Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penggugat:
Hj. MARWIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
14761
  • Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyaihubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadisaksi; Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi KalimantanTimur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah,bahwa tanahnya tumpang tindin
Register : 31-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
130317
  • kawasan hutan lindung berdasarkan petaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/Menhutll/2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganSK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/112016 dan data Shapefile yang diterimaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimanasurat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yangditujukan kepada Penggugat, Nomor: 522.12/1247IV bertanggal 4 Maret2019 Perihal: Tumpang Tindin
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 4/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
1.Ir SAFILI
2.HJ. WA ODE MASFIAH, S.Sos.
3.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
4.LM YAMIR BAY
5.LA ODE M.Z. WALI AMRULLAH L. HASMAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
22393
  • ., M.Sc yang hampir selurunhnya tumpang tindin dengan SertifikatHak Milik Nomor : 03129, Kelurahan Sulaa, tanggal 08 November 2017 danSurat Ukur Nomor : 01985/2017 tanggal 07 Agustus 2017, dengan Luas 7005M? (Tujuh ribu lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Zanudin;Penggugat V memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00420,Kelurahan Sulaa, tanggal 02 April 2007 dan Surat Ukur Nomor : 167/SL/2006,tanggal 10 Oktober 2006, dengan Luas 1033 M?
Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 29 September 2016 — Febrianto LAWAN Ahli Waris Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman, dkk
10015
  • Bahwa pada tanggal 1 Januari 1983 Tergugat dengan suratNo.1/SW/Pn.Stp/1/83 secara melawan hukum telah mengajukanHalaman 45 dari 52 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN PLgpermohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.163, 164 dan 165 yangsaat itu milik Kemas Zainudin Yani ( Tjek Yan) bin Kemas Onie (sekarangmenjadi tanah Penggugat) kepada Tergugat Il (dahulu DirektoratJenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri) dengan alasan SHMNo.163, 164 dan 165 tumpang tindin dengan kepunyaan orang tuanya
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
11957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015DALAM EKSEPSI ;Menyatakan eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA ;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Agr/XI/HM/01.G/1971tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : tanah yang terletak di DesaSadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hakpakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yangtumpang tindin
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
115221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van derVlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dan menurutUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, halhal yang menjadi dasarpertimbangan hukum Kementerian Pertanian RI cq Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan untuk menerbitkan suratsurat keputusansesungguhnya sangat rancu/janggal, tumpang tindin dan bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi Kedudukannya;Bahwa selain itu urusan
Register : 16-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sag
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
10625
  • Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
281121
  • Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU., II. SERIANG (almarhum), DKK;
14586 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara tersebut.Bahwa, sesuai dengan Surat Termohon Kasasi I/Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) Nomor : 100.2/175//61.06/IX12014tanggal 01 September 2014 (bukti P.152/153 dalam daftrar bukti) yangmenjawab Surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor:590/1163/SETDATTNH tanggal 20 Agustus 2014 disebutkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) bahwa di atas tanah yang dibebaskan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat terindikasi tumpang tindin
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — Debora Vineska vs Tan Beng Phiau Dick, dk dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk
142115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofwan Rahman dan Sadr.Suhendar, dan kedua orang tersebut telah melakukan gugatanpembatalan jual beli saham terhadap Para Penggugat pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 23 Maret 2010, maka kedua orang tersebut sudah selayaknyadan sepatutnya, bahkan tidak boleh tidak harus turut serta digugat olehPara Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menghindariputusan yang tumpang tindin antara perkara ini dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — TOMMY DELSY, S.H.
414120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 771 K/Pid.Sus/2014 tersebut,sebagai berikut :1.Bahwa Judex Juris dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusannya halaman 69 pada butir 1, 2dan butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan penentuankawasan hutan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Kalimantan Tengah dengan kawasan hutan menurut TGHK 1982 yangditentukan Pemerintah Pusat, dan ternyata areal PT KAL masuk KawasanHutan Produksi (HP), sehingga terdapat tumpang tindin
Register : 08-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
M. Syamsul Arief PT.Suvarna Bhumi Indonesia
Tergugat:
Teguh Rahardjo, S.E.
Turut Tergugat:
Diana Ika Oktaviani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang
166105
  • Bahwa Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak sah, dimanaSurat Kuasa Penggugat di dalam persidangan ini terdapat dua surat kuasatelah terjadi tumpang tindin antara surat kuasa yang satu dengan suratkuasa yang lain, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa mana yang akanHalaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpndigunakan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam mewakili Penggugatatau Pemberi Kuasa di dalam perkara ini.1.2.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt./2015
Tanggal 27 Januari 2016 — MOHAMMAD MAS PENDI SOLEH VS Tuan Ir. IRWANDY MA. RAJABASA, dk
7058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 15 Agustus 2007 (bukti P16) belum dapatdiproses dengan alasan lokasi yang dimohonkan seluruhnyatumpang tindin dengan Izin Lokasi dan Arahan Lahan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Izin Lokasian. KPN Kantor Gubenur Kalimantan Barat dan Izin Lokasi an.
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 97/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 9 Nopember 2018 — 1.MASDRIYANTO 2.MOH SYAFITRI LAWAN 1. H. M. RIFAI BURHAN 2. H. TJIK OLAH MA (Muhammad Arsyad)
12938
  • CITRA, dikuatirkan kemudianhari timbul masalah diantaranya tumpang tindin HGU karenaKabupaten Banyuasin baru berusia + 2 tahun dari pemekaranKabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan proposal tersebut tidak diterima Pihak Manajement PT. KARYA SAWIT LESTARI (KSL), dengandemikian kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani KARYABERSAMA Kelurahan Betung fakum, sampai di bubarkan padatahun2009.
Register : 23-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 343/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSLI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat : JONGKI KUSUMA LIE
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INGGRAINI YAMIN, S. H.
11752
  • (videbutir 2.3 bagian Eksepsi Jawaban Tergugat) ;14.Bahwa demi menghindari tumpang tindin putusan dalam perkara inikhususnya mengenai adanya bidang bidang tanah yang diklaim olehPenggugat sebagai miliknya sedangkan Pengadilan telah memutuskanbahwa: "Menyatakan para Penggugat (sekarang Tergugat) adalahpemilik yang sah tanah dimana pabrik dari kantor perseroan berdiriserta turutanturutannya yang dilengkapi mesinmesin, inventaris danalat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan, berikut alatproduksi
Register : 31-08-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
6740
  • dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
8345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
8427
  • keputusan sebagaimana diuraikan pada positagugatan angka (9) diatas, maka Tergugat dilegalkan oleh Tergugat III untukmenguasai tanah objek perkara ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telan melakukan penguasaan atassebagian tanah milik Penggugat seluas 826 m2 yang merupakan tanah objekperkara dengan mendasarkan kepemilikannya pada gambar = situasiNo.01972/1992, yang nota bene merupakan tanah objek perkara adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena nyatanyata gambar situasiNo.01992/1992 telah bertumpang tindin
    Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yangmana sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat Ill, sejak Tahun1976 dan dihuni oleh Tergugat I, sejak saat itu pula tidak pernah sekalipunPenggugat datang langsung maupun melalui suratmenyurat untuk melakukanklaim terhadap tanah tersebut ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 6 dan angka 7,dalam hal Gambar Situasi Nomor 1972/1992 atas nama Tergugat telahbertumpang tindin
Register : 14-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Arman Mol SH
Terdakwa:
H. ZAERU, S.E. bin LA ADA.
10966
  • bahwa hal tersebut diatas sebagaimana diterangkan olehsaksi La Ode Safrin pegawai dari kantor Pertanahan Kota Baubau yang padasaat bertugas sebagai tim pengukur atas tanah dimaksud, saksi La Ode Safrinjuga bertugas memeriksa gambar surat ukur untuk mengetahul kebenarannya,setelah semua administrasi sudah lengkap dikeluarkan nomor surat ukur yangdibuat dikantor untuk ditindak lanjuti menjadi sertifikat, namun dalampersidangan saksi La Ode Safrin justru menyampaikan sertifikat tersebut adatumpang tindin
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. DK vs. EKO SANTOSO, DKK
10957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azas Pertimbangan yang Cukup Memadai yaitu. pada saatmempersiapkan/ memproses objek sengketa a quo, Tergugat harusterlebin dahulu memperhitungkan hak hak yang ada sebelumnya ataslokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa dan menyelidiki dengan baikpermohonan yang diajukan PT Citra Sawit Indah Lestari atas lokasi yangterletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang KabupatenAsahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindin penguasaan danpengusahaan lahan dan juga telah terbit Sertipikat Hak Milik