Btm.sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah;Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehatnasehat kepadaPenggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapiPenggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, danPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh Surat KeteranganNomor 190/BKPSDM/PPKA.1/X/2020 untuk melakukan perceraian dari atasannya;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang

Memperhatikan seluruh dalil dalil gugatan pada poin 1 sampaidengan poin 16 adalah kabur (kurang subyek / subyek kurang lengkap); Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh tergugat 1 (Kepala DesaSukarara) dimana Kepala Desa Sukarara memperoleh obyek sengketakarena jabatan Kepala Desa Sukarara; yang diperoleh atas dasar SuratHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT.MTR.2.Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014Tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang Tercantum dalamNeraca Pemerintah

Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat mendekati Bus waykemudian kembali ke pos dan menghubungi petugas PPKA (PemimpinPerjalanan Kereta Api) selanjutnya Terdakwa kembali ke perlintasanKA untuk mengatur lalu lintas bersama Terdakwa DENI SAHBUDIN; Bahwa waktu Terdakwa menerima telepon PJL (Penjaga JalanLintasan) Industri yang memberi tahu ada rangkaian Lok KA Senja UtamaSolo yang akan melintas perlintasan Gunung Sahari dari arah Timur keBarat/ dari Kemayoran mau ke Stasiun Kampung Bandan, TerdakwaDENI

Bahwa setelah kejadian Terdakwa KOIRUL AMRI sempat mendekatiBus way kemudian kembali ke pos dan menghubungi petugas PPKA(Pemimpin Perjalanan Kereta Api) juga memberitahu Terdakwa DENISAHBUDIN telah terjadi tabrakan selanjutnya Terdakwa DENI SAHBUDINdan Terdakwa KHOIRUL AMRI kembali ke perlintasan KA untuk mengaturlalu lintas;9.

No. 102/PDT/2016/PT/MTRtanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luastanah pecatuyang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa, luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa BagekPayung adalah seluas +2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan SKBupati Lombok Timur tersebut

No. 102/PDT/2016/PT/MTRBahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa,luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa BagekPayung adalah seluas + 2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan SKBupati Lombok Timur tersebut hanya dua Kepala Dusun yang berada diDesa Bagek Payung yang letak tanah dan subaknya sama.

Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luastanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luastanah pecatuyang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa, maka luas tanah pecatu semua Kepala Dusun DesaBagek Payung adalah seluas +2.910 Ha (2 Hektar 91 are), sedangkanberdasarkan

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013, perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk Pemilukada Tahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)47. Berita Acara Penyerahan Berkas No.:900/1206/DPPKA/2013 tanggal 21 Juni tahun 2013.48. 1 ( satu ) lembar kwitansi untuk keperluan hibah pemilukada untuk KPU Kabupaten Bartim (Honor Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan), sebesar Rp. 400.345.000; tanggal 9April 2013 dari Sobirin selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan, yang menerima H.

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013,perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk PemilukadaTahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)Berita Acara Penyerahan Berkas No.:900/1206/DPPKA/2013 tanggal 21Juni tahun 2013.1 ( satu ) lembar kwitansi untuk keperluan hibah pemilukada untuk KPUKabupaten Bartim (Honor Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan),sebesar Rp. 400.345.000; tanggal 9April 2013 dari Sobirin selakuBendahara Pengeluaran Bantuan, yang menerima H.

Dau/LSPembiayaan/PPKD/2012 Tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp.6.000.000.000,00; yang Dananya dari Kode Rekening1.20.00.00.6.2.1.01.02 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada;ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);Daftar Penguji Nomor : 004/DAU.BTL/DPSP2D/2013 Tanggal 8 Februari203 sebesar Rp. 6.000.000.000,00; ditanda tangani oleh PembantuBUD, Kepala Dinas PPKA dan BUD;Kwitansi Bendahara PPKD Kabupaten Barito Timur TA. 2013 Tanggal08/02/2013 Untuk Kegiatan Pemilinan Kepala Daerah dan

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013, perihal: MohonHalaman 74 dari 129 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2017/PN Pik47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.5/7.58.59.60.diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk Pemilukada Tahun Anggaran 2013,tanggal 4 Februari 2013.

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013,perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk PemilukadaTahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)47.Berita Acara Penyerahan Berkas No.:900/1206/DPPKA/2013 tanggal 21Juni tahun 2013.48.1 ( satu ) lembar kwitansi untuk keperluan hibah pemilukada untuk KPUKabupaten Bartim (Honor Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan),sebesar Rp. 400.345.0000; tanggal 9April 2013 dari Sobirin selakuBendahara Pengeluaran Bantuan, yang menerima H.

