dengan ciriciri utama(adanya batu gamping, ada bentukanbentukan akibat pelarutankarena ada interaksi air dengan batu gamping) ada air;Bahwa di daerah yang ada batu gamping pasti ada air;Bahwa jikalau suatu daerah tidak ada sumber mata air apakah bisadikategorikan sebagai karst, kalau kita melinat bentukannya, awalnyaHalaman 126 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGbatu gamping utuh ketika di bukit pasti ada peran air dalammelarutkan bentukan tersebut, itulah yang disebut karst;Bahwa tegakan

PLN setelah mendapatkan izinprinsip dari Menteri Kehutanan adalah :119Putusan Basri Dt.Rajo Nan SatiMembayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutanpengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatanpembangunan proyek PLTU Sumbar 2 X 100 MW dan sarana penunjangnya seluas leihkurang 51,7 Ha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Menanggung biaya tata batas kawasan hutan yang dipinjam pakai;Menanggung biaya inventarisasi tegakan;Melaksanakan reklamasi dan

investasi dariBank BAPINDO sebesar 65%, sedangkan 35% dibiayai oleh dana dariperusahaan terdakwa;Bahwa untuk lahan kebun plasma 100% dibiayai oleh kredit investasi kecil(KIK) dari Bank BAPINDO;Bahwa jaminan kredit kepada Bank BAPINDO adalah sertifikat tanah kebun intidan kebun plasma para petani;Bahwa semua biaya pembersihan lahan (land clearing), penanaman danperawatan tanaman dibiayai oleh perusahaan terdakwa dan dana kredit darikebun inti, dimana saat itu lahannya masih berupa semak belukar dengan tegakan

tersebut dapat merugikan negara karena tidak membayar PSDH dan atau DR, hal ini diatur dalam UURI Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PPRI Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan

, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Pemanfaatan Hutan;- Bahwa jadi saksi jelaskan, Jika seseorang memiliki, menguasai kayu olahan / gergajian jenis Ulin sebanyak + 255 (dua ratus lima puluh lima) potong = 7,2088 M3 tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan juga tidak dapat membuktikan bahwa kayu olahan yang diangkut tersebut berasal dari hutan hak dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah seperti hal nya yang dilakukan oleh Tersangka Sdr ARBIANSYAH Anak dari SUDUN. kerugian

Toba Samosir padatahun 2010, saksi dan temanteman saksi seharusnya menerima datainventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akandibebaskan dari P2T selanjutnya Tim Penilai Harga memperhatikanNJOP tentang tanah dan bangunan serta harga tegakan tanamantumbuh / per batangnya sebelum waktu pembebasan dilaksanakan,namun hal itu tidak pernah dilakukan tim dan yang menentukan besaranganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk kepentinganpembangunan PLTIA Asahan Ill milik PT.

Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;

Daftar Nominatif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunandan Tegakan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampahtanggal 10 November 2016.k. Surat Keterangan Nomor : 592.11/360/DKN/2016 tanggal 19 Juni2016 dari Pj. Kepala Desa Dokan.. Dokumen dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atas namaDoli Siregar & Rekan.2. Mengetik SPP ke Simda (Sistem Pemerintahan Daerah)keuangan dan menyerahkannya SPP tersebut ke PPTK untukditandatangani yaitu SPP 1, SPP2 dan SPP3.3.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten BogorNomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBogor sampai dengan tahun 2025, lokasi dimohon berada pada peruntukankawasan Tanaman Tahuanan dalam Kawasan Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan

Bahwa sejak awal kondisi lahan yang dijadikan sebagai arealperkebunan PT Archipelago Timur Abadi bukan merupakankawasan hutan melainkan hanya semak belukar dan samasekali tidak ditemukan adanya potensi tegakan kayu yangbernilai ekonomis. Hal ini terbukti dari ditemukannya beberapatumpuk kayu dalam kondisi yang telah membusuk pada sekitartahun 2007, dan dapat dipastikan bahwa kayukayu tersebutmerupakan hasil tebangan yang telah dilakukan 4 perusahaansebelumnya pada sekitar tahun 2002.

kondisi areal yang ada IPK tersebut saat ini masih dalamkeadaan utuh dan belum dilakukan pembukaan/pemanfaatan kayuoleh perusahaan PT.ATA, sehingga pihak PT.ATA belumberkewajiban membayar pajak/ PSDHDR kepeda Negara.Bahwa saksi menerangkan untuk areal yang saat ini telah menjadikebun tidak memiliki IPK karena dianggap oleh pihak PT.ATA tidakada potensi kayu yang ekonomis untuk dimanfaatkan, dimana secaratehnis perkebunan akan lebih mudah dan ekonomis melakukanpembukaan lahan pada areal yang tidak ada tegakan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM Nomor 8027/20/600.2/201 1tanggal 28 Oktober 2011, kepada Sekretariat Jenderal KESDM perihalRekomendasi Kelayakan kontrak Tahun Jamak kegiatan Satker Induk Ikitringyang menyatakan bahwa lahan sudah bebas/tuntas, tidak sesuai denganfakta di lapangan, karena Pembebasan lahan untuk pembangunan GlJatiranggon 2, baru selesai tanggal 2 September 2013 dan PembebasanLahan untuk Jatiluhur Baru, selesai 5 Juni 2012 sesuai Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah dan Tegakan

terdapatkalimat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2025, lokasidimohon berada pada peruntukan kawasan Tanaman Tahuanan dalam Kawasan LindungNon Hutan serta Kawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisamenentukan apakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukan Kawasan TanamanTahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan

Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;

Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;

Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya

/S.Perj.tl/ /2013 Proyek Pencetakan SawahKabupaten Ketapang tanggal 19 September 2013.i. 2 (Satu) lembar fotocopy B.2.2 Pembersihan Lahan (LandClearing&Grubing) Vegetasi Tegakan Hutan Ringan DESA SUNGAI AWANKIRI Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah sertaInfrastruktur Penunjang Lainnya.j. 2 (Satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Sungai Awan Kiri No.Kontrak :36/SHS.03/SP/III/2013 DU/1151/S.Perj/11.k. 1(Satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. 2212297280 jumlah Rp734.340.576,00 tanggal 07 November

Haris, yang ditanda tangani oleh a.n Hartono, ST : PT Hutama KaryaWilayah Ill Kalimantan sebagai Pihak kesatu dan a.n Abdul Haris :Pemborong Sebagai pihak kedua tanggal 19 September 2013.g. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir b.2.2 pembersihan lahan (land clearing& Grubing) vegetasi tegakan hutan ringan desa sungai awan kiri, total :62.023 m yang ditanda tangani oleh a.n Chrisma Dian Artha : siteengineer manager, sebagai Kontraktor PT Hutama Karya, a.n Drs ABDRasyid Muh.

Ketapang sejumlah Rp 764.939.000,00 yang ditandatangani oleh pihak kesatu a.n Hartono, ST sebagai kapro dan pihakkedua a.n Abdul Haris sebagai irektur, di Balikpapan 19 September2013.h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir B.2.2 pembersihan lahan (landclearing 7 grubing) vegetasi tegakan hutan ringan desa sungai awankiri yang ditanda tangani oleh kontraktor a.n Chrisma Dian Arthasebagai site engineer manager, manajemen konstruksi a.n Drs. ABDRasyid Muh.

lapangan direkomendasikan oleh Tim Terpadu sebagai berikut:

Kawasan Hutan yang dimohon untuk perkebunan kelapa sawit seluas 4.313 Ha yang telah dilakukan telaahan luasnya menjadi 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dipertimbangkan dapat diproses lebih lanjut melalui prosedur tukar menukar kawasan Hutan;
Calon areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi tutupan berupa tegakan

II/ /2013 Proyek Pencetakan SawahKabupaten Ketapang tanggal 19 September 2013.i. 1 (Satu) lembar fotocopy B.2.2 Pembersihan Lahan (LandClearing&Grubing) Vegetasi Tegakan Hutan Ringan DESA SUNGAI AWANKIRI Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah sertaInfrastruktur Penunjang Lainnya.j. 1 (Satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Sungai Awan Kiri No.Kontrak :36/SHS.03/SP/III/2013 DU/1151/S.Perj/11.k. 1(Satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. 2212297280 jumlah Rp734.340.576,00 tanggal 07 November 2013 atas

