Buah Batu), KabupatenBandung bersumber adanya Akta Hibah No.770/PPAT/1984, tanggal 5September 1984 yang berdasarkan putusan perkara perdata Nomor188/Pdt/G/2015/PN.Blb, tertanggal 22 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) telah terbukti telah dipalsukan dankarenanya telah dinyatakan batal ;Bahwa perlu ditegaskan, berdasarkan Akta Hibah No.770/PPAT/1984,tanggal 5 September 1984 yang telah dipalsukan, seolaholah H. SiradKosasih alias H.

oleh PEMBANTAHberdasarkan dari Akta Hibah No.770/PPAT/1 984, tanggal 5 September 1984yang berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 188/Pdt/G/2015/PN.Blb,tertanggal 22 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) telah terbukti dipalsukan dan telah dinyatakan batal, sehinggaberakibat hukum penguasaan dan pemilikan PEMBANTAH atas tanahsawah objek sengketa cacat hukum dan tidak sah sehingga harusdinyatakan batal, sehingga dengan demikian kwalitas PEMBANTAH dalambantahan a quo

2.250.000,00Rp2.250.000,00Rp11.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp11.250.000,00Rp 2.250.000,00Rp 2.250.000,003) Gaji bulan November 2019 Rp 2.250.000,004) Gaji bulan Desember 2019 Rp 2.250.000,005) Gaji bulan Januari 2020 Rp 2.250.000,00Jumlah = Rp11.250.000,00Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Para Penggugat/upahproses kepada Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulanSeptember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki Kekuatan hukumtetap (inkract

Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Para Penggugat/upahproses kepada Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulanSeptember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract van gewisjde);Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1220 K/Pdt.SusPHI/2020Dalam Pokok PerkaraPrimer :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2.

talak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalah talakbain sughro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jikakeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Utr.yang telah diputus secara Verstek pada hari Senin pada tanggal 28 Maret2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde).18. Bahwa perihal Tentang Syarat Mengajukan Perlawanan (verzet) ini yangmenjadi dalil Pelawan (Tergugat) terhadap dasar pertimbangan yuridis untukmengajukan Verzet lebin banyak terfokus mengupas perihal PokokPerkara yang mana didalamnya sesungguhnya telah memasuki ranahpembahasan materiil.

Utr.tertanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) dan harus dianggap benar (res judicata pro veritate accipitur).Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI36.Bahwa terhadap dalil Pelawan (Tergugat) khusus adanya transferan uangdari Pelawan (Tergugat) kepada Terlawan (Penggugat) yang didalilkankisaran antara sebesar Rp 20.000.000 Rp 70.000.000 adalah keharusandan keniscayaan bagi seorang Suami (Ayah) sebagai Kepala Keluarga.Justru, apabila hal tersebut

ini, akantetapi Pelawan (Tergugat) semestinya mengajukan Gugatan PembagianHarta Bersama (GonoGini) dan BUKAN Perlawanan (verzet).Bahwa Terlawan (Penggugat) tetap berpegang teguh untuk berpisah(berceral) dari Pelawan (Tergugat) sebagaimana tertuang pada PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde)dan harus dianggap benar (res judicata pro veritate accipitur).Bahwa ibarat sebuah cermin yang telah

Perkawinan beserta peraturanturunannya adalah acuan dasar yuridis, baik secara formil dan materiil bagiTerlawan (Penggugat) untuk mengajukan Gugatan Perceraian melalui KantorPengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga terbitnya Kutipan Akta PerceraianNomor 40/JU/PC/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang didasari oleh PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tertanggalHalaman 37 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI45.46.47.48.28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

dialami Penggugat, Tergugat berkewajibanmembayar kepada Penggugat hakhaknya berdasarkan ketentuan Pasal164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

Surabaya;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukankegiatan pembangunan di atas "obyek tanah sengketa, sembil menungguputusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract

Rekonpensi / Pemohon Konpensi telah melalaikankewajiban sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib,maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi wajib melunaskannafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / PemohonKonpensi pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi denganrincian sebagai berikut :b.1 Nafkah lampau / tertinggal diperhitungkan sejak bulan Juni2019 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkract

Bahwa Termohon sejak ditinggalkan dari bulan Juli 2018 sampai Mei2019 telah melalikan sebagai seorang suami dan nafkah yang harusdibayar oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor: 2849/Pdt.G/2019/PA.Grte Nafkah lampau / tertinggal diperhitungkan sejak bulan Juni 2019sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract vangewisjde) perharinya Rp 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah).e Nafkah idah yang diperhitungkan per harinya Rp 200.000

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayartuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi olehPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yaitu berupa :e Nafkah lampau / tertinggal diperhitungkan sejak bulan Juni 2019sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract vangewisjde) perharinya Rp 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah).e Nafkah idah yang diperhitungkan per harinya Rp 200.000, (DuaRatus Ribu Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp200.000, = Rp 20.000.000

memenuhi isi putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukummembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang telahmengakibatkan Para Penggugat secara materiil dan immateriil terganggu,maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim apabila perkara initelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Nomor 2105 K/Pdt/2016(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinyaapabila tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);6.

