Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;b.

Adapun prosedur pengajuan proposal sampaidengan pencairan adalah sebagai berikut :a.Proposal bantuan dikirim oleh pemohon kepada GubernurJawa Tengah, Kepada Sekda Propinsi, kemudian didisposisi oleh Sekda kepada Asisten Kesra untuk dikaji dansaran.

Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur, dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;a.

Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur, dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;b.

rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Halaman 19 dari 29 halamanPutusan nomor: 5826/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dikaji

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut masalahpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan gugatan tentang gugatan hak asuh anak diatas sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yangdijadikan landasan dalam penentuan tersebut.

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuhanak:Halaman 24 dari 29 halamanPutusan nomor: 5826/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu

dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu. penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebutseharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hakasuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampumenjamin

membeli narkoba, biaya terapi, biayarehabilitasi, biaya produktivitas yang hilang, kematian akibat narkoba, dan tindakan kriminal, dengan inidampak dari peredaran Narkotika berdampak sangat besar dan membahayakan bagi Negara maupungenerasi bangsa dikemudian hari, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak dari akibat langsungkarena perbuatan terdakwa saat ini, melainkan menilai akibat dari penyalahgunaan Narkotika jangkapanjang demi generasi bangsa yang akan datang: aon eee Menimbang, bahwa dikaji

maupunwarga sekitar yang mayoritas beragama Katholik dan sebagian beragama Islam, dari segi religiusterdakwa sendiri yang beragama Islam, menganut ajaran bahwa sesuatu hal yang dapat merugikan dirisendiri maupun orang lain tidak diperkenankan, lebih lagi dampak dari penyalahgunaan narkotika yangsangat berbahaya hingga mengakibatkan pemakai meninggal dunia, dalam hal ini Islam secara jelasmelarang penyalahgunaan Narkotika yang berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain; Menimbang, bahwa dikaji

Dari dimensidemikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menuruthukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakan hukumtelah timbul adanya keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan

MajelisHakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagaiusaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkanmartabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukanperbuatan tersebutlagi sesuai teori/ filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa dikaji

berpisahrumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugatdan Tergugat sudah tidak memberi nafkha lahir dan bhatin selama 4tahun;e Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagaialasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif,akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtinad atau pemahaman fikih atauperaturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka i(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

Oleh karenaanak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dankasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, makaPenggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraini untuk menetapkan hak asuh anak tersebut dibawah hadhanahPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hakasuh anak atau hak hadhonah, perlu terlebin dahulu dikaji Secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuantersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalammenilai dan menentukan pemegang hak hadhonah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 (FotokopiKartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan aktaautentik, maka terbukti anak tersebut adalah anak sah dari pernikahanPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI),maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudahmumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atauibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hakasuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yangdihadapi sehingga perlu penafsiran

Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.MnMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, knhususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaikanak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak diIndonesia Perspektif Keadilan Jender, UlIPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

landasan utama dalam menentukanSiapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) anak, siapa diantaraHal 45 dari 52 hal Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Mnkeduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anakmaka dialah yang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

pidana penjara selama 1 (bulan)dikurangkan seluruhnya d pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepada berapalamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selarasdan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengantindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan PenuntutUmum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masihkurang sepadan dengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

d aspek keadilan dalam masyarakat maka perbuatanterdakwa secara langsung telah merugikan suami dan keluarganya, kemudian secara tidaklangsung memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat apalagi terdakwa merupakanaparat desa yang seharusnya dapat memberikan contoh bagi warganya;Menimbang, bahwa dikaji d aspek kejiwaan/Psikologis terdakwaternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala sosiopatik atau Depresi mental hal mana tersirat

selama persidangandalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula d aspek fisik tcrnyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji d aspek edukatif dan agamis/relegins dimana terdakwatinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdan seharusnya tidak menjadikan din terdakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang

tepat yang kirakira sepadan untuk dijatunkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidanadan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidanaPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untukmenjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, denganPertimbanganpertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dikaji

/PN.Bii.akan tetapi kesalahan Terdakwa juga disebabkan karena kurangnya sosialisasidan edukasi dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang tersebut ; Menimbang, bahwa dikaji dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalahdisamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkanakan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itusendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagaipembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkanagar Terdakwa kelak dikemudian

hari setelah menjalani pidana dapatmenyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untukmenjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuhsebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsipuntuk senantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidupdengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktuyang akan datang ; Menimbang bahwa dikaji dari Aspek Terdakwa, bahwa Terdakwamerupakan Suami dari Seorang Istri dengan 1 (satu) orang

yang dijatuhkan terhadap diriTerdakwa diharapkan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi orang laindalam hal ini anggota keluarga Terdakwa yang lain dalam hal ini istri dananaknya, karena dengan kehadiran Terdakwa di tengahtengahkeluarganya saja kondisi Perekonomian Terdakwa tidak mencukupikebutuhan hidup keluarganya apalagi jika Terdakwa harus dipisahkan darikeluarganya untuk menjalani pidana hal tersebut tentunya akanmenimbulkan masalah dan derita baru bagi anggota keluarganya;Menimbang bahwa dikaji

Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuanharus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengandilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan.Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapanpersyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acarayang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati

Baiturohman, KecPegandon, Rp 3.000.000, , Jumat, 30 April 2010 22 Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk groupMarching band SD Tegorejo, Kec Pegandon, Rp1.500.000, , Jumat, 30 April 2010 Jumlah Rp 112.000.000, Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PeraturanBupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata CaraPenyaluran Bantuan sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi Pengajuanbantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji

;Menimbang, mengenai permasalahan tersebut harus dikaji dari segi prosedural,kewenangan dan substansial berkait dengan penerbitan obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dari segi prosedural maupun kewenangan, majelis hakimbanding setuju dengan jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan berwenang dantelah melaksanakan prosedur yang benar sesuai dengan aturan perundangundangan dalammenerbitkan obyek sengketa aquo, namun dari segi substansial perlu dikaji lebih jauhberdasar alasanalasan gugatan dan

pencatatan yangdisyaratkan oleh SAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum,sedangkan pemahaman Terbanding yang menyatakan bahwa padaprinsipnya, koreksi fiskal terjadi ketika terdapat perbedaan pengaturan antarakomersial dengan fiskal, jika di dalam peraturan perpajakan tidak diatursecara khusus, maka pajak akan mngikuti Prinsip Akuntansi yang BerlakuUmum, dalam hal ini PSAK No. 33, atas pernyataan tersebut adalah benar,namun perihal koreksi fiskal negatif atas biaya pengupasan yangditangguhkan dikaji

pencatatan yang disyaratkanoleh SAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum, sedangkanpemahaman Terbanding yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, koreksifiskal terjadi ketika terdapat perbedaan pengaturan antara komersial denganfiskal, jika di dalam peraturan perpajakan tidak diatur secara khusus, makapajak akan mngikuti Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, dalam hal iniPSAK No. 33, atas pernyataan tersebut adalah benar, namun perihal koreksifiskal negatif atas biaya pengupasan yang ditangguhkan dikaji

/t is this condition between conditioning facts andconditioned legal consequences whichs is expressed in the statement aboutresponsibility.Jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepada seorangTerdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidakpertanggungjawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimanayang telah didakwakan oleh Oditur.

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan,maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawabanpidana ditujukan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pemidanaan(celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaafyang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur yang dalam ilmuhukum pidana dikenal dengan istilah Strafuits/luitingsgronden;Pada lembaran akhir ini Terdakwa tibalan saatnya memohonkehadapan Yang Mulia Hakim Agung, suatu permohonan yang sangatmendasar

suatu berkasperkara.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Suratsurat:Suratsurat : a. 2 (dua) lembar Daftar Hadir/ Absensi Staf TeritorilKodim 0612/Tsm TMT 01 Desember 2020 s.d 29Januari 2021 atas nama Terdakwa Pelda AanParhanudin NRP 21980185470578, Jabatan BasiterKodim 0612/Tasikmalaya, Kesatuan Kodim0612/Tasikmalaya.Bahwa terhadap barang bukti Suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:Setelah dikaji

dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwatidak hadir di Kesatuan Kodim 0612/Tms tanpa alasanyang jelas sejak tanggal 28 Desember 2020 secaraberturutturut lebih lama dari 59 (lima puluh sembilan)hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kodim0612/Tms sudah melakukan pencarian danpemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakberhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehinggatidak dapat dilakukan

Putusan No.60K/PM.IIO9/AD/III/ 2021MenimbangMenimbangMenimbangSetelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kodim0612/Tms sudah membuat surat permohonanmelakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkapatau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer

., perlu dikaji ulang; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintahkan kepada Tergugat menerima maksud baik Penggugatuntuk melunasi pokoknya saja; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum banding maupun kasasi; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atasperkara ini;Subsidair:Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspekketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan pasal 197 ayat(1) KUHAP menentukan anasir anasir yang harus ada dalamputusan pemidanaan. Maka bertitik tolak formallegalistik khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) hurufk KUHAP yakni keadaan yang memberatkan dan meringankanterdakwa, akhirnya tolak ukur fundamental konklusiJaksa Penuntut Umum dalam amar/diktum tuntutan pidananyamenyatakan terdakwa dituntut dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan.

Terhadap' aspek ini, mengenaiammar/diktum tuntutan pidana Jaksa penuntut umum4142tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis makadisatu. sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidakada memberikan pedoman pemidanaan kepada MHakim sebagaikebijakan aplikatif.

Apabila dikaji lebihmendalam ketentuan pada pasal 54 KUHAP mendapatkan bantuanhukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hakdan terdakwa dapat mempergunakan hak tersebut, akan tetapibisa juga tidak mempergunakannya, konsekuensinya tanpadidampingi penasihat hukum tidak menghalangi jalannyapemeriksaan terhadap terdakwa.

Kerugian immaterial bagi6667diri korban adalah tidak dapat bertemu anak hasilperkawinannya dengan terdakwa dan dalam kehidupandimasyarakat perbuatan terdakwa menimbulkan prasangka yangnegatif ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGISterdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersiratselama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu) pula

dari aspek phisik ternyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF danAGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggal dan dibesarkanseharusnya terdakwa tidak membentuk dirinya melakukanperbuatan negatif dan dimana terdakwa yang berprofesi sebagaipendidik tidak pada semestinya melakukan perbuatan pidanadengan cara memalsukan iS daripada surat yang akandipergunakan

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan TrayekAngkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari olehDPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang/Peninjauan Kembali, pada tanggal, 30 Maret 2011. (Bukti P10);IV ALASAN TENTANG DASAR HUKUM YANG BERTENTANGAN;.

Putusan Nomor 26 P/HUM/2013 Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. 35, Tahun 2003 Tidak sesuai deMenteri Perhub2003 e Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan TrayekAngkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuat menjelang PemilukadaKabupaten Mojokerto dan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikanuntuk dicabut dan dikaji ulang

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor23 Tahun 2009 Tentang Jenis Jaringan Trayek AngkutanOrang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek KotaMojosari oleh DPRD ~~ Kabupaten Mojokertodirekomendasikan untuk dicabut dan dikaji ulang/Peninjauan Kembali, pada tanggal, 30 Maret 2011;Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang DenganKendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari

,dibentuk dengan kepentingan politik karena dibuatmenjelang Pemilukada Kabupaten Mojoketo dan olehDPRD Kabupaten Mojokerto direkomendasikan untukdicabut dan dikaji ulang dalam proses legislatis review, ;Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009Tentang Jenis Jaringan Trayek Angkutan Orang DenganKendaraan Umum Dalam Trayek Kota Mojosari,Halaman 35 dari 31 halaman.

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalammenentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hakhadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni :a. Keinginan orang tua anak;b. Keinginan anak;C. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung danorang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentinganterbaik anak;d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;e. Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengananak;16.

Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masihmembutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yangmengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anaktersebut;HImn. 19 dari 25 HImn. Ptsn. No. 1361/Pdt.G/2019/PA. Bks.17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

. : B/ 2289/ III/ 2012/Ditreskrimsus, tertanggal 26 Maret 2012, selanjutnya saudara Catur Basuki danJimmmy, dengan pengawasan ahli, selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratoriumterhadap cairan berwarna hitam tersebut ;Bahwa adapun hasil pemeriksaan terhadap contoh barang berupa cairan berwarna hitamtersebut adalah bahan bakar minyak jenis MFO dan apabila dikaji dari bahan bakarminyak jenis MFO dan kandungan yang terdapat pada contoh cairan berwarna hitammaka contoh cairan berwarna hitam yang telah

Pol. : B/ 2289/ III/ 2012/Ditreskrimsus, tertanggal 26 Maret 2012, selanjutnya saudara Catur Basuki danJimmmy, dengan pengawasan ahli Agus Salim, selanjutnya melakukan pemeriksaanlaboratorium terhadap cairan berwarna hitam tersebut ;Bahwa adapun hasil pemeriksaan terhadap contoh barang berupa cairan berwarna hitamtersebut adalah bahan bakar minyak jenis MFO dan apabila dikaji dari bahan bakarminyak jenis MFO dan kandungan yang terdapat pada contoh cairan berwarna hitammaka contoh cairan berwarna

Pol. : B/ 2289/ III/ 2012/ Ditreskrimsus,tertanggal 26 Maret 2012, selanjutnya saudara Catur Basuki dan Jimmmy, denganpengawasan ahli, selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap cairanberwarna hitam tersebut, adapun hasil pemeriksaan terhadap contoh barang berupa cairanberwarna hitam tersebut adalah bahan bakar minyak jenis MFO dan apabila dikaji daribahan bakar minyak jenis MFO dan kandungan yang terdapat pada contoh cairan berwarnahitam maka contoh cairan berwarna hitam yang telah

Bks.14.15.16.17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkanbahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak danhal ini merupakan. pertimbangan terakhir;Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqgh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2020/PA.Srga.

;Bahwa, apabila dikaji secara seksama bahwa kedudukan Penggugat I dalam perkaraaquo adalah anak dari TO SURIP (d/h.

EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE)Menyangkut Kompetensi Absolut :Bahwa, apabila disimak dan dikaji secara seksama bahwa gugatan Para Penggugat dalamperkara aquo secara substansial sudah masuk dalam perkara waris, sehingga dalam hal iniPengadilan Negeri Jember harus menyatakan tidak mempunyai wewenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dikarenakan gugatan Para Penggugatdalam Perkara a quo merupakan perkara perdata waris yang seharusnya diperiksa diadilidan diputus oleh Pengadilan

29 Oktober 2013 No. 1867 K/PDT/2013, yang saatbini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, oleh karenanya dalil gugatan ParaPenggugattersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebihlanjut ;5 Bahwa, sangatlah tidak beralasan dan tidak mendasar dalil gugatan Para Penggugatsebagaimana diuraikan dalam posita angka (11) yang pada pokoknya menuntut ganti rugikepada Tergugat I sebesar Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah), hal inisungguh sangatlah ironis, sebab jika dikaji