Ditemukan 1224 data
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
AGUNG WIBOWO
38 — 32
Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
-2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT.Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.
-2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT.Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00. tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
-1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.
358 — 185
Bahwa pada prinsipnya, supervisor diangkat oleh kepala kantoryang tanggung jawabnya adalah mensupervisi anggotaanggota tim.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada laporan yang pertamaada dibuat konsep LHP yang memuat dasardasarnya, koreksi,dasar hukum yang jika sudah disetujui oleh tim dan kepala kantorkemudian dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Setelahtanggapan kemudian wajib pajak diundang untuk melakukanpembahasan.
TEMMI, saya diminta tanda tangan LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan). dan setahu saya tidak adapembahasan berdasarkan SPHP yang dibuat bersama dengan WP.Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Penghitungan tidak pernahdiberikan kepada saya selaku Supervisor untuk saya paraf, tetapilangsung diserahkan ke Seksi Pemeriksaan. Dan saat sayakonfirmasi dan klarifikasi atas kejadian ini kepada sdr. TEMMI, sayamendapatkan jawaban bahwa itu sudah urusannya sdr.
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYUKUR, SE. M.Kes
151 — 93
Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
- 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
266 — 78
kepada PemeriksaPajak untuk memperlihatkan TandaPengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangandalam hal Pemeriksaandilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yangberisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan timPemeriksa Pajak mengalami perubahan;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentangalasan dan tujuan Pemeriksaan;menerima SPHP
188 — 359
TJITAJAM VERSITERGUGAT INTERVENSI BERIKUT SEGALABENTUK PERBUATAN HUKUM YANG TELAHDILAKUKAN OLEH TERGUGAT INTERVENSI;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum suratsurat sebagai berikut : Surat Pernyataantidak sengketa tanggal 9 september 2010, akta kuasano. 339 tertanggal 26 agustus 2015, dan SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor593.83/108/SPHP/DKP/2015;Memerintahkan Tergugat VII Intervensi untukmenerbitkan kembali SHGB No. 1798, 1800, dan 1801ATAS NAMA PT.
288 — 485
Lebih baik SKP kecil, namun dibayar (oleh WP), daripadaSKP besar tapi tidak dibayar; Bahwa arahan itu adalah agar SKP yang saksi tetapkan itu tidak menjadihutang pajak; Bahwa tidak ada arahan dari SULIMIN RATMIN terkait pemeriksaan yangsaksi lakukan;Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa Komunikasi yang saksi lakukan dengan SULIMIN RATMIN adalahdiskusi masalah peraturan yang akan digunakan untuk pemeriksaan ini;Bahwa sebelum keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes
99 — 59
Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
- 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIQURRAHMAN, S.E.
96 — 56
Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
- 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
201 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapatdilihat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi = sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksi peredaranusaha yang terdiri dari:a.
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnya lampirannyaHalaman 67 dari 163 halaman Putusan Nomor 1587/B/PK/PJK/201 7dengan judul Pospos yang dikoreksi serta Penjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1 dan halaman 5; BuktiPK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
188 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHPO86/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
194 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnya lampirannyadengan judul Pospos yang dikoreksi serta Penjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1 dan halaman 5; BuktiPK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Ida Kade Widiatmika, SH
Terdakwa:
Komang Nunuk Sulasih, SH, M.Kn
201 — 153
Uraian
Jumlah
Keterangan
33
Cetakan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen
1 (satu) lembar
Salinan
34
Cetakan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 59 — Berkekuatan Hukum TetapHal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 60 — Berkekuatan Hukum TetapHal ini dapatdilihat secara jelas dari:(i)Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman1 dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
147 — 542ketentuanperundangan ini dapat dikreditkan dengan demikianpenyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajakapabila pajak pertambahan nilai yang dibayar padawaktu perolehannya tidak dapat dikreditkanberdasarkan ketentuan dalam undangundang inikecuali jika tidak dapat dikreditkannya pajakpertambahan' nilaitersebut' = karena buktipengkreditannya tidak memenuhi persyaratanadministratif misalnya faktur pajak tidak dliisilengkap sesuai dengan ketentuan dimaksud pasal 13ayat 5 ;Bahwa sebelum memberikan SPHP
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
214 — 193Karunia Bastem Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.I18;Fotocopi sama dengan asli Surat Pelepasan Hak Prioritas Nomor593.83/276/SPHP/DKP 2015 tanggal 13 April 2015 dari PT. KaruniaBastem mandiri kepada kepala Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I19;Fotocopi sama dengan asli Surat Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas PT.
Register : 06-06-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023Putusan PT DENPASAR Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS
Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Ida Kade Widiatmika, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Komang Nunuk Sulasih, SH, M.Kn
300 — 6Uraian
Jumlah
Keterangan
33
Cetakan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen
1 (satu) lembar
Salinan
34
Cetakan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1074 — 897BCA;: Rekapitulasi Tanggapan Atas SPHP Nomor: 2735/PJ.700/2002;: Surat Nomor : 046/DKA/2003, tanggal 17 Juni 2003dari PT. BCA kepada Kepala Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar : Surat Nomor: S618/WPJ.19/ BD. 0502/2003, tanggal9 Juli 2003, dari Kepala Kantor Wilayah XIX DJPWajib Pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan padaDitjen Pajak Besar.;Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put02710/ PP/M.1X/15/2004, tanggal 11 Mei 2004;Bundel BAP Penyidikan atas nama saksi AnwarSaidin, dkk.