Zuhri Lubis SE, MAPBahwa benar Dalam Pengadaan Mesin Pengolah Sampah (Mesin Pencacah) prosespencairannya adalah sebagai berikut:Setelah Saksi menerima danmemeriksa Kontrak /Dokumen dari iobu EnnyDerlina, Saksi membuatSurat Penyediaan Danauntuk Dinas PPKAKemudian setelah SuratPenyediaan Danadikeluarkan oleh DinasPPKA maka Saksi membuatSurat Perintah Membayar(SPM) yang diserahkan jugake Dinas PPKAKemudian Dinas PPKA akanmengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana(SP2D)Setelah itu. uang = akanlangsung

masuk ke rekeningrekanan tanpa melalui SaksiJadi Dinas PPKA langsung membayar ke rekanan melalui rekeningBank SUMUT.Bahwa benar Kalau yang Saksi ketahui tidak boleh dicairkan dana dalam ketidaksesuaian barang dengan Kontrak namun Saksi tidak mengetahui kalau PengadaanMesin tersebut tidak sesuai Spesifikasi Kontrak.

Berdasarkan Berkas dan Dokumen73Pengadaan yang diserahkan kepada Saksi telah lengkap dan memenuhi syarat untukdicairkan karena itulah Saksi melakukan Pembuatan Surat SPP dan SPM ke DinasPPKA, agar Dinas PPKA membayarkan Pengadaan tersebut kepada rekananlangsung.bahwa benar Pembayarannya tidak saksi yang menyerahkan kepada rekanan,Saksi hanya membuat dan melengkapi berkas agar Dinas PPKA melakukanPembayaran.Bahwa benar SAPARWIN SIREGAR juga menyuruh Saksi membuat SPP dan SPMnamun Saksi tidak langsung

SerdangBedagaidan terbitlah SP2D dan ditransfer oleh PPKA ke rekening CV. RubenJaya yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Sadr.M. Zuhri Lubis,SE,M.Ape Bahwa Benar terdakwa menelpon sdra. Johannis Dollar Sinuhaji, ST untukmelinat Mesin Pencacah Sampah sama saudara Joni Panjaitan yang ditunggunya di Medan, keesok harinya sdra.

Kantor Lingkungan HidupKabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan agar dapat mencairkanAnggaran/Dana Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organiksebesar Rp.504.900.000, (lima ratus empat juta sembilan ratus riburupiah) atas permohonan pembayaran yang diajukan ManotarMarbun selaku Direktur CV.RUBEN JAYA.Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2012 terdakwa Drs.SAPARWIN SIREGAR memerintahkan kepada Meni MariatiNapitupulu,AMD untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor: 18.32/660/SPM/2012 dan Dinas PPKA

Penomoran dan agenda selanjutnya diajukan ke PPKA Kabupaten Sangihe ;IV. Pada Dinas PPKA Surat Perintah Membayar (SPM) dokumen permintaantersebut diproses dan diterbitkan SP2D ;25V. Dari dokumen yang ada (terlampir SP2D) diajukan kembali ke SKPD untukmendapatkan cek tunai yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD danKepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe ;VI. Cek tersebut ditukar untuk diuangkan melalui Bank Sulut Cabang Tahuna ;VII.

Membuat Buku dan LPJ dan diajukan ke SKPD PPKA ;= Bahwa saat terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran,pada UPT Dinas Dikpora Kecamatan Tamako, ada pemberiantunjangan umum kepada tenaga fungsional khususnya tenagafungsional Pendidikan pada UPT Dinas Dikpora KecamatanTamako yang mulai diberikan sejak bulan Januari 2006 sampaidengan bulan Juni 2008, namun jumlah keseluruhannya terdakwalupa ;Bahwa tidak tahu ketentuan yang mendasari pemberian tunjanganumum tersebut ;Bahwa sumber dana untuk pemberian

Bahwa yang mengajukan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015adalah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu yaitu M. Sofyan, SE.,dimana tujuan untuk mengusulkan Perwal Nomor 36 A Tahun 2015tersebut untuk mencairkan tunjangan beban kerja pegawai pada DinasPPKA Kota Bengkulu yang belum terbayar dari bulan Januari 2015sampai dengan Juli 2015. Bahwa perubahan perwal 36 diajukan oleh terdakwa selaku kepaladinas PPKA pada tanggal 4 september 2015, akan tetapi disposisi/Acc oleh Sekda tanggal 3 mei 2016.

Bahwa pada saat pengajuan Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND /2015 tanggal 04 September 2015 tersebut dilampirkan juga PeraturanWalikota dan juga Nota Dinas dari PPKA serta berkasberkas lainnyaPutusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl = Halaman 30 dari 140 Halamanyang terkait dengan Peraturan Walikota yang akan dibuat.

:Bahwa saksi adalah Kepala bidang anggaran di DPPKA kotaBengkulu.Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendaharapengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharanpada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,2. Sekretaris : Muhamad Nazar,Putusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl = Halaman 46 dari 140 Halaman3. Bendahara pengeluaran : Yulian,4.

:Bahwa saksi adalah Kepala seksi pelaporan DPPKA Kota Bengkulu.Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendaharapengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharanpada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:Putusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl = Halaman 51 dari 140 Halaman1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,2. Sekretaris : Muhamad Nazar,3. Bendahara pengeluaran : Yulian,4.

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pak SOFYAN SelakuKepala Dinas PPKA Kota Bengkulu, kenapa Saksi dimasukkan dalamPeraturan Walikota menerima Tambahan Penghasilan BerdasarkanBeban Kerja mengingat Saksi ada juga menerima di bagianSekretariat Daerah. Dan menurut Kepala Dinas Pak SOFYAN, saksiboleh menerima karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota.

Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;

- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA

NOPRIZAL AZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor: 0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (Satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai/ Sekretaris Dinas PPKA

NOPRIZAL AZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor :0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai /Sekretaris Dinas PPKA

NOPRIZAL AZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJNomor : 0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan PasarKota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak WalikotaTanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA

Belanja DaerahNomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor :0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (Satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar KotaTanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai /Sekretaris Dinas PPKA

NOPRIZAL AZHARI;3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7Desember 2015;5 (lima) lembar Pengesahan Pertangungjawaban BendaharaPengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJGU/SAH/2015 Atas SPJNomor : 0012/DKP/SPJGU/2015, tanggal 31 Desember 2015;1 (Satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan PasarKota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015,tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada BapakWalikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA

Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luastanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luastanah pecatu yang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa, luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa BagekPayung adalah seluas +2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan

Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luastanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luastanah pecatuyang dikuasai olen Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa, luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa BagekPayung adalah seluas + 2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan

Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luastanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luastanah pecatu yang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian TanahTanah Pecatu YangTercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur KepadaPemerintah Desa, maka luas tanah pecatu semua Kepala Dusun DesaBagek Payung adalah seluas +2910 ha(2 hektar 91 are), sedangkanberdasarkan

Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka GubenurJawa Barat menyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / wargaDesa Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan HibahRumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan itu dituangkan dalam AlokasiAnggaran Belanja Hibah yang akan disampaikan kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk dibahas dan dituangkan dalam NotaKesepakatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKA

) Tahun Anggaran 2013.Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat PengelolaKeuangan Anggaran (PPKA) yang kemudian dituangkan dalam PeraturanGubenur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam Pasal 3 ayat (2)11Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) point(d) khusus untuk Belanja Hibah yaitu sebesar Rp. 5.350.065.225.090, (limatriliyun

Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka Gubenur Jawa Baratmenyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / warga DesaAstanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan Hibah RumahTidak Layak Huni (Rutilahu), dan itu dituangkan dalam Alokasi AnggaranBelanja Hibah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Jawa Barat untuk dibahas dan dituangkan dalam NotaKesepakatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKA

) Tahun Anggaran 2013.e Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat PengelolaKeuangan Anggaran (PPKA) yang kemudian dituangkan dalam PeraturanGubenur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam Pasal 3 ayat (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) point(d) khusus untuk Belanja Hibah yaitu sebesar Rp. 5.350.065.225.090, (limatriliyun

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menuruthukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PejabatPengelola Keuangan Anggaran (PPKA) yang kemudian dituangkandalam Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal17 Desember 2012 tentang Anggaran

tidak terduga;Bahwa untuk proyek yang menggunakan dana tidak terduga, biasanyakontrak kerja, SK pencairan dana dan SMPK baru dikeluarkan setelahproyeknya berjalan;Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab atas proyek tersebutadalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan Penggugat,denganTergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P17 karenatidak pernahdiajak oleh atasan Saksi menghadiri pertemuan tersebut;Bahwa dalam proyek Penggugat tersebut belum, ditunjuk PPKA

HARAPAN JAYA dan penandatanganberkas tersebut tidak dihadapan saksi.Bahwa dokumen berita cara serah terima pekerjaan sementara tersebut dibuatdan ditandatangani sebanyak 5 rangkap dan masingmasing diserahkankepada : Dinas PPKA Pemko Tanjung Balai Panitia PHO.

) lalu Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) / Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) An.SUMIRAN, SH.Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diajukan ke pihak Bank SumutCab.

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.3. Tahap Ill, pembayaran sebesar 86, 60 % dari prestasi pekerjaan dengandilampiri : Berita Acara pembayaran,Halaman 237Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdn Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan. Foto dokumentasi pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.Halaman 238Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdn3.

ABDUL AZIS, MM, dimana untuk prosesakhir pencairan dana tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (PPKA) Kota Tanjung Balai, sedangkan carapembayarannya melalui pihak Bank yaitu dananya ditransfer ke rekeningperusahaan Terdakwa yaitu atas nama CV.

Nusa Tenggara Barat);Bahwa kami Para Penggugat (ahli waris PE TJALI) memintanya kembalikepada Tergugat melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karenatanah obyek sengketa terletak diwilayah hukum Pemerintah KabupatenLombok Timur;Maka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, denganSuratnya Nomor : 028/68/PPKA/2010, yang isinya menyatakan kalautanah obyek sengketa bukan merupakan Asset Daerah danmemerintahkan kepada Tergugat 1, agar menyerahkan tanah obyeksengketa kepada Para Penggugat,

Kota Balam (Alm.TOCHERSY AH, S, Sos.)Ketua : Kadis PPKA Kota Balam ( ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WANABDURRAHMAN, S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO, S.H.,MH.)Anggota : Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hi. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni ; Kepala Dinas Pasar (Sdr Drs. KHARIANANWAR, M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung ; (Sdr. Drs.

Kota Balam (Alm.TOCHERSYAH, S, Sos.)Ketua : Kadis PPKA Kota Balam ( ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WANABDURRAHMAN, S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO, S.H.,MH.)Anggota : Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hi. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni ; Kepala Dinas Pasar (Sdr Drs. KHARIANANWAR, M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung ; (Sdr. Drs.

TOCHERSYAH, S,Sos.)e Ketua : Kadis PPKA Kota Balam ( Sdri.ZAIDI RINA, SE, Me Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set.Kota Balam (Sdr. WANABDURRAHMAN, S.H., M.H.)e Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan danDistribusi (KADI KUSWOYO, S.H., MH.)e Anggota : Unsur Dinas / Instasi yangmembidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hi. NOORMANSYAH, M.Si. )e Anggota ; Unsur terkait, yakni ; KepalaDinas Pasar (Sdr Drs. KHARIAN ANWAR,M.M.)e Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B.Lampung ; (Sdr. Drs.

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013, perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk Pemilukada Tahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)47. Berita Acara Penyerahan Berkas No.:900/1206/DPPKA/2013 tanggal 21 Juni tahun 2013.48. 1 ( satu ) lembar kwitansi untuk keperluan hibah pemilukada untuk KPU Kabupaten Bartim (Honor Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan), sebesar Rp. 400.345.000; tanggal 9April 2013 dari Sobirin selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan, yang menerima H.

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013,perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk PemilukadaTahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)Berita Acara Penyerahan Berkas No.:900/1206/DPPKA/2013 tanggal 21Juni tahun 2013.1 ( satu ) lembar kwitansi untuk keperluan hibah pemilukada untuk KPUKabupaten Bartim (Honor Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan),sebesar Rp. 400.345.000; tanggal Q9April 2013 dari Sobirin selakuBendahara Pengeluaran Bantuan, yang menerima H.

Dau/LSPembiayaan/PPKD/2012 Tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp.6.000.000.000, yang Dananya dari Kode Rekening1.20.00.00.6.2.1.01.02 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada;ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).Daftar Penguji Nomor : 004/DAU.BTL/DPSP2D/2013 Tanggal 8 Februari203 sebesar Rp. 6.000.000.000, ditanda tangani olen Pembantu BUD,Kepala Dinas PPKA dan BUD.Kwitansi Bendahara PPKD Kabupaten Barito Timur TA. 2013 Tanggal08/02/2013 Untuk Kegiatan Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil

Dau/LSPembiayaan/PPKD/2012 Tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp.6.000.000.000, yang Dananya dari Kode Rekening1.20.00.00.6.2.1.01.02 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada;ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).Daftar Penguji Nomor : 004/DAU.BTL/DPSP2D/2013 Tanggal 8 Februari2013 sebesar Rp. 6.000.000.000, ditanda tangani oleh Pembantu BUD,Kepala Dinas PPKA dan BUD.Kwitansi Bendahara PPKD Kabupaten Barito Timur TA. 2013 Tanggal08/02/2013 Untuk Kegiatan Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil

Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013, perihal: Mohonditerbitkan SPD Dana Cadangan Untuk Pemilukada Tahun Anggaran 2013,tanggal 4 Februari 2013.

ISRAK TANTAWIJAUHARLIS.Ip;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Selong danbenar keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait kasus tukar guling tanahPecatu Desa Apitaik tahun 2007 dan pada saat kejadian tukar guling tersebutSaksi belum bertugas pada bidang pengelolaan aset pada Dinas PPKA LombokTimur karena Saksi masuk dibidang aset pada bulan Januari 2011;48Bahwa tugastugas Saksi sebagai Kepala Bidang Pengelolaam

Pringgabaya tanggal 10 januari 1954Foto copy DaftarInventaris Tanah Pecatu desa Apitaik tahun 2008 tanggal 15Nopember 2008 ;Foto copy Data asset Pemerintah kabupaten Lombok Timur tahun 2003(Lingkup Sekretariat daerah) ;Foto copy Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AssetPemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 028/545/PPKA/2013 tanggal18 Nopember 2013 ;Foto copy Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 800/020/PPKA/2014 tanggal 9Januari 2014 perihal : Persetujuan Penghapusan Tanah Pecatu ;Foto

Pringgabaya tanggal 10 januari 1954;Foto copy DaftarInventaris Tanah Pecatu desa Apitaik tahun 2008 tanggal 15Nopember 2008 ;Foto copy Data asset Pemerintah kabupaten Lombok Timur tahun 2003(Lingkup Sekretariat daerah) ;Foto copy Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AssetPemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 028/545/PPKA/2013 tanggal18 Nopember 2013 ;Foto copy Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 800/020/PPKA/2014 tanggal 9Januari 2014 perihal : Persetujuan Penghapusan Tanah Pecatu ;Foto

Hak dan Kewajiban para pihak ;15.Bahwa sesuai dengan PKB di perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat Pasal 36 ayat (2) mengenai Tunjangan Hari Raya yang berbunyi:"Besar Tunjangan Hari Raya adalah sebesar 1 X upah sebulan + TunjanganMasa Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja ;Denga rumusan perhitungan untuk Tunjangan Hari Raya yang telahdisepakati dan terlaksana adalah sebagai berikut :THR (Tunjangan Hari Raya) adalah : upah total + TMK + PPKa) Perhitungan TMK ( Tunjangan Masa Kerja ) adalah10 % dari

Waskita hilang pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di proyek Tol PPKA Seksi 4 PTWaskita Karya Persero Tbk Divisi VI Desa Arisan Buntak Kab OKI. Bahwa besi yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut tidak diperjualbelikan pada khalayak umum dan besi tersebut hanya milik dariPT.Waskita dan ada merknya CBS yang berada setiap batang besi behel. Bahwa besi yang diangkut oleh para Terdakwa sebanyak lebih kurang 1(satu) Ton. Bahwa besi tersebut masih digunakan oleh PT.

Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyamelakukan pembayaran atas dasar fakta hukum pada huruf d di atasyakni untuk menjalan tugas yang diinstruksikan dan hal inipun dilakukandengan turut serta menandatangani semua dokumen yang telah dibuatdan telah diverifikasi kKebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selakuPPTK, oleh Saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan olehsaksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dantanggung jawab masingmasing sesuai prinsip pemisahan kewenanganantara

individu ataupribadi (liability pribadi/fautes personalles) sebagaimana yang berlakusebagai prinsip dalam hukum pidana (Vide Kaidah Hukum dalam PutusanMARI No. 572 K/PID/2004 Tgl. 12 Februari 2004), sebab:Pertama, semua dokumen yang turut~ ditandatangani olehTerdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses pencarian dana, adalahdokumendokumen yang dibuat dan telah diverifikasi Kebenarannya olehsaksi Predy Tangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selakuBendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA

No. 1055 K/Pid.Sus/201720.pertimbangan Judex Facti yang keliru sebab semua dokumen yangditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah dibuat dan diferifikasikebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK dan saksiSukaniati, SP selaku bendahara pengeluaran serta saksi Rusmiatiselaku PPKA;e. Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diriTerdakwa;f.

Sekda danhal ini pun dilakukan dengan turut serta menandatangani semua dokumenyang telah dibuat dan diverifikasi kebenarannya oleh saksi FrediTangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selaku BendaharaPengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas,kewenangan dan tanggung jawab masingmasing sesuai prinsippemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yangmenerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur pentingdalam sistem pengendalian intern yang ditetapkan

yangtidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan ataumemperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertaiperbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan ataumemperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut;MAKABerdasarkan fakta dimana semua dokumen yang ditandatanganiTerdakwa adalah dokumen yang telah dibuat dan telah diverifikasikebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh SaksiSukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiatiselaku PPKA