Ditemukan 168 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
123 — 31
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
123 — 31
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan ataupertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusatmaupun daerahb.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
67 — 22
67 — 22
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kab.
Register : 13-06-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 20 Februari 2019 — Dayat Hidayat
106 — 37
106 — 37
Daerah Pemerintah Kota Bandung ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah Pemerintah Kota Bandung sejak tgl.24 September 2014 s/d tgl. 31Desember 2016 ; Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dinas PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung adalah melaksanakansebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan KeuanganDaerah Dan Pengelolaan Aset dengan fungsi :a) Rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
194 — 84
194 — 84
Seminar/lokakarya yang berkaitan denganpendapatan daerahb. Kegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupunpropinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMDmaupun Swastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lain lain yangberkaitan dengan peningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuka. Sebesar 80 %(delapan puluh persen) DinasInstansi Pemungut.b.
Seminar/lokakarya yang berkaitan denganpendapatan daerahb. Kegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupunpropinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMDmaupun Swastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lain lain yangberkaitan dengan peningkatan pendapatan Daerah.742. 40 (empat puluh) persen digunakan untuka. Sebesar 80 %(delapan puluh persen) DinasInstansi Pemungut.b.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — Drs.TOMMY,MM Bin ABDULLAH ISKHAK(Alm)
73 — 24
73 — 24
Sedangkan tugas dan tanggungjawab Badan Anggaran adalah :a Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD kepadaKepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan danbelanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelum ditetapkannya anggaranpendapatan belanja daerahb Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangankebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran sementarac Melakukan
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — EPOK BAHARUDIN Bin IDIS MATING
98 — 39
98 — 39
Sedangkan tugas dan tanggungjawab Badan Anggaran adalah :a Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD kepadaKepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan danbelanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelum ditetapkannya anggaranpendapatan belanja daerahb Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangankebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran sementarac Melakukan
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — RONY S.RAMBANG Bin SATAK RAMBANG
56 — 13
56 — 13
Sedangkan tugas dan tanggung jawab Badan Anggaran adalah :a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulamsebelum ditetapbkannya anggaran pendapatan belanja daerahb) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepadakomisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plaponanggaran sementarac) Melakukan
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
66 — 13
66 — 13
Sedangkan tugas dan tanggungjawab Badan Anggaran adalah :a Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD kepadaKepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan danbelanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelum ditetapkannya anggaranpendapatan belanja daerahb Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangankebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran sementarac Melakukan
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 29 Juni 2015 — SUKARDI Bin PAIJO
35 — 15
35 — 15
ANDREAS NOAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pada Tahun 2011 saksi menjabat sebagai KepalaBadan Perizinan Terpadu dan bulan Juli 2012 saksi diangkatsebagai Asisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunansampai dengan Maret 2015; Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Asisten Il BidangPerekonomian dan Pembangunan adalah :a) Merumuskan kebijakan pemerintah daerah, perencanaanstrategis perekonomian dan pembangunan daerahb) Pengkoordinasikan penyelenggaraan hubungan
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
119 — 56
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
119 — 56
Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1/BPKAD/2017tertanggal 3 Januari 2017 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikuta) Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan keuangan Daerahb) Menyiapkan bahan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUAc) Menyiapkan bahan rancangan PPAS dan Rancangan perubahan PPASd) Menyiapkan bahan alat dn sarana penunjang kelancaran pelaksanaanverifikasi RKA SKPDe) Menyiapkan bahan, alat dan sarana penunjang kelancaran pelaksanaanpembahasanrancangan APBD, racangan perubahan
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
161 — 112
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
161 — 112
Oleh karenaitu, pungutan dimaksud merupakan bagian dari KeuanganNegara yaitu. sebagai penerimaan daerah Kabupatenhalaman 183 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PNBdgKuningan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintahdaerah yang dalam hal ini adalah SMKN 1 Luragung,sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPasal 2 yang berbunyi: Keuangan Negara SebagaimanaDimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: huruf (e) Penerimaan Daerahb.
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
72 — 22
72 — 22
Sedangkan tugas dan tanggungjawab Badan Anggaran adalah :a Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD kepadaKepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan danbelanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelum ditetapkannya anggaranpendapatan belanja daerahb Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangankebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran sementarac Melakukan
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg Tanggal 14 Januari 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
123 — 36
123 — 36
Koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerahb. Koordinasi di bidang pengelolaan barang daerahc. Koordinasi di bidang penyusunan APBD dan perubahanAPBDd. Koordinasi di bidang penyusunan Rancangan Perda APBDe.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Hasbudi, S.Ip bin Camba
106 — 92
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Hasbudi, S.Ip bin Camba
106 — 92
tentang PedomanPemberian dan Bantuan Sosial pasal 1 Ayat 14 berbunyi Hibahadalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerahkepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaanHalaman 121 dari 206 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN.Mamdaerah masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan , yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidakmengikat serta tidak secara teruS menerus yang bertujuan untukmenunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerahb
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
142 — 149
142 — 149
Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerahb. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana KerjaAnggaran Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada BadanPengawas untuk mendapatkan pengesahanc. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatpersetujuan Badan Pengawasd.
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
162 — 96
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
162 — 96
Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1/BPKAD/2017tertanggal 3 Januari 2017 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikuta) Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan keuangan Daerahb) Menyiapkan bahan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUAHalaman 54 dari 187 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsc) Menyiapkan bahan rancangan PPAS dan Rancangan perubahan PPASd) Menyiapkan bahan alat dn sarana penunjang kelancaran pelaksanaanverifikasi RKA SKPDe) Menyiapkan bahan, alat dan sarana penunjang kelancaran
Register : 29-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 26 Mei 2016 — Ida Bagus Nyoman Sukadana,SH, DK
110 — 58
110 — 58
Kerugian KeuanganDaerah.Bahwa jenis penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq.Keuangan Daerah tersebut adalah :a) Tidak seluruh penerimaan hasil pengelolaan disetorkan ke rekening kasumum provinsi/daerahb) Seharusnya seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaandaerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.Bahwa kerugian Keuangan Daerah yakni Keuangan Pemerintah KabupatenGianyar maupun Keuangan Pemerintah Provinsi Bali :a) Jumlah yang diterima periode tahun 2013 sampai dengan
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
140 — 37
140 — 37
Instansi vertikal di daerahb. Organisasi semi Pemerintahc. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepadaa. Kelompok Masyarakat atau perorangan;b.
Putus : 14-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 14 Nopember 2013 — MUHAMMAD JAâÂÂFAR NASHIR, S.Ag. M.Ag. bin ABDUL WAHID
99 — 24
99 — 24
Menyusun dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerahb. Menyusun Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBDc. Melaksanakan sebagian fungsi BUDd. Melakukan pengendalian Pelaksanaan APBDe. Menyusun Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBDDalam melaksanakan fugsi sebagai kepala BUD berwenang :1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD2. Mengesahkan DPASKPD/DPPASKPD/DPALSKPD3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD4.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 Desember 2013 — EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO
145 — 33
145 — 33
Pasal 42 Ayat (1) : bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lainyaitu :Huruf c : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda danPeraturan Perundang undangan lainnya, Peraturan KepalaDaerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalammelaksanakan program pembangunan daerah dan kerja samainternasional di daerah.Huruf h : Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerahb.