Ditemukan 168 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juni 2016 — DEDY NUGRAHADI ;
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
87 — 28
87 — 28
Terdakwa dalam menjalankan tugasnya menerima gaji darikeuangan negara, karena PT.Bank Jatim adalah perusahan daerahB UMD;Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti bahwa Terdakwa DEDYNUGRAHADI sehat fisik dan mentalnya serta telah cukup umur atau dewasa, hal tersebutterlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya persidangan, cara berbicara dan bertuturkata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yangsesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya
Register : 05-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS Tanggal 21 Desember 2016 — Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST.
122 — 39
122 — 39
menjadi ruginya kKeuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara.101Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Penjelasan UmumUndangundang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidakdipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dansegala kewajiban yang timbul karena:a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertangungjawaban pejabatlembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerahb
Register : 27-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK Tanggal 23 Maret 2017 —
82 — 38
82 — 38
Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerahb. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana KerjaAnggaran Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada BadanPengawas untuk mendapatkan pengesahanc. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatpersetujuaan Badan Pengawasd. Membina pegawaie. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah.f. Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan.g. Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluarpengadilanh.
Register : 27-05-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam Tanggal 3 Oktober 2016 — - dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si
72 — 108
72 — 108
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BadanHIm 125 Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2016/PN.
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- RINO LANDE, ST
1017 — 91
1017 — 91
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawabanpejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahb).
Register : 10-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 27/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - YESAYA TEKKAY,S.Pd.M.H
77 — 126
77 — 126
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Register : 09-01-2016 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 29/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - SULEMAN PUANG LANGIâÃÂÃÂ, SH
57 — 31
57 — 31
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.TPK/2016/PT MKS Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI IDRIS SYUKUR Diwakili Oleh : RICHARD K PATANDIANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
81 — 40
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
81 — 40
Pembuatan Peraturan Perundang undangan daerahb. Pemberian UP dan PR, pembinaan penyelesaian komplikmasyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahHal. 149 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
76 — 13
76 — 13
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006.c.
Marintek Jasa Utamasampai dengan pembayaran III dan IV per tanggal 30 Desember 2011 ;e Bahwa, dasar pelaksanaan tata kelola pencairan anggaran pelaksanaan kegiatanpemberian bantuan kapal bagi nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2011 antara lain :a PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Permendagri Nomor : 21Tahun
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015 Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan
- DEDI WAHYUDI (Pemohon)
lawan
- NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
54 — 16
54 — 16
Dapat Menerima atau menolak atas usulan peraturan daerahb. Mengusulkan hak inisiatif berupa pertauran daerahc.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
103 — 180
103 — 180
PP Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana T elahDiubah Beberapa Kali T erakhir dengan Permendagri Nomor :21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keduaatas Permendagri 13 T ahun 2006.c.
PP Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahb. Permendagri Nomor 13 T ahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana TelahDiubah Beberapa Kali T erakhir dengan Permendagri Nomor :21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keduaatas Permendagri 13 Tahun 2006.c.
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
115 — 77
115 — 77
PembuatanPeraturan Perundang undangan daerahb. Pemberian UP dan! PR, pembinaan penyelesaian komplikmasyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahKabupaten / Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 Mill(empat mill)c. Pemberian UP dan IPR penyelesaian komplik masyarakatdan pengawasan usaha pertambangan, operasi produksikegiatannya berada di wilayah kabupaten / Kota dan atauwilayah laut sampai dengan 4 milld.
Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 67/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS Tanggal 9 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan IR. ABD. RACHMAN TINRI, M.SI
134 — 40
134 — 40
akibat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalampenjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkantermasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a) berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara , baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb
Putus : 04-07-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM Tanggal 4 Juli 2013 —
31 — 4
31 — 4
Mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerahb. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatandan pemberhentian Direksi.90c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerjayang diajukan oleh Direksi.d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca danperhitungan Rugi Laba.e.
Putus : 06-07-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1788/ Pid.B/ 2010 /PN PLG Tanggal 6 Juli 2014 — I dr. Agustria Zainu Saleh, Sp.OG (K) bin Sulaiman
II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG(K) bin K.H. Daud Rusydi
218 — 46
218 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkatpusat ataupun daerahb.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm Tanggal 5 Maret 2013 —
41 — 7
41 — 7
Ayat (1) Huruf a; Pelaksanaan angaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut : hemat, tidak mewah, efisien, dansesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; Huruf b; efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerahb. Ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktiobukti yang sah untuk memperolehpembayaran.2.
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
59 — 15
59 — 15
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerahb.
Register : 28-04-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 1 Agustus 2016 — BUDIYANTO H.DATU ADAM
51 — 10
51 — 10
CPNS Tahun 1998 di Sekertariat Daerahb. PNS Tahun 1999 di Sekertariat DaerahTahun 2002 s/d 2007 di BAPPEDATahun 2008 s/d 2009 di Sekertariat DPRDTahun 2009 s/d sekarang di BAPPEDAe Bahwa Struktur jabatan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah :e Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Ir. Mudjidin, MMe Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Srie Lesminingsih, SE, M.Sie Kasubag Program Moh.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
76 — 69
76 — 69
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kab.
Register : 24-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
95 — 23
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
95 — 23
PA adalah EDI DAMANSYAH selaku Sekretariat Daerahb. KPA adalah PAKHRUDDIN selaku kepala Bagian AdministrasiPerlengkapan.c. PPK adalah M. TEGUH AVIANTARA selaku KasubagPengadaand. PPTK adalah Sdr. RACHMADIAN ELFAN.e. Ketua PPHP adalah YUDHA ARIANDA selaku kasubag analisakebutuhan.i.