Kapolda masih mengutamakan ego sektoralnya, sehingga terjadiketidak harmonisan hubungan antara Kapolda dengan PemerintahProvinsi Gorontalo, hal ini terlihat dari hubungan kegiatan kapolda yangtendensius terhadap Gubernur Gorontalo;Bahwa adapun surat tersebut dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa selakuGubernur Gorontalo dengan tujuan agar Menko Polhukam dapat melakukantindakan berkaitan dengan hal yang dikemukakan dalam surat tersebut;Hal. 22 dari 26 hal. Put.

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 414.2/0021Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan KuasaPenguna Anggaran/Penguna Barang dan Pejabat PemungutPenerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Tahun Anggaran 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO

untuk Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yangbersumber dari dana pembiayaan bersama (cost sharing) TahunAnggaran 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bener MeriahProvinsi Aceh Nomor NPUB/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012tanggal 10 April 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO

No. 493 K/Pid.Sus/2016Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Tahun Anggaran 2012.e 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.105) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor 059/1.20.5.2/DPASKPD/2012 tanggal 8Februari

No. 493 K/Pid.Sus/20161 (satu) eks daftar lokasi dan alokasi program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks petunjuk teknis pancairan dan penggunaan DanaUrusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari KementerianDalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar persetujuan alokasi dana mendahului pengesahanAPBK P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A

dari Tergugat I, maka ParaPenggugat pada akhirmnaya sekitar Agustus 1991 berinisiatif persurat(ketika itu melalui Bapak Soedomo / Menkopolkam) hal ini karenaBapak Laksamana Soedomo adalah KASAL tahun 1973 yangbertanggung jawab langsung tentang pelaksanaan penjualan rumahsederhana di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Sidoarjo,menanyakan dan minta penyelesaian mengenai surat bukti hakkepemilikan tanah berikut bangunan rumah kepada Tergugat I, dan padatanggal 9 Agustus 1991 melalui surat NomorB/1581/Menko

Dan Pemohon Kasasi/Terdakwa merasayakin, bahwa jenjang yang lebih atas, baik di LIP maupun di Menko EKUINtelah mahfum tentang hal ini. Jadi di sini, Pemohon Kasasi/ Terdakwamenyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melanggar KeppresRI No.42, Pasal 28 Tahun 2002, apalagi Surat Ka. BAKN Nomor K.2625/P.954/99 tanggal 24 Mei 1995 maupun PP No.30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin PNS Pasal 3 ayat (1) huruf (f) dan huruf (p).

MATIUS NELLOHselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sosselaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat KeputusanNomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XI1/2006, di mana terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilikpekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuaikewenangan; Menetapkan besaran

MATIUS NELLOHselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sosselaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat KeputusanNomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XI1I/2006, di mana terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilikpekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuaikewenangan;Hal. 35 dari 60 hal

Berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi PerlindunganSosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim KoordinasiRaskin Pusat Nomor B2985/KMK/DEP.I/XI/2010 tanggal 29 Desember2010 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia perihalPedoman Umum Raskin tahun 2011, telah ditetapbkan bahwa setiap RTS PM mendapatkan jatah 15 Kg yang dijual dengan harga Rp. 1600,(seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi pada setiapkecamatan.

Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bekerja, bahkanTergugat dan orangtua Tergugat selalu membantu = memberikanrekomendasi pekerjaan pada Penggugat melalui pertemanan yang baikdengan rekanrekan Tergugat dan orangtua Tergugat( bukti T9), sehinggaPenggugat sampai saat ini mempunyai posisi yang baik dalampekerjaannya dan juga bisnis butik batiknya yang berkembang pesatsampai saat ini.Adapun posisi pekerjaan dan kegiatan Penggugat sampai saat ini adalahmembantu bapak Wiranto, sebagai Tim Media Menko

Fotokopi Tanda Pengenal Penggugat sebagai Tim Media Menko PolitikHukum dan Keamanan (Polhukam ), yang menunjukan Penggugat posisipekerjaan Penggugatdan sampai sekarang masih aktif, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dandiparaf serta diberi tanda T.10 ;11.

Lampiran Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 6Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untukBerbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan ;7) Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan bahwa:(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasanapabila arsip dibuka untuk umum dapat:a. Menghambat proses penegakan hukum;b.

BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia; danb. bersifat kasuistis.14) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator BidangPerekonomian RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang KlasifikasiKewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi GeospasialNasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan SatuPeta, Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1 : 50.000, NomorHak dan Nama Pemegang Hak hanya dapat diunduh olehHalaman 30 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.Presiden/Wakil Presiden, Menko

tamutamu lakilaki yangbukan muhrimnya, sehingga membuat Penggugat mengabaikan kewajibannyauntuk menurus Suami dan anakanaknya, sehingga kedua anak Penggugatdan Tergugat tersebut selalu diurus dan diasuh oleh Tergugat yang membuatkedua anak tersebut dekat dengan Tergugat;Pada tanggal 25 Februari 2014 Tergugat ditunjuk menjadi bagian dari TimPencari Pesawat MH30 milik Maskapai Malaysia Airline yang hilang,Tergugat ditugaskan mencari pada Divre Area Sumatera dan Kalimantan ,penunjukan langsung oleh Menko

sejak saat itu Tergugathanya memberikan nafkah kepada anakanak saja, karena Tergugat juga sudahtidak disediakan makan oleh Penggugat2 Bahwa Tergugat sudah melakukan jalan untuk musyawarah denganPenggugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga namun tidak berhasilkarena Penggugat sudah menutup diri, telephone, SMS, BBM dari Tergugattidak pernah direspon oleh Penggugat, sampai Tergugat akhirnya denganterpaksa dan berat hati memberikan statement bersedia bercerai di depanatasan Penggugat di kantor MENKO

berkoordinasi dengan Pemerintah DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota Setempat.3) Operasi Pasar Beras agar dilakukan di seluruh Indonesia dengan titiktitik yang lebih luas dengan memprioritaskan pada daerahdaerahyang mengalami kenaikan harga yang meningkat serta melaksanakandengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik(good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;4) Melaporkan hasil pelaksanaan Operasi Pasar Beras kepadaKementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Menko

DKI3) Operasi Pasar Beras agar dilakukan di seluruh Indonesia dengan titiktitik yang lebih luas dengan memprioritaskan pada daerahdaerahyang mengalami kenaikan harga yang meningkat serta melaksanakandengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik(good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;4) Melaporkan hasil pelaksanaan Operasi Pasar Beras kepadaKementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Menko BidangPerekonomian dan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DewanKetahanan

Cahaya Karya Indah dan CV.Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi;Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuotaimpor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMADFATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETHLIMAN dan

Cahaya Karya Indah dan CV.Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi;Dalam rangka meloloskan pengajuan Surat Permohonan Penambahan KuotaImpor Daging Sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMADFATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETHLIMAN dan

Cahaya Karya Indah dan CV.Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat Surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi;Dalam rangka meloloskan Pengajuan Surat Permohonan Penambahan KuotaImpor Daging Sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMADFATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETHLIMAN dan

tanggal 27 Februari 2012;

MENKO/KESRA/II/2014tanggal 7 Februari 2014 perihal Dugaan KorupsiPendistribusianRaskin tahun2014 atas namatersangkaLILIYANIWELERUBUN,S.Sos.Sesuai denganLP No:378/X1/2016/Papua/Res.Merauke, tanggal 1November 2016 Halaman 43 dari putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT JAP 10.11.12.Percepatan Penyaluran RaskinTahun 2014, ditujukan kepadaGubernur seIndonesia;1 (satu) lembar Faksimili DalamNegeri dari Direktur PelayananPublik Perum BULOG kepadaKepala Divisi Regional seluruhIndonesia tanggal 11 Februari2014

tahun15. 3 (tiga) lembar Standar 2014 atas namaOperasional Prosedur tersangka Halaman 60 dari putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT JAP 16.17.18.19.20.21.22.23.Penyaluran Beras PerumBULOGSOP16/D0400/10/2013 tanggal23 Oktober 2013;Keputusan Gubernur PapuaNomorNomor 400/2/TAHUN 2014tanggal 3 Januari 2014tentang Penetapan PaguAlokasi dan Penerima ManfaatProgram Beras Untuk KeluargaMiskin (Raskin) di ProvinsiPapua Tahun 2014;1 (satu) lembar Surat MenteriKoordinator BidangKesejahteraan Rakyat NomorB.23 MENKO

Kemungkinan adanya kecerobohan dalam distribusi mulai dari tingkatdistributor sampai tingkat pengecer yang berasal baik dari produksi dalamnegeri maupun impor.Untuk menangani hal tersebut, maka sesuai hasil rapat yang dipimpin olehMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada tanggal7 Januari 2006, dan hasilnya telah dibentuk 3 (tiga) Tim yaitu:a.

Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan RakyatNomor:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman UmumPNPM Bab 6 Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan, Poin 6.3Pengelolaan Keuangan Masyarakat, menyatakan bahwa: Pencatatansetiap transaksi kKeuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uangmasuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksiseperti kwitansi, bon, nota pembelian.3.

Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM Bab 6Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan, Poin 6.3 PengelolaanKeuangan Masyarakat, menyatakan bahwa Pencatatan setiap transaksikeuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan ctatanuang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, bon,nota pembelian.3.

Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan RakyatNomor:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedomana UmumPNPM Bab 6 Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan, Poin 6.3Pengelolaan Keuangan Masyarakat, menyatakan bahwa: Pencatatansetiap transaksi kKeuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uangmasuk dan ctatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi sepertikwitansi, bon, nota pembelian.3.

;Bahwa sebagai catatan, di dalam negeri, sejak tahun 2002, DepartemenKesehatan mensosialisasikan dan membahas draft naskah FCTC melaluiberbagai pertemuan lintas sektor, termasuk beberapa pertemuan denganDepartemen Perindustrian, Departemen Pendidikan Nasional,Departemen Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai, dan Badan POM.Departemen Kesehatan juga aktif dalam task force PenanggulanganMasalah Tembakau yang dibentuk oleh Menko Kesra dan diketuai olehHal. 21 dari 69 Hal. Put.

Task Force Menko Kesra ini pada tahun2003 juga pernah membahas naskah FCTC;Dalam suatu Sidang Kabinet pada tahun 2003, Menteri KesehatanDr. Achmad Sujudi mempresentasikan naskah FCTC, dan dalampresentasi maupun makalah yang dibagikan kepada para menteri pesertasidang, Menkes Achmad Sujudi mengusulkan agar Indonesia segeramenandatangani FCTC. Sidang Kabinet ini dipimpin oleh PresidenMegawati dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Hamzah Haz.

berkoordinasi dengan Pemerintah DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota Setempat.3) Operasi Pasar Beras agar dilakukan di seluruh Indonesia dengan titiktitik yang lebih luas dengan memprioritaskan pada daerahdaerahyang mengalami kenaikan harga yang meningkat serta melaksanakandengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik(good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;4) Melaporkan hasil pelaksanaan Operasi Pasar Beras kepadaKementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Menko

DKI3) Operasi Pasar Beras agar dilakukan di seluruh Indonesia dengan titiktitik yang lebih luas dengan memprioritaskan pada daerahdaerahyang mengalami kenaikan harga yang meningkat serta melaksanakandengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik(good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;4) Melaporkan hasil pelaksanaan Operasi Pasar Beras kepadaKementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Menko BidangPerekonomian dan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DewanKetahanan

MATIUS NELLOHselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sosselaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat KeputusanNomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XI1/2006, di mana terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik19pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan' sesuaikewenangan;Menetapkan besaran

yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri Sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten BoneBolango mendapatkan dana hibah dari Menko

karena tindakan tersebut merupakantindakan sewenangwangan aparatur Negara kepada Rakyatnya yangseharusnya diayomi.15.Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV paham dan mengetahui bahwa tanahsengketa ada bukti kepemilikan Para Penggugat akan tetapi hal tersebutHalaman 5 dari 32 Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PT.DKIdikesampingkan dan malah melindungi pihak lain yang tidak mempunyai alashak sebagai pemilik tanah Sengketa.16.Bahwa atas dasar tindakan Para Tergugat aquo Maka para penggugatmembuat pengaduan Ke Menko