Ditemukan 1773 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : SURYA SUSANTO alias TJOE KI HONG Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : SJAHJATRIA SUDARMAN Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : SUTRISMAN SUKINAH Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MARDJAN SARONAMIHARDJA Diwakili Oleh : VENNY ROMATUA DAMANIK, S.H., M.A.
Terbanding/Tergugat IV : HARYO PADMOASMOLO
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS SITI MUSNAROH, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
184 — 108
(Turut Tergugat I) (Bukti P 4);Bahwa dari Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004, dapatPenggugat ketahui seolaholah telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat1, padahalRUPSLB tidak pernah ada karena Penggugat tidak pernah ada/hadirdalam RUPSLB dan juga tidak pernah mendapat undangan untukhadir dalam RUPSLB tersebut.Bahwa dari Akta Nomor 97 tentang Berita Acara PT Antar JasaPratama Agung tanggal 28 Pebruari 2004 tersebut, dapat diketahuibahwa Penggugat dan Tergugat Il, Ill
, IV dan V seolaholah telahhadir dalam RUPSLB dan menghadap Notaris sebagaimana terdapatpada halaman 1 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telahmenghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri saksisaksi yang sama yang akan disebut dalam akhir akte ini:I.
Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat V yang telahmembuat Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004 tentang Berita AcaraHalaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt/2021/PT.DKIRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Antar JasaPratama Agung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;3.
2004 , namun ditolak oleh Majelis Hakim ;Bahwa Pembanding / Tergugat juga keberatan tentang pertimbanganMajelis Hakim yang meragukan kebenaran Beriat Acara RUPSLB akta no.97 tanggal 28 Februari 2004 dikarenakan berkaitan dengan panggilan baikmelalui Surat maupun iklan kepada para pemegang saham untuk mengikutiRUPSLB tersebut .
, sesuai bunyi dalam Akta tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara iniadalah apakah Penggugat / Terbanding hadir dalam RUPSLB sebagaimanaAkta No. 97 tanggal 28 Februari 2004 yang dibuat Notaris Hilda SariGunawan ,SH.
1232 — 537
Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. Sebesar 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dalam Rapat tersebut ;3.
Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPSLB Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;5. Memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini ;6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.216.000 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/PerubahanSusunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;b.
KESATU DAN RUPSLB KEDUA PTKEDAUNG INDUSRIAL, LTD.
Para Termohon juga tidakmenunjuk satu wakil bersama untuk mewakili para ahi waris dalamhal ini Para Termohon untuk menghadiri RUPSLB Perseroan.Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkan persyaratankuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupun RUPSLBKedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Bahwa diketahui oleh Para Pemohon bahwa ketidakhadiran ParaTermohon dalam RUPSLB Perseroan salah satunya adalahdisebabkan karena penyelesaian pemisahan
Jakarta Barat untuk menetapkan kuorumkehadiran dan pengambilan keputusan untuk RUPSLB PT KedaungIndustrial, Ltd.
Brt.menyelenggarakan RUPSLB Kesatu yaitu pada tanggal 20 Juli 2016 danRUPSLB Kedua yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 dari PT.
264 — 184
Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.
Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.
., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.
RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.
tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.
154 — 56
RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.
berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.
diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.
Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.
Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.
Terbanding/Penggugat I : MAICHIARDSHEN
Terbanding/Penggugat II : CITRA HARTONO
Terbanding/Penggugat III : WONG JOHN JUADI
244 — 108
DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.
Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.
Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.
., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.
Tuan Thomas pada RUPSLB PT.
PT Balaraja Bisco Paloma
Termohon:
PT SURYA CAKRA SEJAHTERA
111 — 59
MENETAPKAN :
- Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya ;
- Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagai berikut :
- Pengesahan Pemberhentian Direksi dan Komisaris ; dan
- Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru ;
- Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :
- Pengesahan Pemberhentian Direksi dan Komisaris ; dan
- Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru ;
- Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkan penetapan ini
- Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB)
- Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERMOHON;
- Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepada Kementrian Hukum dan HAM RI;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.526.000,00.
810 — 482 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran
atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.
Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.
Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.
Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.
1576 — 729 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.
Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.
Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.
Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.
2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.
Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.
Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.
Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.
Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.
142 — 194
Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.
terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan
Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.
untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.
Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.
LIM LIE IE
Termohon:
1.HENDRA SUSILO
2.GIMIN PRAMANTO CONG
60 — 56
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:
1).
Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;
- Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
- Melakukan perubahan Direksi;
- Melakukan Perubahan atas saham;
- Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk
Terbanding/Penggugat : H. PERDANA ALAMSYAH
180 — 143
Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.
TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.
TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.
TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.
Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.
PT PERKASA ENERGY
Termohon:
1.INDIRATI TANU TANTO
2.PT. WIRA KENCANA
62 — 59
MENETAPAKAN
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
- Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
- Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:
- Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.
Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;
- Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perkasa Energy adalah paling sedikit (satu perdua) atau setengah dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
- Menolak permohonan Pemohon selain dan
166 — 14
Prima Jaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri dengan korum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah dengan agenda sebagai berikut :A.
Hal-hal lain yang diusulkan oleh para Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).3. Menetapkan rapat umum pemegang saham tersebut diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Penetapan ini diputuskan, dengan tenggang waktu Pemberitahuan / Undangan kepada para Pemegang Saham lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari, tidak termasuk hari, tanggal pemberitahuan/undangan dan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).4.
PMJ).Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tersebut diatas akan diadakanpada :1 Hari/tanggal : Senin, 17 Desember 2007.2 Waktu : 09.30 Wib s/d. selesai.3 Tempat : JLTanjung Duren Barat III/50, JakartaBarat 11470.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut diatas para pemegang saham lainnya yaitu Bpk.Tan Sardiono pemilik 30%saham serta selaku Komisaris Utama PT. Prima Jaya Mandiri dan PT. PratamaMulti Graha pemilik 30% saham PT.
Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Prima Jaya Mandiri.26 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk memintaizin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakanRapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (BuktiP2)Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007(Bukti P10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal04 September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.
PrimaJaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.
262 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan
Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku
, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.
Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.
)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
567 — 291
strong>Dalam Eksepsi
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:
1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
3.
Bahwa unsur Perbuatan itu harus melawan hukum dalam perkaraa quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yangberisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksidan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham ) nomor02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAKSAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan ketentuan sahnya penyelenggaraan RUPSLB yang telahdisyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN,khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruhpemegang
Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap,Khususnya Mengenai Sahnya RUPSLB dan Akta PernyataanKeputusan RUPSLB Tergugat Pasca RUPSLB dan Akta AktaPernyataan Keputusan RUPSLB Tergugat yang dipersoalkandalam Surat Gugatan, Hal Mana MenimbulkanPertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan13. AktaAkta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC (Tergugat I) yangtelah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:a.
(Eksepsi Litis Pendentis)Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalahuntuk menyatakan tidak sahnya RUPSLB PT SSC sebagaimanadituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 02 / Mei2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 / Mei 2020; dan (iil)Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 08 / Juni 2020; kami mohon agarYang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermatipokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR.
Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalampenyusunan dokumen dokumen RUPSLB PT SSC.> Bahwa sebelum membuatkan akta atas RUPSLB saksimenerangkan kepada Terdakwa (i.c.
SSC, SementaraHadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPSLB Sama Sekali Tidakakan Mempengaruhi Keputusan RUPSLB PT. SSC;Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPSLB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.
94 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.
Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.
No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.
No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS
237 — 110
Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;
Dikembalikan KepadaTonia MitraSejahtera, selanjutnya saksi KALB MULIAWAN membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutip darikonsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja diKantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas namaPT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi KALB MULIAWAN menghubungisaksi ARDYANSAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas nama PT.
TONIA MITRA SEJAHTERA tersebutatas petunjuk terdakwa, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutipdari konsep Notulen RUPSLB yang ada di laptopnya saat masih bekerjadi Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRASEJAHTERA, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSAHdan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
Luar Biasa (RUPSLB)PT.
,setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yangada di laptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
1.SUHARMI
2.ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA
3.ARRIZQINA ALFIANINGRUM (diwakili oleh sdri Suharmi)
4.SUPRIYADI
Termohon:
MUHAMAD BASIR
85 — 51
- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.
- Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
- Perubahan Modal Dasar Perseroan
- Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
- Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
259 — 55
- Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara dengan mata acara rapat sebagai berikut :
- Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka.
- Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :
- Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak
- Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara berdasarkan penetapan ini;
- Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Patra Power Nusantara untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;
- Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Faktanya, RUPSLB PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.
RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitan izinpenyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.
Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT.
dari Pemohon kepada Direksi danKomisaris Termohon untuk diselenggarakannya RUPSLB.
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27Juli 2018 dan RUPSLB PT.
Arie Ismail Warsodoedi,
Tergugat:
PT. Borobudur Menara Indonesia Pertama,
122 — 76
Bahwa dalam Akta 12 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham.6. Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borobudur Menara IndonesiaPertama (Minutes Of Extraordinary General Meeting Of Shareholders PT.Borobudur Menara Indonesia Pertama) (untuk selanjutnya disebut sebagaiBerita Acara RUPSLB) yang memuat juga Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil Surat KuasaMemberikan Kuasa yang digunakan kuasa Penggugat untuk hadirdalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.
Bahwa hasil RUPSLB telah dituangkan dalam Akta oleh ViniSuhastini, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuangdalam Akta RUPSLB No.12/2019;27. Akta RUPSLB No. 12/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, Notaris di Bekasi, sebagai pihak pembuatAkta RUPSLB No.12/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No.12/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.
RUPSLB No. 12/2019 (quad non);46.