Kesepakatan tentang nafkah iddah Penggugat: 1.7.1. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp 22.500.000, 00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 1.7.2. Nafkah iddah yang sanggup diberikan Tergugat tersebut, akan dibayar dan dilunasi oleh Tergugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat. 1.8. Kesepakatan tentang uang mutah Penggugat: 1.8.1.

Terlampir dalam Berkas Perkara Novi Rahman Hidayat:1.7.1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam dengan tulisan Jatim MerekCruzer Blade kapasitas 16 GB;1 (satu) bundel dokumen data perangkat desa sesuai SOTK danperangkat desa belum di isi Sampai dengan tahun 2020;1 (satu) bundel lampiran peraturan Bupati Nganjuk nomor Tahun2021 tentang tata cara penghitungan dan pembagian besaran danadesa setiap desa tahun anggaran 2021;1 (Satu) lembar dokumen perihal Tanah Eks Bengkok;1 (Satu) lembar usulan mutasi.1 (

Hukum Perdata (vide Pasal 1320 KUH Perdata) mengatur bahwa jika syaratangka 1 dan angka 2 tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, Putusan No. 137/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 101sedangkan jika syarat angka 3 dan angka 4 tidak terpenuhi maka perjanjianbatal demi hukum.Mohon Majelis Hakim mencermati angka 3 dan angka 4 yang penjelasannyasebagai berikut:1.7.1. Suatupokok persoalan tertentu artinya apa yang diperjanjikan harusdimaksudkan dalam perjanjian tersebut.

BBahwa tanah perwatasan seperti disebut dalam angka3.6. tersebut ditas oleh Penggugat diadakan pemecahanmenjadi 6 (enam) kavling tanah yaitu 3 (tiga) kavling atas namaPenggugat dan 3 (tiga) kavling atas nama Penggugat Ilyaitu:1.7.1. SPT atas nama Agustupel No.Reg.140.593/325/KLSBR/IV/PEM/2014.1.7.2. SPT atas nama Netanya No.Reg.140.593/322/KLSBR/IV/PEM/2014.1.7.3. SPT atas nama Agustupel No.Reg.140.593/324/KLSBR/IV/PEM/2014.1.7.4.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segalatugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utamaatau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlakupula baginya;Bahwa adapun alat bukti yang muncul dipersidangan adalah sbb:1.7.1. Keterangan saksi;1.7.2. Keterangan ahli;1.7.3. Surat dan atau dokumen;1.7.4. Petunjuk;1.7.5. Keterangan pelaku usaha:Bahwa selanjutnya akan diuraikan saksisaksi yang hadirdipersidangan yaitu:1.8.1. Saksi Direktur PT.

Sementarauntuk Tergugat VII yang menyewa sebagian lahan dari ObyekSengketa untuk kepentingan pembangunan Tower BTS dari TergugatIl, dari bukti bertanda T.7.17, yang mana Tergugat II mewakili seluruhketurunan / ahli waris dari YS Roreng, Majelis Hakim memperhatikanbahwa sebelum Tergugat VII menyewa, Tergugat VIl sebelumnyasudah memeriksa terlebih dahulu kondisi dan keadaan hak atas tanahdari bukti bertanda 1.7.1 s/d 1.7.16, maka Tergugat VII dalam hal inijuga merupakan penyewa yang beritikad baik

No 226 K/TUN/2010KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGUGAT DAHULUPEMBANDIN, adalah sebagai berikut :1.7.1. TERBUKTI dari FAKTA HUKUM yang terungkap di persidangan1.wl aestelah terjadi penyalahgunaan wewenang danPERSENGKONGKOLAN' antar Termohon Kasasi, semulaTergugat dahulu Terbanding dan Termohon Kasasi Il Intervensi,semula Tergugat Il Intervensi, dahulu Terbanding Il intervensiuntuk merebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasisemula Penggugat dahulu Pembanding (PT.

media pemasangan iklan dan advertorial pada paket I dan Paket IIhanya merupakan kesimpulan yang keliru tanpa didasari suatu bukti yangcukup dan dengan demikian dugaan yang demikian haruslahdikesampingkan;A Gita Persada/ Pemohon Keberatan Tidak MelakukanPersekongkolan Vertikal1 Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak MelakukanPersekongkolan Vertikal terkait dengan Hasil Evaluasi Panitia96 Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 83, 84, dan 85 PutusanNo. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:1.7.1

Jkt.Sel318Bahwa dalam LHPL, ditemukan kejanggalan dalam penilaian teknis yangdilakukan oleh panitia, dimana panitia memberikan penilaian yang berbedakepada dua peserta yang ikut paket tender yang sejenis/sama dengan lokasi yangberbeda, angka 1.7.1. hal 82;Bahwa Terlapor VI melakukan kesalahan evaluasi teknis pada dokumen TerlaporIX pada proses pelaksanaan padet IV;Bahwa Terlapor I menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yangdilakukan oleh Terlapor VI karena evaluasi dokumen penawaran merupakankewenangan

tertulis.Bahwa anggaran tersebut bukan tahun jamak tapi bisa di luncurkan ketahun berikutnya dengan DPA baru untuk objek yang sama.Bahwa tidak ada laporan mengenai kendala pekerjaan di lapangansehingga sampai berakhir batas waktu pelaksanaan pekerjaan belumselesai.Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pemanggilan kepada rekananuntuk menjelaskan mengenai kendala di lapangan tapi rekanan tidakpernah datang.Bahwa perjanjian kerja konstruksi (kontrak) yang Saksi tanda tangani(Saksi ditunjukan bukti no. 1.7.1

Bahwa tanah tersebut, tidak dalam keadaansengketa, baik kepemilikannya maupunbatasbatasnya dan saat ini belum bersetifikat(Bukti T.1.7.1)Salinan Letter C sesuai dengan asli, tertanggalSitusari Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa SitusariBahwa Salinan Letter C tersebut, tercatat atas namalyon B Iting No. 276, tempat tinggal Kp. Karet, PersilNo. 174(Bukti T.1.7.2)Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal Situsari04 Pebruari 2013, dibuat oleh lyon Iting, pekerjaanburuh, alamat Kp.

Kode: 1.7.1., TA.2012 UntukPembayaran Insentif Pengelola dan Penyusunan Laporan BOSSMP Negeri 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp.1.800.000, beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan KepalaSekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. DarmaPutra, S.Pd. ;1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Tabungan SMP N 1Nusa Penida Di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem.

No. 2519 K/Pid.Sus/2010Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair,pertama subsidiair, kedua, ketiga dan keempat tersebut ;Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;Memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1.7.1 (satu) lembar asli surat Gubernur Prop. DK!

JemiJefri Thobias;Bahwa sisa dana di pergunakan untuk diluncurkan ke tahun berikutnyatahun 2011, dengan objek yang sama;Bahwa ada surat teguran kepada rekanan yang isinya supaya selesaikanpekerjaan;Bahwa tidak ada laporan dari rekanan tentang kendala yang dihadapi dalampelaksanaan pembangunan tersebut;Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.Bahwa ada surat panggilan kepada rekanan / kontraktor pelaksana tapirekanan tidak datang;Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti nomor : 1.7.1

Etika Pengadaan, bahwaPengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yangterkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etikasebagai berikut :19* Butir 1.7.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatantercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.* 1.7.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.* 1.7.7.

Kode: 1.7.1., TA.2012 UntukPembayaran Insentif Pengelola dan Penyusunan Laporan BOS SMP Negeri1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012 sesuai dengan DaftarPenerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.800.000, beserta lampirannya,Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang TersebutIda Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd. ;155. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Tabungan SMP N 1Nusa Penida Di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem. Nusa PenidaPeriode 01012012 s/d 24012014 ;156.

Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 83, 84, dan 85 PutusanNo. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:1.7.1 Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta adanya kejanggalan dalampenilaian teknis yang dilakukan oleh panitia, dimana panitiamemberikan penilaian yang berbeda kepada dua peserta yang ikutdalam Paket tender yang sejenis/sama dengan lokasi yang berbeda;1.7.3 Bahwa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan adanya kesalahanevaluasi biaya pada penghitungan total biaya Rate Spot MediaPemasangan Koran

., barang berupa:1.7.1. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 160151301000167 tanggal 20Januari 2016 pembayaran atas belanja modal sesuai denganKontrak No.

,S.E., barang berupa:1.7.1.As tas1.7.3.1.7.4.1 (Satu) Bundel SP2D Nomor 160151301000167 tanggal 20Januari 2016 pembayaran atas belanja modal sesuai denganKontrak No.

pembayaran perjalanandinas dalam rangka penyusunan SOP pengawasan InspektoratI tanggal 28 sd 30 Januari 2009 senilai Rp84,026,800, dariBendahara Pengeluaran Itjen Depdiknas tanpa tanggal dantanda tangan.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 26Februari 2009 Nomor: 00177/Itjen/A3.2/11/2009 untukkegiatan penyusunan SOP pengawasan peningkatan SarprasDiknas 9 Tahun Inspektorat I Itjen Depdiknas.157BBI.1.6.3 :BB1L1.6.4 :BBI1.6.5 :BBI.1.6.6 :BB 1.1.6.7BBI.1.6.8 :BB1L1.6.9 :BB I.1.7BBI.1.7.1

Justruberdasarkan Surat Bukti Tergugat Ill sendiri yaitu Bukti T Ill.1 yang samadengan Bukti P.7=T.72 dan Surat Bukti T.IIl.1 yang sama dengan Bukti P. 14dan 1.7.1, diperoleh bukti bahwa tanah obyek sengketa beralih darikepemilikan Oesman Bin Matorip kepada PT Galangan Kapal yang terjadipada 7 April tahun 1972. Selain itu dari keterangan saksi Tergugat VII yaitusaksi ...menjabat Kepala Desa Segoromadu.

Debitur/ Calon Debitur :1.7.1. Membuat Surat Permohonan1.7.2. Memenuhi kelengkapan data permohonan1.8. Analis/Account Officer :1.8.1. Memproses permohonan kredit1.8.2. Pengumpulan Data/verifikasi1.8.3. Kunjungan ke tempat calon debitur1.8.4. Membuat proposal hasil analisa kredit1.9. Seksi Legal/Appraisal :1.9.1. Melakukan penilaian agunan1.9.2. Membuat Laporan hasil penilaian agunan1.10. Seksi Legal/Administrasi Kredit :1.10.1.