Ditemukan 1471 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1048 — 2008
  • Sehingga ada kalanya diantara antar Undang Undangmaupun yang berbeda tingkatannya ada ketidaksesuaian (ketidaksinkronan), baikvertikal maupun horizontal. Bahwa surat edaran termasuk dalam peraturan perundangundangan sebagaialternatif mengisi kekosongan hukum.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
101 — 33
  • apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum9yaitu melawan hukum dalam artiformil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulismencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • waktu penyusunan Penjabaran APBD KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2001 dimulai bulanDesember 2000 (BUKTI PK 18Novum) keluar PeraturanPemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2002 tanggal 30November 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (BUKTI PK.40 Novum); Kondisi waktu itu dinamakan keadaan transisi mengingatsubstansi PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 15Tahun 2000 (BUKTI PK1) dan PP Nomor 110 Tahun 2000(BUKTI PK.40 Novum) berbeda dan adanya ketentuanbahwa peraturan perundangan yang tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1257 — 3902
  • Pertanyaan Ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 5Kuasa Tahun 1999 kan terkait denganHukum pasokan, dalam realitas seringkaliTerlapor pasokan ada tingkatannya, misalnyaada si A jual ke B jual putus dan si Bjual ke C sifatnya jual putus dan bisaberlanjut, dimana basisnya perjanjian,perjanjian yang dimaksud perjanjian siA dan si B, si B dengan C ataukahharus ada perjanjian langsung?
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
156 — 106
  • Hal ini terkait dengar peran strukturalnya(formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahipejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah.Bahwa Dalam tata kelola keuangan negara, PPK adalah pejabat yangbertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karenaberbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinyapengeluaran negara.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
245 — 648
  • PLN (Persero);Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis,sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata,melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendahdari undangundang ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi tersebut di atasmerupakan ketentuan yang melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannyayaitu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
376 — 753
  • EmanBahwa terdapat asas Res Judicata Pro Veritate Habeturditujukan sebagai penghormatan terhadap putusan hakimdimana putusan tersebutakan dianggap selalu benar danberlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan hakim yanglebih tinggi tingkatannya;Pada dasarnya Hakim tidak dapat menilai putusan Hakimlainnya apalagi menguji putusan Hakim lainnya.Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri tidak bolehmenguji putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Niagakarena ada perbedaan obyek yang diperiksa antarapemeriksaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
80 — 15
  • syarat formil adalahPage 151 of 247Pengadilan Tipikor Semarangketentuan yang memberikan wewenang (bevoegdheid) kepada suatulembaga untuk membentuknya, disamping itu bahwa pembentukanperaturan perundangundangan harus juga memperhatikan landasantehnik rancangan, yang antara lain meliputi ketentuan tentang tata carapembentukan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Hukum Tata Negara, suatu peraturan perundangundanganharus memenuhi syarat azas tingkatan hierarkhi, yaitu peraturanperundangundangan yang tingkatannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
93 — 32
  • Kudus, namun haltersebut tetap bertentangan dengan peraturan terkait pengadaan barang /jasa yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 yang merupakan produk hukum yanglebih tinggi tingkatannya, sehingga apabila ada keputusan Kepala Daerahbertentangan dengan Keppres maka peraturan tersebut tidak berlaku karenaharus tunduk pada peraturan diatas, seharusnya apabila ada perjanjian harusdikaji dulu apakah bertentangan dengan peraturan perundangundangan atautidak jika melanggar peraturan perundangan yang ada maka
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
113 — 20
  • SOFYAN, MMBahwa ahli adalah pegawai BPKP, tepatnya jabatan saksi sebagaiauditor tingkatan Ahli madya ;Bahwa basic pendidikan ahli adalah strata satu sarjana ekonomibagian manajemen ;Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor dalam BPKPada tingkatannya mulai dari penyelia, ahli sampai terakhir pengendalitekhnis ;Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, mulanya dari Kejaksaanpernah minta instansi ahli untuk melakukan pemeriksaan Investigasi ;Bahwa merujuk surat permohonan dari Kejaksaan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
287 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • baikjaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahanserta perjanjianperjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;Bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaPusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segalajaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan)berikut perubahan serta perjanjianperjanjian terkait lainnya tersebutadalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena Putusan a quoyang nyatanyata putusan yang lebih rendah tingkatannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
41 — 11
  • Ahli menerangkan yang bisa membatalkan adalah pejabatyang berwenang, kalau pembatalan keputusan tata usaha negara itu bisa yang membuat,bisa pejabat yang lebih tinggi tingkatannya atau melalui pengadilan TUN,Keputusan ini bisa dibatalkan tetapi sudah berjalan, apakah ini tidak cacat hukum? Ahlimelihat ini memang ada cacat hukum,Kalau cacat hukum pekerjaan sudah dilaksanakan siapa yang bertanggung jawab?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
974 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut,Judex Facti telah lalai dalam menerapkan azas lex superiorderogate legi inferior"3.2.3 Mengacu pada azas "lex superior derogat legi inferior", maka jelasbahwa ketentuan yang lebih rendah tingkatannya (dalam hal iniPERKOM No.1/2006) tidak boleh bertentangan dengan ketentuanyang lebih tinggi (dalam hal ini UndangUndang No.5/1999).
