Ditemukan 1093 data
Pembanding/Penggugat III : Ny. ANNE PATRICIA SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat IV : Ny. YENNI SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat V : Tn. DODDY SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat II : Tn. AGUS SUTANTO selaku Pengurus dan Pemegang Saham PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat III : PT. CATUR TUNGGAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Terbanding/Turut Tergugat II : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK CIMB NIAGA dahulu BANK NIAGA Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat IV : AMRIYATI AMEN SUPRIYADI,SH MH.
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. AWARD GLOBAL INFINITY
Terbanding/Turut Tergugat V
130 — 110
283/Pdt.G/2006/PN.JKT.BRT pada tanggal 7Agustus 2006 sebagai bukti yang digunakan Tergugat IV membuat akta.32.Bahwa untuk hal bukti tersebut,UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 TentangPerseroan Terbatas Pasal 67 ayat (4) yang disebutkan, "Penetapan KetuaPengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir" ataupun Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 80 Ayat(6) disebutkan,"Penetapan ketua pen gadilan
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
148 — 210
Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim PenHalaman 112 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR35.36.37.gadilan Tinggi Kalimantan menolak upaya banding yang diajukan oleh ParaPembanding.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam Kontra Memori Banding ini, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara sejak awal penguasaan oleh Pemda Tingkat Samarinda, hingga menjadi Barang Milik Negara yang diperoleh sebagai hasil kegiatan Migas, merupakan
169 — 121
(satu) bundle print out saldo rekening Bank Saudarauntuk lain.ang thnai sejumlah Rp13.700.000,00dalamkedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar2.500,+ (dua ribu lima ratus rupiah); De ipu am permusyawara ajePengadilan Tipdak Hidana Korupsi pada Pdngadilan Tinggi Jakarta haritanggal 07Tinggi Pengadilan engadilan TinggiHakim KetuaHATTA, S Hakim Tinggi gadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Jakarta dan H. SUDIIRO, S.H.,M.Hum., serta NY.
358 — 131
mengaturtindak pidana atau sanksi pidana, hanya mengatur sebatas sanksiadministratif berupa ;e Teguran tertulis;e cLarangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus ataupengawas koperasi;e Pencabutan izin usaha simpan pinjam;e Pembubaran koperasi;Bahwa pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih daridan oleh anggota dalam Rapat Anggota, yang bertanggung jawab penuhatas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi sertamewakili koperasi baik didalam maupun diluar pen gadilan
74 — 24
Putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan/atauUpaya Hukum lainnya;Berdasarkan halhal yang terurai di atas, maka Para Penggugat mohon pada PengadilanNegeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memanggilkedua pihak dalam suatu persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnyamemberikan putusan sebagai berkut:In DALA PROVISI= Agar kiranya berkenan memerintahkan Jurusita Pe~gadilan
72 — 16
ltrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid 13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid13 1968 17charrsid13897939 hichaf1dbchaf3 1505lochf1Tergugat rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 yang dibuat olehJurusita rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid7734288charrsid 13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 Pengganti rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid 13897939 hichaf1dbchaf3 1505lochf1 Penhichaf1dbchaf31505lochf1 gadilan
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
262 — 326
Penetapan Ketua Pen gadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/PENMH/2019/PTUNJKT., tanggal 14 Mei 2019, Tentang Susunan Majelis Hakimdalam perkara ini3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakara Nomor:95/G/2019/PTUNJKT., tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan PaniteraPengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 95/PENPP/2019/PTUNJKT, tanggal 15 Mei 2019, Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;5.
156 — 91
Moch JufriBahwa pada gugatan terdahuiu yakni dalam perkara Nomor : 150 / Pdt G/2011 / PN Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pen gadilan NegeriKepanjen pada 27 Pebruari 2013 dengan mana perkara dimaksud telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) dengan mana yang bertindakselaku Penggugat adaiah Abdullah Hisyam selaku anak kandung darialmarhum H.Moch Jufri sedangkan dalam perkara a quo balk AbdullahHisyam maupun 3 (tiga) orang anak lainnya yang merupakan ahli warisdari almarhum H.
741 — 640
UUAAPSTerhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabilaterdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yangmenimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukantugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalammengambil putusan.Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat puladilaksanakan apabila terbukti adanya hubungankekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satupihak atau kuasanya.Pasal 23 UUAAPSHak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh KetuaPengadilan Negeri diajukan kepada Pen gadilan
213 — 81
Penggugat tidak dapatditerima.Bahwa berdasarkan peraturan, pendapat ahli hukum, serta yurisprudensiMahkamah Agung RI di atas, secara yuridis Peradilan UMuinin casuPengadilan Negeri Makassar memiliki kewenangan absolut untukmemeriksaan mengadili Gugatan ini.Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, terdapat ketentuan yangmenyatakan sebagai berikut:"Jika tergugat lebih dan satu orang dan kesemuanya tidak tinggaldalam satu daerah hukum pen gadian negeri tersebut, makagugatannya diajukan kepada ketua pen gadilan
143 — 47
Bahwa Keuangan Daerah dan Keuangan Negara tidak ada bedanya yangmembedakannya hanya skala pemerintah aannya; 22 22 nnnBahwa yang menjadi unsurunsur dari keuangan Negara adalah Penerimaan danPengeluaran, selisih untuk menutup, kemudian penerimaan dan pengeluarantersebut dirinci yakni penerimaan apa saja dan pengeluaran apa Saja;Bahwa anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembayaranhutang, pengeluaran transfer, membayar kegiatan kegiatan internasional/ berkaitandengan putusan pen gadilan
201 — 140
independenlainnya yang berhak dan dapat dipercaya;Menimbang, bahwa dari memori banding tersebut dapat diketahui apayang menjadi keberatan pembanding yaitu Terdakwa/PenasihatHukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yudec facti,walaupun telah ada memori banding akan tetap memeriksa ulang perkara inisecara keseluruhan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajariberkas perkara dan turunan resmi putusan Pen gadilan