Ditemukan 1466 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan peradialan pegadilan pralan pardilan paradilan pradiyan pradilah pradilaf pradila
Penelusuran terkait : Pra-pradilan - pra pradilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
965 — 1269
  • UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.PUTUSAN TERGUGAT objectum litis adalah merupakan suatuPUTUSAN dari institusi/iembaga Quasi Pradilan, sehingga olehkarenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata UsahaNegera sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UUNo. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
473 — 435
  • Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yangmenyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan, maka penghitungan tenggang waktu pengajukan gugatan PenggugatIntervensi setelah menempuh upaya administrasi tidak dapat diterapkan,dengan mempertimbangkan efisinsi dan efektifitas persidangan. serta dilain haluntuk mencegah terjadinya disparitas putusan jika Penggugat Intervensidiharuskan mengajukan gugatan secara terpisah ;Menimbang, bahwa asas pradilan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
109 — 73
  • Jadi ini juga terkait dengan teori yang berhubungan dengan teorikompetensi pradilan katakanlah seperti itu, jadi kKewenangannya menjadikewenangan yang bersifat khusus dari sebuah unit di pengadilan yangdibutuhkan dalam undangundang yang dalam konteks ini adalah menurutsaya adalah hakim praperadilan katakanlah seperti itu;Bahwa bukti permulaan dalam kasus pemalsuan dokumen kasuistissifatnya, kalau menurut saya jadi kalau pemalsuan surat katakanlah sepertiitu, itu tentu sangat kasuistis suratnya karna
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
123 — 86
  • Menangguhkan biaya perkara sampai putusan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI IDRIS SYUKUR Diwakili Oleh : RICHARD K PATANDIANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
95 — 46
  • Menangguhkan biaya perkara sampai putusan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan danHal. 15 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mksdiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2382 — 693
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • dimaksudkan untuk mewujudkan sistemperadilan terpadu integrated judiciary system di Indonesia.Keterangan yang terakhir mengatakan bahwa pencantuman Pasal 24 Ayat (3)UUD 1945, juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masayang akan datang, misalnya kalau ada perkembangan badanbadan peradilanlain yang tidak termasuk kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada.Apabila dilihat pada UUD 1945, maka lingkungan peradilan menurut Pasal 24Ayat (2) yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan pradilan