Bahwa apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding dalam memoribandingnya poin: 6, 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi karena argumenthukum tersebut kami nilai sifatnya pengulangan ,tidak subtantif dan tidakproporsional.5. Bahwa karena putusan majlis hakim dalam perkara a quo sudah sesuaidengan faktafakta hukum yang ada maka sudah sepatutnya PengadilanTinggi NTB melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sbb:1.

denganalasan yang tidak jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasehat dariPemohon dan sering marah kepada Pemohon yang puncaknya Termohonmenyiram air pada saat Pemohon sedang tidur sehingga membuat Pemohonsakit hati, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisahrumah yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Bahwa secara Prosedural maupun Subtantif

di atas, telah terbukti bahwa suratkeputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangandengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang No.5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubahmenjadi UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dan telah dirubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga surat keputusan yang merupakan Objek Sengketasecara Kewenangan, Prosedural dan Subtantif

Apabila PENGGUGAT merasa terjadiperbedaan penafsiran atas pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Marquisayang dilaporkan tersebut (dalam hal ini merasa belum layak dilakukanpengakhiran secara otomatis) maka seharusnya dilakukan ataudiberlakukannya ketentuan Pasal 11.2 dan Pasal 11.3 Kontrak BagiHasil Marquisa.Bahwa TERGUGAT MENOLAK dalil PENGGUGAT pada angka 9 dan15 Gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGATsecara procedural dan Subtantif telah melanggar ketentuan Pasal 2ayat (2) dan Pasal

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlinat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiHalaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding; Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut : Diklat Teknis Subtantif

KPU Kota Depok wajib melaksanakan Peraturan KPUNomor 68 Tahun 2009, karena sejak tanggal 21 Juni 2010 sudah memulai prosestahapan pencalonan;Sebelum menyampaikan alasan keberatan atas putusan banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat perlumenyampaikan alasan mengapa Pemohon Kasasi melakukan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selain alasanalasan yang disebutkan di atasdariangka 1 sampai dengan angka 10, atau alasan lebih subtantif

pada dua halpokok yaitu : hukum formil (ketentuanketentuan yang mengatur tata caramemeriksa dan mengadili suatu perkara) dan hukum materil, kedua sisipenegakan hukum tersebut sama pentingnya untuk ditegakkan, karenakalau keadilan prosedural dilaksanakan secara strict maka keadilansubstantif akan ketinggalan, begitu pula sebaliknya;Bahwa demi tercapainya kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum sepertiyang Hakim Tingkat Pertama sampaikan seharusnya Hakim tingkatpertama tidak hanya mengutamakan keadilan Subtantif

Bahwa ditinjau dari Subtantif, Keputusan Tata Usaha Negaradalam perkara a quo ini diterbitkan dengan melanggar hakkepemilikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah danbersertipikat, dalam proses penerbitan Keputusan TUN tersebutTergugat tidak memperhatikan data lapangan maupun data yuridisdiwilayah tersebut yang senyatanya ada tanah milik Penggugat.Selain hal tersebut,penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat dalam perkara a quo yang mana kedua bidang tanah milikPenggugat masuk dalam

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil penggugatkarena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuatterkecuali yang diakui secara tegas; a. oonBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tentang objeksengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugatmelanggar prosedur, subtantif dan/atau kKewenangan.

Bahwa Pemohon menolak dengantegas dalil jawaban Termohon dalamangka 6 karena memang pada saatmasih berkumpul antara Pemohon danTermohon secara terus menerus terjadipercekcokan yang tidak mungkin dapatdipersatukan lagi yang ditenggaraiantara Pemohon dengan Termohonterdapat perbedaan prinsip, sehinggakeduanya tidak memiliki kesamaancara pandang dan ~visi' didalammengarungi kehidupan rumah tanggahal ini bukan masalah yang subyektifbagi Pemohon melainkan masalahyang sangat subtantif dan urgen bagiPemohon

Bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak subtantif karena hanyamenyebutkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang sangatabsurd, padahal tidak ada kolelasi secara langsung antara lama bekerjadan kewenangan pembayaran hak;b.

bertindaksebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sejaktanggal 1 Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon danrumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN KisBahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut :Diklat Teknis Subtantif

merupakan keputusanyang dikecualikan dan jika dinubungkan dengan ketentuan pasal 87huruf b dan d Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusanyang diterbitkan oleh Bupati Sinjai (Tergugat ) harus diuji dari sisisubtansi penerbitannya apakah tindakan Penggugat memenuhiketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b ataukah memenuhi ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf d, sehingga untuk mengetahui hal tersebutharus dilakukan pengujian lebih mendalam secara subtantif

Gugatan Para Penggugat kabur,Dalam gugatan para Penggugat subjek/pihak (Tergugat II) tidak disebutkanalamat asli Tergugat II;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat Iltersebut, Majelis memandang secara subtantif telah ditujukan kepada orangyang tepat, sekalipun alamat yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugattidak senyatanya tempat tinggal Tergugat Il, namun kenyataannya Tergugat

yang pertama mengajukan permohonan hak atasdisain industry kepada Tergugat II ( Dir.Jend HAKI) yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasaratas asas orang yang pertama mendisain.lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaranpermohonan hak atas disain industry,dalam pemeriksaan juga di lakukan pengklasifikasian permohonan sesuai denganketentuan yang berlaku sepanjang tidak melangar pasal 2 dan ayat 4 UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tentang itikadbaik;4 Bahwa syarat subtantif

IDM 000519892 kelas 3, jenisbarang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013atas nama CRYSTAL X.Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merekCRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secaranormative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme /prosedur yang benar, yaitu melai dari :a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UUno 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkanpemeriksaan subtantif

(pasal 18)b) Pemeriksaan subtantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuanpasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihaklain untuk menyammpaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugattelah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telahhalaman 62 dari 73 Putusan Nomor :7/Pdt.

aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a,ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, sertapasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut secara formil telahmemenuhi syarat sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif

ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dapat dikenai tindakanHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kalhukum berupa penahanan, dengan demikian terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa tersebuthanya berupa pelanggaran hukum administratif sehingga tidak dapat dilakukanpenahanan, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Nota Pembelaan PenasihatHukum Terdakwa yang lainnya, oleh karena secara subtantif

dari Pasal 112 Ayat (1)Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

Atas Nama TerdakwaNOAK GANAP Alias NOAK Secara subtantif tidak menguraikan unsurunsurpidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUP Pidana Subsidair Pasal351 ayat (1) KUH Pidana.Bahwa sebelumnya, Terdakwa NOAK GANAP Alias NOAK adalah seorang KepalaDesa aktif maka dengan sendirinya Terdakwa terikat secara lahiria dan batiniadengan tugas dan tanggungjawab social yang bermunculan dimasyarakat tentulahbukan persoalan mudah yang setiap saat harus melakukan control sebagaimanadi pertegas dalam UundangUndang