Ditemukan 1401 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cukai citas cikgu cikmat civil
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
137 — 43
  • Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — 1. H. SUHADI,DRS, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat;, DKK
113 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Ulin Ill Nomor 689, RT.004/RW.012,Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, KabupatenSemarang;NAZARUDIN LATIF, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Magersari, RT.003/RW.002, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;SUPRIYONO, warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Jalak Raya 26, RT.012/RW.001, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang;ABDUL RACHMAN, warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Cikal
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
87 — 33
  • konsterntasi Hukum Pidana, pada tahun 2005 ahlidiangkat sebagai guru besar dalam bidang Hukum pidana dan Hukum AcaraPidana, dan Selama ini ahli dipanggil sebagai ahli dalam hukum Pidana danKorupsi, karena pidato Ilmian Guru besar tahun 2005 adalah korupsi, diKampus sebagai Pengajar Mata Kulah Hukum Acara Pidana, hukum pidanadan Tipikor, ahli pernah mengikuti kursus kerjasama departemen pendidikandan KPK, ahli mewakili UMI 2 bidang dilaksanakan di makassar bersertifikat,yang digagas oleh KPK sebagai cikal
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
154 — 87
  • Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarsokepada Ahmad Hamid ;Halaman 148 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.Bahwa saksi tidak tahu tentang MoU sehubungan dengan proyekpekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula, saksi juga tidak tahuyang menjadi cikal bakal sehingga melahirkan MoU untukpembangunan Mesjid Raya Sula tersebut;Bahwa saksi juga tidak tahu Kontrak Multy Years yangditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KepulauanSula dengan PT.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 09-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA MARTAPURA Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
240 — 92
  • , dikarenakan istilah hibah wasiat hanya populer di dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata atau Hukum perdata di Indonesia padadasarnya bersumber pada "Hukum Napoleon yang menjadi cikal bakal hukumperdata modern Eropa kemudian diadopsi dengan berdasarkan Staatsblaadnomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasadisingkat sebagai BW/KUH Perdata, dan BW/KUH Perdata sebenarnyaHalaman 190 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtpmerupakan suatu aturan hukum
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
131 — 36
  • Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
345 — 371
  • Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
129 — 73
  • Bahwa dasar/cikal bakal nota dinas tanggal 22 Juli 2014 Kepala DinasPerhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Parawisata(Hubkominfobudpar) Nomor : 551/308 A/Hubkominfobudpar/2014 danNomor : 551/308.B/ Hubkominfobudpar/2014 perintah lisan Bapak BupatiKepahiang tanggal 7 Juli 2014 kepada Kepala Dinas PerhubunganKomunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar)melalui Kabid Pariwisata bahwa lahan didusun Kepahiang atas perintahlisan Bupati untuk dijadikan lahan Hotel.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
118 — 49
  • Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
213 — 208
  • Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2015 —
203 — 101
  • Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel.Sepanjang Jaya Kec.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
109 — 31
  • Kalau ada yanglainnya dalam panitia pengadaan tanah tidak dijadikan Tersangkaadalah soal lain, itu tergantung teknis penyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuandari Ketua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketuaHalaman 201 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN SmrDewan tapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggarteknisnya, setelah setuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
100 — 52
  • berkunjung ke NTT dalam rangkamempersiapkan prototipe rumah khusus untuk Pengungsi Timor Timur yangberada di NTT yang nantinya akan dilihat oleh Presiden RI Susilo BambangYudhoyono;Bahwa pada saat perkunjungan hari Pers Nasional sehingga saat itu saksibertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membicarakan haltersebut;Bahwa selanjutnya dari hasil pertemuan dengan Gubernur NTT, saksi diajak keKabupaten Belu yang menurut data terdapat banyak pengungsi Timor Timur;Bahwa hal inilah yang menjadi cikal
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
134 — 33
  • Kalau ada yang lainnya dalam panitia pengadaan tanahtidak dijadikan Tersangka adalah soal lain, itu tergantung teknispenyidikan;Mengenai cikal bakal kasus berasal dari penganggaran, kenaikananggaran bisa lolos tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan dariKetua Dewan dan dibawahnya. Menurut ahli tidak bisa ketua Dewantapi harus DPRD secara kelembagaan. Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1249 — 897
  • BUMI KEDAUNG LESTARI) karena telahHalaman 251 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkdibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law), yangmerupakan cikal bakal alas hukum kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanahaquo.Artinya bahwa TERGUGAT IV adalah satusatunya pemilik yang sah atas objektanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12112014 seluas93.875 M? dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8112014atas nama PT.
    Pada waktu itu dibebaskan di bayar ganti rugi kepadaBank Tani sehingga setiap akta jual beli selalu didampingi oleh girik PHBJatinegara;Bahwa setiap penerbitan baik Sertifikat Hak Guna Bangunan maupun sertifikatHak Milik semua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah UbKepala Kantor Agraria propinsi karena saat itu situasi sedang tidak mudah(pemberontakkan G.30 S PKI) dihubungi sehingga masih ada ketinggalan yangketinggalan itu adalah Surat Izin Menggarap (SIM), ini merupakan cikal bakaluntuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1329 — 2183
  • selain yang bertentangan dengan ini harusasas lain yang bertentangan ini batal, dikesampingkan, ada konvensiyang secara tegas bertentangan dengan asas yang ius cogen inikonvensi itu tidak ada nilainya, kalau di Indonesia semacamPancasila;Bahwa Jadi kalau misalkan secara umum di Indonesia ada PMH, adaStricht Liability sebenarnya di BW juga ada dikenal replace liability,pertanggung jawaban pengganti, pertanggung jawaban seseorangatas majikan atas pekerjaannya oleh beberapa pengarang dianggapsalah satu cikal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA; Tempat lahir : Negeri Oma; Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
186 — 588
  • karena ituhaknya mantan penjabat dan perangkantnya.Bahwa mengenai kegiatan pemberian bantuan untuk 6 (enam) kelompok usaha,yaitu Kelompok Usaha Makanan, Kelompok Usaha Nelayan, Kelompok UsahaSagu Bunga, Kelompok Usaha Jibujibu, Kelompok Usaha BBM, dan KelompokUsaha Tani, sebenanya ini anjuran dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,yaitu sebaiknya dana untuk pemberdayaan masyarakat itu dibuat dalam bentukkelompok usaha jJangan perorangan, sehingga dengan adanya pembentukan WikWik tadi merupakan cikal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
751 — 981
  • Dauntombak adalah cikal bakal dari sebuah tanaman sagu.Sementara untuk tanaman kecil atau tunas, semuanya habisterbakar;Bahwa Tergugat telah memiliki ahli agronomi untuk menjaga danmemastikan bahwa sistem lahan tanaman sagu pada lahannyatelah dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu agronomi yang ada;Bahwa selama melakukan penelitian pada tahun 2014 di lahanTergugat, Ahli melinat kKesiagaan yang dilakukan oleh karyawanTergugat dalam melakukan upaya pemadaman api pada saatkebakaran terjadi.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
255 — 423
  • secara riildibebankan kepada negara sehingga negara menjadi membayarkarena tanggal maju dan tanggal mundur tersebut, akan tetapi kalautanggal maju dan tanggal mundur tersebut dalam proses masih waktupelaksanaan pekerjaan menurut saya tidak ada masalah;Bahwa Untuk adanya adendum harus ada tanda tanda mengapa akandiadendum, untuk adanya adendum membutuhkan kajian, sambildikerjakan dan diubah dalam bahasa sederhana yang dinamakanContract Change Order (CCO), yang mana Contract Change Order(CCO) adalah cikal
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
176 — 30
  • secara rilldibebankan kepada negara sehingga negara menjadi membayarkarena tanggal maju dan tanggal mundur tersebut, akan tetapi kalautanggal maju dan tanggal mundur tersebut dalam proses masih waktupelaksanaan pekerjaan menurut saya tidak ada masalah;Bahwa Untuk adanya adendum harus ada tanda tanda mengapa akandiadendum, untuk adanya adendum membutuhkan kajian, sambildikerjakan dan diubah dalam bahasa sederhana yang dinamakanContract Change Order (CCO), yang mana Contract Change Order(CCO) adalah cikal