Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangankewenangansebagaimana diatur dalam:a. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945:Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi;b. Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945:Halaman 4 dari 45 halaman.

Kewenangan Mahkamah Agung1.

tertanggal 10Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10Oktober 2012 dan didaftar dibawah Register Nomor : 42 P/HUM/2012 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden RI.Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkoholdengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNGA Tentang Kewenangan Uji Materiil Peraturan PerundangUndangan YangLebih Rendah Dari UndangUndang Oleh Mahkamah Agung1

SUPOYO AGUNG1 UANG PESANGON :Rp. 1.700.000 X 4 Bin X1 =Rp. 6.800.0002 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA :Rp. 1.700.000 X 2 Bin =Rp. 3.400.000Sub Total =Rp. 10.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHANDAN PENGOBATAN 15% X Rp. 10.200.000 =Rp. 1.530.000Sub Total =Rp. 1.530.000TOTAL =Rp. 11.730.000 153.

AMAR PUTUSAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGIBERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERMA DAN YURISPRUDENSIMAHKAMAH AGUNG1. Bahwa adalah sangat keliru penerapan hukum dalam amar PutusanKeberatan No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. tanggal 12 Maret 2020 angka 7dan 8 (halaman 61) yang menyatakan bahwa :"7. Menyatakan Penggugat (TERLAWAN) sebagai pihak yangdiadukan dan/ atau dilaporkan oleh Tergugat (PELAWAN)tersebut mengalami kerugian materiil danimateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)8.

via MB ke D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG0 1 Tahapan YANUARPAMUN13/12/201 224151717 Transfer via MB ke D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG0 1 Tahapan YANUARPAMUN13/12/201 224151717 Transfer via MB ke D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG0 1 Tahapan YANUARPAMUN16/12/201 224151717 Transfer via MB ke D 1.200.000,00 4341123059 AGUNG0 1 Tahapan YANUARPAMUN16/12/201 224151717 Transfer via MB ke D 5.000.000,00 4341123059 AGUNG0 1 Tahapan YANUARPAMUN03/01/2011 224151717 Transfer via MB ke D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG1

Tahapan YANUARPAMUN17/01/2011 224151717 Transfer via MB ke D 3.000.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUARPAMUN01/02/2011 224151717 Transfer via MB ke D 5.500.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUARPAMUN02/02/2011 224151717 Transfer via MB ke D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUARPAMUN16/02/2011 224151717 Transfer via MB ke D 10.000.000,0 4341123059 AGUNG1 Tahapan 0 YANUARPAMUN21/02/2011 224151717 Transfer via MB ke D 10.000.000,0 4341123059 AGUNG1 Tahapan 0 YANUARPAMUN28/02/2011 224151717

Transfer via MB ke D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUAR Hal. 357 dari 540 hal.

No. 669 K/Pid.Sus/2017 PAMUN 15/03/2011 224151717 Transfer via MB ke D 4.000.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUARPAMUN29/08/2011 224151717 Transfer via MB ke D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG1 Tahapan YANUARPAMUN Bahwa adanya mutasi di Rekening BCA Nomor 2241517171 atas namaJOHAN WIJAYA (rekening Terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke RekeningBCA Nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA adalah untukkeperluan apa sudah lupa; Tanggal Rek Mutasi D/K Nominal Keterangan28/01/2011 224151717 Transfervia

Kewenangan Mahkamah Agung1.Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untukmelakukan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yangmenyatakan : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatKasasi, menguji Peraturan Perundangundangan di bawahUndangundang' terhadap Undangundang dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh Undangundang;Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa kewenangan Agung untuk menguji peraturanperundangundangan terhadap undangundang diatur dalam Pasal24A ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yangdiberikan oleh undangundang;2.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untukmelakukan Hak Uji Materiil sebagaimana ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD1945 yang menyatakan : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatKasasi, menguji Peraturan Perundangundangan dibawah Undangundangterhadap Undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh Undangundang.2 Bahwa kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 18, Pasal 20 ayat (2)huruf b dan Pasal 20 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009

dalampersidangan ini akan tetapi karena Terdakwa terlambat dan sudahmemasuki tahap pemeriksaan saksi Terdakwa akan masukkan ke dalampoldeoi Terdakwa saja nantinya;Bahwa dari pihak perusahaan tidak pernah menklarifikasi ataupunmengkonfirmasi perihal informasi mana saja yang menjadi informasirahasia;Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELMenimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang buktisebagai berikut:1).2).1 (satu) lembar asli HIRING CONFIRMATION FORM atas namaHADIYANTO AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

Tahun 2011, maka :a) Obyek HUM adalah Peraturan Perundangundangan yakni kaidahhukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undangundangb) HUM mencakup : Pengujian Formil (formele tooetsingsrecht) danpengujian materiil (materieele toetsingsrecht).PEMOHON HAK UJI MATERI DI MAHKAMAH AGUNG1.Pasal 1 angka 4 PERMA No.1!

WAYAN JAYA MERTA melaluisaksi NI WAYAN NETRIANIMenimbang, bahwa barang bukti berupa:1. 4 (empat) potong kain songketyang merupakan barang yang disewa Terdakwa dan telah disita dari NJ PUTULIBRAWATI, maka dikembalikan kepada NI PUTU LIBRAWATI melalui saksiNI WAYAN ASTITIMenimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (Satu) buah gelung agung1 (Satu) set kancut dan tapih1 (Satu) buah keris1 (Satu) buah empakempakao fF ON PR1 (Satu) buah baju cowok dan daleman6. 15 (lima belas) biji bunga emas mitasiyang merupakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Absolut Tidak MempunyaiKewenangan Untuk Mengadili Gugatan Para Penggugat YangMendalilkan Tentang Pertentangan Antara Peraturan Menteri ESDMDengan UndangUndang Minerba Yang Merupakan KewenanganAbsolut Dari Mahkamah Agung1.

tanggal 5 Januari 2021, dan diregister dengan Nomor9 P/HUM/2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020 juncto PeraturanBupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 juncto Peraturan Bupati Pati Nomor 45Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor11 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:I. .Kewenangan Mahkamah Agung1

PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 30 Juni 2014dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatanhak uji materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di WilayahPropinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:1 KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada Tanggal 2 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 7P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:l KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut Undang Undang Dasar 1945) (vide Bukti P23) telahmenciptakan sebuah kewenangan bagi Mahkamah Agung yang berfungsiuntuk menguji peraturan perundangundangan dibawah UndangUndangHalaman 3 dari 70 halaman.

Kewenangan Mahkamah Agung1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), dimana salah satukewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturanperundangundangan dibawah undangundang;Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang";.