dan mengangkut kayu jatiPerhutani dibayar dengan uang karena dana untuk itu sudah ada dan tidak bisadibayar dengan kayu hasil tebangan;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim berprinsippada nilai dasar hukum yaitu harus dapat memberikan suatu kepastian hukum,keadilan dan harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagimasyarakat, serta menghindari hukum dijadikan sebagai alat bagi orang yangmempunyai akses dengan penegak hukum untuk menekan dan melaporkan31masyarakat marginal

dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota :Pasal 3 ayat (5) : Survey harga KHL dilakukandengan menggunakan pedoman sebagaimanatercantum dalam lampiran MII PeraturanMenteri ini 5; Pasal 5 ayat (1) : Pencapaian KHL dalam penetapanupah minimum dilaksanakan secarabertahap ; Pasal 5 ayat (3) : Dalam menetapkan tahapanPutusan Nomor 902/G/2008/PTUN.BKL hal.10pencapaian KHL sebagaimana dimaksud padaayat (2) Gubernur memperhatikankondisi pasar kerja, usaha yang palingtidak mampu (marginal

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara sekSama alasan peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2016 danjawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Juni 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Juris, tidak ditemukan suatu kekhilafan dan ataupun suatukekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dari fakta persidangan tidak terbukti adanya perbuatan melawanhukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan tidakdicairkannya bank garansi maupun marginal

terhadapakibat yang sama dari suatu perbuatanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapatTergugat mengajukan eksepsi kedua ini berdasarkanpengertian tentang nebis in idem sebagaimanadiuraikan diatas, maka untuk menilai apakahkriteria perkara aquo memenuhi asas nebis in idemMajelis Hakim berpendapat sebagai berikutMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P3,Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa yangdiajukan Penggugat dalam perkara aquo di PengadilanTata Usaha Negara Bandung adalah pengujian terbatassecara marginal

satu kesatuan dalam berkas perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan dan berkaitan dengan pokok sengketa serta objeksengketa a quo, maka Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan apakah objeksengketa a quo diterbitkan telah sesuai atau tidak dari segi Kewenangan, Prosedur, dan Subtansiberdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku atau Asasasas Umum Perintahan yangBaik (AAUPB));2025Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokokpersengketaan a quo akan menguji secara marginal

Dalammenilai tindakan pemerintah, Hakim harus membatasi diri kepadapengujian marginal (marginal teotsing) dan tidak terlibat dengan masalahkebijakan. Hertogh, M.L.M mengemukakan bahwa dalil ini sejalandengan gagasan pemisahan kekuasaan Negara (Hertogh, M.L.MConsequenties van controle : De Bestuurliike doorwerking van hetHal. 61 dari 65 hal. Put.

Salah satu) bentuk luka memar yang dapatmemberikan informasi mengenai bentuk dari benda tumpul, ialah apa yangdikenal dengan istilah perdarahan tepi (marginal haemorrhages), misalnyabila tubuh korban terlindas ban kendaraan, dimana pada tempat yangterdapat tekanan justru tidak menunjukkan kelainan, Kendaraan akan menepisehingga terbentuk perdarahan tepi yang bentuknya sesuai dengan bentukcelah antara kedua kembang ban yang berdekatan.Hal yang sama misalnya bila seseorang dipukul dengan rotan atau

Advokat padaBiro Bantuan Hukum Lembaga PemberdayaanMasyarakat Marginal. Kantor Jalan Sisingamangaraja,Km. 6,5C, Nomor 17A, Simpang Marendal, KotaMedan. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;Melawan29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KopkarPDAM Tirtanadi, tempat tinggal Jalan XXXXX, KelurahanSei Kera Hilir Il, Kecamatan Medan Perjuangan, KotaMedan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Agustus 2019 memberi kuasa kepada M. AmrulSinaga,S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Law OfficeM.

Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan PengadaanPoster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa PembuatanPamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Posterdilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksanapengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadi melalui SPK Nomor12/SPKPBUJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp78.430.000,00 (tujuhpuluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal

dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana CV Citra Lestari melalui SPK Nomor 06/SPKPBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Ro57.750.000,00 (lima puluh tujuhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh AntonYuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatanberupa:1.

Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu) danPengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwaPembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu) danPengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsungdengan pelaksana pengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadimelalui SPK Nomor 12/SPKPBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilaiRp78.430.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh riburupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal

dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahuiPengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan,Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode PengadaanLangsung dengan pelaksana CV Citra Lestari melalui) SPK Nomor06/SPKPBUJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp57.750.000,00(lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh AntonYuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatanberupa :1.Belanja

No. 34 K/Pid.Sus/2010APBD Kabupaten Malinau pos DPRD Kabupaten Malinau T.A2002 ;Bahwa pengujian segi hukum atau lazim disebut sebagaipengujian marginal didasari pada adagium dat de rechter niet opde stoel van het bestuur mag gaan zitten (bahwa Hakim tidakboleh duduk di kursi pemerintah). Dalil klasik ini secara mendasarmenggariskan bahwa Hakim tidak boleh membelah kebebasanmemilih pemerintah.

Dalam menilai tindakan pemerintah, hakimharus membatasi diri kepada pengujian marginal (marginalteotsing) dan tidak terlibat dengan masalah kebijakan.

.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya,sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannyaBadan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untukmenentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktumenguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkanatas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal,artinya Sampai batas tertentu.

SAHIDCEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPKPBUJ/II/2014 tanggal 7Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh riburupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal danPerempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahui Pengadaan dan PencetakanModul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukanmelalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV.

SAHIDCEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPKPBJ/II/2014 tanggal 7Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh riburupiah);d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal danPerempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur,diketahui Pengadaan dan PencetakanModul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukanmelalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV.

SAHIDCEMERLANG DIAN ABADI melalui SPK Nomor : 12/SPKPBUJ/I/2014 tanggal 7Maret 2014 senilai Rp. 78.4380.000, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh riburupiah);Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginaldan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan danPencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuandilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV.

22222 nnn nnn nnn nen nee n ennMenimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadappokok persengketaan akan menguji secara marginal toetsing atau pengujian secaraterbatas pada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) dan pengujian yang dilakukanHalaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUNTPIoleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negaratersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujianHakim adalah pada saat dikeluarkannya

yang dilepaskan langsung oleh Siti Asiyah, yang kemudiandua bidang tanah tersebut digabung menjadi Hak Guna Bangunan 92/Kel Keputih;Menimbang, bahwa dalam pengujian keabsahan penerbitanobyek sengketa a quo, sebagai alat ujinya senatiasa merujuk padaketentuan Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalammekalukan pengujian secara marginal toersing (pengujian terbatas),bersifat ex

Dengan demikian penerima kuasa telahmelampaui batas marginal Kewenangan yang diberikan olehprinsipal/pemberi kuasa (incasu Muhammad Yakub) dalam suratkuasa berperkara tanggal 21 Agustus 2013 tersebut (vide: Pasal1797 KUHPerdata):2.

menjadikan serta mertaBupati dapat melakukan perbuatan hukum yang mendasarkan padagaris kebijakan atau diskresi karena dalam praktekketatanegaraan kewenangan tersebut senantiasa dituntun olehsuatu. norma hukum merujuk pada normanorma dalam Azas AzasUmum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materilterhadap sengketa aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungdidalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha Negara aquo akan melakukan pengujian secara terbatas(marginal

Assume for instance that a taxpayer manufactures aparticular product, sells a significant volume thereof to its foreignassociated retailer and a marginal volume of the same product toan independent party. In such a case, the difference in volumes islikely to materially affect to the comparability of the twotransactions. If it is not possible to make a reasonably accurateHalaman 31 dari 59 halaman.

memperhatikangugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinangtertanggal 7 Juli 2014, maka dengan demikian objek sengketa pertamadidaftarkan 35 hari setelah objek sengketa diterbitkan, sedangkan objeksengketa kedua didaftarkan 18 hari setelah objek sengketa diterbitkan, makadengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belummelewati tenggang waktu sembilan puluh (90)wonn Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkanterhadap pokok sengketa akan menguji secara marginal

Banjar Tahun 2014 berdasarkan Daerah Pemilihnya;-1 (satu) lembar Foto copy kwitansi Percetakan Tiga Jaya nama barang Pengadaan dan Percetakan Modul Pemilu , Keagamaan dan Marginal Jumlah Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 Mei 2014 dan Nota CV.

KARYA BINTANG MUSIM uraian Pengadaan Percetakan Modul Pemilu Disabilitas dan Perempuan, jumlah Rp. 20.000.000,- tertanggal 26 Mei 2014;-1 (satu) lembar Foto copy kwitansi Percetakan Tiga Jaya nama barang Poster dan Pemplet Pemilih Pemula, keagamaan dan Marginal Jumlah Rp.30.000.000,- tertanggal 22 Mei 2014 dan Nota CV.

Banjar Tahun 2014 berdasarkanDaerah Pemilihnya; 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi Percetakan Tiga Jaya namabarang Pengadaan dan Percetakan Modul Pemilu , Keagamaandan Marginal Jumlah Rp. 30.000.000, tertanggal 22 Mei 2014dan Nota CV.

Bjm. 3 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Pemula (1 Paket xRp.10.000.000) 4 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Keagamaan (1 Paket xRp.10.000.000) 5 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Marginal (1 Paket xRp.10.000.000) 6 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Disabilitas (1 Paket xRp.10.000.000) 7 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Perempuan (1 Paket xRp.10.000.000

Pemilu 20.000.000,00dalam meningkatkan partisipasi masyarakatmenyongsong Pemilu Tahun 2014 ( 1 Paketx Rp. 20.000.000,00) 2 Pemasangan Iklan Media Tentang Jingle 20.000.000,00Pemilu Menyonsong Pemilu Tahun 2014 (1Paket x Rp. 20.000.000,00) 3 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Pemula (1 Paket xRp.10.000.000) 4 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Keagamaan (1 Paket xRp.10.000.000) 5 Pengadaan dan Pencetakan Modul 10.000.000,00Pendidikan Pemilih Marginal

Banjar Tahun 2014 berdasarkanDaerah Pemilihnya; 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi Percetakan Tiga Jaya namabarang Pengadaan dan Percetakan Modul Pemilu,Keagamaan dan Marginal Jumlah Rp. 30.000.000, tertanggal22 Mei 2014 dan Nota CV.

RencanaStrategis SKPD; sehingga untuk mewujudkan visi tersebut, TergugatWalikota Makassar membentuk KP3S sesuai Peraturan Walikota Nomor 5Tahun 2014 dengan Pembagian Tugas KP3S mengenai Program Strategissesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor 923/835/Kep/II/2015 tanggal13 Februari 2015, maka menurut INDROHARTO (Usaha MemahamiUndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka SinarHarapan Jakarta 1991) halaman 45 Hakim hanya dapat mengadakanpengujian sah tidaknya perbuatan pemerintah secara marginal