Bahwa pengadilan negeri hubungan industrialAtindak pidana korupsi bengkulumengeluarkan surat keterangan No 0O9/S.KET/2015/PN bengkulu dengantenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang para pihak dalamperkara tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum dengandemikian keputusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap(INKRACT VAN GEWUSDE) copi surat keterangan terlampir;8.

yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri bengkulu melaluisurat keputusan NO 36/PDT.G/2013/PN bengkulu dan surat keterangan NO09/S.KET/2015/PN bengkulu tanggal 21 maret 2015 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (INKRACT VAN GEWWSDE);3.

dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain sughro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jikakeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanHalaman 2 dari 10 Putusan PHI Nomor 13/Padt.SusPHI/2021/PN Pdghukum tetap (inkract van gewij/sde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.

Maka dari itu PenggugatRekonpensi meminta nafkah lampau Madhiyah yang belum dipenuhi olehTergugat Rekonpensi, yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai perkara inidiputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) sebesar Rp. 1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan di bayar secara tunai dan sekaligus ; .

Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi ; Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (NafkahMadhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Desember 2011 sampaiperkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract), sebesarRp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan, dibayar secara tunaidan sekaligus ; Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Mutah wayjib sebesarRp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) dibayarkan

Uang penggantianhak lain = 15% x Rp.45.900.000, =Rp. 6.885.000, +JUMLAH = Rp. 52.785.000,12.Bahwa semenjak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2018,maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat dan Tergugat II harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde).

Putusan Selauntuk memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il membayarkan gajiPenggugat/upah proses kepada Penggugat sampai dengan diajukannyagugatan perkara a quo ke pengadilan sejumlah Rp.10.800.000, (Ssepuluhjuta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Posita angka 12 diatas, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat dan Tergugat II tetapmembayarkan gaji Penggugat/ upah proses kepada Penggugat setiapbulannya terhitung sejak bulan Mei sampai dengan perkara a quo memilikikekuatan hukum tetap (inkract

Bulan ~ Rp. 10:808:000,Total = Rp. 10.800.000,Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II tetap membayarkan gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejakbulan Mei 2018 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract van gewisjde);DALAM POKOK PERKARAPRIMER1.Zs3.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat sebelum di PHK, statusnya secara hukumadalah sebagai karyawan tetap Tergugat dan Tergugat II;Menyatakan tindakan Tergugat melakukan

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhnkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

secara verstek ;Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalakbain sughra maka Termohon tidak mempunyai hak ruju tetapi Termohon harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Pemohon jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkract

Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.

secara verstek;Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalakbain sughra maka Termohon tidak mempunyai hak ruju tetapi Termohon harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Pemohon jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkract

Menghukum pemohon kasasi/Penggugat/pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / inkract, namuntanggal 13 Maret 2017 Syarif Zuber (incasu) dalam perkara inimelakukan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh MahkamahAgung RI No.804 PK/Pdt/2017 dengan amar: Menolak permohonan Peninjauan Kembali A.

kepemilikan Tergugat sudah diuji oleh 2 (dua) lembagaPeradilan, oleh karena itu sekali lagi mohon Majelis Hakim menolakdalildalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Ill telah melawanhukum.Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8 haruslah ditolak karena:Mengenai status kepemilikan tanah Tergugat III dengan alas hak buktiSHM No.8210/2007 Jo. akte jual beli No.141/2007 sudahdipertimbangkan dan sudah dinilai oleh Majelis Hakim dalam PerkaraNo.167/Pdt/2014/PN.PLG sampai ditingkat Peninjauan Kembali dansudah inkract

PLG yang sudahdipertimbangkan sampai tingkat Kasasi gugatan Syarif Zubir ditolak,sehingga Tergugat Ill cukup dengan membuktikan putusanputusanyang sudah inkract tersebut, dengan demikian tidak ada alasan hukumbagi Penggugat untuk minta agar SHM No. 8210/2007 dan akte jual beliNo. 141/2007 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak adakewajiban Tergugat Ill untuk menyerahkan tanah sengketa kepadaPenggugat yang nyatanyata Penggugat bukan sebagai pemilik yangsah;Bahwa terhadap dalil Penggugat poin

Penggugat;Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalakbain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkanuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract