Sehingga seharusnya ada uang fisik sebesar Rp. 88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah) di dalam brankas, Namun pada saatsaksi NURYANI Als WENNY melakukan cash count ternyata laporankeuangan tidak sama dengan uang kas fisik di dalam brankas, sehinggaterjadi selisih kekurangan uang kas yang dipegang oleh terdakwa sebesarRp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah);Bahwa benar berdasarkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan olehKantor Akuntan Publik yaitu AHLI TOTON SUCIPTO pada uraian

Publik TOTON SUCIPTOsebagai pimpinan yang berdiri sejak tanggal 05 November 2014;Bahwa Ahli memiliki ijin akuntan publik dengan Nomor 337/km.1/2014yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan izinkantor akuntan publik dengan nomor 810/KM.1/2014 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;Bahwa tujuan Audit Ivestigasi adalah untuk :1.

Sehingga seharusnya ada uang fisik sebesar Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah) di dalam brankas, Namun padasaat saksi NURYANI Als WENNY melakukan cash count ternyata laporan keuangantidak sama dengan uang kas fisik di dalam brankas, sehingga terjadi selisihkekurangan uang kas yang dipegang oleh terdakwa sebesar Rp.88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan olehKantor Akuntan Publik yaitu AHLI TOTON SUCIPTO pada

dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa akun yang diperhitungkanPemohon Banding dalam perhitungan premi reasuransi sudah benar;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian yang

Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 30 alinea ke6 dan ke7 yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanoa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

Bahwa meskipun Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah di audit oleh Akuntan Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit ke Bank BRIKantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, Jakarta Pusatsebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

No.1216 K/Pid/2012Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CV.Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp 5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat sebesar Rp 10.000.000. 000,00 (sepuluh milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

SumberMakmur Lestari;Permohonan Kredit Kedua :Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CVSumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

publik adalah para pihakyang berkepentingan untuk itu;Bahwa kriterianya adalah auditor/akuntan publik tersebut sudah mempunyaisertifikat/lisensi/ijjin oleh pemerintah untuk melakukan audit;Bahwa untuk pemberhentian direktur dilakukan dalam RUPS namun untukmengetahui keadaan dalam perseroan perlu dilakukan audit yang mana hasilaudit tersebut akan dibahas dalam RUPS dengan kata lain audit duludilakukan baru RUPS;Bahwa Berdasarkan asas kepatutan batas pelaksanaan audit dilaksanakan 6(enam) bulan sampai

Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.

Publik TerdaftarDrs.

Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.

Abubakar Sidik, MS, AK, CPA:Laki laki, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 10 Mei 1948, AgamaIslam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik padaKantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK & INDRA, bertempat tinggal diJalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012 Kelurahan Kayu PutihKecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam tingkat banding diwakilioleh Kuasa Hukumnya dan memilih tempat kediaman hukum padaKantor Kuasa Hukumnya Eka Purnama Sari, S.H., dan DIYAHSTIAWATY, SH, FENTI, S.H., adalah Advokat

sertamemperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehkuasa Pembanding /semula Pengugat tertanggal 28 Januari 2019;Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/ dahuluPenggugat, melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan pada pokoknya hal halsebagai berikut: Bahwa Donald Sianturi dan Mufty Sutisna bukan merupakan pihak yangdapat dimasukkan sebagai Tergugat; Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna hanya dapat diposisikansebagai saksi, karena keduanya bagian yang tidak terpisahkan denganKantor Akuntan

Publik Djoko Sidik dan Indra; Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna, telah hadir ke PengadilanNegeri Sungailiat namun tidak jadi diperiksa sebagai saksi karenaMajelis Hakim menunda persidangan (terjadi dua kali penundaanHalaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT.BBLpemeriksaan saksi), karena domisili para saksi di Jakarta maka padajadwal yang telah ditetapkan berikutnya saksi tidak bisa hadir lagi; Bahwa Pembanding sudah melaporkan Donald Sianturi dan MuftySutisna Kepolisian Polres Metro

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit PerhitunganHasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dansekaligus, terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan HasilPenjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independenyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliaditertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejakputusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratussembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial AuditPerhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan LaporanAuditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AmachiArifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunalHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Nomor 9 K/Pdt./2017mempunyai kerugian sesuai perhitungan KAP Subandi, Rudolf Ritonga& Rekan sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34 dan kaskecil Rp1.520.456.600,00, padahal Penggugat mengakui dalam dalilgugatannya angka 11 bahwa General Audit dan Audit Khusus yangdikerjakan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Subandi,Rudolf Ritonga & Rekan, belum selesai.

Penggugat juga harus dapat membuktikan dalilgugatannya dengan akta otentik, sementara dasar perhitungan Audityang dilakukan Kantor Akuntan Publik Subandi.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perhitunganKantor Akuntan Publik "Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan" denganmenyatakan Penggugat mempunyai kerugian yang tidak sedikit, yaituHalaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt./2017belum diselesaikannya hutanghutang pribadi Penggugat oleh PTBangun Megah Semesta sesuai perhitungan KAP "Subandi, RudolfRitonga & Rekan" sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34dan kas kecil Rp1.520.456.600,00;5.2.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat inimasih premature, karena masih harus menunggu hasil audit dariKantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan.

publik, dan perencanakeuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaanHalaman 12 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai PihakPelapor; dan2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaanmodal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuanganmikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapordilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan olehperusahaan

atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang.Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan

Kewajibanpelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara danmemiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang.Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporanoleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur,lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanakeuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

Publik PriceHal. 17 dari 28 hal.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Bukti T6 yang berupa Surat tertanggal 15 April 2013 dan Surattertanggal 14 Mei 2013 yang inti isi surat tersebut adalah HajjahJuairiah (Acil Tergugat) memohon Klarifikasi kepada Haji Rusnadi(Penggugat) dan Hajjah Juairiah (Acil Tergugat) menyatakan bersediamembayar kewajiban Maulidah jika hasil audit Haji Rusnadi tersebutberdasarkan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;b.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor : S 737/MDU/11/2014 tanggal 27 November 2014tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S Manan, Ardiansyah &Rekan untuk penyajian ulang atas laporan keuangan tahun buku 2013dan General Audit tahun 2014;B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara :Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2015/PTUNJKT.1.

