Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesaliperbuatannya ;Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaansebagai berikut :Kesatu:Bahwa ia terdakwa TEDI CAHYADI Als ATOK Bin JAJA bersama samadengan temannya Daday Rahmat Als Aday Bin Juna ( Perkaranya telah diputusPN.Tasikmalaya dan telah Inkract

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain shughra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bainsugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkanakad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

talak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jikakeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan PHK ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

PutusanProvisi melalui Putusan Sela untuk memerintahkan Tergugatmembayarkan gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat sampaidengan diajukannya gugatan perkara a quo ke pengadilan sejumlahRp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimanadimaksud Posita Point 11 (Sebelas) diatas, dan selanjutnyamemerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Penggugat/upahproses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18Desember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract

Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Penggugat/upahproses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18Desember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract van gewisjde);Halaman 7 Putusan Nomor 317/Padt.SusPHI/2020/PNMdnDALAM POKOK PERKARAPRIMER :1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat adalah di PT. MADINA NATAL PERMAI, yangberalamat Kantor Di Jl.

ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;DALAM KONVENSI:Halaman 31 Putusan Nomor 317/Padt.SusPHI/2020/PNMdnDALAM PROVISI :Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat terdapattuntutan Dalam Provisi yang memerintahkan Tergugat membayar gajipenggugat / upah proses kepada Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2019sampai dengan perkara a quo memiliki Kekuatan hukum tetap ( inkract

secara verstek ;Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalakbain sughra maka Termohon tidak mempunyai hak ruju tetapi Termohon harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Pemohon jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkract

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan PHK ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Dengandemikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Waingapu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg,tanggal 6 April 1991, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract) ;. Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak WarisNomor : 3 tanggal 27 April 1987 dibuat oleh dandihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris diJakarta Jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor8, tanggal 21 Pebruari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy,Sarjana Hukum, Jo.

bebas dari segala pembebanan dan Penguasaan pihak manapun juga ; - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian materiil dan Immateriil dengan jumlah Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ; - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.200.00,-( dua ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan oleh Para Tergugat sejak hari Putusan memiliki kekuatan hukum tetap ( Inkract

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain shughra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Artinya MajelisHakim perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby (telah inkract) tidakHal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010mempertimbangkan dan atau memutuskan hakhak Termohon Kasasiyang telah mengundurkan diri secara baik atas kKemauan sendiri, karenasecara hukum Termohon Kasasi tidak berhak apapun dari PemohonKasasi;Il.

Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalahmerupakan pengulangan dari perkaraperkara sebelumnya yang pernahdiajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deli selaku Penggugatdan telah diputus oleh Pengadilan, putusan mana telah berkekuatanhukum tetap (inkract), perkaraperkara mana adalah sebagai berikut:1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili oleh T. Husny. O. Delikhan telahpernah menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima Tentara NegaraIndonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq.

Mdn., tanggal 25 Juli 2007yang isi putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaputusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan denganputusannya Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn ., tanggal 30 April 2008 danterhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ini, Penggugat tidakmengajukan kasasi dan oleh karenanya telah berkekuatan hukumtetap (inkract);2.

Bahwa apa yang sekarang dalam perkara a quo yang digugat olehPenggugat adalah pada prinsipnya sama baik subjeknya maupunobjeknya serta materi perkaranya dengan apa yang telah diputus olehPengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ( inkract) maka patut danberalasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolakataupun dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan telah pernahdiputus oleh Pengadilan (nebis in idem);2. Tentang Gugatan Daluwarsa:a.

Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalahmerupakan pengulangan dari perkaraperkara sebelumnya yangpernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deliselaku Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap ( inkract), perkaraperkara manaadalah sebagai berikut:1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili T. Husny. O. Delikhan telahpernah menggugat Pemerintah RI, Cg. Panglima Tentara NegaraIndonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq.

kurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan PelabuhanUtara (Pelud) Polonia, perkara mana telah diputus PengadilanNegeri Medan dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdntanggal 25 Juli 2007 yang isi putusannya Menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya putusan mana telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn., tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan PengadilanTinggi Medan ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi dan olehkarenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkract

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

);Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, makaberdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberiizin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapudiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika kKeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract