• Termohon hidup bersamasebagai suami istri selama 2 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohonsudah mempunyai 1 anak , umur 2 tahun (ikut Termohon);Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 2 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena setiap kali Pemohon memberikan saran, Termohon selalusalah tanggap

  pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon:;e Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah Pemohon sudah mempunyai 1 anak , umur 2 tahun (ikut Termohon);e Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi karena keduanya telah pisah rumah sejak 2 bulan hingga sekarang inisudah 2 bulan dan penyebab percekcokan mereka itu karena setiap kaliPemohon memberikan saran, Termohon selalu salah tanggap

  kenal dengan para pihak karena saksi Adik loar Pemohon;e Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah Pemohon sudah mempunyai 1 anak , umur2 tahun (ikut Termohon);e Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 2 bulanhingga sekarang selama 2 bulan dan penyebab percekcokan itu karena setiapkali Pemohon memberikan saran, Termohon selalu salah tanggap

• BabakanPasantren RT.02 Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut selama 13 tahun dantelah dikaruniai 2 orang anak bernama:IKA, berumur 12 tahun dan BAGAS,berumur 6 tahun dan selama itu tidak ada orang lain yang mengganggu gugat atasperkawinan tersebut; Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tanggap Penggugat dengan Tergugat cukupharmonis, namun setelah perkawinan berjalan selama 13 tahun, perkawinan inimulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yangsulit dirukunkan

  sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokokseharihari Penggugat terpaksa berusaha sendiri dan terkadang dibantu oleh orang tuaPenggugat, hal ini berlangsung sejak awal tahun 2012; Bahwa, saksi tahu perselisihan tersebut mengakibatkan pisah rumah , hal itu terjadisekitar pertengahan tahun 2013 dan sejak saat itu sudah tidak terjalin ikatan lahirbatin sebagai suami isteri; Bahwa, saksi sebagai orang tua penggugat telah bermusyawarah dengan keluargaTergugat guna menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tanggap

  perawan.Sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan setelah nikah Penggugat dan Tergugatselanjutnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kamp.BabakanPasantren RT 02 Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut selama 13 tahun dantelah berhubungan sebagaimana pasangan suami isteri pada umumya dan telahdikaruniai 2 orang anak bernama: anak umur 12 tahun dan BAGAS, umur 6 tahundan selama itu tidak ada orang lain yang mengganggu gugat atas perkawinan tersebut; Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tanggap

• perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampaidengan sekarang belum pernah dilakukan perceraian ;Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon denganTermohon hidup rukun damai bahagia layaknya pasangan suami istri baru,akan tetapi mulai tahun 2005kehidupan Rumah Tangga mulai Goyah,tidakharmonis, Rumah Tangga diwarnai Pertengkaran, Percekcokan danperselisinan teruS menerus di sebabkan,Termohon selalu Curiga TerhadapPemohon,setiap Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu acuh takacuh tidak tanggap

  selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersediamempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan tetapi mulaitahun 2005 kehidupan Rumah Tangga mulai Goyah, tidak harmonis,RumahTangga diwarnai Pertengkaran, Percekcokan dan perselisihan terus menerus disebabkan,Termohon selalu Curiga Terhadap Pemohon,setiap Pemohon pulangdari bekerja Termohon selalu acuh tak acuh tidak tanggap

  Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara PemohondenganTermohon hidup rukun damai bahagia layaknya pasangan suami istri baru,akan tetapi mulai tahun 2005kehidupan Rumah Tangga mulai Goyah,tidakharmonis,Rumah Tangga diwarnai Pertengkaran, Percekcokan danperselisinan teruS menerus di sebabkan,Termohon selalu Curiga TerhadapPemohon,setiap Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu acuh takacuh tidak tanggap terhadap tugas/kwajiban sebagai istri/lbu RumahTangga sehingga membuat suasana dalam

• Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76 -BPBD/II/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 23 Februari 2017;
• 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi tanpa tanggal bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Sdr. Drs.Herry Ismiradi, MM yang menunjuk Sdr.

• Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep. 102-BPBD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi
• 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 057/21-DISTANIKAN-SET tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatanganani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memerintahkan Sdr.

• Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.10-BPBD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, angin Puting Beliung dan tanah longsor di Kota Bekasi Nomor : 036/11-BPBD-Setda tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.

• Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat.
• Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Nomor SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 November 2014.
• 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Karawang Nomor : SP-08/10E04/IV/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Alih Tugas Personil an.

  Pondok Gede ;Bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan BerasPemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat (1)Bupati/Walikota mempunyai kKewenangan menggunakan Cadangan BerasPemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadidi wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu)tahun ;Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalahsejumlah

  Tujuan CBPdimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalampenanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana ;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP BulogNomor : SOP 21/ DO402/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 pada Vmenyatakan Ruang Lingkup SOP ini meliputi ketentuan ketentuan dan TataKerja pelaksanaan kegiatan :1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana2) Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga3) Penyaluran CBP untuk kebutuhan lainBahwa

  darurat tanggal 21 September2012 Pasal 7 bagian kedua prosedur, disebutkan bahwa prosedurpermohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengancara Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog DivisiRegional/Sub Divisi Regional, dimana tujuan dari pemberian CBPdimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalampenanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana(Pasal 2), dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bulog NomorSOP12/D0400/11 2011 tanggal

  Halaman 5 dari 1424)Petugas penyaluran Pemkab/Pemkot merupakan petugas DinasSosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial/Pemprov/Pemkab/Pemkotyang mengajukan permintaan ;Adapun mekanisme penyaluran CBP untuk penanganan tanggap daruratbencana sebagai berikut :1)2)3)4)5)6)2)Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat bencanadilakukan setelah Divre/Subdivre/Kansilog menerima Surat PermintaanCBP dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkat dan kewenanganmasingmasing dengan melampirkan penetapan status

  Pondok Gede ;Bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan BerasPemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat (1)Bupati/walikota mempunyai kewenangan menggunakan Cadangan BerasPemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadidi wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu)tahun ;Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalahsejumlah

• Bahwa menyikapi peristiwa bencana alam dimaksud, pada saat tanggap darurat bencana,akhirnya Tergugat I selaku Pemerintah Daerah yang menjadi penanggung jawab dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana telah menentukan status keadaan darurat bencanasesuai Pernyataan Keadaan Darurat Untuk Kawasan Yang Terkena Bencana No.362/1028/TUPim/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 yangmenetapkan..........menetapkan Kota Balikpapan sebagai Daerah dalam keadaan darurat bencana alam, selarasdengan ketentuan Pasal 33

  Bahwa meskipun Pekerjaan Perbaikan Longsoran Makam yang telah dikerjakan dan ditunaikandengan baik oleh Penggugat I, II, II, dan IV (Para Penggugat) tersebut pada posita 6 huruf a,b, c, dan d di atas hanya didasari oleh perintah secara lisan saja dari Tergugat II, namun haltersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena masih dalam bingkai dan ataubagian dari kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 huruf a dan fUndangUndang Nomor 24Tahun...........Tahun 2007

  Bahwa semula mengenai kelengkapan dan persyaratan atas paket pekerjaan tanggap daruratbencana alam ini akan diproses dengan segera oleh pihak Tergugat IIbersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi dalam praktek pelaksanaanya, ternyataTergugat II selaku Pengguna Anggaran tidak memproses dan tidak melengkapi semuadokumen pekerjaan tanggap darurat bencana alam tanah longsor tahun 2008 di 4 (empat)lokasi Pemakaman yang telah dikerjakan dengan baik oleh Penggugat I, H, TI, dan IV (ParaPenggugat

  Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang pada akhirnya tidak melayani ataumempersulit Penggugat I, I, III, dan 1V (Para Penggugat) untuk mendapatkan pembayaran ataspekerjaan tanggap darurat bencana alam tanah longsor tahun 2008 di 4 (empat) lokasiPemakaman, maka Tergugat I dan Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum kepada Penggugat I, II, III, dan IV (Para Penggugat) dengan segala akibathukumnya, vide Pasal

  Darurat di Tanah Longsor ;Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalamRekonpensi mendapatkan pekerjaan Proyek Tanggap Darurat dari Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan proyek tanggap daruratdikerjakan pada tanggal 5 Juli 2008 ;Bahwa pekerjaan Tanggap Darurat yang dikerjakan Para Penggugat dalam Konpensi / ParaTergugat dalam Rekonpensi ada 4 (empat) lokasi yaitu :Pemakaman Kristen Km 2,5 Kel.Gunung Samarinda Balikpapan ;Pemakaman Muslim

• KUMAI SENTOSA;Copy monitoring tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan bulan Julidan Agustus 2019;Copy laporan uji tanggap darurat PT.

  KUMAI SENTOSA;Copy job description tim tanggap darurat kebakaran;Copy surat pengesahan P2K3 dari Disnakertrans Provinsi KalimantanTengah;Copy SK Penetapan struktur organisasi satuan tugas (Satgas) dan JobDesc Penanggulangan Kebakaran;Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021Copy standar peralatan P2K dan realisasi pengadaan bulan Juli danAgustus PT. KUMAI SENTOSA;Copy laporan P2K3 Triwulan II Tahun (AprilJuni) 2019 PT.

  KUMAISENTOSA;Copy laporan kegiatan simulasi tanggap darurat kebakaran lahan danhutan bersama warga Desa Sungai Cabang, tanggal 21 Juli 2019;Copy laporan identifikasi, inventarisasi lahan PT. KUMAI SENTOSA,di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah;Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah, Nomor: 522/216/II.2/DISHUT.

  KUMAI SENTOSA;Copy monitoring tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan bulanJuli dan Agustus 2019;Copy laporan uji tanggap darurat PT. KUMAI SENTOSA;Copy job description tim tanggap darurat kebakaran;Copy surat pengesahan P2K3 dari Disnakertrans ProvinsiKalimantan Tengah;Copy SK Penetapan struktur organisasi satuan tugas (Ssatgas) danJob Desc Penanggulangan Kebakaran;Copy standar peralatan P2K dan realisasi pengadaan bulan Juli danAgustus PT.

  KUMAISENTOSA;Copy laporan kegiatan simulasi tanggap darurat kebakaran lahandan hutan bersama warga Desa Sungai Cabang, tanggal 21 Juli2019;Copy laporan identifikasi, inventarisasi lanan PT. KUMAI SENTOSA,di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah;Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/202152.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah, Nomor: 522/216/Il.2/DISHUT.

• ., umur + 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua TimPenilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada BadanPenanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran2012, beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ProvinsiAceh, Jl. Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat IV Konvensi;5 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia C.q.

  (Bukti P 11);Bahwa selanjutnya Tergugat III menunjuk lagi Tergugat IV sebagai Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat yang telah perusahaanPenggugat selesaikan dan telah dimanfaatkan setahun sebelumnya, yaitu denganSurat Keputusan Tergugat III No.602/768/2012 tanggal 14 November 2012,(Bukti P 12);Bahwa selanjutnya Tergugat IV telah menaksir pekerjaan yang telah selesaipenggugat kerjakan atau telah difungsikan setahun sebelumnya dengan nilaiestimasi hasil Taksiran Tergugat IV

  Abdul Haris, MT tidak melakukantindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012.

  Dalam mengatasi permasalahan tersebutForkopimda yang terdiri dari Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam IskandarMuda, Kapolda dan Kajati Aceh telah mengadakan rapat dan telah sepakat untukdilakukan pembayaran sesuai dengan nilai iil pekerjaan dilapangan.291011Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur Aceh selaku Tergugat HI membentukTim audit dan Tim penaksir harga untuk menilai Pekerjaan Tanggap Darurattersebut.

  ABDUL HARIS, M.T., umur + 51 tahun,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/PenaksirHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penangeulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012; Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Ir.

• No. 371 K/Pid.Sus/2012DATUKRAMAT merasa ada seseorang di atas tubuhnya, kemudian langsungmenyenterkan lampu handphone dan saksi FITRIAN DATUKRAMAT merasakaget ternyata yang ada di atasnya adalah Terdakwa (orang tua dari saksiFITRIANI DATUKRAMAT), sehinga saksi FITRIAN DATUKRAMAT berteriak,namun dengan tanggap Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kananlangsung menutup mulut saksi FITRIAN DATUKRAMAT dan kemudian berkata jangan bataria dan jangan bilang pa sapa sapa artinya (jangan berteriak danjangan

  di atas, ketika istriTerdakwa sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa menyelinap masuk ke dalamkamar saksi FITRIAN DATUKRAMAT, Terdakwa membuka celana dan celanadalam saksi FITRIAN DATUKRAMAT, ~ dikarenakan saksi FITRIANIDATUKRAMAT merasa ada seseorang di atas tubuhnya, kemudian langsungmenyenterkan lampu handphone dan saksi FITRIAN DATUKRAMAT merasakaget ternyata yang ada di atasnya adalah Terdakwa (orang tua dari saksiFITRIAN DATUKRAMAT), sehinga saksi FITRIAN DATUKRAMAT berteriak,namun dengan tanggap

• Uang sejumlah Rp52.300.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratusribu rupiah), dimana uang sejumlah tersebut diatas dipakai untukbayar gadai tanggap tanah pertanian dan sampai saat ini tanah yangditanggap tersebut masih dinikmati oleh Tergugat bersama. istriHal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 979/Pdt.G/2020/PA.Selbarunya;c. 1 (Satu) Unit mesin merek KUBOTA;3.

  gadai sebuah tanah sawah kepada Madengseluas 40 are seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jugakepada Yusuf seluas 7 are seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas jutarupiah); Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah inginmeminjam uang kepada Penggugat, namun tidak diberi oleh Penggugatkarena uangnya sudah digunakan untuk tanggap gadai sawah; Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan untuktanggap gadai tersebut; Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tanggap

  gadainya tersebut; Bahwa setahu saksi tanggap gadai kedua sawah tersebut belumditebus hingga saat ini;Hal. 13 dari 33 Hal.

  : Bahwa sekarang rumah itu ditempati oleh Tergugat dan istri barunyaserta anakanaknya; Bahwa saksi juga mengetahui mengenai mesin KUBOTA, namun mesinitu bukan milik Tergugat dan Penggugat, melainkan milik Kelompok TaniBumi Pandan yang ada di Dusun Linsar yang mana Tergugat menjadi salahsatu pengurusnya; Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat tanggap gadai tanah sawahkepada Amaq Nursim seluas 60 are dan kepada Mahmud seluas 30 aresebelum menikah dengan Penggugat yaitu sekitar tahun 1998; Bahwa tanah

  Saksi tidak pernah melihat transaksi jual belinya, namun tahutentang hal pembelian tanah tersebut berdasar cerita langsung dari Penggugat.Sedangkan perihal membangun rumah di atas tanah tersebut saksi tahu karenamengalami sendiri ikut membantu membangun rumah tersebut;Menimbang, bahwa selain masalah tanah dan bangunan, saksi tersebutjuga memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat memilikiuang yang digunakan untuk tanggap gadai sebuah tanah sawah kepadaMadeng seluas 40 are seharga

• Akan tetapi dalam kenyataannya pihak Terbanding/Penggugatmelakukan pekerjaan yang sifatnya permanen, hal ini bukan termasukdalam penanganan yang bersifat tanggap darurat. Sehingga tidak adakaitannya antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan Izin Prinsip yangPembanding/ Tergugat II terbitkan;3. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok PerkaraHalaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/20151.

  Nomor 3328 K/Pdt/2015tanggap darurat, yaitu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuadalah dilakukan berdasarkan ketentuan tentang tanggap darurat dantidak boleh pekerjaan yang bersifat permanen sesuai bukti T.II.2 yaitupenunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Tergugat I, dengandemikian baik pelaksanaan dan pembayarannya tidak menjadi tanggungjawab Pembanding/Tergugat II.

  Apalagi dalam persidangan Penggugatmaupun Tergugat tidak pernah mengajukan fakta atau bukti bahwaanggaran tersebut pernah diusulkan kepada Pembanding/Tergugat IIpada Tahun Anggaran 2014;Bahwa fakta di persidangan dari bukti progres fisik yang diajukan olehTerbanding/Penggugat, pihak Terbanding/Penggugat melakukanpekerjaan tersebut secara permanen dan bukan bersifat darurat,sehingga hal ini nyatanyata telah bertentangan dengan ketentuan hukumtentang tanggap darurat, sehingga secara hukum Pembanding

  Oleh karena itu petitum nomor 8, 9 dan 11 yangmengabulkan tuntutan Penggugat tentang bunga 13% (tiga belas persen)haruslah dibatalkan, lagi pula di dalam pekerjaan tanggap darurat dankhususnya di dalam perkara a quo tidak pernah diperjanjikan antaraHalaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 3328 K/Pdt/2015Pembanding/Tergugat Il dengan Terbanding/Penggugat tentangkewajiban membayar denda, apalagi pekerjaan tersebut sudahbermasalah sejak awal telah melanggar ketentuan perundangundangan;.

  Nomor 3328 K/Pdt/2015harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme tentang tanggap darurat dandilarang melakukan pekerjaan yang bersifat permanen.

• Termohon apabila diajak bicara kurang tanggap dan sulit dimengerti, apabila Pemohon mengajakbicara dengan menggunakan surat dia bisa tanggap;c.

• ., umur + 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua TimPenilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada BadanPenanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran2012, beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ProvinsiAceh, Jl. Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat IV Konvensi;5 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia C.q.

  Umur + 51 tahun,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA tahun anggaran 2012 beralamat pada KantorDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provnsi Aceh Jl. Sudirman Simpang tiga KotaBanda Aceh, sebagai TERGUGAT IV;5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cq.

  Akan tetapi dalam kapasitas selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012.

  Berdasarkan hal tersebut makaGubernur Aceh selaku Tergugat HI membentuk Tim audit (Tergugat V) danTim penafsir harga (Tergugat IV) untuk menilai Pekerjaan Tanggap Darurattersebut.

  ABDUL HARIS, M.T., umur + 51 tahun,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/PenaksirHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penangeulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012; Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Ir.

• Apabila ada kekurangan / kebutuhan dalam rumah tangga yang sifatnyamendesak Tergugat tidak tanggap dan tidak mau tahu sehingga kebutuhantersebut dipenuhi oleh Penggugat;Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapaipuncaknya kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2014, yang disebabkan Tergugattidak ada perubahan dan tetap pada perbuatan semula yaitu yang tertera pada poin 4,yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga

  Apabila ada kekurangan/ kebutuhan dalam rumahtangga yang sifatnya mendesakTergugat tidak tanggap dan tidak mau tahu sehingga kebutuhan tersebut dipenuhioleh Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan setelahdipanggil dengan sah dan patut akan tetapi oleh karena perkara ini adalah menyangkutperceraian maka diperlukan buktibukti yang menguatkan dalildalil gugatan sebagaikekhususan menghindari kebohongan dalam perceraian ;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatannya

  Apabila ada kekurangan/ kebutuhan dalam rumahtangga yangsifatnyamendesak Tergugat tidak tanggap dan tidak mau tahu sehingga kebutuhantersebut dipenuhi oleh Penggugat ; Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulanAgustus 2014, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah putuskomunikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan diatas maka majelisberpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadiperselishan dan pertengkaran

• Pengawas PemiluProvinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal31 Oktober 2018 dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) Kota Palu dengan surat Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/X1I/2018tanggal 2 November 2018 perihal Himbauan yang telah dikirimkan danditujukan kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun2019 kota Palu dan Tim kampanye Capres dan Cawapres yang padapokoknya dalam surat tersebut menyampaikan himbauan bahwasehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap

  Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;@ 3 (tiga) lembar salinan himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi TengahNomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentanghimbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnyadalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam provinsi Sulawesi Tengah;@ 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor:0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2

  Nopember 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam provinsiSulawesi Tengah;@ 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 1 tahun2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanUmum Tahun 2019;Dilampirkan dalam bey&as perkara.4.

  Tawaeli, tertanggal 20September 2018; 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi SulawesiTengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang ataumateri lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagikorban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap daruratbencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah; 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota PaluNomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal

  2 November 2018 tentanghimbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah; 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraanpemilihan umum tahun 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

• Dalam hal ini Saudara Ir.Abdul Haris, MT tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapidalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan BencanaAceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012.

  Marwan, ST, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.h;Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 14November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/PenaksirHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap ODarurat pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.i;Fotokopi Lampiran : Laporan Penaksiran/Penilaian Harga SatuanPekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun Anggaran 2012(Kegiatan Tahun 2010 dan 2011), selanjutnya diberi tanda

  diberi tanda Bukti T.IIl4;Fotokopi Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(FORKOPIMDA), selanjutnya diberi tanda Bukti T.III5;Fotokopi Laporan Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak PekerjaanKegiatan Tanggap Darurat Pada BPBA Tahun Anggaran 2012,selanjutnya diberi tanda Bukti T.III6;897.

  Harga satuan pekerjaan dalam laporan ini menjadi bahan masukan yangtidak mengikat bagi para pihak dalam pekerjaan tanggap darurat(diantaranya sebagai bahan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendini)pada BPBA sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan aturan yangberlaku;2.

• Kemudian padabulan Februari 2007 itu juga terdakwa melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakandan Perikanan Kota Payakumbuh ( Ir.Gazali Majid ) kalau ketersediaan Vaksin Al tidakada dan disinfektan tidak mencukupi untuk menanggulangi virus flu burung yang telahmewabah di Kota Payakumbuh semenjak Akhir Januari 2007, lalu IrGazali Majidmenyuruh terdakwa membuat Telaahan Staf ( TS ) ke Walikota Payakumbuh untukdapat mencairkan Dana Tak Terduga dalam rangka tanggap darurat virus flu burungdengan TS tertanggal

  Terdakwa telah mengajukan permintaan kepada DinasPeternakan Provinsi Sumbar untuk mengirimkan vaksin Avian Influenza kepada DinasPeternakan Kota Payakumbuh,Dan atas permintaan itu Dinas Peternakan ProvinsiSumbar telah mengirim vaksin sebanyak kirakira 100.000 dosis,Bahwa selaku Pelaksana Kegiatan atas persetujuan Saksi Gazali Majid ( KepalaDinas Peterakan Kota Payakumbuh ) ,Terdakwa juga telah mengajukan telaahan stafkepada Walikota Payakumbuh agar dikeluarkan dana Tak Terduga Tanggap Daruratguna

  Dengan demikian makadapat disimpulkan bahwa uang yang dinikmati oleh Terdakwa yang berasal dari DanaTanggap sebesar :Rp 50.500.000, dikurangi Rp. 25.417.000 , = Rp 24.083.000,(duapuluh empat juta delapan puluh tigaribu rupiah), 89Menimbang bahwa selain penggunaan Dana Tanggap Darurat, Terdakwa jugatelah mengajukan pencairan pembayaran Dana operasional kegiatan vaksinasi kepadaDinas Peternakan dan Perikanan Prop Sumbar.

  Sedangkan menurut keterangan para saksi vaksinator yangmereka terima adalah sebesar Rp. 1.700.000, Jadi kKeuntungan yang diperoleh adalahsebesar Rp.15. 800.000,(lima belas juta delapn ratus ribu rupiah),Dengan demikian maka total keuntungan yang dinikmati Terdakwa yang berasal dariDana tanggap Darurat dan berasal dari pencaioran Dana operasional Propinsi Sumbaradalah sebesar Rp. 24.083.000 + Rp 15.800.000 = Rp 39.883.000,(tiga puluhsembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Menimbang

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tanggap Riyadi bin Suharo) terhadap Penggugat (Desi Purnama binti Zaini Syam);

  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

Pemilihan Umum RepublikIndonesia nomor :57/PL.01.4Kpt/7271/KPUKot/IX/2018 tentang Penetapandaftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Paludalam Pemilihan Umum tahun 2019.9. 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi SulawesiTengah nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap

darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam diProvinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengirimansurat himbauan kepada partai Perindo( DILAMPIRKAN

(Pemilu) 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi SulawesiTengah nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentanghimbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnyadalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di ProvinsiSulawesi Tengah; 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

himbauan kepadaPartai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuansedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelahberakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengahbeserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partaiPerindo;Barang bukti tersebut diatas telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalampembuktian perkara ini, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut tetapterlampir dalam berkas perkara

• Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon berjalan harmonis tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terusmenerus dikarenakan Termohon susah diajak berkomunikasi, dan tidakpernah tanggap dengan keadaan.5.

  terjadi perselisihan danpertengkaran sejak bulan Februari 2021 yang mengakibatkanantara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulanAgustus 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampaidengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon danTermohon tidak pernah bersatu lagi; Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar; Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaranPemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon susahdiajak berkomunikasi dan tidak pernah tanggap

  Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohonsusah diajak berkomunikasi dan tidak pernah tanggap dengan keadaan;2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpullagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagaimana layaknya suami isteri;3.

• botol larutancap kaki tiga, 3 (tiga) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah korek api yang kesemuanya akandirangkai oleh tersangka untuk membuat bong atau alat hisap sabusabu.e Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa membeli sabusabu dari Botan (dpo) sebesarRp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Sulanjana selanjutnya setelahmendapatkan sabusabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di Lorong PancaKarya Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa di tanggap

  botol larutancap kaki tiga, 3 (tiga) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah korek api yang kesemuanya akandirangkai oleh tersangka untuk membuat bong atau alat hisap sabusabu.e Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa membeli sabusabu dari Botan (dpo)sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Sulanjana selanjutnya setelahmendapatkan sabusabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di Lorong PancaKarya Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa di tanggap

  Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa membeli sabusabu dari Botan (dpo)sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Sulanjana selanjutnya setelahmendapatkan sabusabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di Lorong PancaKarya Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa di tanggap dandigeledah dan di temukan sabusabu.e Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM No.