Bahwa kami menghendaki untuk dilakukan kembali pemilihan ulang calon Kepala Desa Tepian Langsat ; mann nnn nn nnn nn nnn anneHalaman 11, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMDYang selanjutnya oleh Panitia Pilkades membuat surat kepadaBAPEMAS Nomor : 413.12/259/PilkadesTLS/XII/2016 tanggal 23Desember 2016 Perihal : Laporan Panitia Pilkades Tepian Langsat yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Bahwa kami panitia pemilihan Kepala Desa Tepian Langsatmenghendaki dilakukan pemilihan ulang Kepala Desa TepianLanQSat. ; 229 2n nn nn nnn nena nnn nnn nnn nnn9.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diberikan ke masingmasing calonberbedabeda Format, Daftar dan jumlah Pemilih;Halaman 18, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD12.13.14.Maka merujuk Perda No. 7 tahun 2016 dan Perbup No. 16 tahun 2016maka Badan Permusyawaratan Desa Tepian Langsat meminta kepadaBapak Bupati Kutai Timur untuk menunda, atau Pemilihan ulang sertamelakukan Investigasi terhadap permasalahan yang ada ;Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Ketua Panitia Pemilihan KepalaDesa Serentak Tingkat Kabupaten

Kepala DesaTepian Langsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17Februari 2017, selanjutnya memerintahkan Tergugat agar melakukanpemilihan ulang Kepala Desa Tepian Langsat di Desa Tepian LangsatKecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 42 Ayat (10) Peraturan Bupati Kutai Timur(Perbup) Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Mekanisme PelaksanaanPemilinan Kepala Desa yang menyatakan :Apabila hasil Pemilihan Kepala Desa dibatalkan maka bupati akandapat memutuskan Pemilihan

Ulang atau Penundaan Pemilihansampai periode Pemilihan Kepala Desa berikutnya,Halaman 27, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD33.

Memerintahkan Tergugat melalui aparaturnya Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018-2024, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, paling lama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5.

Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat poin 4 memintaTergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desaserentak gelombang II (Kedua) periode 20182024 Desa PangkalanPanduk Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ProvinsiRiau khusus di TPS 02 dan TPS 04 hal ini berbeda denganpermohonan keberatan yang disampaikan Penggugat kepadapanitia pemilihan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehinggaTim penyelesaian komplik yang dibentuk oleh Tergugat hanyamemproses dan menyelesaikan keberatan sebagaimana

ulang Kepala Desa serentakgelombang II (Kedua) periode 20182024 Desa Pangkalan PandukKecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau khususdi TPS 02 dan TPS 04 hal ini berbeda dengan permohonankeberatan yang disampaikan Penggugat kepada panitia pemilihandan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga Tim penyelesaiankomplik yang dibentuk oleh Tergugat hanya memproses danmenyelesaikan keberatan sebagaimana laporan yang menjadikeberatan dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2018, dengandemikian

ulang kepala desa serentak gelombang II (kedua)Periode 20182024, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan,Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 DesaPangkalan Panduk, sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti P31, T 13 hasil rekapitulasi suarakeseluruhan setiap calon dalam pemilihan kepala desa pangkalanPanduk menunjukkan Penggugat memperoleh 451 suara dan Nazriselaku pemegang SK memperoleh458 suara sehingga terdapat selisih7suara antara Penggugat dan Pemenang; Bahwa dalam

ulang KepalaDesa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 20182024, Desa PangkalanPanduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,khusus di TPS O02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk, KecamatanKerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, paling lama 3 bulan setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktiandalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah padapembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana

Memerintahkan Tergugat melalui aparaturnya BadanPermusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untukmelaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Serentak Gelombang II(Kedua) Periode 20182024, Desa Pangkalan Panduk, KecamatanKerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, khusus di TPS 02 danTPS 04 Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, KabupatenHalaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.PBRPelalawan, Provinsi Riau, paling lama 3 bulan setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum

Memerintahkan Kepada Tergugat, Senat Universitas Mulawarman untuk melaksanakan penjaringan, penyaringan dan pemilihan ulang calon Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak putusan dalam sengketa ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.928.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Kepada Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan penjaringan, penyaringandan pemilihan ulang calon Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 20182022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak putusan dalamsengketa ini berkekuatan hukum tetap;4. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;5.

Memerintahkan Kepada Tergugat, Senat Universitas Mulawarman untukmelaksanakan penjaringan, penyaringan dan pemilihan ulang calonRektor Universitas Mulawarman periode tahun 20182022 sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sejak putusan dalam sengketa iniberkekuatan hukum tetap;5.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Desa DaranUtara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud.6.

Bahwa harusnya Tergugat, atas dasar hasil pleno tingkatkecamatan tersebut dan mencegah terjadinya kekosongan jabatanKepala Desa, maka merujuk Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, makaTergugat mengangkat penjabat Kepala Desa sambil menungguproses pemilihan ulang yang telah dijadwalkan oleh Tergugatdilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021, bukan menerbitkanKeputusan dalam menetapkan Kasim Anwar sebagai

empat yang memuat nomor, foto dan namacalon,atau13.Bahwa atas tindakan Tergugat II yang tidak mensahkan surat suara tersebut14.diatas, sangat merugikan Penggugat karena berkurang perolehan suaraPenggugat ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat yang tidak puasdengan keputusan melaporkan keberatan kepada Tergugat Ill, sebagaitempat melaporkan kecurangan kecurang yang terjadi pada saat pemilinanseperti yang diamanatkan Undangundang, yang mana Penggugat memintaagar Tergugat II melakukan Pemilihan

ulang ;Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Padt.G/2019/PN Sim15.16.17.18.19.20.Bahwa Tergugat III memanggil Penggugat, Tergugat , Tergugat Il, TergugatIV, untuk dilakukan musyarah untuk mencari solusi tentang, dan jugakeputusan yang ambil Tergugat II adalan membatalkan surat suara yangdicoblos dengan coblosan yang besar akan tetapi masih didalam kotak yangberisi nomor, nama, gambar kandidat, tanpa melihat Peraturan BupatiSimalungun No. 10 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksana PemilihanPenghulu

serentak pasal 57 ayat 1 Tentang suara suara yang sah huruf bdanc ;Bahwa hasil Musyawarah yang diambil oleh Tergugat III dengan nomor001/02/Panwas Pilpanag/2019, tertangal 20 Juni 2019, Pada pokoknyaditemukan Kejanggalan coblosan yang terlalu besar dianggap batal;Bahwa tindakan Tergugat Ill adalah tindakan yang tidak mengacukanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku, seharusnya Tergugat IIImengambil tindakan untuk mensahkan surat Suara yang Terdapat coblosanBesar atau setidaknya melakukan Pemilihan

ulang;Bahwa selanjutnya atas tindakan Para Tergugat diatas yang membatalkanSurat Suara Tersebut tanpa melihat atau mengacu pada Peraturan BupatiSimalungun No. 10 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksana PemilihanPenghulu serentak pasal 57 ayat 1 Tentang suara suara yang sah huruf bdan c , adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagai yang diamanatkanoleh Undangundang;Bahwa selanjutnya akibat dari perbutan Para Tergugat tersebut diatas,membuat Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik moril

Memerintahkan kepada Tergugat / Panitia Pemilinan Kepala Desa Luar,Kecamatan Alas untuk melaksanakan Pemilihan Ulang kepala Desa Luar,Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang diadakan pada tanggal 4Maret 2020 untuk Periode Masa Jabatan 20202026;5.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa diDesa Para Penggugat terkhusus:ONO aA F Wn =11.12.13.14.ls16.17.18.19,20.21.22.2324.25.26.Nomor 46, Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong;Nomor 30, Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang;Nomor 61, Desa Purba Tua, Kecamatan Barus Utara;Nomor 24, Desa Unte Mungkur I, Kecamatan Kolang;Nomor 22, Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang;Nomor 27, Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang;Nomor 53, Gabungan Hasang, Kecamatan Barus;Nomor 21, Desa Unte

tidakmungkin akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat, juga amar tersebutbertentangan dengan Ketentuan Pasal 97 ayat (9) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005juncto Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentangDesa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014yang tidak mengenal tata cara Pemilihan

Ulang* dalam Pemilihan Kepala DesaSerentak Periode Tahun 20122018.

Ulang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentakperiode Tahun 20122018.

pemilinan Kepala Desa;Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum KeputusanBupati Jombang Nomor 1888.4.45/480/415.10.1.3/2019 tanggal 5Desember 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun2019 2025, khusus Desa Ceweng Kecamatan Diwek atas nama IMAMSUBATA dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah memenuhi alasanalasan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor 9Tahun 2004;Bahwa dengan dibatalkannya Objek Sengketa/KTUN a quo, Penggugatmenghendaki untuk diadakan pemilihan

ulang Kepala Desa CewengKecamatan Diwek guna memilin Kepala Desa secara langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, terobuka dan adil sesuai amanat pasal 34 ayat (2)Undangundang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa;Bahwa meskipun peraturan perundangundangan tidak mengatur secarakhusus tentang pemilihnan ulang Kepala Desa, namun berdasarkanYuriprudensi, pengadilan bisa memutuskan untuk melakukan pemilihanulang Kepala Desa.

Pemilihan ulang Kepala Desa di Kabupaten Pelalawan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung No.602 K/TUN/2019 tanggal 21 Nopember2019 jo. Putusan No. 161/B/2019/PTTUN.MDN jo. Putusan No.58/G/2018/PTUN.PBR;Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBYb. Pemilihan ulang Kepala Desa di Kabupaten Bekasi berdasarkanPutusan Mahkamah Agung No. 509K/TUN/2019 jo. Putusan No.141/B/2019/PTTUN.JKT jo. Putusan No. 87/G/PTUN.BDG;c.

Pemilihan ulang Kepala Desa di Kabupaten Bandung berdasarkanPutusan 193/B/2018/PTTUN.JKT. tanggal 17 Nopember 2018 joPutusan 161/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 16 Mei 2018;Berdasarkan dasar dan alasan gugatan di atas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihakdalam perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

tunggal penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana.Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan:e perbuatan terdakwa mencederai proses pemilihan umum yang berasaskan jujur dan adil;e perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilihan

ulang di TPS 3 dan TPS 13;Halhal yang meringankane Terdakwa secara nyata atau sungguhsungguh telah menunjukan rasapenyesalannya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar Surat PemberitahuanPemungutan Suara (model C.6) di TPS 13 Lumpue, Kota ParePare atas nama Mahendra Rossidan Amran; (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Lumpue Kota Parepare atas namaMahendra, Rossi, Amran; 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (model C.6) diTPS 3 Lapakaka, Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi

dandipermasalahkan dan sudah sepatutnya dalil a quo di abaikan.1710Bahwa sebagai bahan pertimbangan lain, terhadap adanya permohonan Pemilihanulang sebagaimana yang penggugat ajukan dalam hanya dimungkinkan apabilaterjadi hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1),dimanaApabila Calon terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelumdilaksanakan pelantikanApabila lebih dari 1 (satu) calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyakdengan jumlah yang sama, hal mana pemilihan

ulang tersebut hanya untuk calon calon yang berhak dipilh dengan perolehan jumlah suara yang sama.Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil dalil di atas, maka sudah sepatutnyaterhadap keseluruhan dalil Posita Penggugat mengenai pengaduan kecurangan danpermohonan pemilihan ulang dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa adapun terhadap ke 10 (sepuluh) anggota Panitia Pilkades Desa CibodasKec.

ulang tersebut hanya untuk calon calon yang berhak dipilh dengan perolehan jumlah suara yang sama.Bahwa terhadap adanya surat permohonan yang diajukan Penggugat melalui kuasahukumnya pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana dalil Penggugat pada point 11dalam gugatan telah menunjukan bahwa pengaduan tersebut terlambat diajukan, halini mengingat :Bahwa sebagaimana Pasal 38 Perda Nomor 5 Tahun 2006 sebagaimana yang telahdiuraikan pada point 8 di atas bahwa pengaduan diajukan pada jangka waktu 7(tujuh)

diperdebatkan dan dipermasalahkandan sudah sepatutnya dalil a quo di abaikan.Bahwa sebagai bahan pertimbangan lain, terhadap adanya permohonan Pemilihanulang sebagaimana yang penggugat ajukan dalam hanya dimungkinkan apabilaterjadi hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1),dimanaApabila Calon terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelumdilaksanakan pelantikanApabila lebih dari 1 (satu) calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyakdengan jumlah yang sama, hal mana pemilihan

ulang tersebut hanya untuk calon calon yang berhak dipilh dengan perolehan jumlah suara yang sama.Bahwa terhadap adanya surat permohonan yang diajukan Penggugat melalui kuasahukumnya pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana dalil Penggugat pada point 11dalam gugatan jelas jelas menunjukan bahwa pengaduan tersebut terlambatdiajukan, hal ini mengingatBahwa sebagaimana Pasal 38 Perda Nomor 5 Tahun 2006 sebagaimana yang telahdiuraikan pada point 8 di atas bahwa pengaduan diajukan pada jangka waktu 7(tujuh

Hal tersebutitulah yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kaburatau tidak jelas (Obscuur Libel) karena sesuai dengan HukumAcara yang berlaku, antara posita dan petitum dalam suatugugatan harus mempunyai hubungan atau keterkaitan;Dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugatmengadakan pemilihan ulang kepala desa akan tetapi dalamposita gugatannya, tidak ada satu dalilpun yang menyebutkanPenggugat meminta agar Tergugat mengadakan pemilihan ulangkepala desa, hal ini menyebabkan gugatan

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut diatas nyatanyata tidak benar dan mengadaada, maka sudah seharusnyaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatantersebut;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 12 halaman 5gugatannya mengenai surat tanggal 12 Maret 2007 yangdikirimkan oleh Penggugat yang pada intinya surat tersebutmeminta : agar hasil dari keseluruhan pelaksanaan pilkadescibening dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang", makaperlu. disampaikan bahwa surat yang dirimkan oleh

tersebut.Bahwa di hadapan Anggota DPRD Musi Banyuasin di gedung DPRD MusiBanyuasin pada tanggal 8 November 2013 itu, Ketua Panitia pencalonandan Pemilihan Kepala Desa Babat Banyuasin, Ketua BPD, dan CamatBabat Supat Kabupaten Musi Banyuasin mengakui memang benar adanyahilang 13 suara pada waktu penghitungan perolehan suara dari masingmasing kandidat yang dilaksanakan di Balai Desa Babat Banyuasin.Bahwa akibatnya, DPRD Musi Banyuasin dengan suratnya tertanggal 12November 2013 merekomendasikan agar diadakan pemilihan

ulang, danagar Kepala BPMPD, segera diganti karena banyak masalahmasalahDesa, khususnya masalah Pilkades yang tidak terselesaikan secara baik;Bahwa tanpa menghiraukan permasalahan yang ada, dan denganmengabaikan rekomendasi mitranya sendiri, DPRD Musi Banyuasin; padatanggal 28 November 2013 Tergugat tetap melantik Wirdan Ali Haz calonnomor urut 3 di Kecamatan Sangadesa, bukan di Desa Babat Banyuasindan tidak pula di Kecamatan Babat Supat;Bahwa ternyata Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Wirdan

yang dinikmati oleh Wirdan AliHaz yang menduduki jabatan yang sebenarnya bukan haknya, tercela dandipermasalahkan keabsahannya itu;Oleh karena itu pula, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor 01331 Tahun 2013 tentang pengesahandan Pengangkatan Wirdan Ali Haz sebagai Kepala Desa Babat Banyuasin yangdefinitif sangat layak dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.Selanjutnya Keputusan tersebut harus dicabut, dan Tergugat menginstruksikanagar diadakan pemilihan

ulang;Halaman 13 dari 26 halaman.

Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat (satu) untukmengadakan pemilihan ulang Pengurus RI.01 Komplek DikbudKelurahan Air Hitam, dalam wilayah Kelurahan Air Hitam, Kecamatansamarinda Ulu, Kota Samarinda.5. Menghukum Tergugat (Satu) dan Tergugat Il (Dua) untuk membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 denganmengemukakan halhal sebagai berikut:1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran Objek Tergugat2.

.2 =: fotokopi sesuai dengan Salinan Peraturan Daerah KotaSamarinda Nomor: 22 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2002 TentangPembentukan, Penghapusan dan Pengabungan RukunTetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda;Bukti T.k3: fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Nomor:17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan danPengabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah KotaSamarinda;Bukti T.k4: fotokopi sesuai dengan fotokopi surat pernyataan tidakmelaksanakan pemilihan

ulang kepengurusan RIT. 01tanggal 10 Agustus 2016;Bukti T.5 : fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Lurah Air HitamNomor: 100/71/307.06 tanggal 23 Maret 2016;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak menghadirkansaksi;Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi fakta untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu atas namaH.

menempuhupaya banding administrasi melalui suratnya pada tanggal 28 November2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Clarak dan BupatiProbolinggo, dan telah ditanggapi oleh BPD Clarak dengan suratNo.11/BPD/X1/2019,tanggal 10 Desember2019, yang isinya penegasanTanggapan dari Tergugat atas surat keberatan Penggugat;Bahwa dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28Tahun 2019 menyatakan dalam hal calon terpilin mengundurkan diri atauberhalangan tetap sebelum pelantikan, maka diadakan pemilihan

ulang, sehinggadengan demikian terhadap tuntutan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang olehTergugat maupun Badan Permusyawarat Desa (BPD) Clarak tidak dapat dilakukan,namun demikian terhadap Obyek Gugatan terdapat masalah hukum, yaitubertentangan Peraturan perundang undangan, sehingga oleh karenanya perkara aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pasal 76 ayatHalaman 15 dari 57 hal.

JAMIL mendapat mendapat 61 suara; Bahwa keberatan untuk dilakukan pemilihan ulang tersebut tidak ditanggapidengan alasan karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenProbolinggo;Saksi MUHAMMAD FAUZI : Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Clarak, Kecamatn Leces, KabupatenProbolinggo Tahun 2019 ada 1 (satu) TPS yang terbagi menjadi 4 bilik sesuaidusun masingmasing dengan pembedaan warna di tiap kotak suaranya; Bahwa ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu bahwa pemilihada yang pulang

JAMIL mendapatkan suara sama, sertasaksi meminta untuk dilakukan pemilihan ulang lagi antara dua calon tersebut; Bahwa suara terbanyak di Dusun Karang Anyar dalam Pilkades Clarak Tahun2019 diperoleh Sdr. JAMIL;Halaman 31 dari 57 hal. Putusan No. 172/G/2019/PTUN.SBY.Bahwa suara terbanyak di Dusun Krajan dimenangkan oleh Sdr. FATURRACHMAN;Bahwa karena situasi sudah tidak kondusif para saksi Sdr.

atas inisiatif dari Ninik Mamak NanBalimo Nagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN Limo Kaummengadakan pemilinan kembali sehingga terpilinlah Para Terbanding semula ParaTergugat, sehingga untuk kejelasan proses pemilihan tersebut, maka NinikMamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN LimoKaum haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Ninik Mamak Nan BalimoNagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN Limo Kaum terlihatmempunyai kepentingan dalam proses pemilihan

ulang tersebut;Menimbang, bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat, yaituGusrial, yang merupakan Wali Nagari Limo Kaum periode 2017 2023,sedangkan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu Fakhri, yangmerupakan Ketua BPRN Limo Kaum sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa sekalipun Gusrial dalam kapasitasnya sebagai WaliNagari dan Fakhri dalam kapasitasnya selaku Ketua BPRN, bersama dengan NinikMamak Nan Balimo telah membuat inisiasi dalam menyelesaikan kemelut yangterjadi dalam kepengurusan

Bahwa menurut Penggugat/TerbandingBahwa selain itu menurut Penggugat/ Terbanding agar pemilihan calonKepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, KabupatenTulungagung yang proses pelaksanaannya nyatanyata cacat hukumdimaksud segera dapat dilaksanakan pemilihan ulang secepatnya olehPanitia Pemilinan, maka tidak ada upaya atau tindakan lain selainpelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa diwajibkan menunda ...........menunda (schorsing), karena apabila obyek sengketa tersebut tetapdilaksanakan

tunggal penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana.Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: e perbuatan terdakwa mencederai proses pemilihan umum yang berasaskan jujur dan adil; perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilihan

ulang di TPS 3 dan TPS 13;Halhal yang meringankane Terdakwa secara nyata atau sungguhsungguh telah menunjukan rasapenyesalannya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar Surat PemberitahuanPemungutan Suara (model C.6) di TPS 13 Lumpue, Kota ParePare atas nama Mahendra Rossidan Amran; (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Lumpue Kota Parepare atas namaMahendra, Rossi, Amran; 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (model C.6) diTPS 3 Lapakaka, Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi