untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali danPutusan Pengadilan Pajak a quo, pokok sengketa adalah koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Jenis Alat Berat dan Besar;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

Karena itu bahwa objek sengketaa quo secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat(4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, serta tidak terdapat faktafakta hukum yang dapatdijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas KepastianHukum, Asas Tertiob Penyelenggaraan Negara, Asas Profesional, danAsas Ketidakberpihakan;Menimbang

., makaAkta Jual Beli tersebut adalah Akta Jual Beli yang TIDAK SAH atauCACAT HUKUM, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaidasar penerbitan balik nama dalam Objek Sengketaa quo. JikaTergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan terdapatAkta Jual Beli atas nama HARUNA, MA., maka dapat dipastikanbahwa Akta Jual Beli di PPAT tersebut adalah Akta Jual Beli yangTidak Sah atau Cacat Secara Hukum.

berdasarkan Akta yang cara pemindahanhak atas tanah tersebut diperoleh dari orang yang tidak berwenang. atausetidaktidaknya Akta yang tidak sah menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan adanya fakta bahwa Pemohon balik nama tidakmenyertakan Akta Jual Beli PPAT atau setidaktidaknya akta Jual BeliPPAT yang dijadikan dasar penerbitan balik nama adalah Akta Jual Beliyang tidak sah atau cacat secara hukum, maka tindakan TergugatSEHARUSNYA MENOLAK penerbitan balik nama dalam Objek Sengketaa

sengketa a quo pun tidak termasuk KTUN yangdikecualikan Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa,diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (naturlijke persoon) danTergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketaa

quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakahesensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketaa quo murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara ;Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1. bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 154/III/K.T/1991, tanggal 25Maret 1991, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HajiAndi Massarappi, telah terjadi jual beli atas sebidang tanah denganSertipikat

TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 September2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketaa

Serta,berdasarkan Explanatory Notes untuk Harmonized Commodity Descriptionand Coding System (Harmonized System) atau Catatan Penjelasan untukBuku Tarif Kepabeanan, bahwa 15.18 kelompok (2) juga meliputi proseshidrogenasi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar atas ekspor Palm Wax ke negara tujuan BR Brazil yangdiberitahukan dalam PEB Nomor: 026760 tanggal 19 Februari 2014diklasifikasi masuk pos tarif

terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Januari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketaa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor KEP00647/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak yang tidak disetujui PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

Ngai (anak) memperoleh 1/3 dari sisa harta peninggalan; Bahwa dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan adakepentingannya yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketaa quo, baik dari segi nilainilai yang harus dilindungi hukum maupun darisegi tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan a quo, sesuaiketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa

merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 huruf (e) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak termasuk dalampengertian keputusan tata usaha negara menurut UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaa

kemudian dicoret dan diganti menjadi atasnama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika namun pada halaman 3 dan 4yang dipergunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi baik terhadapdata yuridis dan data fisik maupun terhadap status buku tanah dan halhallainnya tidak terdapat perubahan (peralinan hak) dari Perseroan TerbatasBanjar Gawi Makmur kepada Doktoranda Rachmi Etika hal ini bertolakbelakang dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa permohonanpendaftaran hak Milik Nomor 3007/Kelurahan Cempaka (objek sengketaa

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.b) Kekeliruan atau ketidak tepatan pertimbangan hukum Judex Facti jugaberkaitan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa ...Tergugatjuga tidak bisa menyerahkan warkah berupa permohonan penerbitanSertipinak Hak Mailik No.3007/Kelurahan Cempaka (objek sengketaa quo), hal ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumdalam putusan dimaksud, sebab Pemohon Kasasi telah menyampaikanbukti berupa T.3 (Surat

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah menyalahisegi substansi materiil maupun segi formil prosedural sehingga tindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960....dan objek sengketaa quo dinyatakan cacat yuridis oleh sebab itu harus dibatalkan (hal. 30Putusan).Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak berdasar, sebab faktatelah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan Judex Facti,berkaitan dengan

Kronologis, Fakta dan Data Hukum Terkait Sengketaa. bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan keberatan dilampiriBukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 000134/JB/KBR/2013 tanggal 01Februari 2013;b. bahwa berdasarkan Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Peraknomor S1097/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 04 Februari 2013 keberatanditerima sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan tanda terimapermohonan keberatan tanggal

Permohonan / SaranBerdasarkan uraian tersebut diatas, ferbukti dan tidakterbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalammemberitahukan tarif barang yang dipermasalahkan, danTerbanding telah menetapkan KEP428/WBC.10/2013 tanggal 28Maret 2013 sesuai ketentuan sehingga TERBANDING memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketaa quo kiranya berkenan memberi putusane Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya,e Menguatkan Keputusan TERBANDING nomor : KEP428/WBC.10

PUTUSANNomor : 96/B / 2018 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yangmemeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradalam tingkat banding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya ,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA (eeJAYUS ISNADI, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di

Putusan Nomor 1842/B/PK/Pjk/2021yang lazim dipakai di Indonesia, dan tidak ada kerugian selisin kurs sebesarRp 4.757.852.000,00, sebagaimana yang disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar terdapat kerugian selisin kurs atas pembayaran dividen atauloss from foreign exchange nett yang dilakukan Pemohon Banding padatanggal 28 September 2016 ?

Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00914/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00027/541/17/051/19,tanggal 26 April 2019, yang tidak disetujui oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

Putusan Nomor 119 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketaa quo menyangkut masalah keperdataan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketaa.

Putusan Nomor 1426 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingtidak setuju dengan penetapan nilai pabean Terbanding atas PIB Nomor:074448 tanggal 08 Februari 2018;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar atas impor barang berupa Kitchen Ware: Frypan Baik, Barudan Kitchen Ware: 7 Holes Cake Pan Baik, Baru, Negara asal China PIBNomor: 074448 tanggal O08 Februari 2018, Pemohon

sebagai PNStidak berarti Tergugat telah memberikan harapan kepada Penggugatwalaupun telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukumtetap pada tahun 2011, namun Tergugat hanya menunggu waktu kapanTergugat akan menerbitkan keputusan tentang pemberhentian tidakdengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, dan hal tersebut tidakbisa disamakan dengan Asas Pengharapan yang Wajar, dan Tergugatsudah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa; Bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketaa

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47751/PP/M.III/13/2013 tanggal 17 Oktober 2013 terkait sengketaa quo, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);b.

Bahwa perbuatan tergugat yang tetap mempertahankandan tidak berkeinginan untuk menyerahkan objek sengketaa quo kepada penggugat, meskipun telah diupayakansecara kekeluargaan melaui mediasimediasi baik melaluipihak pemerintah setempat maupun melaui pihakpihakkeluarga namun kesemuanya tidak membuahkan hasilhingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri 9.