penjelasan Ahli, untuk perkara ini ada 12 (dua belas) pegawai yangdikenakan pemberhentian tidak dengan hormat karena adanya putusan tipikor.Mengapa banyak PNS yang akhirakhir ini diberhentikan dengan alasanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AU/I/2018
Tanggal 22 Februari 2018 — - Terdakwa : Kamri Hadi , Sertu NRP 523285 - Oditur Militer : Kemis, S.H., Letkol Chk NRP 548855
83 — 136
  • tuntutan Oditur melampaui SuratTelegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009,Majelis Hakim Mengemukakan pendapatnya bahwa Surat TelegramPanglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 poin CCCtertulis : KPD PRAJURIT YANG TERLIBAT KASUS LAHGUNNARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZATADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUTHUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU KMA KHUSUS KPDPENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YANG BERULANGKALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT(PTDH
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
102 — 36
  • Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telahmelakukan sidang kasus 3 PNS, dalam Berita Acara Sidang Kasus Nomor :800/2706/2015, dan hasil sidang Tim Majelis Kode Etik merekomendasikankepada Bupati Banjarnegara agar Wahyudiono, S.STP NIP.19810202 1999121 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (II//d) Unit Organisasi KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara, yangbersangkutan direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS (PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 199/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
136 — 64
  • Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan HukumTOTAD.. 2. eee cece e cece eect teeter eee a eee esate ee eaa ee eeeaaeeeesaeeeeeeaaeeeeeaees10.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
233 — 101
  • Panitia Pemilinan Kades, perkara sengketa penerbitansertifikat, perkara sengketa ljin pengelolaan perguruan tinggi UndarJombang, perkara sengketa SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) anggota Polri, perkara sengketa SK Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) PNS Tuban, Sengketa Pemilu, dll.22) PTUN Jakarta dalam perkara sengketa Kep. Dirjen AHU Kemkumham RI.23) PN.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 7/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
DESYANTI, SE
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
1064 — 521
  • (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan dan contoh keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tanggal 2Oktober 2018 (fotocopy dari fotocopy); Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokasi Republik Indonesia perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 34/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
1.Rr. Setyowati Hari Sakti, SH
2.Drs. Jamaluddin, M.Pd
3.Syahrudin Lahadja, S.Sos
4.Nurdin Basri, SE
5.Sunandar, SE
6.Roi Monang, ST
7.Wilson, S.Sos
8.Drs. Mohammad Sabran, M.Si
9.Pramudi
10.Ridwan Husain, S.Pd, M.Si
11.Efraim, SP
Tergugat:
1.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Cq Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian
2.BUPATI TOLITOLI
134 — 93
  • ParaPenggugat mendapatkan putusan inkracht, perlakuan terhadap PNS yangtelah terbukti dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapHalaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PL(inkracht) baik pada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian maupun dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada perbedaan dalam penerapanhukumannya yaitu dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — ROYKE JAMES ADOLOF NGELO, PRADA
82 — 33
  • Pratu Johan Cristian TagibaNrp. 31060747620686 Tayanmer Rai R Yonarhanudse10/1/F Dam Jaya (Terdakwa1) tidak dapat dihadirkandalam persidangan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana desersi dan telah diputus sesuaidengan Surat Petkan Putusan Pengadilan Militer I08 Jakarta Nomor : 117/PM Il08/AD/V/2014 tanggal 23 Juli2014 serta dalam proses pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 04-01-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 5 - K / PM-I-03 / AD / I / 2011
Tanggal 24 Mei 2011 — Pratu Jalian
47 — 23
  • Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarhanudse13/BS selaku Ankum Nomor : R/52/1X/2010 tanggal3 September 2010 Terdakwa sudah beberapa kalimelakukan pelanggaran disiplin dan tindakpidana, sehingga Ankum membuat surat permohonanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan 2 (dua)tindak pidana, yaitua. "Dengan sengaja melakukan ketidakhadirantanpa izin dalam waktu) damai minimal satuhari dan tidak lebih lama dari tiga puluhhari.b. "Pemerasan..
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2019 — AVAN RIYADI, S.H ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
145 — 85
  • dengandalil jawaban Tergugat (Bapek) dalam perkara ini, Pengadilan sependapat denganalasan Tergugat bahwa perbedaan alasan hukum pemberhentian Penggugatdiantara Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dengan Bapek yakni antarapelanggaran norma Pasal 10 angka 2 dan Pasal 13 angka 8 PP No. 53/2010dengan norma Pasal 3 angka 4 dan angka 6 PP No. 53/2010 merupakan bentukpenyesuaian norma dikaitkan dengan perkembangan aturan terbaru, dalam hal inipenyesuaian frasa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (PTDH
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 266/PID.B/2018/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JURIAH Binti ANSOR PANDIANGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL, SH
88 — 65
  • menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan uraiansebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telahdilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
88 — 34
  • tambahan di pecat danidinas Militer, juga Oditur tidak konsekwen karena tidak berpatokan kepada Surattelegram Orjen TNI Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 (surat terlampir)yang ininya pada point BBB TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUSPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DANZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK TEGAS SECARA TEGAS MENURUT HUKUMDAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIKDAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DENGANTIDAK HORMAT (PTDH