WIJAYA CIPTA KARYA dengan besaran penawaran Rp.121.495.000, dengan hasil lulus evaluasi administrasi.Kemudian evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi tekhnis dengan materikelengkapan tenaga ahli dan metodologi pelaksanaan dengan hasilevaluasi tekhnis yaitu :1.

Bahwa selaku pengawas tekhnis saksi mengetahui bahwa kontraktor yangmelaksanakan pekerjaan seluruhnya dilapangan adalah sdr. H.

Kotim apabiladikaitkan dengan spesifikasi tekhnis tanah timbunan pilihan yang disampaikanpenyedia jasa PT. Endek di dokumen Kontrak PT.

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.28, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisi kristalkristal bening denganbobot sample 0,5467 (nol koma lima empat enam

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan sembilan

;Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dariBadan POM RI Bandar Lampung Nomor Lab: PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016yang ditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan

Fakhrulselaku Konsultan Lapangan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjaNomor 037/SPK/CMCLS5NTT/VI/ 2012 tanggal 01 Juni 2012 antaraDirektur Proyek PT Miskat Alam Konsultan dengan FAKHRUL, S.T. untukmelaksanakan tugas pendampingan di Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 danbertanggung jawab melakukan pendampingan baik secara administrasimaupun tekhnis sampai dengan pekerjaan pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Menengah Pertama Negeri (USB SMPN)

No. 2156 K/Pid.Sus/2015(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 oleh Direktorat JenderalPendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudianpihak Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah MenengahPertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda menyampaikan proposaltekhnis dan biaya sebesar Rp2.045.247.000,00 (dua milyar empat puluhlima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementrian Pendidikandan Kebudayaan, dan terhadap proposal tekhnis

dan biaya tersebutpihak Kemenirian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasiterhadap rencana pelaksanaan secara tekhnis dan pengecekan terhadapusulan biaya dan dari hasil klarifikasi terhadap proposal tekhnis dan biayatersebut pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementrianPendidikan dan Kebudayaan akhirnya menyetujui bantuan untukpembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 sebesar Rp1.994.319.000,00(satu milyar sembilan ratus sembilan

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.

fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011nomor:365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;

2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;

3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis

PUTRA BALAK MANDIRI;

5.1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;

6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;

7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;

8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;

10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;

11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;

12

Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen

PUTRA BALAKMANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVLIMA SEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PUTRA BALAK MANDIRI;5.1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.1 (Satu) buah Buku I Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

tertulis melalui surat tertanggal 30 November2020 dengan alasan Pelawan menilai tidak urgen lagi perkara ini disidangkanlebih lanjut karena PN Dompu telah melakukan eksekusi terhadap tanah yangmenjadi obyek perkara;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilanttPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Terlawan;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor 41/Pdt.Bth/2020

dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis

Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan

selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya

RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.

Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.

Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.

REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

(tiga) unitdengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi administrasi, tekhnis danharga terhadap dokumen penawaran terdakwa.Setelah pengadaan barang/jasa melakukanevaluasi administrasi, tekhnis dan ihargaterhadap dokumen penawaran milik terdakwa,ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhisyarat baik dari segi administrasi, tekhnis danharga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannyadan pembuatan embung

(tiga) unitdengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Halaman 13 dari 35 halaman put.No.51/PID/2011/PTK.Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi administrasi, tekhnis danharga terhadap dokumen penawaran terdakwa.Setelah pengadaan barang/jasa melakukanevaluasi administrasi, tekhnis dan sihargaterhadap dokumen penawaran milik terdakwa,ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhisyarat baik dari segi administrasi, tekhnis danharga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadili, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :e Mula mula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik Dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26Pebruari 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.