Ditemukan 1471 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
186 — 422
186 — 422
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaiHalaman 24 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambkepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
226 — 149
226 — 149
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaikepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri
Jaya Negara
2. Yusman Bin Lahmudin
3. Haryono bin Sadjiman
142 — 20
142 — 20
Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masih tetapdapat diberlakukan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis,sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata,melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendahdari
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 12 Juli 2011 —
298 — 112
298 — 112
tersebut.Bahwa benar setiap pembayaran harus dilengkapi denganpersyaratannya diantaranya harus ada kontrak, dantelah diverifikasi 3 bagian pada Direktur Keuangan,dan sepengetahuan saksi kontrak tersebut' dilakukandengan metode pemilihan langsung yang dimulai daribulan Desember 2003.Bahwa benar dalam proses pembayarannya disamping harusada kontrak itu sendiri yang berisi harga satuannya,Berita Acara pekerjaan yang ditandatangani dari rantinghingga kantor wilayah yang ditandatangani oleh pejabatpada tiap tingkatannya
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
283 — 91
283 — 91
disahkan oleh MenteriHukum dan HAM maka perubahan tersebut sah atau legal;Bahwa dalam hal ini Ahli bukan ahli Hukum Acara Perdata ataupun HukumAcara Pidana dan Ahli juga tidak menguasai Hukum Pengakuan dan Ahlitidak mengetahui Pasal 1925 KUHPerdata;Bahwa sepengetahuan Ahli tata alat bukti ada urutannya, yaitu alat buktitertulis, alat bukti pengakuan, alat bukti tertulis yaitu berupa perubahansaham termuat dalam anggaran dasar dan disahkan oleh Menteri Hukumdan HAM yang kedua bisa juga pengakuan tetapi tingkatannya
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
878 — 675
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
878 — 675
keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UniversitasGajah Mada/Ketua Pusat Anti Korupsi Universitas Gajah Mada; Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Administrasi Negara dan HukumTata Negara, tetapi dalam hal ini Ahli diminta pendapatnya dalam kapasitas AhliHukum Administrasi Negara; Bahwa secara konsep teoritik penyelenggara negara adalah orang yang bekerjauntuk menyelenggarakan sebuah negara, tingkatannya
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
292 — 276
292 — 276
;Ayat 2; Untuk mencapai tujuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikatburuh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyaia. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjabersama dan penyelesaian perselisinanindustrial ;b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembagakerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuaidengan tingkatannya ;c. sebagai Sarana menciptakan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, danberkeadilan sesual dengan peraturanperundangundangan yangberlaku
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- HENDRI KARTIKA ANDRI
154 — 50
154 — 50
melakukanverifikasi dokumen secara formal terhadap pemenuhan persyaratankeputusan kredit (compliance review dan penarikan kredit(disbursement) hanya memverifikasi dokumen yang diberikan terdakwaHendri Kartika Andri dari Grup Korporasi dan Komersil secara formalkemudian mengarsipkan dokumen dimaksud.Bahwa dalam melakukan verifikasi terhadap pengunaan kewenanganmemutus kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit dimanapemberian KMK keputusannya tergantung plafon yang dimohonkan olehDebitur, adapun tingkatannya
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
395 — 132
395 — 132
Administrasi Kredit GMRK dalam melakukanverifikasi dokumen secara formal terhadap pemenuhan persyaratankeputusan kredit (compliance review) dan penarikan kredit(disbursement) hanya memverifikasi dokumen yang diberikan GrupKorporasi dan Komersil secara formal kemudian mengarsipkandokumen dimaksud.Bahwa dalam melakukan verifikasi terhadap pengunaan kewenanganmemutus kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit dimanapemberian KMK keputusannya tergantung plafon yang dimohonkanoleh Debitur, adapun tingkatannya
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 2976 — 1557
- Tentang : Cipta Kerja
bertentangandengan peraturan perundangundangan ataumengatur lebih baik dari peraturan perundangundangan.Angka 43Pasal 155Dihapus.Angka 44Pasal 156Cukup jelas.Angka 45Pasal 157Cukup jelas.Angka 46Pasal 157AAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan hak lainnya yaitu hakhaklain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan dan perjanjian kerja bersama.Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.SK No 052554A Ayat (3)...at@PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 283 Ayat (3)Yang dimaksud sesuai tingkatannya
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
MSAA jelasjelas bukanproduk hukum yang tingkatannya setara maupun di atas Undangundang,dan karenanya secara hirarki tidak bisa mengesampingkan KUH perdata.MSAA pun bukan merupakan suatu undangundang.