Kampar yang berasal dari 50 (lima puluh)Sertipikat Hak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK, namun sejaktanah yang dikuasai, dikelola, digarap Para Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara A Quo hingga proses sampai terbitnya SertipikatHak Milik atas nama Para Penggugat tidak pernah terjadiperselisinan/sengketa ataupun terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK maupun pihak lain.Bahwa setelah terjadinya peralinan hak atas 50 (lima puluh) Sertipikat

GUGATAN KABUR1 Bahwa, dalam Gugatan ini, Para Penggugat menyatakan BidangTanah yang dimiliknya tumpang tindin dengan Bidang Tanah MilikTergugat!, tetapi Para Penggugat tidak pernah menyebutkan batasbatas tanahnya, sehingga Gugatan Penggugat seperti gugatankhayalan, membingungkan Tergugatl. Perlu diketahui Yang MuliaMajelis Hakim Perkara ini, bahwa batasbatas Bidang Tanah milikTergugat!

;Bahwa dengan adanya penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugatyang tumpang tindin dan rancu tersebut, maka telah membawakonsekwensi yuridis yang cukup serius karena selain tidak lazim terjadidalam praktik penyusunan sebuah gugatan dalam suatu perkara perdata,juga telah membawa kesulitan tersendiri bagi Tergugat II dan TurutTergugat dalam menjawab dalildalil Gugatan Para Penggugat karenaTergugat Il dan Turut Tergugat menjadi bingung apakah gugatan ParaPenggugat a quo ditujukan kepada Sekolah

(vide M.Yahya Harahap, SH, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, 1989, hal. 322) ;n nnn nnn nnn nnn nnn nnn25.Bahwa jika seandainya quod non, ada tanah sebagaimana dimaksudPara Terlawan dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkatPeninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt//2004 tanggal 03 Oktober 2007,jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidak mungkinbertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalam sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 436/Desa Saentis dan HGB No. 48/DesaSaentis milik

Untuk membuktikan apakah ada tumpang tindin antara TanahPENGGUGAT dengan tanah yang diklaim Tergugat; dand. Agar dalam Sidang Pemeriksaan Setempat dapat menjadi memberikanketerangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini Sesuaidata yuridis tanah yang dimiliki Turut Tergugat.Halaman 7 dari 78 PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.JmbTERBUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT26.

Putusan No. 211/Pdt.G/2013/PN.BB.administrasi dan juga betul tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Miliknomor 3823/Desa Lembang atas nama TAN AW HOA (Tergugat llIntervensi) vide bukti (P.1 =T.3.= T.ILIN4) yang diakui sendiri olehTergugat dalam Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2011 ; halaman 53 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 3823/DesaLembang atas nama TAN AU HOA (Tergugat Il Intervensi) vide bukti(P.1 =1.3.= T.ILIN4) yang menjadi obyek sengketa

No.2156/1989 tanggal 1981989 seluas 4008 m2 atas nama CML TAMBUNANSITOMPUL, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penerbitan SHGB No.171tanggal 27 Mei 2010 dan SHGB NO. 172 tanggal 27 Mei 2010 diatas objek tanahsengketa mengandung cacat yuridis, dan tumpang tindin dengan SHM No.874/Desa Lembang atas nama CML TAMBUNAN SITOMPUL;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.V3 bahwa Tanah Hak Milik No.874/Desa Lembang S.U.

tidak berhubungan satu dengan lainnya kedalam bidangtanah yang diklaim oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan;Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum,~ karena telahmenggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu denganPerbuatan hukum lainnya atas para pihak;Bahwa hal ini dapat kita linat pada angka Romawi II.pada FAKTA HUKUM,pada poin A,B,C dan D, karena antara satu sama lainnya berbedakapasitasnya dan perbuatan hukumnya misalnya PenggugatI tanah yangdiklaimnya didalilkan tumpang tindin

error in personaBahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagaiPenggugat dalam perkara a quo, karena justru Para Penggugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milikPara Tergugat secara melawan hukum dan secara tanpa hak;Bahwa selain daripada itu, inti dari perkara aquo adalah menyangkut gantirugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, karenasesuai dengan data uang ganti rugi dan karena adanya klaim dariPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin

BPNKotabaru untuk mengambil 2 titik koordinat yaitu di blok 14 dan blok19: Ahli menerangkan bahwa untuk dapat menetukan titik koordinattermasuk kedalam objek lelang perlu di analisa kembali karena objeklelang tersebut ada yang sudah HGU ada yang diluar HGU, khususuntuk keterangan BPN hanya mengenai HGU; Ahli ditanya mengenai status tanah milik masyarakat yangtumpah tindih dengan izin usaha perkebunan, pendapat ahli ketika izinusaha perkebunan terbit untuk mendapatkan perolehan tanah yangtumpang tindin

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguantidakperpajakan bagi Wajib Pajak;dan terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanbahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memilikiskema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuanperpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajibanpenugasan pemerintah mengalami

NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel LautPara Penggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinanoverlap (tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisiSistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta ParaPenggugat menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan SistemKomunikasi Kabel Laut ;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antara AsosiasiSistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI) denganPT

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;Bahwa hal tersebut juga senyatanya ditegaskan dalam putusan PengadilanNegeri Bantul, tertanggal O5 April 2018, dalam perkara Nomor26/PDT.G/2017/PN.BTL;Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak KetigaTerhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt Yang Diajukan Pelawan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet onvanklijke Verklaard);Bahwa adanya 2 (Dua) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pelawan, ManaBerakibat Terjadi Tumpang Tindin

KEDAP SAYAAQDitetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES 2006, MEMUTUSKANMenetapkan : ternyata tertulis pada bagian KEDUA angka 4 : Hubunganantara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjaditanggung jawab pemegang kuasa pertambangan, apabilaterjaditumpang tindin wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, makaPemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatandalam wilayah tersebut terlebin dahulu menyelesaikan sesuai ketentuanyang berlaku ; dan pada angka 13 disebutkan : Kelalaian

Kedap Sayaaq, karena SuratHalaman 92 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN SdwKuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat melalui prosessesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan PembebasanTanah/Lahan Penggugat, telah diatur pada bagian Kedua angka 4 SuratKeputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangandengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang KuasaPertambangan, apabila terjadi tumpang tindin wilayah dengan kepentinganlahan lainnya, maka

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka dalil/alasan tersebut adalah sebagai alasan tersebut adalahsebagai alasan yang benar;Menimbang, bahwa dengan alasan yang telah dikemukakan oleh TurutTergugat/Pembanding di atas, maka Tergugat/Turut Tergugat dalammenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baru, tidak adamelakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1503/Gunung Sahari Selatan atas tanah sengketa,dengan alasan tumpang tindin

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanKeputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas namaPemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindin dengan tanah Penggugatyang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Caraq Pendaftaran Tanahmenyebutkan :1.

dibebaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwatersebut penutut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tentang pembelaantersebut yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut diatas, sehinggaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus lagi agar tidak terjaditumpang tindin

dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/P/FP/2021/PTUN.SBY.5,1.Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (obscuur libel);Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel)karena Pemohon dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin

) denganmemperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan ataspejabat yang setingkat dengan itu,Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka Camat adalah pihak yangberwenang untuk menerbitkan izin pembukaan tanah dan pemberian hak atastanah sepanjang luas tanah tersebut tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar),Namun, dikarenakan dalam praktiknya banyak pemberian izin pembukaanlahan oleh Camat yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkuangan dantata guna tanah sehingga banyak terjadi tumpang tindin

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa, sehingga tumpang tindin dengan tanah hak milikPara Penggugat adalah telah bertentangan dengan asasasas umumPemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) b Undangundang No. 9Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini:eo Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Asas

Bahwa untuk menjamin terjadinya kepastian hukum dan agar tidakterjadi tumpang tindin putusan pengadlian antara Perkara Register Nomor:471/PDT G/2017/PNJKT.Sel., dengan perkara aquo, maka beralasanmenurut hukum jika TERGUGAT II memohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor: 667/PDT.G/2017/PN.JKT Sel., untuk kiranyaHal. 13 Put. No36/ Pdt/2020/PT. DKIberkenan menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;C.GUGATAN KABUR (KARENA TIDAK MENYEBUTAN LOKASI DANBATAS BATAS TANAH)11.

(sembilan ribu tigaratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan WayLunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, atas nama SonnyZainhard Utama, yang ternyata lokasi tanahnya berada di dalam lokasitanah timbunan (reklamasi) pantai milik Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 1451 tanggal 20 Mei 2014 di atas lokasi tanah timbunan(reklamasi) pantai milik Penggugat telan menyebabkan terjadinyatumpang tindin (overlapping) hak kepemilikan

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensitersebut di atas, akan menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi overlapping/tumpang tindin dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008 yang telah memutuskanperkara dengan objek yang sama tersebut; Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukanpermohonan eksekusi untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta