Ditemukan 168 data
89 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, dan PertanggungjawabanPejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerahb.
207 — 70
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusatmaupun daerahb.
96 — 28
Terdakwa dalam menjalankan tugasnya menerima gaji darikeuangan negara, karena PT.Bank Jatim adalah perusahan daerahB UMD;Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti bahwa Terdakwa DEDYNUGRAHADI sehat fisik dan mentalnya serta telah cukup umur atau dewasa, hal tersebutterlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya persidangan, cara berbicara dan bertuturkata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yangsesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya
84 — 41
Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerahb. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana KerjaAnggaran Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada BadanPengawas untuk mendapatkan pengesahanc. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatpersetujuaan Badan Pengawasd. Membina pegawaie. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah.f. Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan.g. Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluarpengadilanh.
132 — 43
menjadi ruginya kKeuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara.101Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Penjelasan UmumUndangundang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidakdipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dansegala kewajiban yang timbul karena:a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertangungjawaban pejabatlembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerahb
1152 — 91
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawabanpejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahb).
76 — 120
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BadanHIm 125 Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2016/PN.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
95 — 49
Pembuatan Peraturan Perundang undangan daerahb. Pemberian UP dan PR, pembinaan penyelesaian komplikmasyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahHal. 149 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.
79 — 13
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006.c.
Marintek Jasa Utamasampai dengan pembayaran III dan IV per tanggal 30 Desember 2011 ;e Bahwa, dasar pelaksanaan tata kelola pencairan anggaran pelaksanaan kegiatanpemberian bantuan kapal bagi nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2011 antara lain :a PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Permendagri Nomor : 21Tahun
239 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkatpusat ataupun daerahb.
107 — 180
PP Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana T elahDiubah Beberapa Kali T erakhir dengan Permendagri Nomor :21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keduaatas Permendagri 13 T ahun 2006.c.
PP Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 T ahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana TelahDiubah Beberapa Kali T erakhir dengan Permendagri Nomor :21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keduaatas Permendagri 13 Tahun 2006.c.
45 — 7
Ayat (1) Huruf a; Pelaksanaan angaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut : hemat, tidak mewah, efisien, dansesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; Huruf b; efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerahb. Ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktiobukti yang sah untuk memperolehpembayaran.2.
71 — 15
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerahb.
64 — 16
Dapat Menerima atau menolak atas usulan peraturan daerahb. Mengusulkan hak inisiatif berupa pertauran daerahc.
142 — 40
akibat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalampenjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkantermasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a) berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara , baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb
129 — 90
PembuatanPeraturan Perundang undangan daerahb. Pemberian UP dan! PR, pembinaan penyelesaian komplikmasyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahKabupaten / Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 Mill(empat mill)c. Pemberian UP dan IPR penyelesaian komplik masyarakatdan pengawasan usaha pertambangan, operasi produksikegiatannya berada di wilayah kabupaten / Kota dan atauwilayah laut sampai dengan 4 milld.
35 — 4
Mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerahb. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatandan pemberhentian Direksi.90c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerjayang diajukan oleh Direksi.d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca danperhitungan Rugi Laba.e.
57 — 10
CPNS Tahun 1998 di Sekertariat Daerahb. PNS Tahun 1999 di Sekertariat DaerahTahun 2002 s/d 2007 di BAPPEDATahun 2008 s/d 2009 di Sekertariat DPRDTahun 2009 s/d sekarang di BAPPEDAe Bahwa Struktur jabatan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah :e Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Ir. Mudjidin, MMe Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Srie Lesminingsih, SE, M.Sie Kasubag Program Moh.
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
98 — 23
PA adalah EDI DAMANSYAH selaku Sekretariat Daerahb. KPA adalah PAKHRUDDIN selaku kepala Bagian AdministrasiPerlengkapan.c. PPK adalah M. TEGUH AVIANTARA selaku KasubagPengadaand. PPTK adalah Sdr. RACHMADIAN ELFAN.e. Ketua PPHP adalah YUDHA ARIANDA selaku kasubag analisakebutuhan.i.
86 — 69
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kab.