Ditemukan 1717 data
46 — 27
Bahwa asal usul riwayat tanah objek perkara adalah milik dari TemenggungMuhammad bin Ali Resident dari Teluk Betung, Lampung yang telahmembuat testament pada hari Rabu tanggal dua puluh empat Agustusseribu delapan ratus enam puluh empat (1864) dan telah ditranskrip padatanggal 7 Mei 1956 oleh Notaris di Teluk Betung M.M.
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,821 m/?, terletak di Desa PerbangunanKecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,912 m7?
Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,821 m7?, terletak di Desa PerbangunanKecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,912 m7?
;Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,821 m7?;Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,912 m?
Putusan Nomor 39 PK/TUN/201532.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,790 m2;Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 1351998 atas namaSusi Prihartini, SE seluas 19,821 m7?
SITI MARISA
Tergugat:
Bupati Jember
314 — 197
35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021;Bahwa dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undangundangPenggugat pada tanggal 16 Juli 2021 melalui kuasa hukumnyamengajukan upaya Banding administrasi atas Surat Jawaban BupatiJember Nomor 180/90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021, ditujukankepada Gubernur Jawa Timur dan ditujukan kepada Menteri DalamNegeri;Bahwa atas Banding Administrasi tersebut, Gubernur Jawa Timur memberitanggapan sebagaimana surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor :181.4/1864
90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021;Bahwa dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undangundang pada tanggal 16 Juli 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnyamengajukan upaya Banding administrasi atas Surat Jawaban TergugatNomor 180/90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021, ditujukankepada Gubernur Jawa Timur dan ditujukan kepada Menteri DalamNegeri;Bahwa atas Banding Administrasi tersebut, Gubernur Jawa Timurmemberi tanggapan sebagaimana surat Pemerintah Provinsi JawaTimur Nomor : 181.4/1864
suratJawaban Bupati Jember Nomor : 180/90.1/35.1.12/2021,tanggal 02 Juli 2012 dan diterima tanggal 12 Juli 2021;: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perihal : BandingAdministrasi atas Surat Jawaban Bupati Jember Nomor :180/90.1/35.09.1.12/2021 tanggal O02 Juli 2021, PerihalJawaban atas permohonan Keberatan Administrasi;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti PengirimanBerkas Banding Administrasi Atas Jawaban Bupati Jember,ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur;Fotokopi sesual dengan Asiinya, Surat Nomor :181.4/1864
88 — 35
Bumi Ayu Kec.Dumai Timur dengan surat Nomor: S.88/IV17/T.2/2011 tanggal7 Maret 2011 yang intinya melarang melakukan kegiatan apapundi dalam Kawasan Hutan Wisata SungaiSurat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau No:1864/IV17/TU.1/2013 tanggal 2 September 2013 perihal OperasiPor.1Penegakan Hukum di TWA Sungai Dumai. Operasidilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Polisi KehutananBBKSDA Riau, SPORC Brigade Beruang, Kodim Dumai danPolres Dumai.
Dati IIBengkalis Provinsi Riau tanggal 4 Pebruari 1987 dengan luas4.712,50 Ha; : Keputusan Menteri Kehutanan No.173/KptsU/1986 tanggal 6 Juni: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri NOmor 6 Tahun 1972 tentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;: Surat Kepala Balai Besar (KSDA) Riau Nomor: 5.88/IV17/T.2/2011 tanggal 7 Maret 2011; : Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar (KSDA) Riau Nomor:1864/IV17/TU.1/2013 tanggal 2 September 2013;: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:KPTS.85
ROSDIANA OKTAFIA
Terdakwa:
HASIOLAN SIMAMORA ALIAS SIOL.
6 — 0
1864/Pid.Sus/2020/PN Lbp
DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
Terdakwa:
1.YOPY DAVIANT BIN YUSIYANTO
2.TAKIM BIN MUNIR
23 — 6
1864/Pid.Sus/2022/PN Sby
Winarto
Terdakwa:
Aprianto
12 — 7
1864/Pid.C/2022/PN Blt
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
1864 B/PK/PJK/2023
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Susi Sihombing, S.H
30 — 19
1864/PID/2023/PT MDN
30 — 2
perbaikan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Permohonannya Pemohondipersidangan telah mengajukan buktibukti surat yaitu :1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani NIK :3310136908770001, (Bukti P.1) ;FotocopySurat Keterangan Kematian Nomor : 475/15/VII/2015 atasnama LEGIMIN tertanggal 14 Agustus 2015 (Bukti P.2) ;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3310131908150001 tertanggal 19Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani, (Bukti P.3) ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1864
ADE MEINARNI BARUS,SH
Terdakwa:
1.RIDWAN.
2.ASHABUL KHAFI.
14 — 4
1864/Pid.Sus/2021/PN Lbp
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, SH
70 — 0
1864/Pid.Sus/2021/PT MDN
FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, SH.
Terdakwa:
RIZKI ANANDA SUITO ALIAS ALEXIS BIN (Alm) RASWAD
46 — 0
1864/Pid.Sus/2023/PN Tng
PASTI LUBIS
Terdakwa:
SUTANTO
19 — 10
1864/Pid.Sus/2023/PN Lbp
YUSNITA, SH
Terdakwa:
ARHTUR KEYLER
75 — 10
1864/Pid.B/2020/PN Mks
ADE MEINARNI BARUS,SH
Terdakwa:
1.RIDWAN.
2.ASHABUL KHAFI.
20 — 6
1864/Pid.Sus/2021/PN Lbp
YUSPITA INDAH br. GINTING, SH
Terdakwa:
RENO SYAHPUTRA alias RENOL
25 — 8
1864/Pid.B/2022/PN Lbp
79 — 49
Beringin Jaya Nomor ADD..KU.08.08/X/1864.a/2009 tanggal 05 Oktober 2009;. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPekerjaan Umum TA 2009;. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PembayaranUang Muka 30% Rehabilitasi Jalan ResemWae NgencungKecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp.128.250.000, (seratus dua puluh delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;.
Beringin Jaya dengan Nomor Kontrak:KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011, Addendum Kontrak Nomor:ADD.1.KU.08.08/V1/1094/2009, tanggal 10 Juni 2009 sertaAddendum II Kontrak Nomor:ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009,tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk LaporanInvestigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan rr ResemWae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di KabupatenManggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengan kesimpulan sebagaiberikut:A.
Beringin Jayadengan Nomor Kontrak:KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011,Addendum Kontrak Nomor: ADD.1I.KU.08.08/VI/1094/2009, tanggal 10 Juni2009 serta Addendum II Kontrak Nomor:ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009,tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk Laporan InvestigasiTinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung TahunAnggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengankesimpulan sebagai berikut:A.
Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/2009 tanggal 05 Oktober 2009;. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPekerjaan Umum TA 2009;Pts.No.18/Pid.Sus/PN.KPG/2012 halaman 93 dari 1567. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PembayaranUang Muka 30% Rehabilitasi Jalan ResemWae NgencungKecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp.128.250.000, (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;8.
Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/2009 tanggal 05 Oktober 2009;6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPekerjaan Umum TA 2009;7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PembayaranUang Muka 30% Rehabilitasi Jalan ResemWae NgencungPts.No.18/Pid.Sus/PN.KPG/2012 halaman 147 dari 156Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp.128.250.000, (seratus dua puluh delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;8.
1.WAHYU IBRAHIM, S.H., M.H.
2.TAUFAN AFANDI, S.H.
Terdakwa:
1.GINA ANDRIANA Binti ABIDIANSYAH
2.TUTI SUSILAWATI Binti TAMBRIN
89 — 19
Pol : KH 1864 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK roda 4 (empat) merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Mesin:1KRA347490, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ060494, dan No. Pol : KH 1864 TE atas nama MUGI ANGES LISTIA NOPHY;
Dirampas untuk negara;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Terbanding/Tergugat III : DPPPKB
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PENGURUS CABANG PKB
Terbanding/Tergugat II : DPWPKB
99 — 52
Anggaran RumahTangga PKB, berarti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad),Bahwa, dengan adanya surat dari DPP.PKB Nomor : 1864/DPP03/VI/B.1/X/2016 perihal, Penundaan Pelaksanaan Proses PergantianAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser tertanggal 21 Oktober 2016yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paser dan tembusannya jugaditujukan kepada Tergugat, justru memperkuat gugatan Penggugatterhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;Bahwa, dengan adanya
Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)/Tergugat II Nomor:1864/DPP03/VI/B.1/X/2016 tertanggal 21 Oktober2016 Perihal : Penundaan Pelaksanaan Proses Pergantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Paser.2.4.
No. 85/PDT/2018/PT.SMRPergantian Antar Waktu dan keputusan tersebut ditunda dengan SuratTergugat III No:1864/DPP03/VI/B.1/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016Perihal : Penundaan Pelaksanaan Proses Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Paser dan selanjutnya penundaan tersebut dicabutsebagaimana Surat Tergugat Ill Nomor:22175/DPP03/VI/B.1/IV/2017tertanggal 13 April 2017 Tentang Pencabutan penundaan prosespergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser, dan Penggugatkeberatan atas terbitnya
cacathukum tersebut yang notebene menjadi dasar syarat dari PergantianAntar waktu (PAW), maka Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPembanding juga tidak sah pula, karena Para Terbanding tetapmemprosesnya padahal ParaTerbanding tidak mengikutiaturansesuai UU.No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo.Anggaran Rumah Tangga PKB, berarti Para Terbanding telahmelakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Bahwa, dengan adanya surat dari DPP.PKB Nomor :1864