., China, sehingga disimpulkanbahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau Third Party/Third Country invoicingsehingga atas importasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif bea masuk dalamrangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (ACFTA);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalamkeputusan keberatan Nomor: KEP2353/KPU.01/2011 tanggal 23 Mei 2011 denganalasan penggunaan Form E untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk atasimportasi yang Pemohon

,China, sehingga disimpulkan bahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau ThirdParty/Third Country invoicing sehingga atas importasi tersebut tidak dapatmenggunakan tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (ACFTA);bahwa menurut Pemohon Banding penggunaan Form E untuk mendapatkanpreferensi tarif bea masuk atas importasi yang Pemohon Banding lakukan sudahmengikuti ketentuan dalam PMK No. 235/PMK.01 1/2008 tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Tarif

samasama berasal dari satu negara(China), sehingga tidak termasuk kategori The Third Party/Country Invoicing;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Vitasweet Acesulfame K dan Vitasweet Sucralose (pos1 dan Pos 3) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 060158 tanggal 18 Februari2011 dengan pos tarif 2935.00.0000 dan 2932.99.9000 mendapat preferensi tarifdalam rangka skema

Kreditor Konkuren dan Kreditor lain yang belum terdaftar dalam prosesPKPU, dengan skema pembayaran sebagai berikut:PT FKS Multi Agro Tbk dengan nilai tagihan sebesar Rp.9.314.178.022,(sembilan milyar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluhdelapan ribu dua puluh dua rupiah) bertahap selama 60 (enam puluh)bulan dengan grace period selama 2 (dua) bulan.Halaman 8 dari 28 hal. Putusan PKPU No. 308/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

Akan dilakukan pembayaransebesar Rp.46.160.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus enampuluh juta Rupiah), dengan skema sebagai berikut:. Pembayaran Pertama sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliarRupiah) akan dibayarkan pada tanggal 04 Mei 2021.ll. Pembayaran Kedua sebesar Rp.41.160.000.000,00 (empat puluhsatu miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan dibayarkan palinglambat pada tanggal 26 Juli 2021.iit.

Debitor dengan Para Kreditor sewaktuwaktu dapat menyepakatiperubahan ketentuan skema pembayaran sebagaimana yang ditentukandalam penanjian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim. Ketentuanpemenuhan kewajiban yang diatur di dalam Revisi KetentuanPemenuhan tersebut akan menggantikan ketentuan pemenuhankewajiban yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian antara ParaKreditor dan Debitor tersebut.PASAL 6KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)1.

Akan dilakukan pembayaransebesar Rp. 46.160.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus enampuluh juta Rupiah), dengan skema sebagai berikut:. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliarRupiah) akan dibayarkan pada tanggal 04 Mei 2021.ll. Pembayaran Kedua sebesar Rp. 41.160.000.000,00 (empat puluhsatu miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan dibayarkan palinglambat pada tanggal 26 Juli 2021.iii.

,selaku Kreditor Separatis, Para Pihak akan tunduk pada ketentuanPasal 291 UUK.(2) Debitor dengan Para Kreditor sewaktuwaktu dapat menyepakatiperubahan ketentuan skema pembayaran sebagaimana yang ditentukandalam penanjian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim.

digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi karena PIB Nomor 036674 tanggal 21Desember 2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakanpembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa atas importasi Pemohon Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Desember2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakan pembebanan tarif beamasuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding denganalasan karena atas importasi Pemoho Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Succes Limited;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal5 Desember 2012 diketahui bahwa nama pemasok yang tercantum adalah Shen Zhen BestHome Limited;bahwa berdasarkan halhal tersebut, importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 036674tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form ENomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Beadan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP000053/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 14Januari 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagiandari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages,Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5Desember 2012 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project;Bahwa pihakpihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. DasarDasarHalaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1415/B/PK/PJK/2017pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Kpts2751/BP00000/2002S0 tanggal 04 Desember 2002tentang KontrakKontrak Berjalan (Existing Contracts);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas keadilandan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelaksanakan keseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNGberdasarkan pada ketentuan yang bersifat khas demi kelangsunganpenerimaan Negara bersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut: REGULATOR< 2002: Pertamina2002 sekarang: BPMigas/SKK Migas PSC Agreemento> TRUSTEE LACCOUNT UU No.8/1971UU No.22/2001PP No.42/2002KepBPMigas No. Kpts2751/BPO0000/2002SOKepMen ESDM 1869K/10/MEM/2007PaymentLNG BUYERSte Payment(100%)(Excl. VAT)PaymentRequest(100%)(Excl. VAT) DToTaAuChevronoavico mpomesia Processing Agreement $F) UE) WLa AWorid Class Energy CompanySHARE HOLDERS=s*PERTAMINAInvoice +Tax InvoiceGASPRODUCER?

Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas;2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG;3. PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajak kepadaPertamina (fungsi Joint Management Group) atas nama Pemerintah.Selanjutnya Pertamina membayar PPN atas jasa pengelolaan LNGkepada PT Badak NGL Co.;.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukandengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

E133713121311203 tanggal 26 April 2013 diragukankebenarannya karena Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil bukanlah jenis barangyang menggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 5%.bahwa PIB Nomor: 013938 tanggal 15 Mei 2013, Form E Nomor:E133713121311203 tanggal 26 April 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

menyatakanbahwa Form E Nomor: E133713121311203 tanggal 26 April 2013 tersebut adalahsah dan benar ditandatangani oleh Liu Jingjing dan semua material yang digunakandalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi PosTarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:013938 tanggal 15 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema

ACFTA dengan tarifbea masuk sebesar 5% Bebas 100%.MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China,Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor: 013938 tanggal 15 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.

Oleh karenanya,Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupaEmpty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif7010.90.9000, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis.1.

dan Cukai Nomor: KEP222/WBC.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPTNP Nomor: 001113/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 16 Mei 2013, danmenetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Empty GlassBottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 013938 tanggal 15Mei 2013 mendapat preferensi tarif skema

fasilitas preferensi tarif ACFTA.bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP6153/KPU.01/2013 tanggal 04Oktober 2013, berdasarkan penelitian, importasi Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MMyang diimpor dengan PIB Nomor: 292336 tanggal 18 Juli 2013 menggunakan Form Enomor E131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 yang berbeda tanda tangannyadenga spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehinggadiragukan keabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarifpembebanan bea masuknya dengan skema

S4284/KPU.01/2013 tanggal 05 September 2013 dan Surat Hebei EntryExitInspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor: 201388tanggal 28 Januari 2013, kedapatan bahwa tanda tangan pada Form E NomorE131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 adalah sah sehingga Form E NomorE131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 sah dan dapat diterima, oleh karenanyaatas importasi Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM yang diberitahukan dalam PIBNomor 292336 tanggal 18 Juli 2013 diberikan preferensi tarif skema

ACFTA denganpembebanan tarif bea masuknya sebesar 12.5% (Bebas 100%).Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor berupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China,klasifikasi pos tarif 7318.12.00.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor 292336 tanggal 18 Juli 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 12.5% (Bebas 100%).

Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atasbarang impor berupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China,klasifikasi pos tarif 7318.12.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 292336tanggal 18 Juli 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif beamasuk sebesar 12.5% (Bebas 100%).Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP6153/KPU.01/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP012407/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal31 Juli 2013, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporberupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China, klasifikasi pos tarif731 8.12.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 292336 tanggal 18 Juli 2013,mendapat preferensi tarif skema

DalamSurat tersebut PENGGUGAT mengajukan pula skema pembayaran hutang/penyelesaiankredit yang diinginkan PENGGUGAT hingga seluruh hutanghutangnya lunas.Bahwa dengan penuh itikad baik serta dalam rangka membantu meringankanPENGGUGAT dari hutanghutang yang membebaninya, maka TERGUGAT telahmenyetujui skema penyelesaian kredit yang diinginkan oleh PENGGUGAT melaluiSurat Nomor RCC.MKS/3241/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan perihal SuratPersetujuan Penyelesaian Kredit a.n CV Anugerah Atlantik (untuk selanjutnya

Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan keringanan pembayaran hutang dariTERGUGAT, PENGGUGAT justru dengan itikad tidak baik dan secara sengaja malahberhenti melakukan pembayaran sesuai dengan skema penyelesaian kredit yangdisepakati dan di atur dalam Surat Persetujuan a quo.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernahmenanggapi Surat dari PENGGUGAT adalah sebuah kebohongan, sekiranyaPENGGUGAT tidak mencoba untuk purapura lupa maka pada tanggal 14 November2016 TERGUGAT dengan itikad baik telah mengundang PENGGUGAT ke kantorTERGUGAT dan berupaya menjelaskan mengenai pos biaya lainlain yang munculkarena skema subrograsi hutang PENGGUGAT (hubungan antara PENGGUGAT,TERGUGAT dan JAMKRINDO).

hasil klaim TERGUGAT kepada JAMKRINDO atas hutang PENGGUGAT yangtelah macet.Bahwasanya TERGUGAT atas fasilitas kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat a quoyang diberikan kepada TERGUGAT telah dijamin oleh JAMKRINDO selaku Penjaminatas risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan kreditaquo.

:Penjaminan Hutang dengan Skema Subrogasi Debitur Bank JamkrindoPermohonan 7 Analisa oleh BankKreditPerjanjian T Surat PenawaranKredit Pemberian KreditPencairanKredit Halaman23dari41 Putusan No 145/Pdt.G/2016/PN PalBank order 1 PenerbitanVvPenjaminan sertifikatpenjaminanSertifikat penjaminan diterima bank Penagihan JP(Imbal JasaPremi)Kredit Macet /MenunggakKomponenHutang :Pokok PenagihanBunga Denda Pengajuan Klaim > PemeriksaanBiaya Lainnya berkas klaim(Diterima)Klaim Diterima

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2020Galvanized Steel Sheet In Coil (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)jumlah 16 coil negara asal Korea pada Pos Tarif 7210.30.11.00 denganpembebanan bea masuk sebesar 12,5% (MFN), adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu pemenuhan ketentuan untuk mendapatkanpreferensi tarif dalam skema ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA)terkait Form AK Asli yang diserahkan Pemohon Banding

pada saatpengajuan PIB dimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleafnotes sehingga tidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA danditetapbkan oleh Terbanding menjadi sebesar tarif umum (MFN),sehingga diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa beamasuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.167.609.000,00;tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kemballidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarifdalam skema ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) terkait Form AKAsli yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pengajuan PIBdimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleaf notes sehinggaHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2020tidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkan olehTerbanding menjadi sebesar tarif unum (MFN), sehingga diharuskanmembayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajakdalam rangka impor sebesar Rp.167.609.000,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh MajelisHakim sudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan

17 Januari2013, berdasarkan penelitian, importasi Tecstar Brand Pressure Cooker MDL No.TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yangdiimpor dengan PIB Nomor: 455024 tanggal 09 November 2012 menggunakan Form ENomor: E12470ZC33851217 tertanggal 02 November 2012 yang berbeda tanda tangannyadenga spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehingga diragukankeabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan beamasuknya dengan skema

TP900L and Spare Parts ofTP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIBNomor 455024 tanggal 09 November 2012 diberikan preferensi tarif skema ACFTA danditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 0%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporTecstar Brand Pressure Cooker MDL No.

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00,tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor 455024 tanggal 09 November 2012 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuaiMengingatMemutuskanlembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00 dikenakanpembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% sesuai dengan PIB Nomor 455024tanggal 09 November 2012;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00 sesuai PIB Nomor: 455024 tanggal09 November 2012 sebesar 0% dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA sehinggabea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan PaniteraPengganti sebagai

skema pembayaran sebanyak 18kali selama 18 bulan ke depan terhitung sejak Maret 2021 danditambah penawaran pembayaran angsuran/cicilan pertama di bulanMaret 2021 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

Namunpenawaran dan skema pembayaran itu tetap ditolak Penggugat melaluikuasanya.Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Perkara Nomor 766/Pdt.G/2020/PN. Jkt.

Pst.10.11.Bahwa dalam hal ini Tergugat telah menyampaikan sebanyak 4 (empat)kali penawaran damai berikut skema pengembalian uang secaracicilan/angsuran, namun tetap ditolak Penggugat melalui kuasanya.Bahwa sebaliknya Penggugat berdasarkan surat tertanggal 23 Februari2021 dan surat tertanggal 03 Maret 2021 yang menanggapi danmenjawab penawaran damai dan skema pembayaran Tergugat di atasdengan skema sebagai berikut:1.

Pembayaran angsuran sebesar Rp.101.097.860,00, (Seratus satujuta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah)dilakukan sebanyak 11 kali selama 11 bulan.Penggugat selama pertemuan mediasi hanya melakukan satu kalipenawaran berikut skema pembayaran tanpa penawaran lain sebagaialternatif dalam perkara aquo.Bahwa keempat penawaran berikut skema yang ditawarkan Tergugatpada Penggugat selama pertemuan Mediasi sebagimana Angka (8)Jawaban diatas, setelah Tergugat memperhitungkan secara cermat

Namun bagi Tergugat hal terpenting adalah cara bagaimanasetiap persoalan dan masalah dapat diselesaikan satu demi satusecara baik dan winwin solution melalui perdamaian dalam perkaraaquo.Bahwa berdasarkan seluruh penawaran berikut skema pembayaransebagaimana telah dijelaskan Tergugat pada Angka (8) dan (10) diatas, maka berdasarkan ittikad baik dan demi menjaga hubungankepercayaan (trust) dan bisnis yang berkelanjutan terhadap Penggugat,Tergugat menawarkan kembali skema pembayaran angsuran sebanyakHal

Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang samadengan pembebanan 5%, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNPsebesar Rp.18.025.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEANCHINA FREE TRADE AREA (ACFTA);bahwa atas importasi dengan PIB nomor 292199 tanggal 03 Agustus 2011 tidak berhakmendapatkan fasilitas Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema

ACFTA;bahwa Form E Pemohon Banding dapat digunakan untuk fasilitas tarif skema ACFTA adalahadanya perubahan Operational Certification Procedure (OCP) yang telah dilakukan ratifikasidengan Peraturan Presiden RI No.37 tahun 2011;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk PemohonBanding sesuai dengan PIB Nomor: 292199 tanggal 03 Agustus 2011 yang diberitahukan padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan atas importasiberupa importasi

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTAbahwa untuk pemberlakuan skema tarif ACFTA terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area(ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Prediden Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja mencenai Kerjasama

Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/MDAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, makauntuk SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagaiberikut :a. Pengertian by the time of shipment sebagaimana dimaksud ... dst;b.

Dokumen tersebut tidak/oukan merupakandokumen yang diajukan serta tidak diketemukan keterkaitan dengan barang yangdipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23/.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23 J.

Latar Belakang Skema LNG ProjectHalaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2016Skema LNG Project.Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagaiberikut: PSC Agreement teasREGULATOR eo> es< 2002: Pertamina 2002 sekarang: BPMigas/SKK Migas QTRUSTEE ic: GASACCOUNT PRODUCERUU No.8/1971 * A @& KASUU No.22/2001 Processing Agreement NEGARAPP No.42/2002 GasKepBPMigas No. Kpts2751/BPO00000/2002SO Payment NYKepMen ESDM 1869 (100%) asK/10/MEM/2007 (Excl.

Pembentukan PT ArunNGL Co dan PT Badak NGL Co lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema Project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyaHalaman 47 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2020dalam rangka impor (PDRI) atas barang impor 30% NYLON&70%RAYON TRICOT FLOCKING, 130140 GSM, 57/58, negara asal China,dengan PIB Nomor 065646, tanggal O5 Februari 2018, denganpembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), yang kemudian ditetapkanoleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi tarif bea masuk sebesar10% (MFN) karena tidak memenuhi ketentuan prosedural terkaitKetentuan Asal Barang (SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadidasar gugurnya SKA Form E tersebut.

Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2020(SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadi dasar gugurnya SKAForm E tersebut. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskanmembayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor sebesar Rp96.269.000,00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti, dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan a quo karena in casu penerbitankeputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidakdilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secaraterukur(rechtmatigheid van bestuur dan praesumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan atasimportasi dengan PIB Nomor 065646, tanggal 05 Februari 2018, denganmencantumkan tarif preferensi skema

ACFTA pada kolom 19 pada PIBdengan Form E Nomor E183307722470003, tanggal 23 Januari 2018,disampaikan telah melewati pukul 12.00 WIB pada hari berikutnya sejaktanggal penerbitan SPJM, sehingga tidak berhak mendapat fasilitaskepabeanan berupa preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengandikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% (MFN), dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan

, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean ChinaFree Trade Area (ACFTA) sehingga keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwa importasi dengan PIBNomor: 014206 tanggal 13 Februari 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk DalamRangka Skema

ACFTA karena Form E diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi kriteriaWO dari negara asal barang sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga impor 95 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengantarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 0%;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap buktibukti yang ada Majelisberketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Mbhgiaggtundang Nomor 14

dan Peraturan perundangundangan perpajakan;Mvfartyakdmn mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP732/WBC.10/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatanterhadap SPTNP001627/NOTUL/WBC. 10/KPP.01/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama PT XXXdan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 95 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIBdengan PIB Nomor: 014206 tanggal 13 Februari 2013 dengan tarif Bea Masuk dalam rangka Skema

Halaman 16 dari 73 Putusan Sela Nomor 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn.14.15.16.17.Bahwa dengan adanya skema baru tersebut, Para Penggugat menjadidirugikan yaitu hilangnya pendapatan Para Penggugat sebagaimanaperbandingannya ketika skema tersebut belum dirubah yang telahdiuraikan pada point 11 dan 13, maka Para Penggugat kehilanganpendapatannya dan jika dirataratakan adalah sebesar Rp.1.500.000,/minggu atau Rp. 6.000.000,/bulan;Bahwa dengan skema berlian atau kebijakan yang baru yang di buat olehTergugat sebagaimana

tersebut ratarata pengemudi (i.c Para Penggugat)memiliki tunggakan biaya sewa kendaraan kepada Tergugat sebagaimanayang termuat dalam isi somasi atau pemberitahuan yang disampaikan olehTergugat kepada Para Penggugat;Bahwa adanya tunggakan biaya sewa kendaraan tersebut adalah bukankarena unsur kesengajaan dari Para Penggugat melainkan karenaketidakmampuan Para Penggugat menjalankan skema baru tersebut, danapabila skema baru tersebut terus dipertahankan, maka sudah dapatdipastikan Para Penggugat tidak

Fakta lain bahwa Grab adalah pihak yang berkepentingan langsungdengan Para Penggugat dapat dicermati dalam Gugatan Para Penggugatsebagai berikut:Pada Angka 12 Gugatan Para Penggugat Halaman 9:Bahwa pada Bulan November 2019, Tergugat membuat keputusansecara sepihak (program skema berlian) yaitu: ....;Skema Berlian yang didalilkan Para Penggugat mengacu kepada program dariGrab kepada seluruh mitra pengemudi yang bergabung di dalam Aplikasi Grabtermasuk dalam hal ini Para Penggugat perkara a quo.

Mohon yang terhormatMajelis Hakim pemeriksa perkara a quo, untuk mempertimbangkan bahwasebenarnya Para Penggugat telan mengetahui klausul mengenalperubahan skema tersebut dan telah menyetujuinya;Halaman 48 dari 73 Putusan Sela Nomor 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn.42.Para Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Dalam Bentuk ApapunPara Penggugat mendalilkan dengan menggunakan hitunganilustrasibahwa Para Penggugat mengalami kerugian akibat pemberlakuan skemalama dan skema baru (vide Angka 11 Halaman 8 dan Angka 13

Para Penggugatmendalilkan bahwa dengan skema lama Para Penggugat mendapatkanpendapatan perminggu sebesar Rp. 1.125.000 (satu juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.895.000 (satu juta delapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) dan dengan skema lama Para Penggugatmendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 78.800 (tujuh puluhdelapan ribu) (vide Angka 13 Halaman 9 sampai dengan Halaman 10Gugatan Para Penggugat);Para Penggugat telah menguraikan perhitungan skema lama dan skemabaru

Size: 200X300CM, Packed IN 304 Bale Henan 200X300CM negara Skema ACFTA, sehingga diberlakukan

reteroactive check) seSurat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A tanjung Priok Nomor: S1491/KPU.01/2tanggal 17 April 2013 kepada HENAN EntryExit Inspection and Quarantine BureatThe People's Republic of China dan jawaban atau tanggapannya belum diterima;e bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas validitas OrCriteria pada form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmmaka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Madalam rangka Skema

Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 dan mohon agar dapat diberipreferensi tarif BM 0% dalam rangka Skema ACFTA mengingat barang yang dik:supplier Pemohon Banding yang lokasinya di China dan dikapalkan juga dari pelabudi China dan telah didukung dengan SKA atau Form E yang sah;bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani FE dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO:bahwa pendapat Pemohon Banding:bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA

Menteri Keuangan Non117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;bahwa anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cldalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan kof Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E;bahwa bahwa Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tdikeluarkan oleh negara pengekspor sesuai dengan aturan yang ada di nespengekspor;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengenaan Tarif Preferensi Bea Masuk DaRangka Skema

dengan PIB Nomor: 133324 tanggal 8 April 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif PreferBea Masuk Dalam Rangka Skema ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejyang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehirmenimbangMengingatMemutuskanimpor Carpet, Woven, Material: 80% Polyester 20% Cotton, Yarn Dyed, Size 200 xCM, Packed in 304 Bale Henan 200 x 300 CM dengan tarif Bea Masuk dalam ranSkema ACFTA sebesar

/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal permintaan pembayaran.6. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 26.700.000.000,-.7. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp97.900.000.000,-.8. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 April 2017 sebesar Rp74.760.000.000,-.9. 1 (satu) lembar surat PT Agrawisesa Widyatama Nomor :029/AG-T/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal perubahan skema

Bahwa terkait surat PT Agrawisesa Widyatama No. 029/AGT/2016 tanggal30 November 2016 mengenai perubahan skema pembayaran untukpercepatan penerbitan sertifikat, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN JKT.SELberdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

pembayaran untukpercepatan penerbitan sertifikat, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

Bahwa PT Agrawisesa Widyatama menyampaikan surat Nomor: 029/AG1/2016 tanggal 30 November 2016 terkait perubahan skema pembayaranpembelian lahan di Ds. Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kab.

, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

Agrawisesa Widyatama bank CIMB Niaga No.Rek.800 122 195 900 sebesar Rp.26.700.000.000, (bukti terlampir),kemudian tanggal 30 November 2016 PT.Agrawisesa Widyatamamengirimkan surat perihal : permohonan perubahan skema pembayaranpembelian lahan di desa Karang Mukti kec. Cipeundeuy Kab.Subangyang mana menurut pihak PT.

Terbanding Nomor: KEP6671/KPU.01/2013 tanggal 29Oktober 2013, berdasarkan penelitian, importasi Furing Channel: 53.5MM x 0.25MMX 4M dan Furing Channel: 60MM x 0.25MM x 4M yang diimpor dengan PIB Nomor:324137 tanggal 20 Agustus 2013 menggunakan Form E nomor E121300018710546tanggal 31 Oktober 2012 yang berbeda tanda tangannya denga spesimen tandatangan pejabat yang berwenang yang ada sehingga diragukan keabsahannya,sehingga terhadap importasi tersebut ditetaokan tarif pembebanan bea masuknyadengan skema

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwauraian barang pada kolom 7 Form E Nomor E131300018710187 tanggal 03 Juli 2013mengacu pada uraian barang pada Commercial Invoice Nomor: BPE13APL84tanggal 03 Juli 2013 yang tercantum pada kolom 10 Form E.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas importasi Furing Channel: 53.5MM x0.25MM x 4M dan Furing Channel: 60MM x 0.25MM x 4M yang diberitahukan dalamPIB Nomor 324137 tanggal 20 Agustus 2013 diberikan preferensi tarif skema ACFTAdan ditetapkan pembebanan

tarif bea masuknya sebesar 12,5% (Bebas 100%).Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor berupa Furing Channel: 53.5MM x 0.25MM x 4M dan Furing Channel:60MM x 0.25MM x 4M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7308.90. 99.00 tarif beamasuk ACFTA 0% yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor324137 tanggal 20 Agustus 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTA denganpembebanan tarif bea masuk sebesar 12,5% (Bebas 100%).

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingdan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa FuringChannel: 53.5MM x 0.25MM x 4M dan Furing Channel: 60MM x 0.25MM x 4M,Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7308.90.99.00 yang diberitahukan dalam PIBNomor: 324137 tanggal 20 Agustus 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan tarif bea masuk sebesar 12,5% (Bebas 100%).Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding

KPU.01/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP013856/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal28 Agustus 2013, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporberupa Furing Channel: 53.5MM x 0.25MM x 4M dan Furing Channel: 60MM x0.25MM x 4M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7308.90.99.00 yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 324137 tanggal 20 Agustus 2013 mendapatpreferensi tarif skema

INS2DA0577, INS2DA0578, INS2DA0579 serta INS2DA0580.Dokumen tersebut tidak/bukan merupakan dokumen yang diajukan serta tidak diketemukanketerkaitan dengan barang yang dipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicing,b. Direct consignment,6.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicing,b. Direct consignment,6. Third country invoicing.Dasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23: J.