, yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.

terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin

padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin

Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah;Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah milikPenggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telahmengadukan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Repulik IndonesiaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan selanjutnya Kantor PertanahanKota Palangka Raya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian KasusPertanahan dengan Nomor : 23/600.13/V1/2014 yang mempunyai kesimpulanterjadinya tumpang tindin penguasaan

ayat (1) (2) dan (3) UURI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan bahwabarang/asset yang merupakan milik yayasan tidak dapat dijual belikan,dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihakyayasan.Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Sela No. 1013/Pid.B/2016/PN PbrBahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diketemukan adanyasuatu ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, yaitu tentanganggaran dasar yayasan YLPI riau tahun 2007 yang mana di dalamnya terjaditumpang tindin

Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin kepemilikan dalam satu bidangtanah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telahterjadi sengketa kepemilikan, oleh karena itu sangat beralasan untukmenyatakan tanah objek sengketa berada dalam status quo, tidak adakegiatan apapun didalamnya baik yang dilakukan oleh Tergugat , TergugatIll S/d VI maupun Penggugat;Halaman 4 dari 40 hal putusan No :417/PDT/2018/PT BDG10.Bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut secara sah telah dijual olehTergugat

senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin

Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan

Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat

berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin

Bastari ;Sehingga tanah Penggugat/Termohon tidak tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat I/Pemohon dan tanah milik Tergugat II/Pemohon II ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan tidak salah dalammenerapkan atau melanggar hukum

Bahwa bagaimana mungkin hak atas tanah milik Penggugat yangdiperolehdari Soeparti Ramin bertumpang tindin dengan milik ParaTergugat dan baru diketahuinya tahun 2011 saat akan membayar SKPhasil bumi dan bangunan, yang ternyata telah dibayar oleh Tergugat, darimana Penggugattahu hal tersebut;Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan No. 190/Pdt/2018/PT SMG8.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IIIntervensi dan Sertipikat Hak Milik atas nama La Ode Musdin (vide bukti P2=bukti T9), yang mana selama persidangan berlangsung Para Pihak tidak pernahmembantah tentang adanya tumpang tindih sertipikat tersebut; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.Il.Int1 danbukti T1) dengan sisa luas 373 m?

dan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang telah membuat Berita AcaraHasil Rekontruksi Batas Sertifikat tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidakbenar tanpa didukung oleh buktibukti yang sebelumnya dari kantor pertanahanterhadap Hak Milik/SHM Nomor : 00839 tanggal 17 Nopember 2003 dengan luastanah 11.622 ,tentunya data hasil rekontruksi tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa bagaimana mungkin satu hamparan tanah yang terbagimenjadi 3 sertifikat bisa tumpang tindin

Hal ini penting agar putusan Pengadilan terhadap tanahsengketa sekarang nantinya tidak terjadi tumpang tindin dengan putusanterhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketadisebelah barat, sebelah timur maupun sebelah utara; Teristimewa tanahyang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa disebelahTimur adalah tanah milik bapak Abdulahi yang perolehannya jugaberdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua AdatNggorang bapak Mahmud Hasan samasama dengan Tergugat

Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatanmengajukantitiktitik koordinat berdasarkan ploting koordinat yangdilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat IlIntervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izinizin usaha pertambanganPenggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindin denganTergugat II Intervensi 1 memiliki luas + 1.662,96 Ha.

JAWABANNYA JELAS TIDAK.Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izinizin pertambangan yangdimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidakmemiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnyatumpang tindin dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat IlIntervensi 1.Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009,termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.Halaman 105 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD11/1967.

sesungguhnya pada titiktitik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudahsejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat Il Intervensi 1sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4Jawaban ini.Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEPBPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwaTergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahanlahan yangdidalilkan tumpang tindin

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut oleh Tergugattelah menyebabkan terjadinya tumpang tindin (Overlapping) antaraSertipikat Nomor 1176 tertanggal 13 Februari 2017 Surat Ukur Nomor499/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016 Luas 24.909 m* atas namaMARZUKI BIN AH yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan LangsaBaro Kota Langsa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1592 tertanggal 19September 2018, Surat Ukur Nomor 959/2018 tertanggal 19 September2018, luas 820 m?

tersebut, tentu. melaksanakanketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagiPenggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 02 dan KeputusanDJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasitersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingatketerlambatan Penggugat dalam memungut dan menyetor PPNadalah sematamata bukan karena kesalahan Penggugat, melainkankarena adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindin

tuntutankompensasi, dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat tentang kenaikanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdggaji dan pesangon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak jelas, selainitu dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yangbersifat normatif dalam menentukan perhitungan gaji dan pesangon;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, oleh karena konstruksigugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, dan tidak memenuhisyarat formil yaitu tumpang tindin

jelas batas sebelah timur dengan tanah negera dan sesudipengakuan penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian daritanah negera, bahwa penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milikpenggugat diperuntukan untuk perluasan jalan mutiara tetapi penggugatsendiri tidak dapat membuktikan sebagdimana menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN.Bahawa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua tergugat, telah melaluibeberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindin