Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD) ;Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 35 dari 230 hal.

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang HasilSeleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA):Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA):Fotocopy Skema

Pertandingan Futsal SMP/MTs;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Hal. 91 dari 230 hal.

Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 147 dari 230 hal.

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaranBelanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SNSMA Tingkat Kab.

Autorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China Shanghai EntryExit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic ofChina, tanda tangan pada kolom 12 Form E Nomor E123100221100041,E123100221100042, E123100221100043 tanggal 27 Juni 2012 tidak ada padadengan Specimen Signatures of Officials Autorized tersebut dan belum terdapatjawaban atas konfirmasi dari Terbanding, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema

pada pelabuhan pemasukan; danDalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masukdalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalamLampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.bahwa Terbanding menetapkan atas importasi yang dilakukan Pemohon Bandingdengan PIB Nomor: 282406 tanggal 10 Juli 2012 dikenakan pembebanan tarif beamasuk yang berlaku umum dan menyatakan tidak mendapatkan preferensi tarifdalam rangka skema

, E123100221100042 danE123100221100043 kedapatan sesuai atau sama dengan spesimen tanda tanganyang berlaku;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Alucobond Aluminium Composite Panels (10 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 282406tanggal 10 Juli 2012 dengan pos tarif 7606.11.90.00 mendapat preferensi tarif dalamrangka skema

item 2 s.d. 11 tidak berhak mendapatkan preferetarif bea masuk karena kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak memenuhi ketentuan Rule7d, 7e dan 9 AseanChina OCP maupun angka 4 dan 5 overleaf notes sehingga untuk item tersebut pembebanan bea masuk dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN);bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan pembebanan yang dilakulTerbanding dengan alasan karena kesalahan pengisian keterangan pada Form E tidak smerta menggugurkan CoO atau SKA (Form E) artinya preferensi tarif skema

KEP7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desem2013 dan menetapkan pembebanan bea masuk untuk PIB Nomor 392307 tang30 September 2013, yang berlaku umum (MEN);bahwa di dalam SUB maupun konsiderans keputusan Terbanding a quo, titerdapat petunjuk bahwa Terbanding telah melaksanakan perjanjian intemasiosebagaimana telah diratifikasi dan dituangkan dalam Peraturan Presiden NomorTahun 2011;bahwa menurut ketentuan Pasal 2 PMK RI Nomor 117/PMK.011/2012 tanggalJuli 2012, mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema

SUP2013010 tanggalAgustus 2013, maka importasi Pemohon Banding telah memenuhi sy:dimaksud, namun hal tersebut telah dikesampingkan oleh Terbanding;bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SEBC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PenelitDokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan OperatioCertification Procedure dalam Rangka Skema ASEANChina Free Trade Atyang tetap merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai NorSE05/BC/2010

SUP2013010 tanggal 25 Agustus 2013 dan Form E Reff E133305051480012 tanggal 17 September 2013, kedapatan sesuai tercantdalam Peraturan Menteri Keuangan terkait;bahwa dengan demikian ketidaktepatan pengisian data Form E tidak serta memenggugurkan Form E, artinya preferensi tarif skema ACFTA tetap diberlakulterhadap jenis barang a quo;5. bahwa dari halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan BM 0% (AFTA Form E Reff No.

terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Culdalam SPTNP Nomor SPTNP016873/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 8 Oktober2013, atas nama PT XXX dan menetapkan atas importasi yang diberitahukan dalam PIBNomor 392307 tanggal 30 September 2013 berupa valve, shower bath dan steel measurintape (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 612 karton, negara asalChina dengan menggunakan Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49683/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapanpembebanan tarif bea masuk;: bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban resmi atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA, sehinggadiberlakukan

berdasarkanpenelitian terhadap Form E nomor E125103000150307 tanggal 18 Oktober 2012,terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form Edibandingkan dengan Specimen Signatures of Officials Authorized to issueCertificate of Origin of The Peoples Republic of China dari Sichuan EntryExitInspection and Quarantine Bereau of The Peoples Republic of China dan belumterdapat jawaban resmi atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema

hasilpenelitian bahwa Form E Nomor: E125103000150307 adalah benar diterbitkan olehNeijiang EntryExit Inspection and Quarantine Bureau;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Welding Rod (3 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 434221 tanggal 25 Oktober 2012 denganpos tarif 8311.10.00.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut: yy PSC AgreementTOTAL eSREGULATOR O 4< 2002: Pertamina z=2002 sekarang: BPMigas/SKK Migas QTRUSTEE Ke GASACCOUNT PRODUCERUU No.8/1971 AA e @KASUU No.22/2001 Processing Agreement NEGARAPP No.42/2002 iGasKepBPMigas No. Kpts2751/BP00000/2002SO Payment yKepMen ESDM 1869 (100%) K/10/MEM/2007 (Excl.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.lebin ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan Gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement(PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (NonProfit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyek LNGdilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement); * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No,36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdiuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuangan on behalfRepubik Indonesia.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52982/PP/M.IXB/19/2014Jenis Pajak : Bea CukaiTahun Pajak : 2013Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapanpembebanan tarif bea masuk atas impor Candy (6 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), Negara asal China;Menurut Terbanding : bahwa atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masukdalam rangka skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum untukpas tarif 1704.90.9100

diterbitkan oleh The People'sRepublic Of China dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenangmenandatangani Surat Keterangan Asal (Form ) dan sesuai persyaratan PeraturanMenteri Keuangan nomor 117/PMK.01 1/2012;Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuaikeputusan keberatan Nomor: KEP1387/KPU.01/2013 tanggal 11 Maret 2013 dimanaatas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 004618 tanggal 04 Januari2013 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema

bahwa Form E Nomor: E124410060030070 tanggal16 Desember 2012 diterbitkan oleh Guandong EntryExit Inspection and Quarantine Bureau secarasah dan benar;Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, barang impor berupaCandy (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIBNomor: 004618 tanggal 04 Januari 2013 dengan pos tarif 1704.90.91.00 mendapatpreferensi tarif dalam rangka skema

tentangdiperbolehkannya sistem third country/party invoicing adalahASEAN FTA (yang berpedoman pada PMK Nomor125/PMK.10/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang terakhirdiubah dengan PMK Nomor 247/PMK.011/2009 tanggal 31Desember 2009), ASEAN Korea FTA (yang berpedoman padaPMK 236/PMK.011/2009 tanggal 4 Desember 2009), dan IJEPA (yang berpedoman pada PMK 96/PMK..01 1/2008 tanggal30 Juni 2008), bahwa berdasarkan SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PIB dalamrangka skema

Free Trade Agreement pada point mengenaiKetentuan Umum dan Definisi : Third Country Invoicingadalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yangberalokasi di negaranegara anggota FTA atau negara bukananggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yangberlokasi di negara anggota FTA, saat ini hanya berlaku untukskema AFTA, AKFTA, dan IJEPA, Ketentuan tersebut diatas saat ini hanya berlaku untuk skemaCEPTAFTA, AKFTA dan IJEPA, untuk skema ACFTAtidak berlaku.bahwa Pemohon Banding tidak setuju

128Gloucester, Rd., Wanchai, Hongkong.bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : SE05/BC/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanPenelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam RangkaSkema Free Trade Agreement mengatur antara lain : Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan olehperusahaan yang berlokasi di negaranegara anggota FTA ataunegara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaanpengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA, saat inihanya berlaku untuk skema

Ketentuan tersebut diatas saat ini hanya berlaku untuk skemaCEPTAFTA, AKFTA dan IJEPA, untuk skema ACFTAtidak berlaku.bahwa sesuai Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor : S84/BC.2/2010 tanggal 24 Februari 2010, Hongkong merupakanspecial administrative region dari Republik Rakyat China (RRC),namun Hongkong menjalankan system ekonomi dan politikberbeda dari RRC. Hongkong secara individual menjadi anggotaorganisasi internasional yang terpisah dari RRC, diantaranyaADB, IMF, WCO, WTO, dan APEC.

Menurut Terbanding pos tarif yang diberitahukandalam PIB Nomor: 150634 tanggal 27 April 2011 tidak berhak mendapatpreferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan ditetapkan tarifbea masuknya berdasarkan skema preferensi tarif unum (MEN).: bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP2796/KPU.01/2011 tanggal15 Juni 2011, berdasarkan penelitian terhadap PIB Nomor: 150634 tanggal 27April 2011 dan dokumen pelengkap PIB serta dokumen pendukung lainnya,barang yang diimpor diidentifikasikan sebagai

(18 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), dikenakan tarif bea masuk berdasarkan skema preferensi tarifumum sebesar 15% (MEN), sehingga Pemohon Banding diharuskanmembayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangkaimpor dan Denda Administrasi sebesar Rp 43.802.000,00 (empat puluh tigajuta delapan ratus dua ribu rupiah).bahwa menurut Terbanding, barang impor Pemohon Banding berupa KitchenWare (18 jenis barang) yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIBNomor: 150634 tanggal 27 April

2013 tanggal 29 Januari2013, berdasarkan penelitian, importasi Sunglasses, Plastic Frames For Spectacles,Corrective Spectacles (42 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diimpor denganPIB Nomor: 427198 tanggal 22 Oktober 2012 menggunakan Form E Nomor:E123301020500055 tanggal 06 Oktober 2012 yang berbeda tanda tangannya dengaspesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehingga diragukankeabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan pembebanan tarif beamasuknya dengan skema

EntryExitInspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor:33000012252 tanggal 08 Januari 2013 serta penjelasan Terbanding dalam persidangan,kedapatan bahwa tanda tangan pada E Nomor: E123301020500055 tanggal 06 Oktober2012 adalah sah sehingga Form E Nomor: E123301020500055 tanggal 06 Oktober 2012sah dan dapat diterima, oleh karenanya atas importasi Sunglasses, Plastic Frames ForSpectacles, Corrective Spectacles (42 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) diberikanpreferensi tarif skema

ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar0%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporSunglasses, Plastic Frames For Spectacles, Corrective Spectacles (42 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 9004.10.00.00 (Pos 1 s.d. 34),9003.11.0000 (Pos 35 s.d. 41) dan 9004.90.1000 (Pos 42) yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor 427198 tanggal 22 Oktober 2012 mendapat preferensitarif skema

Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP022008/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 08 November 2012, atas nama Pemohon Bandingdan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas impor Sunglasses, Plastic Frames ForSpectacles, Corrective Spectacles (42 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asalChina, klasifikasi pos tarif 9004.10.00.00 (Pos 1 s.d. 34), 9003.11.0000 (Pos 35 s.d. 41) dan9004.90.1000 (Pos 42) sesuai PIB Nomor: 427198 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar 0%dengan mendapat preferensi tarif skema

penerbit Form E yaitu Zhejiang EntryExit Inspection AndQuarantine Bureau of The Peoples Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S98/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013 namun jawabankonfirmasi belum diterima;bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan sertabelum terdapat jawabat atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema

ZhejiangEntryExit Inspection And Quarantine Bureau of The Peoples Republic Of China dengan surat KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S98/KPU.01/2013 tanggal 17Januari 2013 namun jawaban konfirmasi belum diterima;bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tentang tanggal 10Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA)disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tarif Bea Masuk dalam rangka skema

ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah daritarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yangdilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabatberwenang di negaranegara bersangkutan;bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan sertabelum terdapat jawabat atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema

pengekspor;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam ACFTA adalahBM 10% BBS100%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIBNomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk DalamRangka Skema

DalamSurat tersebut PENGGUGAT mengajukan pula skema pembayaran hutang/penyelesaiankredit yang diinginkan PENGGUGAT hingga seluruh hutanghutangnya lunas.Bahwa dengan penuh itikad baik serta dalam rangka membantu meringankanPENGGUGAT dari hutanghutang yang membebaninya, maka TERGUGAT telahmenyetujui skema penyelesaian kredit yang diinginkan oleh PENGGUGAT melaluiSurat Nomor RCC.MKS/3241/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan perihal SuratPersetujuan Penyelesaian Kredit a.n CV Anugerah Atlantik (untuk selanjutnya

Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan keringanan pembayaran hutang dariTERGUGAT, PENGGUGAT justru dengan itikad tidak baik dan secara sengaja malahberhenti melakukan pembayaran sesuai dengan skema penyelesaian kredit yangdisepakati dan di atur dalam Surat Persetujuan a quo.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernahmenanggapi Surat dari PENGGUGAT adalah sebuah kebohongan, sekiranyaPENGGUGAT tidak mencoba untuk purapura lupa maka pada tanggal 14 November2016 TERGUGAT dengan itikad baik telah mengundang PENGGUGAT ke kantorTERGUGAT dan berupaya menjelaskan mengenai pos biaya lainlain yang munculkarena skema subrograsi hutang PENGGUGAT (hubungan antara PENGGUGAT,TERGUGAT dan JAMKRINDO).

hasil klaim TERGUGAT kepada JAMKRINDO atas hutang PENGGUGAT yangtelah macet.Bahwasanya TERGUGAT atas fasilitas kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat a quoyang diberikan kepada TERGUGAT telah dijamin oleh JAMKRINDO selaku Penjaminatas risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan kreditaquo.

:Penjaminan Hutang dengan Skema Subrogasi Debitur Bank JamkrindoPermohonan 7 Analisa oleh BankKreditPerjanjian T Surat PenawaranKredit Pemberian KreditPencairanKredit Halaman23dari41 Putusan No 145/Pdt.G/2016/PN PalBank order 1 PenerbitanVvPenjaminan sertifikatpenjaminanSertifikat penjaminan diterima bank Penagihan JP(Imbal JasaPremi)Kredit Macet /MenunggakKomponenHutang :Pokok PenagihanBunga Denda Pengajuan Klaim > PemeriksaanBiaya Lainnya berkas klaim(Diterima)Klaim Diterima

(4 jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB), Negara asal China, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomot043590 tanggal 04 Februari 2013 yaitu Pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 9403.20.90.00sebesar BM (ACFTA): 10% BBS 100 dan yang ditetapkan Terbanding menjadiPembebanan Tarif Klasifikasi Pos Tarif 9403.20.90.00 sebesar BM (MEN): 10%;bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkTarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema

ACFTA;bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP2333/KPU.01/2013 tanggal 24 Aj2013, berdasarkan penelitian, importasi Shoe Rack 6 layers (4 jenis barang sesuai lemlanjutan PIB) yang diimpor dengan PIB Nomor: 043590 tanggal 04 Februari 2(menggunakan Form E Nomor: E133709019280001 tanggal 09 Januari 2013 yang berbtanda tangannya denga spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehinsdiragukan keabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tipembebanan bea masuknya dengan skema

Shandong EntryEInspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor: 3700001tanggal 15 Maret 2013, kedapatan bahwa tanda tangan pada Form E NomE133709019280001 tanggal 09 Januari 2013 adalah sah sehingga Form E NomE133709019280001 tanggal 09 Januari 2013 sah dan dapat diterima, oleh karenanya aimportasi Shoe Rack 6 layers (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) ysmenimbangMengingatMemutuskandiberitahukan dalam PIB Nomor 043590 tanggal 04 Februari 2013 diberikan preferetarif skema

ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 0%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imberupa Shoe Rack 6 layers (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Chinzklasifikasi pos tarif 9403.20.9000, tarif bea masuk ACFTA 0%, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor 043590 tanggal 04 Februari 2013 mendapat preferetarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%.

Oleh karenanya,Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding dan menetapkan atas barang impor berupa Shoe Rack 6 layers (4 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 9403.20.9000,dikenakan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% sesuai dengan PIBNomor 043590 tanggal 04 Februari 2013;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan

Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakanHalaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2016satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaanNegara bersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak';PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan Kantor Pusat diJakarta.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada Surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini;Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

Form E Nomor: E131300018710121 tanggal 03 Mei 2013 ditandatangani dan dikeluarkan olehPejabat Hebei EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China sesuaiHasil Konfirmasi Surat Hebei EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic ofChina Nomor: 201383 tanggal 28 Januari 2013 sehingga Form E tersebut sah dan mendapat preferensitarif Skema ACFTA;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa importasi Colored Steel RoofSheet (2 jenis

barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, dengan klasifikasi pos tarif7308.90.99.00 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 015040 tanggal 23 Mei 2013 diklasifikasikan padapos tarif 7308.90.99.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 12.5% (Bebas 100%) danmendapat preferensi tarif Skema ACFTA;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupaColored Steel Roof Sheet (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi

postarif 7308.90.99.00 tarif bea masuk ACFTA 12.5% (Bebas 100%) yang diberitahukan oleh PemohonBanding dalam PIB Nomor 015040 tanggal 23 Mei 2013 dikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar12.5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif Skema ACFTA.

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atasbarang impor berupa Colored Steel Roof Sheet (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asalChina, klasifikasi pos tarif 7308.90.99.00 dikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 12.5% (Bebas100%) dengan mendapat preferensi tarif Skema ACFTA;MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antaraPemerintah dengan PSC Company dalam pelaksanaaneksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajakkepada Pertamina (fungsi Joint Management Group) atas namaPemerintah.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahHalaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untukmendapatkan manfaat sebesarbesarnya atas project LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

INS2DA0577, INS2DA0578, INS2DA0579 serta INS2DA0580.Dokumen tersebut tidak/bukan merupakan dokumen yang diajukan serta tidak diketemukanketerkaitan dengan barang yang dipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicing,b. Direct consignment,6.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicing,b. Direct consignment,6. Third country invoicing.Dasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23: J.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;17. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;18.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;19. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;20.

Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;22.

Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;87. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;88.

Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;89. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;90.

Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Usulan Penelitian

Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap ll Skema Strategi

Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahapll Skema Strategi Nasional Lembaga

Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Ill Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap ll Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun

Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Fundamental Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015

Bahwa perjanjian kredit nomor : 001/SME/KDU/11 dengan semuaperubahannya diberikan kepada Para Pelawan dengan skema KreditRekening Koran;.

Bahwa sebagai bentuk itikad baik Para Pelawan terhadap Terlawan I,Para Pelawan telah membayar angsuran yg disepakati sejak 28 Januari2011 sampai dengan 30 November 2016;10.Bahwa Para Pelawan juga jelaskan kepada Ketua Pengadilan NegeriKudus Kelas B melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini selain daripada skema rekening koran yang telah dijelaskandiatas terdapat skema lain dalam pemberian kredit, diantaranya adalahsebagai berikut:1.

Skema dengan porsi pembayaran dimana pembayaran utangpokok dengan bunga diangsur pada porsi yang seimbang, kreditini sebenarnya sangat ideal diberikan kepada Debitur terutamapada Para Pelawan karena tujuan awal Para Pelawan adalahuntuk Take Over kredit di Bank Danamon.Contoh Skema Pembayaran :Angsuran Angsuran Il Angsuran dst. PORSI POKOK HUTANG PORSI BUNGA 2.

Skema dengan porsi pembayaran bunga lebih besar diawal danporsi utang pokok dibayar kecil dan seterusnya porsi bunga akanmengecil serta porsi utang pokok pada akhirnya lunas hinggamasa jatuh tempo berakhir.Contoh Skema Pembayaran : Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds.Angsuran Angsuran Il Angsuran dst.

Perjanjian Kredit diberikan dengan skema Kredit Rekening Koran(posita 5);b. Akibat dari skema Kredit Rekening Koran tersebut Para Pelawanakhirnya terbebani dan terjebak untuk membayar bunga terusmenerus (posita 7);c. Perubahanperubahan atas perjanjian kredit tersebut merupakanketerpaksaan karena Para Pelawan tidak memiliki pilihan lainsehingga mengabaikan Pasal 1 ayat 26 huruf a Peraturan BankIndonesia (PBI) No. 14/15 Tahun 2012(posita 17) ;d.

Januari 31 Desember 2012.bahwa berdasarkan Certificate of Origin From JIEPA Nomor:120178167172801905 tanggal 08 Agustus 2013 tercantum PT ItochuIndonesia (Pemohon Banding) selaku importir atas jenis barang Bellpet (Pet)IFGSL (Polyethylene Terephtylene Resin): 390760.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atas barangimpor Bellpet (Pet) IFG8L, negara asal Japan, Pos Tarif 3907.60.9000 yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 137626 tanggal 14 Agustus 2012, mendapatpreferensi tarif skema

JIEPA dengan Bea Masuk sebesar 0,8%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwaimpor barang Bellpet (Pet) IFGSL, negara asal Japan, Pos Tarif3907.60.9000 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 137626 tanggal 14Agustus 2012 mendapat preferensi tarif skema JIEPA dengan Bea Masuksebesar 0,8%.

Dengan demikian, koreksi Terbandingatas pembebanan tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan, dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas barang impor Bellpet (Pet) IFG8L, negaraasal Japan, Pos Tarif 3907.60.9000 mendapat preferensi tarif skema JIEPAdengan Tarif Bea Masuk sebesar 0,8% sesuai PIB Nomor: 137626 tanggal 14Agustus 2012.Surat Banding Pemohon, Surat Uraian Banding Terbanding,Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaandan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1298/WBC.06/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan atas KeberatanPT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukaidalam SPTNP Nomor: SPTNP008187/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal29 Agustus 2012, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas imporbarang Bellpet (Pet) IFGSL, negara asal Japan, Pos Tarif 3907.60.9000yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 137626 tanggal 14 Agustus 2012adalah sebesar 0,8% dengan mendapat preferensi tarif skema

., China, sehingga disimpulkanbahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau Third Party/Third Country invoicingsehingga atas importasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif bea masuk dalamrangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (ACFTA);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalamkeputusan keberatan Nomor: KEP2353/KPU.01/2011 tanggal 23 Mei 2011 denganalasan penggunaan Form E untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk atasimportasi yang Pemohon

,China, sehingga disimpulkan bahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau ThirdParty/Third Country invoicing sehingga atas importasi tersebut tidak dapatmenggunakan tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (ACFTA);bahwa menurut Pemohon Banding penggunaan Form E untuk mendapatkanpreferensi tarif bea masuk atas importasi yang Pemohon Banding lakukan sudahmengikuti ketentuan dalam PMK No. 235/PMK.01 1/2008 tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Tarif

samasama berasal dari satu negara(China), sehingga tidak termasuk kategori The Third Party/Country Invoicing;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Vitasweet Acesulfame K dan Vitasweet Sucralose (pos1 dan Pos 3) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 060158 tanggal 18 Februari2011 dengan pos tarif 2935.00.0000 dan 2932.99.9000 mendapat preferensi tarifdalam rangka skema