adalahmelakukan perawatan fasilitas medis Klinik serta membantu Dokter OnSite dalam penulisan atau pencatatan pembuatan Laporan obatobatanyang dikeluarkan atau diberikan kepada Pasien yang terdaftar sebagaikaryawan PT Pama Persada Distrik TCMM ;Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwasudah memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai dokter dalammemberikan obatobatan kepada pasien yang terdaftar sebagaikaryawan PT Pama Persada Distrik TCMM sebagaimana dimaksudSurat Tanda Registrasi dari Konsil

adalahmelakukan perawatan fasilitas medis Klinik serta membantu Dokter OnSite dalam penulisan atau pencatatan pembuatan Laporan obatobatanyang dikeluarkan atau diberikan kepada Pasien yang terdaftar sebagaikaryawan PT Pama Persada Distrik TCMM ;Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwasudah memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai dokter dalammemberikan obatobatankepada pasien yang terdaftar sebagai karyawanPT Pama Persada Distrik TCMM sebagaimana dimaksud Surat TandaRegistrasi dari Konsil

Fotocopy Standar Kompetensi Dokter Indonesia, EdisiKedua 2012, Cetakan Pertama Desember 2012, yangditerbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, selnjutnyadiberi tanda T4;. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan HakAtas Tanah tanggal 28 Januari 2002, selanjutnya diberitanda T5;. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh SingkilNomor: PEG.821.2/101/2002 tanggal 8 Juni 2002 yangmenerangkan pengangkatan Sdr.

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor: XXXX, yangdikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta, tanggal 29 Juni2011, bukti Surat tersebut bermaterai namun tidak dicocokan aslinya,(T.9);10. Fotokopi Kartu Tanda Registrasi Izin Praktik Dokter Nomor :XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis,22tanggal 09 September 2011, bukti Surat tersebut bermaterai namun tidakdicocokan aslinya, (T.10);11.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteranPasal 55 ayat 1Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalampenyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia.Pasal 70Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganankasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan sertapemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia.b.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi yang berbunyi:Pasal 1 angka 4Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam bahasa InggrisIndonesian Medical Disciplinary Board, selanjutnya disebut MKDKI,adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknyaHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smnkesalahan

Hal ini sesuai dengan Standar KompetensiDokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesiatahun 2012 yang menyatakan bahwa seorang lulusan dokter mampumembuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan secara mandiridan tuntas sesuai Tingkat Kemampuan 4A. Dengan demikian pemeriksaanyang dilakukan oleh Saksi4 dr. Wan Syirli Dastoria sama denganpemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dari BNN.3.

diakuioleh Pemerintah Republik Indo nesia sesuai dengan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 7 dan 8 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksudkandengan Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintahkepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktikkedokteran setelah memenuhi persyaratan, sedangkan yang dimaksudkandengan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulisyang diberikan oleh Konsil

., Surat Tanda Registrasi( STR ) yang di keluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, SertifikatKompetensi dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia yang ditanda tanganiKetua KDGI Prof.Dr.drg. Boedi Oetomo Roeslan, MBiomed, danSertifikat Fellow of the Indonesian Society of Implant Dentistry tahun2008, sehingga Tergugat memiliki ijin dan kKewenangan / kompetensiuntuk melakukan tindakan pemasangan implant.

Indonesia (MKDKI) tersebut adalahberdasarkan Undang Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteran, adapun tugas dari Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia (MKDKII) adalah memberikan perlindungan kepada pasien sertamenjaga mutu dari dokter, dan juga menjaga kehormatan profesikedokteran, sedangkan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia (MKDKI) adalah menegakkan disiplin dokter/doktergigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.Bahwa berdasarkan Peraturan Konsil