/S.Perj.lll/, = /2013 subkontrak : AbdulHaris, yang ditanda tangani oleh a.n Hartono, ST : PT Hutama KaryaWilayah Ill Kalimantan sebagai Pihak kesatu dan a.n Abdul Haris :Pemborong Sebagai pihak kedua tanggal 19 September 2013.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir b.2.2 pembersihan lahan (land clearing& Grubing) vegetasi tegakan hutan ringan desa sungai awan kiri, total :62.023 m yang ditanda tangani oleh a.n Chrisma Dian Artha : siteengineer manager, sebagai Kontraktor PT Hutama Karya, a.n Drs ABDRasyid

Ketapang sejumlah Rp 764.939.000,00 yang ditandatangani oleh pihak kesatu a.n Hartono, ST sebagai kapro dan pihakkedua a.n Abdul Haris sebagai irektur, di Balikpapan 19 September2013.h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir B.2.2 pembersihan lahan (landclearing 7 grubing) vegetasi tegakan hutan ringan desa sungai awankiri yang ditanda tangani oleh kontraktor a.n Chrisma Dian Artha Hal.123 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS.

No. 869 di DesaCirangkong/Kecamatan Cijambe, No. 871 di DesaCirangkong/Kecamatan Cijambe, No. 158 di DesaKumpay/Kecamatan Jalan Cagak, No. 52 di DesaKumpay/Kecamatan Jalan Cagak, No. 868 di DesaCirangkong/Kecamatan Cijambe, dan No. 870 di DesaCirangkong/Kecamatan Cijambe dan bidangbidang tanah lain danbangunan di atasnya yang telah menjadi satu kesatuan kepemilikandan pengelolaan di lokasi tersebut.Dirampas untuk negara.1 (satu) lembar dokumen copy kuitansi bukti pembayaran kayualbasia dan rawa tegakan

Cirangkong/ KecamatanCijambe, No. 871 di Desa Cirangkong/ Kecamatan Cijambe, No. 158 diDesa Kumpay/ Kecamatan Jalan Cagak, No. 52 di Desa Kumpay/Kecamatan Jalan Cagak, No. 868 di Desa Cirangkong/ KecamatanCijambe, dan No. 870 di Desa Cirangkong/ Kecamatan Cijambe danbidangbidang tanah lain dan bangunan di atasnya yang telah menjadisatu kesatuan kepemilikan dan pengelolaan di lokasi tersebut ;Dirampas untuk Negara ;1324.1325.1326.1 (satu) lembar dokumen copy kuitansi bukti pembayaran kayu albasiadan rawa tegakan

Cirangkong/Kecamatan Cijambe, No. 871 di Desa Cirangkong/ KecamatanCijambe, No. 158 di Desa Kumpay/ Kecamatan Jalan Cagak, No. 52di Desa Kumpay/ Kecamatan Jalan Cagak, No. 868 di DesaCirangkong/ Kecamatan Cijambe, dan No. 870 di Desa Cirangkong/Kecamatan Cijambe dan bidangbidang tanah lain dan bangunan diatasnya yang telah menjadi satu kesatuan kepemilikan danpengelolaan di lokasi tersebut ;Dirampas untuk Negara ;1324.1325.1326.1 (satu) lembar dokumen copy kuitansi bukti pembayaran kayualbasia dan rawa tegakan

Cirangkong/Kecamatan Cijambe, No. 871 di Desa Cirangkong/ KecamatanCijambe, No. 158 di Desa Kumpay/ Kecamatan Jalan Cagak, No. 52di Desa Kumpay/ Kecamatan Jalan Cagak, No. 868 di DesaCirangkong/ Kecamatan Cijambe, dan No. 870 di Desa Cirangkong/Kecamatan Cijambe dan bidangbidang tanah lain dan bangunan diatasnya yang telah menjadi satu kesatuan kepemilikan danpengelolaan di lokasi tersebut ;Dirampas untuk Negara ;1324.1325.1326.1 (satu) lembar dokumen copy kwitansi bukti pembayaran kayualbasia dan rawa tegakan

Memberikan ganti rugi kepada hak atas tanah dan tegakan yangterganggu akibat kegiatan usaha ijin pertambangan.n. Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat kegiatan ijinusaha pertambangan eksplorasi dan eksploitasi. Mengenai cara penentuan besarnya kewajiban yang harus dibayar olehperusahaan tambang setelah memperoleh ijin kuasa pertambanganekplorasi dan ijin kuasa pertambangan eksploitasi adalah:a.