Pelaksanaan didasarkan oleh jadwal kegiatanharus membua erAnggota Dewan yang telah ditandatangani olehPimpinan hasil rapat dari Panmus ;2. Pimpinan DPRD membuat SK untuk melaksanakankegiatan ;3. Bagian perjalanan dinas menghitung biayaperjalanan dinas tersebut sesual denganstandar perjalanan dinas tahun 2005 setelahmendapat persetujuan dari Pimpinan ;4. Setelah mendapat jumlah tagihan, makadilaporkan kepada Bendahara dan Sekwan ;5.

kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 danPasal 37 UndangUndang NOMOR 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian Memperkaya tersebut tidak terlepasdari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lainatau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda ;Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau oranglain atau suatu korporasi dari perobuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikiansignifikan, sehingga membua

(seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sekolah penerma bantuan dak, kemudianmemerintahkan kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk membua suratteguran kepada JOSEPH BETAUBUN dan Franc Silas Kelduan, kemudian kepada BupatiMaluku Tenggara Barat disarankan agar memerintahkan : 1. Bendahara PengeluaranDinas Dikpora Maluku Tenggara Barat atas nama JOSEPH BETAUBUN SE, untukmengembailikan kelebihan pajak yang dipungut dari para Kepala Sekolah penerma Dak118sebesar Rp.326.371.335.

SAKSI: MATHIAS RAHANLUAN, SEKeterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Maret 2012,sebagai berikut :Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah 13 September 2012 sebagai berikut : Setahu saya tidak ada dasar berupa surat keputusan baik dari Dinas Kesehatan KabMTB maupun Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat saya hanya diminta secaralisan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN untuk membantu membua laporan pertanggung129jawaban keuangan pihak Sekolah = penerima dak bidang pendidikan

., ; Bahwa dana tersebut semuanya sudah terealisasi untukpembuatan irigasi di Senderan Dukuh Gong, Munduk Pacung,Munduk Babakan, Munduk Dalem, membua Bale Timbang danPiodalan di Pure PengulunHal 63 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.

kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 danPasal 37 UndangUndang NOMOR 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian Memperkaya tersebut tidak terlepasdari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lainatau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda ;Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau oranglain atau suatu korporasi dari perobuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikiansignifikan, sehingga membua

dilaksanakan telahdicairkan dan dilengkapi dengan SPP sedangkan untuk 2 kegiatanyang tidak dilaksanakan sepengetahuan saksi hanya pernah dicairkankegiatan Pembangunan Jembatan Besi yang dilakukan oleh KepalaDesa dengan tujuan untuk menutupi (membayar) Siltap bulan JuliAgustus yang dibayarkan pada bulan September 2019, sedangkanuntuk berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidakpernah mengajukan SPP untuk Jembatan Besi ; Bahwa untuk bisa dibayarkan kegiatan tersebut (Pertahankegiatan) TPK membua

BPPD hanya ikut Musrembang DEsa selanjutnya tidakmengetahui;Bahwa Saksi selain selaku Ketua BPD juga selaku Pengurus GerejaKIBAID;Bahwa Saksi selaku Ketua Gereja KIBAID tidak pernah menerima danasejumlah RP5.000.000,00 dari Bendahara Desa Fandi Achmad, danSaksi juga tidak pernah membua atau menandatangani kwitansi, beritaacara penerimaan uang tersebut;Bahwa Ketika dipersidangan ditunjukan bukti kwitansi, Saksimenerangkan tidak pernah melihat dan menandatangani kwitansitersebut;Bahwa tanda tangan

TheoLamintang, SH, 2009, Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan & KejahatanJabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Hlm. 98)Terhadap pernyataan tersebut apabila di sandingkan dengan fakta yangtelah kami uraikan dalam Surat Tuntutan, maka jelas terdakwa adalah orangyang menginginkan, menghendaki dan mengetahui untukmembuat palsuatau membua secara palsu semua tahapan proses penerbitan sertifikat No.475 dari proses awal sampai dengan terbitnya sertifikat No. 475,

PTDjakarta Lloyd (Persero) Tahun 2006, yaitu : Menyeleggarakan pelayanan kapal baik liner maupun tramper ;Mendampingi General Manager dalam menjalankan usahaNVOCC, Project Cargo dan Bisnis Logistik; Memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan operasionalkapalkapal keagenan ; Memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada Principal ; Memberikan pelayanan yang baik terhadap Shipper/Consigneeserta menampung, keluhan dan keinginannya ; si dan mengendalikan pelayanan cabang terhadap kapalkapalkeagenan ; Membua

PekerjaanPondasiFootplat membua M3 6.898.550 Tetap t pondasibetonbertulang (200Kg +bekisting) pekerjaa M3 211.350,00 Tetap Halaman21dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR n UruganPasir membuat lantaikerjabeton(mutu K125)M343,371.563.853,8267.617.089,7224,15(19,22)Tetap37.767.069,75(30.057.270,42)(30.057.270,42) Pekerjaan galiantanahbiasamaksimakedalaman 2meter(pekerjaanpondasi)M378.075,00Tetap Sub Total67.617.089,72Tetap37.767.069,75(30.057.270,42)(30.057.270,42) PEKERJAANPENGADAAN DANPEMANCANGAN

PekerjaanPondasiFootplat membua M3 6.898.550 Tetap t pondasibetonbertulang (200Kg +bekisting) pekerjaa M3 211.350,00 Tetap Halaman21dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR n UruganPasir membuat lantaikerjabeton(mutu K125)M343,371.563.853,8267.617.089,7224,15(19,22)Tetap37.767.069,75(30.057.270,42)(30.057.270,42) Pekerjaan galiantanahbiasamaksimakedalaman 2meter(pekerjaanpondasi)M378.075,00Tetap Sub Total67.617.089,72Tetap37.767.069,75(30.057.270,42)(30.057.270,42) PEKERJAANPENGADAAN DANPEMANCANGAN

pernah menetapkan harga dasar setiap tahun ;Hal 220 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DpsBahwa Tabel harga dasar tanah yang ditunjukan kepada saksi tersebutdibenarkan oleh saksi : Tanah sawah Kelas harga dasar Rp.15.000.000, Tanah ladang Kelas Il harga dasar Rp.10.000.000, Tanah ladang kelas harga dasar Rp.7.500.000, Tanah ladang kelas Il harga darar Rp. 5.000.000,Bahwa untuk menentukan nilai tanah sesuai aturan Bupati berdasarkanmasukkan dari Desa, semua Kepala Desa dilibatkan membua

kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Halaman 77 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD menyusun KUA dan PPAS, BamusDPRD menetapkan jadwal pembahasan dan Paripurna diawali denganpenyampaian pandangan umum oleh walikota dan seterusnnya, Sesuaikesepakatan tetang KUA dan PPA diterbitkan surat edaran walikotasebagai pedoman untuk membua

Bintang Eka GunaSolutions and Tradings.Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan GI 150 KV Cimanggis II telahsesuai dengan keadaan sebenarnya.e Bahwa saksi selaku Manager Operasional dan Seluruhanggota PHPP keberatan dan menolak untuk memprosesdokumen maupun membua t Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan terhadap pekerjaan yang belum ada progress fisik/material di lapangan. Kemudian PPK (Yusuf Mirand)Halaman 185 dari 308 halaman Putusan No.65/Pid. SusTPK/20 15/PN. Jkt.

Ignaytius Henyo Kerong dan PPK(terdakwa).Setahu saksi barangbarang yang sudah didistribusikan itu,sudah digunakan atau sudah berfungsi sesuai kebutuhan ;Yang membua prosentase pekerjaan itu adalah Sekretarsi Panitiapemeriksa barang, saksi hanya tanda tangan saja.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapinyasebagai berikut :e pada Saat terjadi rapat di ruangan Kepala Dinas KesehatanKab.

penyusunan hingga penetapan APBD KotaTanjungbalai yaitu : rencana kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Bappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD menyusun KUA dan PPAS, BamusDPRD menetapkan jadwal pembahasan dan Paripurna diawali denganpenyampaian pandangan umum oleh walikota dan seterusnnya, Sesuaikesepakatan tetang KUA dan PPA diterbitkan surat edaran walikotasebagai pedoman untuk membua

penyusunan hingga penetapan APBD KotaTanjungbalai yaitu : rencana kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Bappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD menyusun KUA dan PPAS, BamusDPRD menetapkan jadwal pembahasan dan Paripurna diawali denganpenyampaian pandangan umum oleh walikota dan seterusnnya, Sesuaikesepakatan tetang KUA dan PPA diterbitkan surat edaran walikotasebagai pedoman untuk membua

., Tedy Deniska, Skom;Bahwa yang membua/menyusun dokumen lelang adalah Tim panitialelang dengan cara setelah mendapatkan datadata/dokumen dari PPKyaitu KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), RAB(rencana anggaran dan belanja), dan Gambar/Spek, mengingat Timpanitia lelang tidak mempunyai keahlian, kKnususnya mengenai KAK danGambar/spek oleh karena itu merupakan produk dan haste perencanaan19113PT maka pada saat rapat yang dipimpin oleh HASBI HASIBUANselaku KPA/PPK dimana dalam rapat