    Apabilaterjadi pertentangan antara ketentuan yang lebih rendah denganketentuan yang lebih tinggi tingkatannya, maka yang berlaku adalahketentuan yang lebih tinggi tingkatannya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
162 — 38
  • Keputusan dari Kepalahalaman 151 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.SbyDinas sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran tidak bolehintervensi kepada PPK, PPTK dan Panitia Penerima Barang ; Bahwa Surat Keputusan dari Kepala Dinas tentang penunjukkanPPK, PPTK,dan Panitia Penerima Barang tidak bisa merubah peraturan yang berlaku,apabila terjadi bisa dibatalkan dan menjadi tanggung jawab dari PenggunaAnggaran ; Bahwa yang bisa melakukan pembatalan adalah Pejabat yang membuat,Pejabat yang lebih tinggi tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
468 — 976 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi yang bertindaksebagai penjamin bukan Termohon. hal ini jelas berbeda dengan isi rekayasa didalam perjanjian Indeture (Vide bukti P2, bukti P3, bukti P4) dan apabilaterjadi perbedaan isi dari dua perjanjian maka yang menjadi acuan adalahperjanjian yang tingkatannya lebih tinggi yaitu sertifikat hipotik dan akta hipotikPelanggaran hukum dan penyelundupan hukum (5) kelima ini didukung denganfakta hukum sebagai berikut :(i) Bahwa butir 1 E dari Akta Hipotik dikutip sebagai berikut: E.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
220 — 123
  • peradilanPidana ;e Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi,kerjasama Belanda Indonesia, Semarang tahun= Bahwa pengalaman ahli sebagai ahli Pidana adalah mungkin tidak sampai puluhanahli memberi penjelasan sebagai ahli di Pengadilan Negeri ini sampai PengadilanNegeri Padang terutama dalam bidang hukum= Sebagai ahli hukum pidana dapat dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukumdihubungkan dengan pengertian dari strick liability maupun vicarious liability sertaunsurunsur kesengajaan (opzet) dan tingkatannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
165 — 53
  • Sesuai dengan pemikiran tersebut, transferkepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lainataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Localgovernment). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya,diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam halini, organisasi non pemerintah.Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfertidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintahdari pihak lain.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
239 — 79
  • Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaikepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2447 — 4818
  • danpemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukanpenggabungan ataupun kerja sama dengan pelakupelaku usahalain yang secara vertical berada pada level yang berbeda padaproses produksi, maka kerja sama ini disebut integrasi vertical.Jadi integrasi vertical terjadi Ketika satu perusahaan melakukankerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada level yangberbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolaholah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan duaaktivitas yang berbeda tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1879 — 1416
  • Jadi adaada tingkatannya, apakah ini perintah betulan artinya pernahdengan nada keras yang harus kamu lakukan, itu speech act ada tabelnya, itunamanya directive menyuruh. Tapi ada juga yang dalam cara yang halus ataukadangkadang seperti contohnya ini perintah, tadi yang tadi ditanyakan adatentang paham, itu lokusi. Jadi dalam pragmatiks ada tiga, pertama itu lokusi,lokusi itu pernyataan seperti apa adanya. Lalu ada ilokusi, ilokusi itu intensi darimaksud dari pembicaraan.