Publik (KAP) S.

Bambang Tjahyono sebagai Direktur Utama PerumLembaga Penyelenggara Pelayanan Penerbangan Indonesia;Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara TentangPenetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Bukti P.29Surat dari Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas kepadaMenteri BUMN Nomor: S059/DW/X/2014, tanggal Oktober2014, Perihal: Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: S737/MD/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

, sehinggadapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia(Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biayabiaya Kepailitan tersebut;Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan iniPemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danperkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjukberdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dariKementrian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukandan pengeluaran

Publik Independen yang berkedudukan diJakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak PemohonKeberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agarKantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadapDaftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalamwaktu 2 (dua bulan) sejak ditetapbkan dan menyerahkan hasil Audit kepadaMajelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;Halaman 7 dari

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untukmenyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap Il PTMetro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan danditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada MajelisHakim dan kepada Pemohon Keberatan;5.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menangguhkan Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Auditfinal dari Auditor/Akuntan publik Independent:e Membebankan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan PublikIndependen kepada Boedel Pailit;e Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Pemohon Keberatan II:Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan iniadalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:Pasal 193

Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.

KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik karenalaporan keuangan tersebut tidak disertai pernyataan pendapat akuntan publik.Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan wajib pajak CV.KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007 adalaporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik dan berbeda dengan laporankeuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Kondang Murah untuktahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmat Wahyudi,karena salah satu Pengurus (oleh Saksi HM. Himawan Salim Harjo yang merupakanorang tua Terdakwa Dra Budiati) telah menandatangani kontrak kerja audit atauSurat Perikatan Audit (SPA) namun Laporan Keuangan hasil Audit tersebut tidakdilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)tahun Pajak 2007 CV.

Sesuai dengan Laporan Auditor indenpenden nomor :L.AU.54.04.08 tanggal 7 April 2008 dari Kantor Akuntan Publik Drs. RahmatWahyudi. Sehingga perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan ; IBahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh wajib Pajak Badan(pembetulhn) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinyadengan Laporan Keuangan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHON dari tahun 2007 s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

dibalas oleh TERMOHONberdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal:"Somasi/Peringatan", yang mana TERMOHON kembali mengelak danberupaya menutupnutupi Laporan Keuangan Tahunanperseroan(TERMOHON) tahun 2007 sampai dengantahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambahdalam kurung) :Sahwa Bapak (Baca: PEMOHON) telah kellru dalam meminta Laporankepada Perseroan, karena selama Ini Laporan Keuangan TahunanPerseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dansudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen sejak tahun 2007sid 2011.Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON di atas, jelas merupakanpengakuan mutlak bahwa TERMOHON tidak pernah membuat LaporanKeuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2007dan Anggaran Dasar perseroan;Halaman 7 dari halaman 21D.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 80 Ayat (3) Undangundang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maks PEMOHONdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk:Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan agendarapat:a)b)Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan

Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHONdari tahun 2007 s/d tahun 2015;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan = sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal

PUTERA DAYA PERKASA, cukupberalasan dan wajar oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabuikannya permohonan Pemohonmaka berdasarkan Pasal 139 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun2007tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dan diangkat untukmelakukan pemeriksaan untuk memdapatkan data atau keteranganyang diperiukan, dan sehubungan dengan itu ditetapkan dan dianggkatKantor Akuntan Publik, untuk memeriksa dan mengaudit PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd. kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP telah dilakukan audit oleh akuntan publik dari KantorAkuntan Publik Anwar & Rekan dan laporan keuangan PT. SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a.

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

Publik yangberpengalaman dibidang Audit Investigasi, dimana integritas dankredibilitasnya sudah sangat dikenal dan jasanya biasa digunakan oleh pihakkepolisian DIY yang terkenal tidak bisa di intervensi, untuk diangkat danditunjuk serta diberikan wewenang lewat permohonan penetapan auditinvestigasi, yaitu: KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI,Hal 4 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt23.24.25.26.27.28.Bahwa PEMOHON akan menanggung biaya yang timbul pada saatmengaudit berjalan;Bahwa menurut pemohon pihak

Menetapkan dan menyatakan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara,Sugeng Pamudji & Rekan, yang beralamat di JI.

Publik Kumalahadi yang akanHal 24 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt11.dibiayai oleh Pemohon justru menimbulkan kerancuan, siapakah Pemohon?

Publik Drs.Inaresjz Kemalawarta terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2012 sampai30 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T30;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dr.Rahardja, M.Si.

CPA terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2013 sampai 30Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T31;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2014sampai 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T32;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2015sampai 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T33;Fotokopi

Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapanprosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:1.

Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VIV2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkanPenggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga GugatanPerbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).g.

Hal ini harus dibuktikan secara terobuka dan disepakatibersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksakeuangan Penggugat.28.

Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000, (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;6.

Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/VIV/2016Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah7.

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.