Pasal 27Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor. 16/KKI/PER/VII/2006Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokterdan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia danMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi,Halaman 33 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBRseorang Dokter dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplindan/atau adanya kesalahan mengenai standar operasional prosedur harusberdasarkan Keputusan dari

perbuatan atau tindakan yang dilakukanoleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuanPasal 2Hal 13 dari 161 Hal Put No 102/2016 /PN.Jkt.Brt.UndangUndang Praktik Kedokteran (UndangUndang PraktikKedokteran), yang menentukan bahwa Praktik kedokterandilaksanakan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan,kemanusiaan, keseimbangan,' serta perlindungan dankeselamatan pasien, dan melanggar disipilin kedokteransebagaimana yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)huruf a,g, h, i, mdans Peraturan Konsil

akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang bekerja untuk kepentingan TERGUGAT II danTERGUGAT IV yang bekerja untuk kepentingan TERGUGAT III yaitu padasaat melakukan praktik kedokteran/tindakan medis berupa operasi terhadapPENGGUGAT, yang tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No. 29 Tahun 2009Tentang Praktik Kedokteran, UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran dan Peraturan Konsil

Gugatan PrematurHal 46 dari 161 Hal Put No 102/2016 /PN.Jkt.Brt.9.10.Bahwa terhadap permasalahan aquo Penggugat telah mengajukanpengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKD) dengan pengaduan nomor 11/P/MKDK/IV/2015 hal inisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 29 tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PenangananKasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter;Bahwa atas dasar pengaduan tersebut, MKD

Gugatan Prematur9.10.Bahwa terhadap permasalahan aquo Penggugat telah mengajukanpengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKD) dengan pengaduan nomor 11/P/MKDK/IV/2015 hal inisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 29 tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PenangananKasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter;Bahwa atas dasar pengaduan tersebut, MKD sedang melakukanInvestigasi dan dalam hal ini TErgugat

Pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui PemerintahRepublik Indonesia sesuai peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktikkedokteran di Indonesia wajid memiliki Surat tanda registrasi dokter dan surattanda registrasi dokter gigi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUPraktik Kedokteran;Menimbang bahwa Surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi tersebut diterbitkan oleh Konsil

Bimanesh Sutarjo,Sp.PD, KGH Nomor : 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014; 25.1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokterspesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas namaBimanesh Sutarjo tertanggal 2 Maret 2016; 26.2 (dua) lembar fotokopi warna Surat Konsil Kedokteran IndonesiaNomor: KD.01.01/02/KKI/HER/V/0859/2016 tanggal 30 Mei 2016perihal Pengantar Pengiriman STR (Surat Tanda Registrasi) Ulangatas nama Bimanesh Sutarjo; 27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir

Aplikasi pasal 184 ayat (2)dalam seharihari dicontohkon sebagai berikut:Seorang siswa tamatan SLTH/SMA yang ikut testingPerguruan Tinggi; biar sudah dinyatakan/diumumkanlulus, namun untuk dapat menjadi mahasiswa yang sahdi salah satu perguruan Tinggi yang dituju, wajibmelakukan daftar ulang.Seorang dokter harus memiliki STR Surat TandaRegistrasi Kompetensi dari Konsil Kedokteran IndonesiaJakarta dengan memiliki STR, seorang dokter barudapat memohon SIP (Surat Izin Praktek) dari DinasKesehatan Kota

Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kesehatan Pemda SiakBahwa seseorang bisa secara sah atau dinyatakan sebagai seorang dokter apabila : seseorangyang telah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran yang dinyatakan lulus kemudian dilantikserta diambil sumpah jabatannya, memiliki ijazah dokter, dan teregistrasi di Konsil Ked okteranIndonesiaBahwa syarat seorang dokter hendak membuka Praktik Kedokteran baik dirumah, di klinik ataupudi rumah sakit harus memiliki

gigi korban mengalami kondisiemail gigi yang telah pecah serta terbakar dan melepuhnya mulut; Bahwa terdakwa melakukan veneer gigi kepada korban hanyadidasarkan atas sertifikat kursus dari STEFF BROW selama 1 (Satu)hari di Jakarta sedangkan terdakwa tidak memiliki pengetahuandan/atau. keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatansebagaimana yang diperbolehkan melakukan veneer adalah seorangdokter gigi yang dinyatakan kompeten dengan memiliki Surat TandaRegistrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil