Foto copy Surat izin Nomor : 503/2084/IMB/BPPTPM/2014, diberi tanda P9;10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 00307, diberitanda P10 ;Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mtr11.

Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDGBukti T 15 ; Foto copy Resi Tanda Terima BerkasPermohonan Nomor : 503/43/BPPTPM/ 2016, tanggal 4Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan fotoCOPY)!

dilegalisir sesuai dengan aslinyasertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT IndogreenTechnology and Management Nomor 0268395 tangga 16 Juni 2015;164) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SuratIjin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor 1.1021.02.0091.102670,tanggal 26 Agustus 2015;165) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Surat Ijin Usaha Perdaganagan (SIUP) Menengah dari PTIndogreen Technology and Management Nomor517/111/61/22/88/PM /DU/BPPTPM

Konstruksi PT IndogreenTechnology and Management Nomor 0268395 tangga 16 Juni 2015;Halaman 84 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT KPG164) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SuratIjin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor 1.1021.02.0091.102670,tanggal 26 Agustus 2015;165) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Surat jin Usaha Perdaganagan (SIUP) Menengah dariPTIndogreen Technology and Management Nomor517/111/61/22/88/PM /DU/BPPTPM

bisaTERLAWAN III sebagai pihak yang jelasjelas membeli tanah lebih dahuludaripada TERLAWAN kemudian dianggap tidak sah demi hukum.Padahal jelas TERLAWAN III telah melakukan Jual Beli dalam AJB No.290/2012 yang mana TERLAWAN III dalam hal ini juga telah membayarPajak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Setoran Pajak OaerahBea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB) Tertanggal 29Desember 2012 dan bahkan TERLAWAN III juga sudah memiliki Surat IzinMendirikan Bangunan (SIMB) No. 503/5042/PIMB/BPPTPM

Bahwa pada tahun 2001 berdirilah Koperasi Dwi Fani berdasarkan aktapendirian koperasi No. 05/18/Kep.01/Kop.Ukm tanggal 15 januari 2003 yangdikeluarkan oleh kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KabupatenMajalengka dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)No.517/0210.PKB/III/BPPTPM/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Majalengka yang selanjutnya alamat Kantor Dwi Fani terletak diBlok Sabtu, Desa Jatitujun Kecamatan

Foto copy; Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpandu dan PenanamanModal Kabupeten Simalungun Nomor: 188.45/503/284/IMB/BPPTPM/2013 tentang ijin Mendirikan bangunan, bertanggal 02 Mei 2013; diBubuhi Matri cukup selanjutnya disebut Sebagai:Lee een eee enna scene teense teen eae e enna Bukti T.II Interv 7 ;8.

IndogreenTechnology and Management Nomor : 0268395 tangga 16 Juni 2015;2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SuratIjin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670,tanggal 26 Agustus 2015;1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Surat Ijin Usaha Perdaganagan (SIUP) Menengah dari PT.Indogreen Technology and Management Nomor : 517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM /X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir

IndogreenTechnology and Management Nomor : 0268395 tangga 16 Juni 2015;Hal 113 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2019/PT KPG164.165.166.167.168.169.170.171.172.2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SuratIjin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670,tanggal 26 Agustus 2015;1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Surat Ijin Usaha Perdaganagan (SIUP) Menengah dari PT.Indogreen Technology and Management Nomor517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM

atau Pengecer Resmi pupuk bersubsidi daripemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untukmemperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau bukanlahseseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi daripemerintah.e Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Carli SH bin Samsu dari BBTPMKab Demak sesuai dengan data base terkait perijinan yang ada di BPPTPMKab Demak setelah melihat lokasi gudang milik terdakwa setelah di lakukanpengecekan didata base yang ada di BPPTPM

BPP TPM ;Bahwa proses ijin prinsip penanaman modal adalah pemohon datang kekantor saksi menyampaikan usahaapayang akan dilaksanakan dan lokasimana yang akan digunakan untuk usaha setelah penyampaian tersebutselanjutnya kantor kami membuka peta tata ruang dengan tujuan untukmengetahui kesesuaian antara usaha dengan peruntukannya tata ruangwilayah (apabila sesuai diperbolehkan apabila tidak sesuai tidakdiperbolehkan) ;Bahwa setelah sesuai tim tehnis (Bappeda, DPU,PPE,BagHukum,Bag.Pemerintahan,BPN,BPPTPM

./8 ;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2014 Jo Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014 atas namawajib pajak PT.Tenang Tentram Lestari, telah disesuaikan dengan aslinyadan diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I9 ;Halaman 39 dari 65Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2016/PN Cjr.14.15.16.17.18.19.20.Fotokopi Surat izin Nomor 503/5898/IMB/BPPTPM/2013 tentang izinmendirikan bangunan, tertanggal 22 Oktober 2013 yang diberikan

HABIB SHALEH.1 (satu) surat BPPTPM Tanda Terima No 503.1/414/XII/2016perihal IMB Rumah Makan.1 (satu) bendel Surat Dinas Cipkataru Salatiga No.650/2802/104/XII/2016 tentang Pertimbangan Teknis TataRuang dalam rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga an.M. HABIB SHALEH (Rumah Makan JI. Jend Sudirman).1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup an. M. HABIB SHALEH(Kedai Kopi Kemuning).1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an. Ny.

HABIB SHALEH.1 (satu) surat BPPTPM Tanda Terima No 503.1/414/XII/2016perihal IMB Rumah Makan.1 (satu) bendel Surat Dinas Cipkataru Salatiga No.650/2802/104/XII/2016 tentang Pertimbangan Teknis TataRuang dalam rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga an. M.HABIB SHALEH (Rumah Makan JI. Jend Sudirman).1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup an. M. HABIB SHALEH(Kedai Kopi Kemuning).1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an. Ny.

PLN Persero, yangdikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadudan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten TobaSamosir, dengan Nomor Surat 503/102/BPPTPM/2014,tanggal 17 Februari 2014,Bahwa Tentang Bukti Surat yang di majukan Tergugat / Pembanding telahpula di pertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut yaitu :Bahwa Pembanding / TERGUGAT telah mengajukan Bukti Surat T 1, T 2,1T3,T4,T5,T6,T7,T8, T9,T10, T11, T12, T13,T14,T15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22, T 23 danT 24, akan tetapi

PAMSIMAS Desa Tornagodang TA 2017;Serta:74751 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan judul DesaTornagodang berisi daftar dan harga ATK dengan totaljumlah Rp. 1.501.400, (Bukti PU16);1 (satu) lembar kertas tulisan tangan berisi daftar danharga ATK dengan total jumlah Rp. 2.367.400, diparafLunas pada tanggal 17/01/2018 (Bukti PU17);Dinyatakan dikembalikan kepada Jonner Pane selaku Pemilik Toko Sauli;Serta:7677781 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecilnomor : 503 / 152 / SIUP / BPPTPM

MARUDUT NUNUT, nama penanggungjawab dan jabatan : RAHMAT SAMOSIR (Bukti PU18);1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO)berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 3tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan tanggal 24Mei 2016 nomor TDP 02.18.5.46.00149 berlaku s/d tanggal23 Mei 2021 (Bukti PU19);1 (satu) lembar Izin Gangguan / Tempat Usaha UD.798081828384858687MARUDUT NUNUT nomor : 503.2 / 463 / IG / BPPTPM /2016 (Perda No. 14 tahun 2012) tanggal 23 Mei 2016(Bukti PU20);1 (Satu

Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pemerintah Kota Bogor NomorBukti 105/IMB/BPPTPM/VI/2012 atas nama Ridwan Haris, mengetahulbendahara penerimaan/penerimaan pembantu Lucyana Meilani. S.,SE.,diberi tanda bukti P15 C;18. Fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama RidwanHaris yang ditandatangani dan stempel pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran Deni Sediawan, diberi tanda bukti P15 D;19.

dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan.Bahwa pada awal tahun 2014, saksi Yuri Arif memberitahu saksi dansaat saksi konfirmasi kepada saksi Metri Julaika selaku bendahara,menanyakan mengapa pekerjaan telah dibayarkan padahal belum adasaksi memverifikasinya dan saksi metri julaika tidak dapat menjawabdan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar rp. 196.000.000, untukkegiatan pekerjaan penyusunan master plan kawasan komersil kotaBengkulu TA. 2013 sudah dicairkan.Bahwa pada awal Februari 2014, saksi dimutasi ke BPPTPM

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :503/414/ISUP/BPPTPM/2013 yang dikeluarkan Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Toba Samostir,selanjutnya diberi tanda bukti T10;11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor503.2/312/IG/EKON/2011 Tentang Izin Gangguan (Perda No. 9 Tahun2005), nama Perusahaan : UD. Usaha Andilo Il, tanggal 05072011,selanjutnya diberi tanda bukti T11;12.

dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan.Bahwa pada awal tahun 2014, saksi Yuri Arif memberitahu saksi dansaat saksi konfirmasi kepada saksi Metri Julaika selaku bendahara,menanyakan mengapa pekerjaan telah dibayarkan padahal belum adasaksi memverifikasinya dan saksi metri julaika tidak dapat menjawabdan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar rp. 196.000.000, untukkegiatan pekerjaan penyusunan master plan kawasan komersil kotaBengkulu TA. 2013 sudah dicairkan.Bahwa pada awal Februari 2014, saksi dimutasi ke BPPTPM

Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1096/Cibadak seluas 2982 M2atas nama Ir.Elvis Yanwar Seregar M.Sc.yang terletak di JalanPaburan Rt.04 Rw.03 Kelurahan Cibadak,Kecamatan Tanah SarealKota Bogor: Bahwa sejak tahun 2016 waktu itu Muztahidin Al Ayubi punya rencanaakan membangun gedung Akbid diatas tanah tersebut dan meminta saksimengurus Surat perijinannya ke BPPTPM Kota Bogor, sebagaipersyaratannya pengurusan jjin tersebut dia telah menyerahkan berupafoto copuy surat Perjanjian jual beli antara Elvis

Tergugat membantah dengan tegas, karena pengumumantelah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 45 ayat (2) dan Lampiran PermenLH No.17 Tahun 2012 pada Bab Ill Point B.1.c bahwa pengumumantelah dipasang di Kantor BLH dan Kantor BPPTPM sertaPengumuman juga telah dipasang dilokasi rencana usaha dan/ataukegiatan dengan memasang papan pengumuman.5.

P188, T53, T55, T.II69); Bahwa sebelum diterbitkan KeputusanKeputusan Objek Sengketa, telahdilakukan pemasangan pengumuman permohonan izin lingkungan di Lokasitapak proyek, di kantor BLH Kota Bontang dan di kantor BPPTPM Kota Bontang(bukti T16, T17, T47 dan T48); Bahwa perwakilan dari Para Penggugat yang tergabung dalam ForumSejahtera ikut menghadiri Rapat pemeriksaan dokumen UKLUPL tanggal 23Juni 2016 meskipun keluar dari ruang rapat karena ada hal yang tidakdisepakati mengenai alur pembahasan (

PupukKalimantan Timur perihal perubahan izin lingkungan untuk kegiatanpembangunan pabrik NPK Chemical tanggal 4 Maret 2016; Bahwa berdasarkan bukti T12 sampai dengan T17 terurai pengumumanpermohonan Izin lingkungan kegiatan pembangunan pabrik Asam Fosfat, AsamSulfat, NPK Chemical/Diamonium Phosphate dan Pemurnian Gips tanggal 21Maret 2016 dan tergambar dokumentasi pemasangan pengumumanpermohonan Izin lingkungan kegiatan pembangunan pabrik NPK Cluster tahun2016 di lokasi tapak proyek, kantor BPPTPM

Pabrik NPK;Halaman 407 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Bahwa berdasarkan bukti PO87 sampai dengan P094 dan T35 sampaldengan T42 terurai penerbitan rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan olehWalikota Bontang tanggal 29 Desember 2016; Bahwa berdasarkan bukti PO95 sampai dengan P098, T43 sampai denganT48 terurai Walikota menerbitkan pengumuman penerbitan Izin Lingkunganobjek sengketa dan tergambar dokumentasi pengumuman izin lingkungan dilokasi tapak proyek, kantor BLH dan BPPTPM