tugas panitia ; Bahwa saksi mengatakan anggota senat seluruhnyaantara 28, 29 orang ; Bahwa saksi mengatakan statuta merupakan aturantertinngi di Universitas ; Bahwa saksi mengatakan ia pernah melihatAnggaran Rumah Tangga Yayasan USI ; Bahwa saksi mengatakan bab V Pasal 16 (BuktiP6) tidak satupun statuta itu merupakan hirarkhiperaturan yayasan karena itu masih draf dan belumdisyahkan dan tidak berlaku ; Bahwa saksi mengatakan senat bisa meeliminerkeputusan panitia karena senat melakukan pemilihandan pemiihan

Sanggamara dalamtahapevaluasidengan alasan tidak mengajukan SPT Tahunan tahun 2018 dikategorikansebagai Perbuatan/tindakan Post Bidding yaitu tindakanmenambah,mengurangi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkandalam dokumen pemiihan, yakni Dokumen Pemilihan = Nomor5/15/22852864/2020 tanggal 14 Januari 2020 untuk PengadaanPembangunan Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) yang dikeluarkan olehTergugat sendiri sebagai Pokja Pemilihan;Bahwa Post Bidding dalam Pasal 1 ayat 39 Peraturan Menteri PekerjaanUmum

urgen dan terdesak oleh waktu yang sangatmerugikan Penggugat (paket LUKASANGEL) sebagai peserta dalam mengikutiPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo 2013 tanggal 8 Juli2013 mohon Penundaan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiKab aten Nagekeo Tahun 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda proses Pemiihan

Bahwa kemudian Tergugat III menerbitkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten tertanggal 17 Desember 2015 Nomor 067/KptsKPUKab 004.435240/2015, yang menyatakan Memutuskan menetapkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan HasilPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;Kesatu Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun2015.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yangditerbitkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang PauhDua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Penggugat memperoleh285 (dua ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan calon KeuchikGampong Blang Dua Kecamatan Julok atas nama Ilyas memperoleh suara261 (dua ratus enam puluh satu) suara, dikarenakan yang dijadikansebagai pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak, makaPenggugat merupakan Keuchik terpilih yang sah dalam Pemiihan KeuchikGampong

PTUNSRGTIVTVTVITVIlTVIIITIXsesuai dengan aslinya);Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:190/KPU.ProvBtn/VI/2014, Perihal Surat Permohonan tanggal19 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Komisi Pemilinan Umum Provinsi Banten Nomor:190/KPU.ProvBtn/VI/2014, Perihal Surat Permohonan tanggal19 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor :194/KPUProv015/V1/2014, Perihal Mohon Arahan tanggal 20Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Berita Acara Komisi Pemiihan

harusmemberitahu ke Pemenang;Bahwa tidak ada kewajiban dari PPK normatifnya untuk memberitahu sikapPPK ini atas berita acara hasil pemilinan dari Pokja kepada Penyedia jasa;Bahwa dari awal mula lelang tidak ada normatif yang mengatur hubunganhukum kewajiban dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan

Mengumpulkan, menelaah, menganalisis dan mengevaluasiBahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan PengawasanPemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 untukmemperoleh keyakinan bahwa sumber dana kegiatan Panitia pengawasPemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan Umum Presiden dn WakilPresiden Tahun 2014 merupakan lingkup keuangan negara.Bahwa Surat keputusan penunjukan pejabat pengelola anggarankegiatan, untuk menentukan

Perkantoran berupasewa gedung/kantor, sewa meubleair dan sarana kerja, sewakendaraan operasional dan sewa peralatan perkantoran dan kegiatanOperasional PPL berupa dukungan Operasional PPL (transport danATK) dengan jumlah dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaankegiatan sebenarnya.Halaman 132 dari 262 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Ahli menerangkan Pengelolaan Dana Kegiatan PengawasanPemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan

BendaharaPengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2014 menerangkan bahwatugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Mneteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Bahwa Ahli menerangkan metode pengelolaan keuangan Dana KegiatanPengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam RangkaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan

2013 adalahsangatlah merugikan Penggugat karena mestinya sebelum Keputusan Bupati Kudustersebut terbit sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu kecurangan kecurangan serta pelanggaran yang dilakukan pada saat sebelum, pada saatpencoblosan dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa tersebut yang dilakukanoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila hal tersebut dilakukan terdapatkemungkinan Penggugat menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa tersebutatau setidak tidaknya dapat dilakukan pemiihan

UndangundangNomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.Dari uraian tugas dan kewenangan Tergugat tersebut, maka jelas bahwa Tergugat ( KPU Kota Palembang ) adalah penyelenggara Administrasi Negara yangmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusatmaupun di daerah khusus mengenai penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Legislatif,Pemilu Presidan maupun Pemilu Kepala Daerah Kabupatan / Kota di seluruhIndonesia, dengan demikian Tergugat merupakan Badan / Pejabat Tata UsahaNegara Khusus Pemiihan

peraturan ini, Peraturan DPD RI No 1tahun 2017 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi.Dengan demikian, Putusan MA sudah dijalankan lewat forum terhormat diSidang Paripurna DPD RI dan sekaligus dilakukan perubahan tatib barudengan menghilangkan pasalpasal yang dipermasalahkan.Bahwa walaupun menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2011tentang Hak Uji Materiil ketentuan Peraturan DPD RI No 1 Tahun 2017tentang Tata Tertio masih hidup dan berlaku, namun untuk kKesempurnaandasar hukum pemiihan

dinyatakan tidak berlakulagi.Dengan demikian, Putusan MA sudah dijalankan lewat forumterhormat di Sidang Paripurna DPD RI dan sekaligus dilakukanperubahan tatib baru dengan menghilangkan pasalpasal yangdipermasalahkan;Halaman 136 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 129/G/2017/PTUNJKT31.32.33.Bahwa walaupun menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2011tentang Hak Uji Materiil ketentuan Peraturan DPD RI No 1 Tahun2017 tentang Tata Tertib masih hidup dan berlaku, namun untukkesempurnaan dasar hukum pemiihan

berkaitan dengan hal ini Panitia pilkadespada sudah merespon dan menjelaskan kepada Penggugat namun Penggugat tidakpuas karena bagaimana mungkin Panitia Pilkades menganggap hal tersebutpengelembungan karena apa yang disangka penggelembungan oleh Penggugatberbeda dengan berita acara pemungutan suara dimana saat pembuatan beritaacara dilakukan atau dilaksanakan didepan orang banyak sehingga terpenuhi asas akuntabilitasnya ;Bahwa 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat tidak menandatangani Berita Acarahasil pemiihan

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepadaCamat sebagai bagian dari Panitia Pemiihan Kabupaten. 3. Pendelegasian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara bernenjang,dimana Camat terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisikepada BPD dan panitia pemilihan untuk memfasilitasi penyelesaianperselisihan hasil pemilihan kepala desa. C. Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 4.

Akan tetapi tidak ada pemiihan oleh DPR karena belum Pemilu.Halaman 64 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTKemudian Presiden mengeluarkan aturan. Jadi boleh melanggar tetapi melihatpada alasannya;Bahwa yang namanya aturan itu harus berjenjang, dari aturan yang tinggisampai dengan peraturan yang paling rendah. Pada Undang Undang RI Nomor11 tahun 2012 luar biasanya tidak mengenal peraturan vonisvonis.

Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telahmembentuk keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Morowali Periode 20182023 sebagaimanaKeputusan Komisi Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor:233/PP. 06Kpt/O05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 222/PP.06Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLKpt/O5/KPU/III/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim SeleksiCalon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

SBY.Bahwa tugas saksi sebagai koordinator mengecek perlengkapan darisaksi karena yang dibutuhkan 10, menerima laporan kalau ada laporandari saksi saya kalau ada halhal yang harus diselesaikan bersama yangmengharuskan lapor ke panitia ; Bahwa saksi juga mengawasi proses penghitungan dan sebagaikoordinator pindahpindah, karena masingmasing papan sudah adasaksi dari saya; Bahwa pada saat proses pemiihan datang dilokasi TPS, Pertamamenjemput kotak suara dan surat suara di Polres kemudian membawake TPS

Putusan Nomor 83/G/2020/PTUNJKT.Mengingat yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa dalam rangka menjalankan ketentuan yang diatur didalam Dokumen Pemiihan dan Perpres 16/2018, maka sudahjelas tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukanoleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;f. KeterbukaanTergugat dalam menyelenggarakan tugastugasnya, termasukdalam menerbitkan Objek Sengketa, selalu dengan penuhketerbukaan.

Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 1tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk PenyelesaianPerselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik PartaiDemokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemiihan Umum Tahun2019, diberi tanda bukti T.III S/d VII78.

karenatidak ada Juklak baru lagi dimana tidak ada dalam aturan Partai Golkar;B ahwa masalah Pergantian Antar Waktu kalau dalam Partai harus melihat 2(dua) nama yang diusung oleh Partai Golkar dalam Juklak Tahun 2015,maka apabila Pak Watai sudah almarhum harus melihat Kader Golkaryang ada di Juklak yaitu Herman Yoku, maka seharusnya Herman Yokuyang harus diangkat karena sesuai dengan Juklak Tahun 2015; ahwa Pieter Gusbager pada waktu mengikuti seleksi Wakil BupatiKeerom belum menjadi kaders) ahwa dalam pemiihan

keberatan karena saat kami terima surat itusemua dalam waktu yang sangat mepet, semua dikejarkejar waktunya.Jam 9.00 kami terima surat jam 13.30 kami sudah harus hadir sedangkankita mau kumpulin orang tidak gampang jadi kami hanya bisa menghubungikirakira yang bisa kami hubungi ;Halaman 90 dari 119 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUNJKT Bahwasaksi sudah 4 kali mengikuti pemilihan Ketua RW, pertama PakFredy dilanjutkan dengan Pak Rahmat2 periode dan Pak Rizal Sabata dandari 4 kali pemilihan RW pada jaman pemiihan